Ditemukan 5679 data
144 — 739
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).2.
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangHalaman 3 dari 34 Putusan PHI Gugatan Nomor 81/Pdt.SusPHI/2016/PN Smrpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang
melakukan Pengurangan TenagaKerja, sangat keberatan dan apa bila memang Tergugat sudah tidakmengingikan Penggugat maka Penggugat menuntut agar PihakPerusahaan membayar Pesangon Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3)Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenaga Kerjaan yangberbunyi :Pasal 1644.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4).9.
Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam perkaraaquo yang menyangkut tentang uang konpensasi berupa uang pesangonPenggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor : 13 Tahun2003 tentang ketenaga Kerjaan, yang berbunyi :Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
31 — 26
Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;l. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu; q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x. Dua Dipan Besi;y.
Satu unit Yamaha Force;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.
Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/201 7/PTA Sby.o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.
166 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkaitpolitis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakanforce majeure juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidakada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang berhakmenggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalahkontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.
terkait tidak adanya ljin Pinjam Pakai KawasanHutan.Penghentian penambangan karena adanya pendudukan lokasipenambangan oleh masyarakat adalah suatu Keadaan Kahar (forcemajeure) yang di luar kekuasaan Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi, sehingga tidak ada tanggung jawab apapun yang dapatdibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasiterkait berhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo tersebut.Kutipan Pasal 13 Perjanjian Kontraktor13.2 Halhal yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force
majeure)termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempabumi, pemogokan massal, huruhara yang disebabkan oleh faktorekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan serta PeraturanPemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap pekerjaanyang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.Kegagalan Majelis Hakim Judex Facti untuk mempertimbangkan halhaltersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukumpembuktian oleh Majelis Hakim Judex Facti.
dari Pihak Penggugat, bahwa tidakterpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat ,disebabkan karena adanya faktor, di luar kKemampuan manusia (forcemajeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh masyarakat,sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.Telah terbukti secara hukum berdasarkan buktibukti baik surat maupunsaksi, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat danTergugat . disebabkan karena adanya factor, diluar Kemampuan manusia(force
majeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif olehHal. 73 dari 79 hal.
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Aliansyah Alias Zuliatman Alias Alin
89 — 16
melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
60 — 20
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapiHalaman 43Putusan No. 164 / Pdt.
37 — 28
No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.
No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.
309 — 179
kewajiban pihak yanglain, begitu pula sebaliknya,sehingga apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force
mengenai kemungkinan terjadinya overmacht, yaitu di dalamPasal 1244 dan 1245 KUHPerdata,dimana terdapat kaidah hukum terkaitovermacht/force majeur, yaitu yang unsurunsurnya terjadi peristiwa yangmendasari terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat diduga sebelumnya,dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan debiturtidak dapat dikatakan beretikat buruk, persoalannya adalah apakah didalamHal. 49 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.
majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform Program(NRLP) 2010, telah menjelaskan tentang wanprestasi kaitannya denganterjadinya keadaan memaksa (overmacht/force mejeur), yang meliputi : (a)berdasarkan penyebabnya, terjadinya keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, (b) berdasarkansifatnya, keadaan
memaksa (overmachi/force majeur) tersebut bersifatsementara yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban debitur menjaditertunda, (c) berdasarkan obyeknya, keadaan memaksa (overmachi/forcemajeur hanya sebagian, artinya hanya sebagian dari kewajiban debitur yangtidak dapat dipenuhi ;Bahwa Putusan MARI terkait dengan keadaan memaksa (overmacht/forcemajeun), antara lain Putusan MARI No.409 K/Sip/1983 (tidak terpenuhinyaperjanjian karena force majeur dan bukan akibat kelalaian debitur), PutusanMARI No. 3389
K/Sip/1984 (tindakan administratif yang berkuasa yangmenentukan atau mengikat adalah kejadian yang tidak dapat diatasi olehpara pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeur);Bahwa di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihak, apa yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihaklain/ resiprokal, kalau satu pihak melaksanakan yang diperjanjikansepenuhnya dan diterima maka menjadi kewajiban pihak yang lain untukmembayar ;Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor
33 — 3
Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------
70 — 45
Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PPdibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namunkemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehinggaHal 5 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Selsaya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M.Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukanpenahananMajelis Hakim yang saya hormati.Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,Apabila
mengetahui bahwa uang tersebut untuk uangmuka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidakada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapormenyerahkan barang kepada saya.Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdatakarena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian danperjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.4 Bahwa kemudian apabila terjadi force
33 — 29
Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodiftrail tanpa plat nomor;selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersamasama terdakwadan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr.
Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yangdimodif trail tanpa plat nomorDikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH.selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.
41 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force
tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force
majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang
dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force
165 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
majeure) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan diTurut Tergugat VI tidak dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya
33 — 7
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!
39 — 8
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat
67 — 20
SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA
47 — 7
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUSTRIYO, S.H.
659 — 1338
Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan Terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangHalaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh Terdakwasendiri.
Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangterdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwasendiri.
TAUFIK HIDAYAT;1 (satu) buah kartu TASK FORCE Neo United kingdom Og God SkyEarts Swissindo World Trust International Orbit AAEA2: ASIAAFRIKA.EROPA.AMERIKA.AUSTRALIA, MULTINATIONAL;1 (Satu) bundle printout scan SINGLE INHERITANCE INVESTMENT,SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, SIGNATTORYQUARANTE MEDALLION US PAYMENT AGENT & TRANSFERAGENT DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL;1 (satu) bundle printout scan UN SWISSINDO based on IBRDStatement of Loans Latest Available Snapshot.1 (satu) lembar fotocopy
UN.SOEINDUK ARMY.026/VIII/2016;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pembuktian Konfirmasi Bank Indonesiatanggal 26 Juni 2012 dengan Nomor : 125/BISPK/VI/12 PerihalVerivikasi;1 (Satu) lembar Fotocopy struktur organisasi UNSWISSINDO NEGARAINDONESIA;1 (Satu) lembar Fotocopy surat UNSWISSINDO NEGARA INDONESIAkepada Kepala Bank /Perbankan dan Leasing tentang UNSWISSINDONEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA REPUBLIK INDONESIAsebagai pemenang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tertanda S.O.E &TASK FORCE MULTINATIONAL
NOVITA VYNIKA., S.H
Terdakwa:
ADRA WIJAYA Bin MEDIANSAH (Alm)
38 — 0
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Merk YAMAHA VEGA FORCE
LEONARD RANDANG
Tergugat:
PT. GRIYA MORINI
184 — 62
perusahaan sudahtidak bisa lanjut/dinyatakan tutup pada September 2020, sudah tidak ada lagipekerjaan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sehinggatidak ada kejelasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
juga sudah tidak ada pekerjaan, sejakJuni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkan Penggugat telahmemasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja kepadakaryawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demi keadilan dankepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
olehkarenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 2 bukti T1 ditegaskanbahwa hak pemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidakada batasnya, kecuali terjadi force majeur, demikian pula ketentuan dalam Pasal 7bukti T1 ditegaskan pula bahwa "pihak pertama menjamin pihak kedua selamaberlakunya perjanjian ini tidak akan mendapat gangguan hukum dari siapapun jugaatas pemakaian ruangan/kios tersebut";Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena memberikanpenafsiran dan pendapat
klausula bukti T1 disebutkan bahwaoleh karena itu, kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan perjanjianjual beli dan dalam klausula Pasal1 bukti T1 disebutkan bahwa pihak pertamadengan ini akan menyerahkan Hak Pemakaian kepada pihak kedua atas sebuahruangan/kios di Toserba Tebing Emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihakdan dalam klausula Pasal 2 dari bukti T1 disebutkan bahwa hak pemakaianruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, kecualiterjadi force
hukum dan merugikan diriPenggugat Rekonvensi/TergugatI Konvensi (vide pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi pada halaman 21 alinea keempat) sebab berdasarkan bukti T1dan T2 telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Pemohon Kasasi/PenggugatRekonvensi adalah pemilik/pemegang hak pemakaian kios di Gedung ToserbaTebing Emas dan di dalam klausula Pasal 2 dari bukti T2 disebutkan bahwa hakpemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak adabatasnya, kecuali terjadi force