Ditemukan 10639 data
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
209 — 38
Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919
perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30September 2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil BadanPenelitian dan Pengembangan Industri untuk jenis bahan originalAmerican USA drill #1919 yang ditujukan kepada Manjadda WajadaSejahtera;10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;11. Kartu heregistrasi CV.
MANJADDA WAJADA SEJAHTERA, LaporanHasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dariLaboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian dan PengembanganIndustri untuk jenis bahan original American USA drill #1919 yang ditujukankepada Manjadda Wajada Sejahtera dan Surat Perjanjian Sewa Gudang antaraCik Kohar dan Sili Handoko, dengan isi perjanjian yaitu: lokasi gudang terletakdi Desa Sungai Uak Kecamatan Nalo Nantan Kabupaten Merangin dan nilaisewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam
kausal antara perbuatan yang melawan hukumdengan kerugian yang ditimbulkan;Ad.1Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatuperbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam Undangundang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawanUndangundang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standaard Arrest Hoge Raadyang sangat terkenal, dalam perkara Cohen Contra Lindenbaum tanggal 31Januari 1919
Yang kedua adalah Perbuatan yang melanggar hak orang lain dan yangketiga adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kecermatan;Bahwa, di Belanda persoalan kreteria yang ketiga itu dengan adanya ares hograd Ledenboomforen 31 Januari 1919 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum sekarang meluas tidak sajapelanggaran terhadap aturan tertulis tapi juga melanggar aturan tidak tertulis dan yang tidaktertulis itu melanggar kecermatan dalam pergaulan hidup;Bahwa, jenis perbuatan yang bersifat melanggar hukum
Merusak hak subyektif Seseorang menurut UundangUndang.Desember 1919 tentang pasal pengertianpengertianb. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/siPelaku/Petindak menurut UndangUndang.C.
akanmempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat I, I, HI, V, VI, VII, VI, IX, X, XI, XI, XII, XV danTergugat IV, Majelis Hakim berpendapat dengan berkesimpulan bahwa pokok gugatanPenggugat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanyaMajelis Hakim akan menguraikan maksud perbuatan melawan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum, sejak Tahun 1919
., dimana didalamnya termasuk juga peraturanperaturan yang tidak tertulis.Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebutdiatas sejalan dengan Arrest HR 31 Januari 1919, yangmenyatakan : yang dimaksudkan dengan perbuatan yangmelanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidakberbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataubertentangan dengan kepatutan atau tatasusil ataupunbertentangan dengan ~ sikap hati hati yang sepantasnyadidalam
NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919
MahkamahAgung RI dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung R.1,Tentang Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III Jilid I PenerbitTim Penguji Hukum Mahkamah Agung RI 1991, halaman 121 mengutip pendapatSetiawan menyatakan sebagai berikut:Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919,terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:1.
Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.
;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
75 — 28
114 — 59
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
153 — 31
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
101 — 23
148 — 67
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
92 — 21
PT. PATRON APTIKA UTAMA
Tergugat:
MNC BANK KCP KELAPA GADING
241 — 157
174 — 74
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Afrin
89 — 35
102 — 30
171 — 60
99 — 23
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
176 — 85
129 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 145
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
61 — 32
114 — 28
33 — 6
139 — 11