Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangeksepsi tidak jelasnya gugatan Penggugat, dan mempertimbangkanapa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungailiat, sehingga peran Judex Facti pasif di dalam memberikanpertimbangannya;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea 21 halaman 5pada pertimbangan hukum

Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangbentuk perlindungan tersebut tidak harus dengan menyatakan sahjual beli atas objek sengketa antara Pembanding dengan Asli Aziz(Turut Terbanding II), dan Judex Facti dalam pertimbangannya tidakcermat dan tidak objektif;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea5 dari bawah,halaman 6 pada

Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena:11.1.

harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;12.

banding tersebut;Putusan Judex Facti demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:2.1.

Dan selain itu Judex Facti PT.

Facti PN Makaletersebut di atas yang diambil alin oleh Judex Facti PT.

Facti tersebut melaluipertimbangan hukumnya dalam putusan PN Makale Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Mkl tertanggal 16 Mei 2014 yang telah dikuatkan dan ditunjuksecara salah dan keliru oleh Judex Facti PT.

Makassar melaluiputusan Nomor 298/Pdt/2014/PT Mks tertanggal 10 Februari 2015 yangadalah semuanya sangat salah, keliru, melanggar hukum, cacat hukumakibatnya batal demi hukum adanya dan dalam kasasi harus dibatalkansebab: Terbukti baik Judex Facti pertama yang mengadili pertama,maupun Judex Facti kedua yang mengadili perkara ini telah salahmenerapkan hukum dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatersebut khususnya Judex Facti PT.

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak keras pertimbaanganpertimbangan hukum Judex Facti PT.

Dengan demikian terdapat kekeliruan/pertentangan di dalam putusan Judex Facti.Keberatan Kedua :Judex Facti Telanh Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Dalam MemberiPertimbangan Hal Mana Di Dalam Pertimbangan Pada Halaman 16 ParagrafKetiga, Halaman 17 Paragraf Kedua Dan Halaman 17 Paragraf Ketiga, JudexFacti Mempertimbangkan Adanya Bukti Foto copy Dan Bukti Asli PemohonKasasi, Namun Di Dalam Pertimbangan Judex Facti Selanjutnya Pada Halaman18 Paragraf Kedua, Judex Facti Hanya Mempertimbangkan Bukti Foto

pertimbangan Judex Facti pada halaman 16 paragraf ketiga,pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 paragraf kedua danpertimbangan Judex Facti pada halaman 17 paragraf ketiga, Judex Factitelah melakukan penilaian terhadap bukti foto copy dan bukti asli, namun didalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 18 paragraf kedua, JudexFacti hanya melakukan penilaian terhadap bukti foto copy saja, padahalPemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah menyertakan bukti P19 berupa fotocopy atas tanda terima asli dan menunjukkan

Facti.

Dengan demikian terlihatsangat jelas bahwa Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian telahsaling bertentangan satu sama lain dimana di satu sisi Judex Factimenjadikan bukti foto copy dan bukti asli untuk dijadikan pertimbangan,kemudian di sisi lain Judex Facti hanya mengambil bukti foto copy saja untukdijadikan pertimbangan.21)Bahwa dengan tidak dimasukkannya bukti P19 oleh Judex Facti di dalampertimbangan, maka Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbangansehingga menghasilkan putusan yang

Pertimbangan Judex Facti halaman 11 paragraf ketiga yang menyatakan:Halaman 12 dari 14 hal. Put.

Judex Facti (Pengadilan Negeri) lebih tepatditerapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Akan tetapi,Judex Facti sama sekali tidak menjelaskan apa dasar dan alasan bahwa PutusanJudex Facti tingkat I tersebut sudah tepat dan benar.Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Judex Facti begitu saja menguatkanPutusan Judex Facti Tingkat I karena tidak ada hal baru yang disampaikan dalamMemori Banding. Faktanya, terdapat banyak hal baru yang disampaikan PemohonKasasi namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat II. Halhal baru tersebut antara lain sebagai berikut:a.

Dengan demikian, Judex Facti salahmenerapkan hukum karena unsur dalam Pasal 266 KUHP tidak terpenuhi.36.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum apabila Judex Jurismembatalkan putusan Judex Facti karena nyatanyata Judex Facti telah melanggarhukum, in casu Pasal 197 KUHP sebagaimana telah kami uraikan di atas.V. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya KarenaSurat Putusan Judex Facti Tidak Mencantumkan Tuntutan PidanaSebagaimana Terdapat Dalam Surat tuntutan.57. Bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, terdapat ketentuan sebagai berikut:ili.

putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum danmenerapkan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat. tidak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Facti, karena Judex Facti dalammengeluarkan putusan keliru dan tidak cermat serta Judex Facti dalammengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;3.

Nomor 1425 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat harusnya Judex Facti apabila isi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat belum sempurna ada kesalahan.

Pemohon Kasasi/Penggugat tentang kesalahanPemohon Kasasi/Penggugat mengenai isi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat padahal jelas dan tegas Judex Facti sebagaimana dimaksudPasal 83 ayat (2) Judex Facti berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bilaterdapat kekurangan, Judex Facti meminta Pemohon Kasasi/Penggugatuntuk menyempurnakan gugatannya.

pertimbangan Judex Facti setidaktidaknya gugatan PemohonKasasi/Penggugat kabur atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

Sehingga bagaimana Judex Facti mengeluarkankeputusan yang berKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasedangkan Judex Facti sendiri dalam menulis nama salah satu kuasaPemohon Kasasi/Penggugat keliru dan tidak benar secara keseluruhan;10.

Bahwa, oleh karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timurmenguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalamhal in) Pemohon Kasasi akan menganalisa putusan judex facti PengadilanNegeri Surabaya, karena judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalamkeselurunhan pertimbangan hukum pada putusannya telah mengadopsiputusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya ;3.

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya demikian ini juga tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang berlaku diIndonesia di samping menunjukkan sikap Judex facti Pengadilan NegeriSurabaya yang sewenangwenang dalam memeriksa dan memutus perkarapidana ini. Apabila judex facti Pengadilan Negeri Surabaya berpandangandemikian, bagaimanakah untuk memastikan suratsurat yang dicuri olehpencuri merupakan obyek penadahan ?

Dengan demikian,keterangan saksisaksi yang dipergunakan oleh judex facti PengadilanHal. 8 dari 14 hal. Put.

dan judexfacti Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;Karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, judex facti Pengadilan NegeriSurabaya maupun judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yakni judex facti PengadilanHal. 9 dari 14 hal.

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena judex facti telahmempertimbangkan unsurunsur yang menjadi dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;4.

Hal ini adalah pelanggaran asas ultra petita;Penetapan PHK oleh Judex Facti dalam Putusannya tersebutdinyatakan terhitung sejak 20 Oktober 2015, sementara putusandibacakan oleh Judex Facti pada 19 Desember 2016. Hal inimengakibatkan Putusan Judex Facti tanggal 19 Desember 2016tersebut berlaku surut (retroaktif).

Hal inimenunjukkan kontradiksi dari sikap Judex Facti dalam mengadiliperkara aquo. Semestinya, apabila Judex Facti telah menyatakanbatal PHK tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, maka penetapanPHK selanjutnya oleh Judex Facti berdasar adanya permohonanHalaman 19 dari 29 hal. Put.

Bahwa Putusan Judex Facti harus dibatalkan demi hukum denganalasan Judex Facti pada Pengadilan Hubungan Industrial telahmelampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum dalammemutuskan status hubungan kerja Termohon Kasasi/semulaPenggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat dalamPutusan Judex Facti dengan dasar dan alasan sebagai berikut:1.

Bahwa putusan Judex Facti harus dibatalkan demi hukum denganalasan Judex Facti pada Pengadilan Hubungan Industrial telah salahmenerapkan hukum = dalam hal tidak dipertimbangkannyapelanggaranpelanggaran Termohon Kasasi/semula Penggugatdalam hal memutuskan putusan Judex Facti dengan dasar danalasan sebagai berikut:1.

Bahwa Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan demi hukumkarena telah dibuat dengan pertimbangan yang salah, oleh dankarena itu mohon kepada Judex Facti pada Mahkamah Agungmembatalkan Putusan Judex Facti a quo;Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.SusPHI/2017Ad.lll.

Bahwa dalam amar Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding halaman 72, JudexFacti jelas memutuskan sebagai berikut:4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum;4. Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Tingkat Pertamayang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding sangat jelastelah melampaui batas wewenangnya karena telah menyatakanHal. 13 dari 59 hal.

Facti Tingkat Banding hanya mengambil alihseluruh pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tanpamemberikan pertimbangan hukum lagi.

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbanganyang dibuat oleh Judex Facti saling bertentangan dengan amar putusanperkara a quo;1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh JudexFacti Tingkat Banding bertentangan dengan amar Putusan PengadilanNegeri Nomor 64.

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalampertimbangan yang dibuat Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya;1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbanganpertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding saling bertentangan satusama lainnya.

Olehkarena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi Ilmemohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan TermohonKasasi untuk seluruhnya;Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalampertimbangan yang dibuat Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya;1.Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbanganpertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding

No.199 K/Pdt.SusPHI/2013rekaman sidang pembuktian dari Tergugat tentang keteranganketerangan dari saksiTergugat;Faktafakta di persidangan yang tidak dituangkan Judex Facti tersebut antara lain sebagaiberikut:aSaksi Albert Liadinata,S.Kom :Melalui pertanyaan dari Judex Facti, saksi tersebut telah memberikanketerangan bahwa saksi tidak pernah menerima aturan tertulis dan aturan yangdijalankan adalah menurut kebiasaan.

surat peringatan pertama danterakhir".Bahwa Judex Facti tidak teliti melihat apa yang tercantum pada Pasal 161 ayat(2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal mana pasal tersebut tidak adadinyatakan atau disebutkan sebagaimana dimaksud Judex Facti.

Bilamana ini dibiarkan,maka Judex Facti ataupun pihak pengusaha dengan mudah memutuskan danmelakukan PHK terhadap pekerja tanpa penerapan hukum Undang UndangNomor 13 Tahun 2003.

Facti telah keliru dengan menolaktuntutan Penggugat dalam pokok perkara, hal mana pertimbangan dan putusanhukum hanya berdasarkan dari Tergugat saja tanpa melihat dalildalil dan faktafakta dari Penggugat, sehingga selayaknya Judex Facti dapat mengabulkangugatan Penggugat yang dituangkan dalam petitum point (3);12 Bahwa Judex Facti telah keliru dengan memberi pertimbangan secaramateril pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 151 ayat (3),Pasal 161 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang

faktafakta di persidangan, Judex Facti telah keliru dan/ataumengabaikan keterangan dari saksi Tergugat yaitu Albert Liadinata,S.Kom ataspertanyaan dari Judex Facti sendiri yang menyatakan hakhak Penggugat telahdiputus sejak di PHK terhitung Januari 2012, sehingga demikian jelas bahwaTergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003;Bahwa bilamana Judex Facti telah benar dengan tidak menerapkan Pasal 155ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANGMENGANGGAP TIDAK ADA HALHAL BARU DALAM MEMORIBANDING YANG DAHULU DIAJUKAN PEMOHON KASASIMERUPAKAN KEKELIRUAN, SEBAB DALAM MEMORI BANDINGYANG PERNAH DIAJUKAN TERSEBUT TERURAI JELAS FAKTAFAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEHPUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA AKIBAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA.1.

Judex Facti Tingkat Banding tidak memberipertimbangan atas Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHONKASASI, juga tidak membuat pertimbangan hukum baru karenamengambilalih begitu saja pertimbangan hukum putusan Judex Facti TingkatPertama (sehingga pertimbangan hukum Judex Facti pada dua tingkatanperadilan tersebut dianggap sama), maka melalui upaya kasasi yangdiajukan dalam perkara a quo, PARA PEMOHON KASASI mengharapkanMajelis Hakim perkara a quo pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberkenan

Majelis Hakim Judex Facti TingkatPertama berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formilkarena telah memenuhi syaratsyarat komulatif kriteria gugatan yangHal. 11 dari 24 hal.

Facti TingkatPertama yang menggugurkan eksepsi PEMOHON KASASI (semulaTergugat I/ Pembanding ), maka materimateri yang berkenaandengan eksepsi seharusnya tidak lagi menjadi bagian dalampertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraa quo.

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARAKARENA ALASAN GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAMPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PADA HAKEKATNYAMERUPAKAN ALASAN ATAS FAKTA HUKUM YANG DITEMUKANDALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, BUKAN FAKTA YANGDITEMUKAN DALAM FORMAL GUGATAN.Bahwa masih berhubungan dengan alasanalasan kasasi sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya, pada halaman 60 paragrap 3 salinan Putusan JudexFacti Tingkat Pertama, Judex Facti membuat pertimbangan sebagai berikut:Hal. 15 dari 24 hal.

Selain itu Tahir Sagala(Tergugat Il) tidak pernah menunjuk Markus Palimbong, SH. danDominggus Battung, SH. sebagai kuasanya seperti yang disebutsebutdan ditunjukkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandalam putusannya tersebut, sehingga sebagai akibat hukumnya putusanpengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut harusdibatalkan dalam kasasi ;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melaluikeputusannya yang batal demi hukum, ternyata terbukti telah melampauibatas

No.3572 K/Pdt/2002VII.cacat hukum dan hanya dibuat serta saling bertentangan dengankenyataan satu dengan yang lainnya serta sangat bertentangan dengankenyataan yang ada dan terbukti dalam perkara ini sehinggamengakibatkan baik diktum keputusan Judex Facti Pertama, maupundiktum putusan Judex Facti Kedua.

Yang ternyatasengaja dikacaukan dan dikaburkan oleh Judex Facti Pertama danakhirnya diambil alin oleh Judex Facti Kedua yang juga ikut salah dankeliru ;Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduaduanya telah salah dan keliru melalui pertimbanganpertimbanganhukumnya dalam putusannya masingmasing, karena ternyata tidakmemberikan pertimbanganpertimbangan hukum secara terperinci, inibertentangan satu dengan yang lainnya.

Dan untuk lebin tegasnya baca putusanhalaman 28 ;Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduaduanya telah sangat salah, keliru bahkan terlalu. melampauikewenangannya melalui pertimbanganpertimbangan hukumnya dalamkeputusannya masingmasing oleh karena ternyata : Judex Facti Kedua telah memeriksa dan mengadili dalam bandingPutusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.MklI. knusus terhadap Tergugat II (TahirSagala).

Manci (a) Ne Joha maka formil Judex Facti salahmenerapkan hukum, yakni pasal 189 ayat 2, 3 R.Bg ;.

sangatdisayangkan bahwa Judex Facti dalam menjawab pertanyaan tersebut hanyamendasarkan bukti P.1 s/d P.3, yang menurut Pemohon Kasasi/Tergugat ketigabukti tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan Judex Facti diatas, tetapisangat disayangkan karena pada akhirnya Judex Facti menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan tetap Pemohon Kasasi/Tergugat.Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah juga ditanggapi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat,dan dengan tegas menyatakan buktibukti tersebut tidak

Transfer gajimelalui Bank Mandiri ini selama persidangan tidakpernah diungkapkan, baik dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi maupundalam jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga secara prosedur dan hukumtidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti. Kelihatan sekalibagaimana Judex Facti berusaha untuk menghukum Pemohon Kasasi/Tergugatdengan segala cara;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 11 dan 12 telahmembuat pertimbangan yang keliru.

Namundemikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengkaitkan (juncto)antara ketentuan outsourcing dengan PKWT, dan itupun dilakukan dengan tanpapenjelasan apapun mengenai kaitannya dengan ketentuan PKWT;Sungguh aneh yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat pertimbanganhukumnya pada halam 12 putusan, yaitu mengambil bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5hanya demi untuk memaksakan penerapan ketentuan Pasal 59 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tersebut, Judex Facti menyatakan Termohon Kasasi

Dengan demikian,adalah salah penerapan hukumnya dimana Judex Facti mengkaitkan Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat benarbenar dibuat terkagetkaget denganpertimbangan hukum Judex Facti, dimana pada halaman 12 paragraf 2 Judex Factimenolak bukti mengenai fakta hukum bahwaTermohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan PT. Galang Kreasi Sempurnaberdasarkan bukti T.6.

Tidak ada ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum Judex Facti menyatakan TermohonKasasi/Penggugat adalah karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat, khususnya padalPasal 64 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 sebagaimana menjadi dasar pertimbangan Judex Facti;Bahwa sekali lagi Judex Facti sangat salah menerapkan hukumnya. Pada halaman12 paragraf terakhir, Judex Facti menyatakan Termohon Kasasi/ Penggugatberalih hubungan kerjanya dari perusahaan outsourcing PT.

Seandainya Judex Facti telah dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan LamloHal. 9 dari 20 hal. Put.

Facti sebagaimana disebut dalam point (b) diatasadalah bentuk kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam menerapkanhukum pembuktian.

Jawaban Pemohon Kasasi sangat tegas menyatakandalam jawabannya, Pemohon Kasasi tidak ada hubungan kerja denganTermohon Kasasi, dan jawaban Pemohon Kasasi ini juga telahdipertimbangkan oleh Judex Facti, dan dalam pertimbangannya yang lain,Judex Facti mengharuskan Termohon Kasasi harus membuktikan dalilgugatanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg, (lihat,pertimbangan Judex Facti halaman 12 alinea 2 dst... ), yang anehnya secarahukum Termohon Kasasi nyatanya tidak ada membuktikan dalil gugatannya

Facti yangdemikian adalah sangat keliru dan tidaktepat, salah menerapkan hukum, bahwaTermohon Kasasi tidak dapat membuktikanadanya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi, justrumalah Judex Facti telah mengambil buktidalil bantahan Pemohon Kasasi untukdijadikan dasar dan alasan membenarkandalil gugatan Termohon' Kasasi, haltersebut justru sangat tidak tepat dan keliru,semestinya Judex Facti menerapkanketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865KUH Perdata dalam membuatpertimbangan hukumnya

Facti dalam pertimbangannya hukumnyapada halaman 14 alinea terakhir, menyatakan bahwa fakta hubungan kerja sudahberakhir dan Tergugat maupun Penggugat sudah samasama menginginkanhubungan kerja berakhir , ..... dst, disatu sisi Judex Facti menyatakan PemohonKasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi, disisi lain Judex FactiHal. 23 dari 20 hal.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkanperaturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya sesuaiketentuan pasal 197 ayat (1) huruf dKUHAP, dengan alasan :a) Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak ada membuat dalamputusannya tentang pertimbangan yang disusun secara ringkasmengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh danpemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanTerdakwa;b) Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan halaman 13 baris

Jadi hal ini berarti pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar sebenarnya untuk perkara banding dari Pengadilan NegeriSidrap, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah merupakanputusan yang sesat dan tidak professional ;e) Bahwa seandainya Judex Facti membuat putusannya denganpertimbangan hukum yang memadai, sudah barang tentu tidak begitusaja mengambil alin pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar, sehingga seharusnya Judex Facti membuat pertimbangan pertimbangan hukum sendiri

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkaraatas nama Terdakwa ADRIAN YOHANES LONDAH ALIAS TUYE, tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang dengan alasan :a.

Kekeliruan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassarseperti itu sudah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermatyang dapat mempengaruhi kualitas putusan Judex Facti ;d. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang sedemikian akan melukai rasakeadilan masyarakat, karena begitu rendahnya intelegensia sertaketidakcermatan seorang Hakim, dan hal itu harus dipertanggungHal. 11 dari 16 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat dalamputusannya untuk menganalisis secara juridis tentang terpenuhinya unsur unsur dakwaan yang membuktikan bahwa Terdakwabersalah,ketidakcermatan Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa analisa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar terhadappembuktian unsur ketiga dari dakwaan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana terlalu berlebinan karena menganalisa tentang Barang,sementara hal tersebut tidak relevan dengan pembuktian kesalahanTerdakwa

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta)yang hanya mengambil alin pertimbangan hukum Judex Facti TingkatPertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) untuk dijadikan pertimbangannyasendiri, sedangkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekalitidak memberikan dasar dan alasan secara terperinci terhadap pertimbangantersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 (empat) paragrafketiga dan keempat

Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015Oleh karena, Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) denganNomor 118/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 20 Juni 2013, yang hanya mengambilalih pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan NegeriJakarta Utara) Nomor 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. tertanggal 25 Agustus2011 tanpa memberikan dasar dan alasan secara terperinci dalammengambil alih pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti TingkatPertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tersebut adalah tidak cukup

danseharusnya dibatalkan;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada bagianPokok Perkara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum olehkarena itu Putusan Judex Facti Tingkat Pertama harus dibatalkan;.

Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015beli saham tersebut hanya bersifat obligator belaka yang memberikanhak kepada Penggugat untuk menuntut saja;Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbanganhukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama, dikarenakan MajelisHakim Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkanhukum/melanggar hukum pada perkara tersebut, oleh karena:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti TingkatPertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010

Facti TingkatPertama, dikarenakan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telahHal. 43 dari 48 hal.

Bahwa dalam amar putusan judex facti tidak jelas dan tegas sebagaimanapada halaman 28 No 4 putusan judex facti tingkat pertama yang dikuatkanoleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang manakah perjanjian jualbeli dan pengalihan tanah Penggugat yang dibatalkan. Tidak ada samasekali perjanjian tertanggal berapa dan dengan siapakah perjanjian tersebutHal. 6 dari 11 hal.Put.No. 1753 K/Pdt/2009dibatalkan juga tidak disebutkan oleh judex facti.

Sehingga menyebabkan tidakefisiensinya penanganan perkara ini akibat dari putusan judex facti yangcenderung lemah dalam mempertimbangkan secara hukum antara faktahukum dan fakta yuridis;. Bahwa pada pertimbangan hukum judex facti halaman 27, paragraf ke1telah terjadi kKesalahan penerapan hukumnya dengan menyatakan MajelisHakim tidak menemukan satupun alat bukti maupun fakta yang dapatmenunjukkan alas kepemilikan tanah oleh Bedu Latin (orang tua Tergugat V/Daud) pada tanah sengketa.

Bukti T1 merupakan bukti tertulis: surat keterangan yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Marga Lais (putusan judex facti halaman 18);b. Kesaksian dan saksi Zulkifli (halaman 18 putusan judex facti tingkatpertama);c. Kesaksiandan Rustam Efendi (putusan judex facti halaman 20);d.

Bahwa dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 28 tidak adasatupun amar putusan yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan dariTergugat (Daud A) yaitu bukti T.4 (bukti surat keterangan Pasirah MargaLais) tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh judex facti sedangkan yangHal. 8 dari 11 hal.Put.No. 1753 K/Pdt/2009dinyatakan tidak sah adalah peralihan tanah jual beli kepada Tergugat yanglain. Hal ini menyebabkan tidak sinkronnya antara petitum amar putusandengan fakta di persidangan.

baru;Bahwa putusan judex facti mengabulkan gugatan tidak berdasarkanpenerapan hukum yang tepat karena hanya berdasarkan keterangan saksiPenggugat yang sebenarnya juga tidak tahu secara tepat batas objeksengketa maupun luas objek sengketa yang menjadi dalil gugatanPenggugat;Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;10.Bahwa putusan judex facti tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup11memadai sehingga layak apabila putusan judex facti tingkat pertama yangdikuatkan

Kartu Kepesertaan Jamsostek yang tidak memenuhisyarat sebagai suatu alat bukti;B Judex Facti Telah Melanggar Pasal 1869 Kuhperdata Jo.

(Onvoldoende Gemotiveerd, InsufficientJudgement)28 Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang menyebabkan putusanJudex Facti sudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukumyang saksama;29 Judex Facti pada Diktum Butir 2 putusan Judex Facti telah menyatakansebagai berikut:Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndangUndang

kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang menyebabkan putusan Judex Factisudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telah mengeluarkanputusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang saksama;F Judex Facti Telah Melanggar Pasal 178 Ayat (3) Hir Karena TelahMemutus Lebih Dari Apa Yang Diminta (Ultra Petita)37 Judex Facti telah mengeluarkan putusan Judex Facti yang memberikanputusan lebih dari apa yang dituntut oleh Termohon

Lebih lanjut, Judex Facti secara nyata juga telah mencederaihak Pemohon Kasasi karena tidak memerintahkan Termohon Kasasiuntuk menerima pengembalian atas seluruh hak Termohon Kasasi padaperiode 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012;39 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terlihat bahwa Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti secara ultra petita yang melanggarketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Dalam putusan Judex Facti, Judex Facti secara salah dantidak berdasar bukti telah mengatakan bahwa Termohon Kasasi adalahpekerja PKWTT, namun demikian Judex Facti dalam memberikanpertimbangan terkait kompensasi yang harus dibayarkan oleh PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi, Judex Facti malah merujuk kepadaYurisprudensi 299 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 sebagai dasar596061626364pemberian kompensasi yang mengatur mengenai pemberian kompensasibagi pekerja PKWT yang belum habis masa PKWT

Bahwasebenarnya Judex Facti sudah mengakui bahwa untuk menyatakanterdaptnya suatu tindak pidana penipuan diperlukan adanya putusan Hakimpidana, hal ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada Hal. 18 alinea terakhir putusan Judex Facti ;.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Judex Facti telah melampauiwewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, adalah wajardan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkanputusan Judex Facti ;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan tidak sahsuatu perjanjian yang sesungguhnya merupakan undangundang bagi parapihak apalagi perjanjian tersebut dibuat dengan suatu akta otentik ;.

, Judex Facti dalam pertimbangannya, telah salah dalam menerapkanhukum, sehingga pada muaranya telah menghasilkan putusan yang keliru ;A.

Alasanalasan hukum keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbanganJudex Facti :1.Bahwa ternyata, putusan Judex Facti, ternyata bertolak belakangdengan pertimbangan Judex Facti sendiri, yang bermuara padaputusan tingkat banding, dengan diputusnya perkara a quo di tingkatbanding tersebut ;Seharusnya, jika Judex Facti mengakui adanya masalah formalitasgugatan dalam gugatan tingkat pertama tersebut dan hendakmembatalkan pula putusan Pengadilan Negeri Tangerang, makaseharusnya Judex Facti dalam putusan Pengadilan

Dengan demikian karena jelas bahwa Judex Facti telah lalai dalammemenuhi syarat perundangundangan khususnva dalam halpembuktian tentang penyimpulanpenyimpulan suatu keadaan hukum,maka sudah seharusnyalah putusan Judex Facti tersebut dibatalkan ;Hal. 23 dari 26 hal. Put.

Namun mengapa Judex Facti menghukum PemohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum? Pertimbanganhukum Judex Facti yang demikian sangat rancu dan irrasional, sehinggaharus dibatalkan;B.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea ke5, dapat juga dilihatdari pendapat Judex Facti yang pada satu sisi sependapat bahwa hukumdesain industri menekankan pada segi estetika bentuk atau konfigurasi,tetapi disisi lain, ternyata Judex Facti hanya menilai kesan estetika ituHal. 33 dari 61 hal Put.

dinilai oleh Judex Facti sebagaiitikad baik (vide pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 55alinea terakhir).

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangatcontradictio enterminis, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Memori Kasasi ini, dimana pada satu sisi Judex Facti telah menghukumPemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian sebesarRp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada TermohonKasasi, sedangkan disisi lain, Judex Facti menyatakan bahwa PemohonKasasi tidak terbukti telah menggunakan desain Termohon Kasasi.Kemudian, Judex Facti sendiri yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti pada halaman 50 alinea ke417.18.19.tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti padahalaman 56 alinea ke5 dan ke6 yang menyatakan sebagai berikut:Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke5:"Menimbang, bahwa bukti yang relevan untuk membuktikan dalil gugatanPenggugat ini adalah bukti P9 yaitu fotocopy yang tidak dapatditunjukkan aslinya,... dan seterusnya;Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke6:"Menimbang, bahwa oleh karena

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memutus perkara a quopertimbangan hukumnya hanya berdasarkan anjuran Mediatorpada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Pusat, maka putusan Judex Facti CACATFORMIL DAN HARUS BIBATALKAN.

Bahkan Judex Facti tidak pernahmengecek kepada Pemohon Kasasi tentang keaslian bukti P3,Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 487 K/Pdt.Sus/2011namun dalam putusannya Judex Facti menyatakan bahwa buktiP3 ternyata cocok dengan aslinya.

Namun DEMOSIsama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti.

Putusan Judex Facti telah menghancurkan karir dannama baik Pemohon Kasasi yang selama hampir 20 (dua puluh)tahun berkarir di industri Keuangan selalu dijaga dan dikembangkanoleh Pemohon Kasasi. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkanbahwa Putusan Judex Facti akan mengakibatkan Pemohon Kasasiakan kesulitan mendapatkan Pekerjaan dengan Jabatan danPendapatan (income) yang setara dengan yang pemohon Kasasiterima sewaktu menjabat sebagai Treasury Group Head.

Oleh karenanya tidak adaalasan bagi Judex Facti untuk menolak gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi.