Keputusan pengesahan ini menentukan keabsahan,keberlakuan dan daya ikat (binding force) sebuah dokumen (ADDEKOPIN). Apabila ada pihakpihak yang tidak setuju dengan AnggaranDasar tersebut, maka yang harus digugat adalah Keputusan Presidententang pengesahan Anggaran Dasar tersebut;Bahwa Pendapat Hukum (/egal opinion) pada dasamya dokumen yangberisi argumentasiargumentasi hukum terhadap sebuah persoalan atausebuah isu hukum.

1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :

Keputusan seperti ini bukanlahundangundang, dan bila dilanggar, pelanggarnya akan dikenai tindakan admmistrasi.Jadi, bila seseorang pegawai melakukan pelanggaran tupoksinya sebagaimana diaturdidalam sebuah SK, ia tidak dipidana, melainkan dikenai sanksi administratif.Bahwa prinsip dari seseorang membubuhkan tanda tangan adalah orang tersebutdianggap tahu mengenai akta / surat yang ditandatanganinya itu.Bahwa apabila dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan barangternyata terdapat force

PER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17,yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure);* Standar Akuntansi Basis Actual

evaluasiEvaluasi dilaksanakan setiap semester oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riauc Pelaporan terdiri dari :e Laporan kegiatan operasionale Laporan monitoring terhadap proses yang sedang berjalane Laporan evaluasi tahunane ~=Laporan lainnya7 Resiko atau sanksia Resikoe Apabila hasil pengawasan dan ada temuan dilakukanperingatan tertulis oleh pejabat berwenang sesuai denganpedoman umume Apabila terjadi kegagalan semasa pembangunan kebunsepenuhnya merupakan tanggungjawab pelaksanae Apabila terjadi force

Halhal yang layak dan wajar untukperpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :1 pekerjaan tambah ;2 perubahan disain ;3 keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;4 masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;5 keadaan kahar (force majeur) ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasadan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan,metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa Halhal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalahsebagai berikut :a pekerjaan tambah ;b perubahan disain ;c keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;d masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;e keadaan kahar (force

dalam WC; Bahwa korban Fatma bukan pacarterdakwa karena pacar terdakwaadalah Eny dan sekarang sudah putuskarena Eny tidak mau punya calonsuami masuk penjara meskipun tidaksalah apaapa ; Bahwa terdakwa tidak tahu siapapacar korban Fatma ; Bahwa terdakwa tidak pernah datangke rumah korban dan tidak kenaldengan suami korban ; Bahwa terdakwa baru sekali itumelihat korban dan tidak tahu siapateman korban kalau nongkrong ditaman ; Bahwa terdakwa bisa naik sepedamotor dan biasanya naik sepeda motorYamaha Force

Din selanjutnya diarahkan ke lokasi lubangpenguburan jenazah Prada Andri Apriyadi' oleh sdr.Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1 warnahijau) nopolnya dan Sdr. Din menggunakan Honda AstreaPrima di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar,selanjutnya jenazah diangkat oleh TerdakwaIl, = sdr.Maulidin dan Sdr.

Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1untuk kembali ke Yonif 112/DJ dengan menumpang mobilL300 jurusan Banda Aceh, setelah tiba Saksi kembalikerumah asrama Kima untuk ganti pakaian PDL loreng danmelaksanakan kegiatan di Ma Yonif 112/DJ seperti biasa.Bahwa alasan Sertu) Suhada) menunjuk Saksi untukmengantarkan jenazah Prada Andri Apriyadi karena padatahun 2007 Saksi pernah berdinas di Kipan C Yonif112/DJ Seulimum Aceh Besar sehingga Saksi mengetahuidaerah tersebut yang merupakan daerah binaan

Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pstbarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut;Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).Dalam konteks Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum (Pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (Pasal 3).

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force

Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur,sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasayang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu,dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.

(IDalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa padaintinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebih masa lima puluh hari.Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.

Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.

statusKampanye...dst..Dengan demikian secara okum tindakantindakan Tergugat terhadap paraPenggugat adalah melakukan EFISIENSIsehin m n hubungan keryang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Pengqugat jelas bersesuaiandengan ketentuan Pasal 164 ayat3 UndangUndang No.i3 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Agar dibantu Tim Task Force untuk menyiapkan gugatan klaimasuransi kepada Jasindo karena banyak juga kelemahan Jasindoyang bisa dipermasalahkan. Bahwa yang menjadi dasar penilaian kolektibilitas suatu debitur ada 3(tiga) pilar dari Bank Indonesia yaitu :1. Prospek Usaha : PT. Likotama Harum tidak memiliki prospek karenaprojekprojek yang dimiliki tidak atas nama sendiri (pinjam bendera);2. Kinerja/performence : PTI. Likotama Harum banyak yang tidakmemenuhi syarat3.

Bank DKI tidak akanmengalami kerugian, kecuali ada force majeur atau Debiturnyawanprestasi.Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB53,BB55,BB55A dan dibenarkan oleh Terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;SAKSI BOYKE ADRIAN, SE., M.AB:Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik;Bahwa sejak 11 Januari 2010 s.d 10 Februari 2011 pernah menjabatselaku Analis Kantor Pusat Departemen Risiko dan Kebijakan KreditGrup Komersial sesuai

Likotama Harum tidak dapat melakukanpembayaran kreditnya kepada Bank DKI, saksi mendapatkan laporandari laporan bulanan Group Pengelola aset Khusus kemudian DirekturKorporasi dan Komersial dahulu Direktur Pemasaran Mulyatnomemanggil Debitur yang bermasalah dan saksi diajak oleh Mulyatnountuk menemui dan meminta debitur bermasalah untuk membayar.Bahwa kemudian dibentuk tim task force untuk menyelesaikan kreditbermasalah;Bahwa mengenai Proses Reaktivasi yang dilakukan oleh Bank DK,saksi tidaki mengetahuinya

Jadi total keseluruhan Rp. 230.000.000.000..Bahwabenar, fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada PT.Likotama Harum selaku Debitur Belum dilunaskan dan kapan jatuhtemponya saksi tidak mengetahui persisnya;Bahwa untuk memulihkan pengembalian Kerugian Bank DK,Kitamembentuk Task Force untuk menyelamatkan uang yang telahdicairkan untuk kredit PT.

Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, saksimelaporkan hal inikepada Komisaris Bank DKI Jakarta didalam Rapat Pengurus padabulan yang saksi tidak ingat, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali.Bahwa untuk laporan posisi tiap bulan dilaporkan oleh unit yangmengelola GPA dan GRK kepada Direksi;Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB55, BB55A, BB58, BB66, BB67, BB87A, BB143,

terhadap pekerja/buruh dengan hubunganPKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan PKWTT ;e Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya dapatdisimpulkan bahwa Perusahaan yang melakukan PHKefisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhir bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan yang memaksa (force

Namun akibat banyaknya customer yang memilikikredit bermasalah, perusahaan membuat Task Force Account Receivable(TFAR) untuk mendorong customer bermasalah untuk segera melunasiutangnya. Dari hasil upaya penagihan oleh TFAR tersebut, pada bulanJanuari 2019, PT.

Selainitu saksi juga menjadi bagian dari tim Task Force Accounts Receivable(TFAR) yang melakukan pengawasan khusus dan upaya penagihanterhadap piutang yang telah melampui jangka waktu 90 (sembilan puluh)hari dari saat jatuh temponya. Tim TFAR merupakan satuan tugasgabungan yang beranggotakan pegawai dari berbagai bagian, antara lainbagian Collections, bagian Legals, dan pegawai dari kantor regional.Bahwa benar PT.

untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugatditolak maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biayaperkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat berupa putusan PengadilanNegeri Tenggarong nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A danPutusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.Bmenurut Majelis oleh karena peradilan Indonesia tidak menganut asas TheBinding force

1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor

Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara tidak menerima ParaPenggugat untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana Posita angka 9 diatasadalah tindakan PHK bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ParaPenggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan

pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihakpihakyang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atauberada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yangdilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewayang menjadi pembanding.Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskanmengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimanaberikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtransaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force

Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur)yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecilselaku penerima bantuan dalam mengelola bantuan ;Bahwa yang menjadi batasan tentang standar mutu yang di tetapkan pemerintahadalah berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor 540/Dep.4.3/VIIV2013 tentang perihal Penyampaian SK Program BantuanSosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi T.A 2013 angka 2Halaman 60

Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara tidak menerima ParaPenggugat untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana Posita angka 9 diatasadalah tindakan PHK bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaanHalaman 25 dari 153, Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.Plg.melakukan efisiensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ParaPenggugat