Ditemukan 5676 data
75 — 24
PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, padahalaman 4 angka 17, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).e Standar Akuntansi Basis Acrual
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
254 — 115
dari 268jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalal;2Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
190 — 149
Yang menentukan kebun itu layak atau tidak layakadalah Dinas Perkebunan, sedangkan kewajiban Penggugat membayarcicilan kredit;Bahwa Penilaian kebun KKPA KopsaM pernah dilakukan oleh DinasPerkebunan (Disbun) Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan saksiikut mendampingi tim penilaian teknis dari Disoun Kampar tersebut dilapangan;Bahwa Hasil penilaian teknis dari Disbun Kampar, kebun kelapa sawitpola KKPA yang dibangun oleh Tergugat tidak layak;Bahwa Didalam perjanjian juga diatur mengenai Force Majure
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
IMRAN HAMUNTA, S.Sos.
96 — 34
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
908 — 699
The Los Cabos Summit In June 2012 ...". 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasainggrisbertuliskan "But even if they managed to force a new vote, 251 (satu) lIembar dokumen pint out bahasa inggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 26 3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Ltdyang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepadaBarclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015.
The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 263 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte.Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjokepada Barclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015. 2d1 (Satu) lembar surat dari Connaught International
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
617 — 3244
The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasainggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 26 3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Hal. 57 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.
The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasainggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 263 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte.Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepadaBarclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015. 27 1 (Satu) lembar surat dari Connaught International
89 — 23
maupunlalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
114 — 35
Peranan dan tangungjawab masing masing pihak dikaitkandengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasamamaupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.(2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dantujuan,subyek,bentuk dan lingkup kerjasama,wilayah,jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, Keadaan memaksa (force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihnan arbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
106 — 15
Training selama 6 Bulan dari tanggal 25Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2011 dan mulai efektif pertanggal 01 Juli 2011 menjadi CMO UMCY Ro Tanjungsari, pada tanggal01 Oktober 2011 Terdakwa di angkat menjadi karyawan tetap PT.AdiraFinance Cab.Sumedang, pada tanggal 01 Agustus 2014 dikarenakanHalaman 37 dari 148 Putusan Nomor 227/Pid.B/2015/PN.Smd.kebutuhan jabatan terdakwa berubah jabatan menjadi MO (MarketingOfficer) UMCY RO Tanjungsari bertugas:1.2.4.5.Melakukan pendekatan dengan sales force
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
184 — 247
;halaman 67 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkBerdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majore);Bahwa ahli
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
164 — 41
dan audit internal perusahaanyang menjadi petunjuk bahwa Tergugat mengalami kerugian sejak tahun 2014sampai dengan tahun 2017 sehingga ketiadaan laporan akuntan publik dapatditolerir ;Halaman 186 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, makahubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakanputus sejak perusahaan tutup pada tanggal 1 Desember 2017 dengan alasanperusahaan mengalami kerugian hingga akhirnya tutup (force
85 — 60
Effendi selaku Tim Teknis Kota Bengkulu, dimanaapabila salah satu tidak menandatangani maka dana bantuan sosial yangsudah ada di bank tidak dapat dicairkan;Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
344 — 122
Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau230bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure).
116 — 51
Oleh karena itubuktibukti pengeluaran bersifat fiktif sebagai pertanggungjawaban tidakmungkin menggambarkan pengeluaran Negara/Pemerintah Daerahsehingga buktibukti pengeluaran fiktif tidak dapat dibenarkan;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu' perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karenauang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan
238 — 92
terhadap kebijakanakuntansi dan peraturan perusahaan dan perundangan;Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikanusulan untuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baiksemua kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutamadalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
261 — 493
ACTN atas isiperjanjian bukan karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanyamusibah (force majeur);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukankontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkaraini, adapun alasanalasan mengajukan kontra memori banding padapokoknya adalah sebegai berikut:Bahwa Terdakwa bukan orang yang punya akses untukmenempatkan atau mengambil uang dari OCBC dan juga sebagaimarketing
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
468 — 273
kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesual kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
sesuai kewenangan).Halaman 103 dari 467 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
AMBkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
230 — 100
Terdakwa selaku PPK pernah meminta uang fee sebesar 17,5% dariManajemen Konstruksi;Bahwa mengenai fee tersebut sudah Terdakwa terima lebih kurangRp140.000.000,00 dari Saksi Ferry Jons Pandie yang Terdakwa terimasebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terhadap pekerjaan ini Terdakwa pernah meminta pendapat dariLKPP dan diberikan pendapat bahwa pelaksanaan Pekerjaan PembangunanNTT Fair dapat dilanjutkan akan tetapi pertimbangannya menggunakanPeraturan Presiden 16 Tahun 2018;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada force
majeure akibat badaisehingga pelaksanaan pekerjaan sempat terhambat;Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019 sampai dengan PHK, escalatorbelum bisa sampai ke Kupang karena barang berupa escalator belum bisadikirim dari China karena Saksi Linda Liudianto baru membayar 65%;Halaman 225 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgBahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang diperoleh progres fisikpekerjaan 54% dan sisa 45%;Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan fisik Kawasan Pameran NTTFair belum
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
384 — 77
puluh lima juta rupiah), namapengirim : ERIKSON HALOHO, saksi menerangkan telah menerimauang sejumlah tersebut dari sdr ERIKSON MHALOHO untukmengganti biaya perjalanan dinas pak SUBARDJO ke China.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan danpengangaran kegiatan pengadaan Peralatan Sistem MonitoringPrekursor Gempabumi, Peralatan Penelitian Geofisika Terpasang di 2Lokasi pada Pusat Penelitian dan pengembangan Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika TA 2014.Bahwa saksi ikut dalam tim task force
Tim task force tahun2014 ini untuk penyusunan anggaran tahun 2015, dan untukHalaman 213 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.anggaran tahun 2014 di penyusunan anggaran di bantu oleh tim taskforce Tahun 2013.Bahwa saat dipersidangan ketika saksi menjadi terdakwa, PenuntutUmum memperlihatkan foto Slip setoran Uang bank BNI tanggal 16Desember 2014 dengan pemilik rekening WAHYU WIDIYANTOnomor rekening 0293236702 uang sejumlah Rp21.972.000,00dengan penyetor Bpk.
227 — 253
MEIZI SYELFIA, terdapattranSaksi : setoran tunai, tarikan tunai, setoran cair, force post credit dantarikan pemindahan :TAHUN 2013Hal 85 Put. No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.