Ditemukan 5928 data
Terbanding/Tergugat I : PT. SARANA KENCANA AGUNG,
Terbanding/Tergugat II : PT. DABI AIR NUSANTARA,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BAHANA INTI SEJAHTERA,
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
328 — 579
dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada upayahukum Banding, Verzet ataupun Kasasi ( Uitvoerbaar Bij Voeraad).PETITUMBerdasarkan halhal sebagaima yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pada yang memeriksa,Hal.10 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKImengadili dan memutus Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agarkiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :1.2:3.10
35 — 0
3.10.Akta Jual Beli No. 238/Akta/1973 tanggal 01 Oktober 1973, antara Toegono, Bc. KN dengan Hanafi Trisnohadi asal dari C. 1114 Persil 76 D II atas nama Soleh Husin, seluas 1.650 M2.
3.11.Akta Jual Beli No. 251/1973 tanggal 01 Oktober 1973, antara Toegono, Bc. KN dengan Ny. Inge Darmawan asal dari C. 1114 Persil 76 D II atas nama Soleh Husin, seluas 1.105 M2.
3.12.Akta Jual Beli No. 206/Akta/1973 tanggal 01 Oktober 1973, antara Toegono, Bc.
108 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 165 PK/TUN/2011TB.04 JULPR 50.A yang terletak di Desa Bunati, KecamatanSatui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 199,6 hektar;3.10.
Terbanding/Tergugat I : YUSNI ABDUL
Terbanding/Tergugat II : KARMIN THALIB
Terbanding/Tergugat III : GUNTUR M. THALIB
Terbanding/Tergugat IV : SITTI SUGIHARTATI
Terbanding/Tergugat V : JOICE BERNADIN GOSAL
Terbanding/Tergugat VI : Drs. W.J Mentang
Terbanding/Tergugat VII : BPN Kota Manado
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kecamatan Wenang Selaku PPAT
Terbanding/Tergugat IX : Treesje Sembung SH.,MH
Terbanding/Tergugat X : Kantor Kelurahan Ranomuut sekarang Kelurahan Malendeng
177 — 95
Sertifikat Hak Milik No. 168 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal17 Juni 2008, No.180/Malendeng/2008 (bukti T1, 2, 3, 4.9) atas namaSitti Sugihartati;3.10. Surat PENCEGAHAN PENERBITAN SERTIFIKAT tertanggal 25Agustus 2008 (bukti T1, 2, 3 dan 4.10) yang disampaikan oleh MustafaThalib (Suami Terlawan dan/atau ayah Terlawan II dan Ill) ditujukanKepada BPN Kota Manado (Terlawan VI);3.11.
357 — 178
No.511.2/10PD.PB/2014, TURUTTERMOHON kembali mengajukan permohonan perpanjangankerjasama berdasarkan Surat No. 002/28V2016/DIRPD.PASAR tertanggal 28 Mei 2016;Bahwa pada tanggal 28 September 2016, PEMOHON telahmengirimkan pemberitahuan kepada TURUT TERMOHONperihal berakhirnya masa kerjasama yang tertuang dalam suratNo. 511.2/978PD.PB/2016;Bahwa dengan tidak disetujuinya Permohonan PerpanjanganKerjasama yang diajukan oleh TURUT TERMOHON olehPEMOHON sebagaimana disebutkan pada Point 3.10., TURUTHalaman
118 — 30
101 (SPI 101) tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Penilaian danPeraturan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang PenilaianTerhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepadakesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatu Properti, dengan memperhatikan unsur luarbiasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atasProperti dimaksud, sebagaimana diatur dalam SPI 306 butir 3.10
88 — 33
Amirmenunggu di kamar Hotel, setelah Terdakwa, saksi 2 dan saksi 3sampai di jalan MT Haryono, Terdakwa turun dari mobil Honda Jazzdan mengambil mobil Avanza milik Saksi2 (Sudirman) yang di dalammobil tersebut ada tas ransel warna hitam yang berisi shabushabuselanjutnya mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa mengikutidari arah belakang kemudian Saksi 2 (Sudirman) menyuruh Terdakwauntuk membawa tas ransel yang berisi shabushabu tersebut ke dalammobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Saksi 3.10.
561 — 125
;B.3.10.Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 6 disebutkan, persainganusaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usahadalam menjalankan produksi dan atau pemasaran barang danatau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawanhukum atau menghambat persaingan usaha ;B.3.11.Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok penilaianTermohon Keberatan adalah apakah ada perbuatan atauperubahan perilaku yang mengakibatkan adanya monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, tidak jujur atau melawan hukumataupun
129 — 362
ANDALAN MITRA BAHARI.3.10. Nama Kapal : AMB LEONARDOS 02, Jenis Kapal Barge/ Tongkang,Grosse Akta No. 2475, Tanggal 30/08/2012 (30 Agustus 2012), Spek :300FT atas nama PT.ANDALAN MITRA BAHARI.3.11. Nama Kapal :KOLAKA 01, Jenis Kapal TUGBOAT, Grosse Akta No.1871, Tanggal 07/10/2012 (07 Oktober 2012), atas nama PT.ANDALANMITRA BAHARI.3.12. Nama Kapal : JENEPONTO 01, Jenis Kapal TUGBOAT, Grosse AktaNo.1872, Tanggal 07/10/2012 (07 Oktober 2012), Spek : 1000 x 2 , atasnama PT.
65 — 69
Aminah Fadil binti Fadil Saleh, anak perempuan kandung pewaris;
114 — 0
3.10. Kantor Cabang / Perwakilan PT. EDISON DUTA SARANA dan seluruh assetnya yang berkantor di Lampung, alamat Perumahan Imam Bonjol Residence, Cluster Jusmine No. B 12, Langkapura, Bandar Lampung, 35151.
3.11. Kantor Cabang / Perwakilan PT. EDISON DUTA SARANA dan seluruh assetnya yang berkantor di Yogyakarta, alamat 59GM+CJ, Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul Regency, Special Region Of Yogyakarta.
3.12. Kantor Cabang / Perwakilan PT.
349 — 223
Menyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat berupa harta tidak bergerak pada posita angka 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.17 serta harta bergerak pada posita angka 3.1 yaitu:6.1.
103 — 81
SAHAR(Tergugat 5);3.10. MAENAH Alias INAQ PUTRA (Penggugat 1);4.
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
88 — 65
Bahwa dengan status AJB No. 85/1979 yang telah bataldemi hukum, maka pernyataan PARA PENGGUGAT terkait tidakada / belum ada diktum putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang berbunyi: MENYATAKAN MEMBATALKAN AKTAJUAL BELI NOMOR: 85 / 1979, Tertanggal 18 April 1979 yangdibuat oleh dan dihadapan NOTARIS di Jakarta yang bernama J.N.SIREGAR, S.H. sebagaimana yang disampaikan berulang kali didalil gugatan tidak dapat diterima.3.10.
35 — 19
puluh enam meter persegi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Forestville Grand City Balikpapan nomor 1000018855/PPJB//32AB/XI/2014, tertanggal 27 November 2014;
3.9. Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Forestville Grand City Balikpapan nomor 1000025496/PPJB//32AB/IV/2015, tertanggal 18 April 2015;
3.10
Pembanding/Tergugat II : Ny. KATRINA SIAGIAN Diwakili Oleh : Miftahul Hadi, S.Ag., SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : PT BAHANA WIRYA RAYAdalam hal ini diwakili H. SATIRI bin H. DJOBOR selaku Direktur Utama
Terbanding/Penggugat I : ROTENDI sebagai Direktur PT. TJITAJAM
Terbanding/Penggugat II : JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Komisaris PT. TJITAJAM
Terbanding/Turut Tergugat I : BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH
Terbanding/Turut Tergugat II : JAUHAR ARIFIN, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : HARRY PURNOMO
Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN KAB. BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIKEN LARASATI, SH Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat V : SIGIT SISWANTO, SH
182 — 108
Akta Pengikatan Jual Beli No. 58 dan Kuasa Jual No. 59tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapanTERGUGAT V;3.10. Akta Jual Beli Nomor. 133/2009 tertanggal 30 Desember2009 yang dibuat di hadapan TERGUGAT IV;3.11. Akta Perdamaian No. 03 tertanggal 6 Juni 2017 yang dibuatdi hadapan Harry Purnomo, S.H., M.H., M.Kn.4. Memerintahkan Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGATuntuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;5.
165 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan demikian Majelis Hakim harus melihatfakta hukum yang ada terkait dengan adanya tuntutan bangunantambahan sebanyak 684 unit HARUSLAH gugur karena tidak adadasar hukumnya karena disamping jumlahnya berubah, hukumharuslah menganut azas kepastian;bahwa kemudian timbul adanya perbedaan jumlah bangunantambahan yang harus dibangun (in casu tuntutan 400, 684, 245, atau241) secara yuridis harus GUGUR DEMI HUKUM, sehingga tuntutankepada Terpidana/ Pemohon Kasasipun secara yuridis harus BATALDEMI HUKUM;3.10
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
312 — 270
Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR,mengandung elemen pokok yaitu:(a) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi;(b) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;(c) yang dapat merugikan negara atau perekonomiannegara;3.10.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait denganunsur kerugian keuangan Negara tidak perlu nyata terjadi namuncukup didukung oleh buktibukti yang mengarah pada adanyapotensi kerugian Negara yang dapat dihitung.3) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 3.10 halaman30 yang menyimpulkan pertimbangan Mahkamah Konstitusitersebut di atas secara jelas menerangkan bahwa untukmenentukan suatukerugian negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli, adalah
246 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaindari hak yang disebut di atas, seluruh hak asasi manusia dapat dibatasi,termasuk hak privasi dan hak untuk mendapatkan informasi (Para 3.10, hal56); (Vide Bukti P21);Bahwa terhadap hakhak yang termasuk dalam kategori dapat dibatasi(derogable rights), negara dapat melakukan pemabatasan terhadapHalaman 37 dari 97 halaman. Putusan Nomor 77 P/HUM/2014130.131.132.133.pelaksanaan hakhak tersebut dengan menggunakan undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT PONOROGO
361 — 194
Yuni Suryadi, tidak diajukanupaya hukum lanjutan, sehingga putusan tersebut telah memilikikekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan.3.10. Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksaaanpembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo TahunAnggaran 2009 dan 2010 tersebut, telah dibayar/ dikembalikan olehdr.