Ditemukan 5920 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3810 3510 3_10 310 3.1 3.13 3.12 3.16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
217 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013 3.10. atas LHPL PemohonKeberatan); Bahwa dari uraian tersebutjelas bahwa Termohon Keberatantelah melanggar UU No. 5/1999 dan Perkom No. 1/2006 dengantidak mempertimbangkan secara benar, akurat, dan menyeluruhterhadap alatalat bukti yang ada sehingga menghasilkanputusan yang tidak berlandaskan fakta atau peristiwa riil yangterjadi dan karenanya kurang pertimbangan hukum.
    Penyedia atau kontraktor tersebut dapatdidiskualifikasi jikaia gagal untuk segera memperbaikikekurangan tersebut atas permintaan panitia pengadaan;3.10.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Nopember 2015 — HONING SANNY. Lawan 1. Dr. Andreas Hugo Pareira, 2. Dr. Andreas Hugo Pareira, 3. Kornelis Soi, S.H. 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat, 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 12. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 15. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 16. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 17. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
95 — 33
  • Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentangRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia PemilihanKecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KomisiPemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607) sebagaimanaHal 5dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.3.10
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 30-03-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PA GORONTALO Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Gtlo
Tanggal 26 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 21
  • berbatasan dengan tanah milik Ramli Monoarfa dan Bermain Habaidata;
    3.9.Sebidang tanah sawah dengan luas 2000 M2 belum bersertifikat terletak di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Utara berbatasan dengan tanah milik Makro
  • Selatan berbatasan dengan saluran air
  • Timur berbatasan dengan tanah milik K Dui dan K Ako
  • Barat berbatasan dengan tanah milik K hamu Tanaio
    3.10
Pengadilan PN BEKASI Perdata Tanah
Register : 01-09-2010 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 324/PDT.G/2010/PN.Bks
Tanggal 9 Nopember 2011 — MIIN bin SAIH, sebagai PENGGUGAT; L A W A N I. 1. ZAITUN ARIFIN 2. YUNIARTI 3. MUHAMAD AGUNG SURYONEGORO 4. MOHAMAD BAYU EKO PRASETYO 5. MOCHAMAD YUSUF RACHMAN 6. MOCHAMAD ISA BUDIMAN 7. MOCHAMAD SITI AJI JATI KUSUMO Para ahli waris almarhum H. ZAINAL ARIFIN, berdasarkan surat keterangan Para Ahli Waris tanggal 10-12-2004 yang diketahui Kepala Desa Setia Mekar No. 594.3/19/XIL/2004 dan Camat Tambun Selatan No. 590.1/58/XII/04, sebagai TERGUGAT I; II. JOHARI, sebagai TERGUGAT II; III. SONY NUGROHO, sebagai TERGUGAT III; IV. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pekerjaan:. Umum Cp. PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA. II DIVISI I disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; V. Pemerintah Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nàsional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa, Barat Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; VI. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Dalarn Negeri Cq. Pemerintah Daerah Jawa Barat Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Cq. PPAT/CAMAT Tambun Selatan, sebagai TURUT TERGUGAT III; VII. Notaris dan PPAT SOEDIRDJA, S.H., sebagai TURUT TERGUGAT IV; VIII. Notaris dan PPAT Hj. NIDA KHAIRANY, SH., sebagai TURUT TERGUGAT V;
146 — 25
  • Bahwa hal tersebut tidak dibuktikan oleh PENGGUGAT;3.10 Bahwa pentingnya menjelaskanl membuktikan alas hak yang digunakan PENGGUGATdalam dalilnya untuk menentukan hubungan hukum antara PENGGUGAT terhadap obyek aquo, apakah PENGGUGAT memang benar pemilik tanah a quo atau hanya sebagaipenggarap;3.11 Bahwa tanpa buktibukti otentik dan sah serta adanya keterangan dani saksisaksi yanginemang betul mengetahui peristiwapenistiwa tersebut maka tentu dalilda!
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
1.TENANG P
2.MULIA STP
3.FARIDAH HANUM.S
4.SUMARINI
5.MARINAH BR PERANGIN ANGIN
6.TEDDY KESMAWANTO
7.NGENA BR GINTING
8.LIWAN SITEPU
9.KASTA BR SEMBIRING
10.SUKA MALEM SEMBIRING
11.FILEM TARIGAN
12.MUHAMMADIQAH MUNTHE
13.MALEM KATANA GINTING
14.NGAKURKEN BR GINTING
15.JUSIA SEMBIRING
16.MISNO
17.APULINA BR KARKO
18.NINA ARIANI
19.AKOR BR SEMBIRING,SE
20.MISNO
21.NJAKAI SEMBIRING
22.SEKULA BANGUN
23.TAMBAR MALEM GINTING
24.SENTOSA SEMBIRING
25.LITNA BR SEMBIRING
26.JOHOM GINTING.S
27.HERMAN GINTING
28.MALEM JENDA SEMBIRING
29.AGUSTINUS SAMURA
30.RAHMAN GINTING
31.MURNIATI BR GINTING
32.PERARIPEN SITEPU
33.AMAN GINTING
34.NIMBANGSA GINTING
35.KAEM GINTING
36.MUHAMAD
37.JUMIKEM
38.ENDA MALEM BR BANGUN
39.UCOK GINTING
40.SETOR GINTING
41.JUSUB GINTING
42.YURIZAL PAYONG, SH
43.YAHYA SITEPU
44.MURNI BR P
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Intervensi:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau
73 — 34
  • JUSUB GINTING, berupa perladangan yang ke1 (Satu) seluas +3.10. UCOK GINTING, berupa perladangan yang ke1 (satu) seluas +3.11. Sebelah Selatan: Herman Ginting 20m Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 80m20.000 m2, dengan batas batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m Sebelah Timur : Jumiken 200 m Sebelah Selatan: Parit 100 m Sebelah Barat :Akor Br.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
404 — 344
  • Dalam berkaspermohonan masih adanya beberapa yang belum terpenuhi namunproses penerbitan SPPT untuk Ketut Rundung tetap dilakukan.Selain itu merujuk pada paragraf 3.10 angka 1c. bahwa pihakBPKAD Kab. Karangasem yang hadir dalam pertemuan mengakuiadanya kekeliruan dari petugas, yaitu pada saat verifikasi lapanganHalaman 26 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN. DPS16.Wetidak mencocokkan dengan peta yang sudah ada.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 04-02-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 44
  • 12B Blok EW/03 atas nama J. .20) 1 (Satu) unit kendaraan mobil Velfire nomor Polisi B RYL, merek Toyota, NomorRangka : AGH300012498, Nomor Mesin : 2ARH558587, atas nama J. .Dengan alasan bahwa setelah perceraian antara Penggugat denganTergugat hartaharta bersama tersebut belum dibagi dan mohon kepadaPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membaginya.Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3.(3.1), 3.(3.2), 3.(3.3),3.(3.4),3.(3.5), 3.(3.6), 3.(3.7), 3.(3.8), 3.(3.9), dan 3.(3.10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-01-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — GUNTUR SIREGAR, DK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KBH2 di Jakartapada tahun 2013 yang sebesar 155.559 unit.Dengan demikian, Kebijakan Kementerian Perindustrian terkait mobil murahtidaklah relevan jika dikaitkan dengan sumber kemacetan, karenanya dalildalildari Pemohon yang menyatakan dampak mobil murah terhadap luar biasanyakemacetan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidakdidukung oleh faktafakta di lapangan.3 Pemohon mendalilkan dalam bagian pendahuluan sub memperparahpolusi udara dan memperburuk kesehatan masyarakat angka 3.10
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 17 Juli 2012 — ANNY KAPIORU
59 — 39
  • Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam persidangan hari Selasatanggal 24 April 2012 memberi keterangan di bawah sumpah: bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan ahli sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan lanjutan Jembatan Nuataus padaDinas Nakertrans NTT tahun anggaran 2005 dan 2006; bahwa dasar penunjukan ahli untuk memberi keterangan adalah surat Kepala KejaksaanNegeri Kupang Nomor B43/P.3.10
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-03-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. ARIF RIZALDY LOEBBY, pekerjaan Pegawai Swasta, No.Ktp.317410210172005, tempat tinggal Jln. Shangrila Indah 2 No.A.2, RT/RW 005/006, Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan,Jakarta Selatan,disebut sebagai PELAWAN I; 2. MUQADIMATUL YUSRO, pekerjaan Arsitek, No.Ktp. 3674050205640011, tempat tinggal Tamansari Pesona Bali Blok D3/12, RT/RW 004/015, Kel.Pisangan, Kec.Ciputat Timur, Tangerang Selatan, disebut sebagai PELAWAN II;
78 — 81
  • KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN tersebut.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);"3.10 Bahwa setelah Mahkamah Agung RI memutus perkara a quo, makasecara hukum perkara perdata yang digugat oleh LIU DJAN SENtelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde), dimana selanjutnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan PutusanMahkamah
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 9 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN Dps
Tanggal 27 Mei 2015 — I NYOMAN BUDI PERMADI, SH
41 — 23
  • Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ------------------------------------------3.10. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----------------------------------3.11. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----3.12.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-09-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 31 Juli 2019 — MARTINUS GUNAWAN MELAWAN .BUDI CAHYONO 2.WIGIEG SASONGKO 3.RIMA NATA RANGA WUNGU 4.PT. KARYA ZIRANG UTAMA cabang Depok 5.PT tiarindo 6.PT ARTHA ASIA FINANCE 7.PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk 8.WIEGEG SASONGKO 9.RIMA NATI RANGA WUNGU 10.PT CLIPAN ASIA FINANCE
196 — 193
  • Cibinong, Kabupaten Bogor;Hingga perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap danmengikat (inkracht van gewijsde);3.10.Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi lalai dalam3.11.melaksanakan putusan aquo, maka Penggugat Rekonpensimohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menghukumTergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan di dalam melaksanakan putusan aquo, yangdibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Februari 2016 — PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA, Lawan 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbiter Dalam Perkara No. Reg.025/BAKTI-ARB/11.2014, 2. ALICE CALLISTA WINATA,
451 — 308
  • Hal ini perlu TERMOHON sampaikansupaya Yang Mulia Majelis Hakim tidak beranggapan bahwaanak kalimat tersebut adalah kalimat dari Majelis MahkamahKonstitusi.Bahwa secara umum pokok permohonan dalam Perkara No.15/PUUX1I/2014 menurut Majelis Mahkamah Konstitusiadalah, adanya penjelasan tersebut (Pasal 70 UU Arbitrase)yang menurut Pemohon mengakibatkan norma dalam pasaltersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil,sebagaimana tercantum dalam angka 3.10.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
113 — 24
  • sampai dengan Tahun 2013, telahmenerima dana pungutan dari warga peserta sertifikasi tanahsebesarRp.82.711.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah),dengan perincian :a.029 5 Dusun Turi Tahun 2009 sebesar Rp .14.340.000,00;Dusun Trenguno Wetan Tahun 2010 sebesar Rp .20.030.000,00; Dusun Gunungkrambil Tahun 2011 sebesar Rp.18.227.000,00; Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Tahun 2012 Rp.15.064.000,00; Dusun Poko Tahun 2013 sebesar Rp15.050.000,00; (vide Fakta Persidangan No. 3.10
    Bahwa dari dana pungutan dari masyarakat sebesar Rp.64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),yang digunakan untuk kepentingan sertifikasi prona dan sesuaiBab Il huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPNRI Tahun 2008 No. 963.310.D.Il, tanggal 28 Maret 2008 danmemperhatikan kewajaran, dana yang diperlukan hanya sebesarRp.15.318.000,00 (lima belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);(vide Fakta Persidangan No. 3.7), 3.9) dan 3.10); 2).
    Bahwa dari dana pungutan dari masyarakat sebesarRp.64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),yang digunakan untuk kepentingan sertifikasi prona dansesuai Bab Il huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkanoleh BPN RI Tahun 2008 No. 963.310.D.IIl, tanggal 28 Maret2008 dan memperhatikan kewajaran, dana yang diperlukansebesar Rp.15.318.000,00 (lima belas juta tiga ratus delapanbelas ribu rupiah); (vide Fakta Persidangan No. 3.9), 3.10);2).
    Sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima Saksi Sumiyarsono; (vide Fakta Persidangan No. 3.10), 3.11), dan 3.16);b. Prona Tahun 2010 di Dusun Trengguno Wetan;Him 356, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykc.
    Dusun Poko Tahun 2013 sebesar Rp15.380.000,00; (vide Fakta Persidangan No. 3.10), 4.10), 5.13), 6.10), 7.10), dan 10);Bahwa terkait dengan pungutan dana pengelolaan sertifikat prona dan lintas sektoral pertanian di Desa Sidorejo, Tahun 2009 sampai dengan 2013,terdapat dana masyarakat, tidak jelas penggunaan, tidak didukung dengandokumen valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentanganHim 370, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykdengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, total
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 02-09-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 5/Pdt/G/2010/PN Menggala
Tanggal 2 September 2010 — KETUT OKI vs PT. ANUGERAH LESTARI PRATAMA, dkk
77 — 183
  • S.3.10. HERI, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Rawarawa.Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Agus. S.Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Rawarawa.Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Miswandi.3.11. MARBIYAH, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Syarifudin.e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Kp.
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 07-06-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 49
  • Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak kandung lakilaki);3.10. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);4. Menetapkan harta berupa: Sebidang tanah pertapakan berukuran luas + 3.945,75 M (tiga ribusembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi),beserta 1 (Satu) unit bagunan rumah induk permanen berukuran luas +Hm. 88 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.600 M?
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 74/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD JUNAIDI
2.MOLIYADI
3.DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI
4.FATHOZZAKY ALIM
5.JAUHARI VERY HARJOSO
6.MOHAMMAD HIDAYANTO
7.RAWAKID
8.SAHIRUDDIN
9.FATHORRAHMAN
Tergugat:
KEPALA DESA BATUDINDING KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
978 — 854
  • Sby.35.36.37.38.39.40.41.42.Bukti P 3.9Bukti P 3.10 :Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batudinding KecamatanGapura, atas nama RAWAKID, tanggal 06 Mei 2019 (fotokopidari fotokopi, dengan legalisasi);: Petikan Keputusan Kepala Desa Batudinding Nomor 188/06/KEP/435.420.113/2019, tentang Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa Desa Batudinding KecamatanGapura, atas nama SAHIRUDDIN, tanggal 06 Mei 2019(fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1065 K/Pdt/2012
Tanggal 31 Juli 2013 — P.T. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (P.T. CPI) VS MASRAN JASID, DKK
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atau setidaktidaknya Pelawan menjadi korbanakal licik dari Tergugat , Il dan Ill atau sekarang Terlawan Ill,IV dan V, sehingga Pelawan telah salah beli;3.10.Bahwa pertanggung jawaban pidana maupun perdata yangdibuat oleh Pemohon Kasasi , Il, dan Ill/Tergugat , Il, danlVPembanding , Il, dan Ill (sekarang Terlawan Ill, TerlawanIV dan Terlawan V) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terlawan maupun Terlawan Il;3.11.Bahwa berhubung masalah buktibukti yang dipergunakanoleh Pemohon Kasasi
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 03-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 29 Juni 2016 — DULPIAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
145 — 79
  • obscuur3.9 Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materi eksepsitersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsiyang berkenaan kewenangan absolut tersebut dengan menggunakan metoda pendekatanperaturan perundangundangan yang berlaku (statue approach) dan pendekatan konsep(conceptual approach) berupa teori para pakar hukum yang membangun konsep (conceptsis the building blocks of theories) guna menopang metoda statue approach itu sendirisebagai berikut ;3.10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Nopember 2012 — JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 22ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK. 10/1/1998 ;Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Rp 5.000.000, adalah hak Pemohon Kasasisebagaimana Anggota yang lainnya juga mendapat Rp 5.000.000, tidaktermasuk kategori menguntungkan diri sendiri, sedangkan uang Rp 150.000,merupakan ide atau kerelaan Para Anggota Koperasi untuk operasional ParaPengurus ;3.10.