Ditemukan 10641 data
157 — 70
berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
169 — 31
perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasitidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919
Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kKewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen;maka pengertian istilah menyalahngunakan wewenang diadopsi dari hukumadministrasi
103 — 70
Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum (onrechmatigedaad)yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan4.
Menurut Arrest HR 31Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuaidengan Hukum (onrechmatigedaaq) yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.4.
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
192 — 162
Adanya hubungan kuasalitas atau sebab akibat antara kerugian pihaktergugata dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan olehTergugat.Bahwa pengertian Bertentangan dengan Hukum sebagaimana dianutdalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum VSCohen, tanggal 30 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensitetap serta menjadi pola Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimanaPerbuatan yaiatu:a. Bertanggung jawab kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutundangundangb.
134 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening RektorNomor 0064336152 ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Nomor 165 PK/PID.SUS/2015259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271:272.Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah
2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada RekeningRektor Nomor 0064336152 :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal14 Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28Mei 2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
456 — 78
Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
- asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
- Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar
- Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembarAsli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembarasli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
160 — 108
dan teoripenyebab kirakira (proximate cause), sehingga menjadi telah terbuktiadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kesalahan dan PerbuatanMelanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menyebabkantimbulnya kerugian bagi Penggugat ;Bahwa lebih lanjut pada halaman 6 9, Ahli Hukum Bisnis dan Perdata, DRMUNIR FUADY SH MH LLM, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, antaralain menegaskan sebagai berikut :Sejak tahun 1919
benda Meterai yang diduga bertentangandan melanggar UU Perbankan serta atas sikap berdiam diri, sikap pasifberbuat untuk tidak berbuat serta pembiaran yang dilakukan Tergugat VIII XVI atas perbuatan Tergugat I VII yang diduga melanggar UU Perbankanadalah bertentangan dengan kehatihatian dan ketelitian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) karena tindakanPara Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil ;Bahwa sebagaimana Putusan Arrest Hoge Raad 1919
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
334 — 82
Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017;
- asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar;
- Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;
- Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Hal. 8 dari 161 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg129. Asli Surat Peringatan Ill nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar;asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
171 — 120
diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu.Pedoman umum pembuktian :Seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR);Faktafakta yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir) tidak perlu dibuktikanlagi (Pasal);Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengkatan, yang tidakdisangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin dan yurisprudensi Sejak peristiwaperkara LindenbaumCohen (HR 31 Januari 1919
, N.J. 1919, 161) :1.
141 — 11
daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
34 — 16
Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuaidengan Hukun berintikan : merusak hak subyektif Seseorang menurutundangundang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanHukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan
E. S. J. Wahju Widajati, S.H.
Terdakwa:
Galuh Arifianto
148 — 66
Namun jika yang diperas itu memang dirugikan makahal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut:Him. 54 dari 72 Him.
73 — 16
untuk bertindak secarapatut, teliti dan hatihati (patina) pada orang lain, pada jiwanya, padakehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya dari niat jahat dirisendiri atau orang lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993,halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 padahari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam ArrestCohenLindenbaum 1919
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
136 — 109
Dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetoboek, dapat dipahami bahwaperbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar(bertentangan) dengan hak (subyektif) kKetentuan hukum tertulis atau UndangUndang;Namun sejak Arrest 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggarhak (subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau UndangUndang, namuntermasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
116 — 38
Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanTanggal 2 September 2019 Nomor 34/Pid.SusTPK/1919/PN Mdn, denganmengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
59 — 5
;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
169 — 2
Hal ini mengandung arti bahwa setiapkegiatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabatyang berwewenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diaturdengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diaturdalam undangundang ini dan apabila tanpa dilengkapi haltersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawanHukum karena bertentangan dengan undangundang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
100 — 23
NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
182 — 92
yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919