dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BG 4952 ZV yang sudah dalam keadaan hangus terbakar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, 1 bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 25 cm , 1 (satu) jaket sweter warna abu-abu diramaps untuk dimusnakan , 1 (satu0 buah tas jinjing warna merah dikembalikan kepada saksi YANI IBRAHIM .6.

Selanjutnya terdakwa SARMADAH bin HAMDANImenghubungi terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku ketua gardu 0197Sunter Jaya Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendam atasperlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku Ketua Gardu FBR 0197Sunter Jaya Tg.

YULIANSYAH) untuk berkumpul di Gardu 0197Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa masingmasinganggotanya sebanyakbanyaknya ;Adapun peran masingmasing dari para terdakwa antara lain sebagai berikut :1 Terdakwa SARMADAH bin HAMDANI selaku Wakil Korwil I Forum BetawiRempug (FBR) Jakarta Utara menghubungi terdakwa KUWATNO binMURITNO selaku ketua gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok untukmengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah JakartaUtara untuk show of force dan balas

dendam atas perlakuan security Moiterhadap saksi Iwan ;2 Terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku Ketua Gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasinghal 7 dari 59 hal putusan No. 1160/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr.di wilayah Jakarta Utara untuk show of force, dan atas perlakuan security Molterhadap saksi Iwan ;3 Terdakwa SUSMOKO alias MOKO bin SULYAM selaku selaku Ketua Gardu0252 Pademangan Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekirapukul 14.00 Wib

Selanjutnya terdakwa SARMADAH bin HAMDANImenghubungi terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku ketua gardu 0197Sunter Jaya Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendam atasperlakuan security Mol terhadap saksi Iwan, Selanjutnya terdakwa KUWATNO binMURITNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter Jaya Tg.

Selanjutnya terdakwa SARMADAH bin HAMDANImenghubungi terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku ketua gardu 0197Sunter Jaya Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendam atasperlakuan security MOI terhadap saksi Iwan ;Kemudian terdakwa KUWATNO bin MURITNO selaku Ketua Gardu FBR 0197Sunter Jaya Tg.

kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajid dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksn54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesualkompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kKemudian terjadi sesuatu force

asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksnkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

Satu unit sepeda motor Yamaha Vega Force tahun 2014 No.Pol. AE6105 BS warna merah seharga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);4. Satu unit sepeda motor Yamaha MIO GT tahun 2014 No.Pol. AE 2186BS warna merah seharga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa perkara hartabersama secara keseluruhan sebagaimana gugatan yang tertuang dalamketentuan posita angka 4 (empat) selama masa perkawinan, Tergugat telahPutusan Nomor 0383/Pdt. G/2018/PA.

karenanyaeksepsi patut untuk dikabulkan .Selanjutnya Tergugat memohon agarPutusan dalam Perkaraini,setidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;1.DALAM POKOK PERKARA.Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terikatdalam hubungan kerja,ynamun Tergugat membantah dikatakan olehPara Penggugat bahwa Penggugat tidak diperkenankan bekerja olehTergugat pada tanggal 29 Oktober 2008.Bahwa fakta hukum yang terjadisaat itu dikarenakan sebelumnya terjadi force

dadulu lalu di PHK dan Pekerja yang diPHK belum bekerja selama 2 bulanBahwa alasan karyawan di PHK karena efisiensiBahwa ada 50 orang yang di mediasi karena tidak tertampungBahwa saksi mendengar karena salah satu pihak tidak mauberdamai maka diajukan gugatanBahwa saksi tidak tahu apa benar PHK dilakukan bulan Oktoberpadahal masih ada slip gaji bulan NopemberBahwa saksi tidak membaca klausul surat PHKBahwa saat mediasi yang datang dari PT Richtex adalah HRD nyaBahwaalasan diadakan perampingan karena Force

Majerperusahaan kebakaran maka karyawan dirampingkanBahwa anjuran saksi dalam permasalahan ini agar permasalahdibawa ke Disnakertrans SemarangBahwa saksi tidak tahu apakah karyawan bekerja atau tidak setelahkebakaranBahwa saksi tidak pernah melihat surat PHKBahwa alasan diadakan perampingan karyawan karena force majermaka pekerja tidak tertampungMenimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulantertulisnya pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat, tidak mengajukankesimpulan;Menimbang

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

major, dan akibat hukumnya;hal 51 dari67 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/G/2015/PNSmgMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukt,i mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat

Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam AktaNotaris nomor : 19 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan ARIYANI , SHNotaris/PPAT di Surabaya , yang pada pokoknya terdiri dari :Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan Jumlah Pinjaman ; Pasal 2 : Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi ; Pasal 3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal4 : Agunan ; Pasal 5 : Tata Cara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 :Wanprestasi ; Pasal 7 :Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : KlausulaPublikasi ; Pasal 9 : Komunikasi ; Pasal 10 : Force

/PPAT di Surabaya , Sangat merugikan Penggugat ;Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :1) Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian , yang padapokoknya terdiri dari : Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan JumliahPinjaman ; Pasal 2: Jangka Waktu dan Pembayaran Asuransi ; Pasal3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal 4: Agunan; Pasal5 : TataCara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 : Wanprestasi ; Pasal 7: Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : Klausula Publikasi ; Pasal 9 :Komunikasi ; Pasal 10 : Force

melawan hokum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;Menimbang bahwa didalam positanya Penggugat hanya mendalilkanbahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang pada pokoknya terdiridari pasal 1 : Tujuaan Pembangunan Dan Jumlah Pinjaman; Pasal 2: Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi; Pasal 3: Bunga dan BiayaBiaya Lainnya; Pasal 4:Agunan; Pasal5: Tata Cara Penarikan dan Pelunasan; Pasal 6: Wanprestasi:;Pasal 7: Pertanyaan dan Jaminan; Pasal 8: Klausula Publikasi; Pasal 9 :Komunikasi; Pasal 10: Force

Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016waktu yang diatur sebagaimana peraturan perundangundang di bidangperpajakan yang berlaku yaitu: 3 (tiga) bulan;Bahwa keterlambatan penyampaian atau pengiriman SKPN PPN tersebutsepenuhnya bukan merupakan kesalahan atau tanggung jawab Penggugatdan karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (force mayeur);2.

dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;Penjelasan Pasal 25 ayat (3):Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimanadimaksud dalarn ayat (1), dengan maksud agar supaya WajibPajak rnernpunyai waktu) yang cukup memadai untukmempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidakdapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaanwajib pajak (force

Keadaan lain berdasarkan pertimbangan DirektoratJenderal Pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengirimanSKP oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggalpenerbitan skp tidak termasuk dalam kriteria keadaan diluar kekuasaan Wajid Pajak atau force majeur yangdiatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor 9/PMK.03/2013 tersebut;Bahwa keadaan tersebut juga tidak termasuk dalamkriteria

memasukkansurat keberatan ke Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;Bahwa pertimbangan Majelis tersebut menyebabkanketidakpastian hukum dimana Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) lainnya akan melakukan halyang sama dengan yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu dengan mengajukankeberatan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalamPasal 25 ayat (3) UndangUndang KUP dengan alasanforce majeur yang sebenarnya tidak termasuk dalamkeadaan force

Bahwa pengiriman SKP yang lebih kurangsekitar 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan skp jugabukan merupakan suatu keadaan yang force majeur yangmenyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tidak dapat melaksanakan hak nya untukmengajukan keberatan karena masih ada waktu yangcukup untuk mempersiapkan, membuat danmenyampaikan surat keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu sekitar 2 (dua) bulan;Berdasarkan penjelasan tersebut di atas makapertimbangan Majelis yang

angsuransebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah melakukanwanprestasi;Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yangtelah disepakati dalam perikatan dengan kata lain tidak dipenuhinya kewajiban olehdebitor karena dua kemungkinan alasan yaitu:7 Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;7 Karena keadaan memaksa (force

majeure), di luar Kemampuan debitor;Untuk menentukan apakah sorang debitur bersalan melakukan wanprestasi, perluditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidakmemenuhi prestasi dengan beberapa kondisi sebagai berikut:" Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;7 Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2020/PN Wng7 Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;Menimbang

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim suratketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutanpajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaan Wajib Pajak (force majeure); danf.

Nomor 665 K/Padt.SusPHI/2021berikut:Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terjadi karenaadanya keadaan pandemi covid 19 yang sangat berpegaruh pada pengasilanTergugat sehingga dikategorikan sebagai force majeur, maka tepat JudexFacti menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja dimaksud kepada Para Tergugat dengan berdasarkan padaketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2

Kedua belah Pihak dengan ini setuju bahwa dengan ditandatanganinya akta ini,maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah diadakan perdamaiansehingga seluruh dan setiap permasalahan atau perkara lain yangberhubungan dengan perkara tersebut yang berhubungan dengan force majeureoleh dan perkaraperkara lainnya dengan ini dianggap selesai dengan tuntas danoleh karenanya satu terhadap yang lain baik sekarang maupun diwaktu yang akandatang, tidak akan saling mengadakan tuntutan, gugatan dengan dasar,

SusPHI/2020Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannyatersebut disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugatmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang dibuktikan dari hasilaudit oleh akuntan publik atau adanya keadaan memaksa (force majeur),maka pemutusan hubungan kerja (PHk) terjadi karena alasan efisiensi danTermohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mendapatkan kompensasisebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anakanya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Perobuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhagq Dafasubrata turun

Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhag Dafasubrata turun dari

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa platnomor dengan posisi saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN (dalam berkasterpisah) duduk di selasela stang dan jok sepeda motor, saksi TAUFIKMAHENDRA Bin AGUS HARYONO (dalam berkas terpisah) mengendaraisepeda motor lalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor dengan posisiterdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUS HARYONO mengendarai sepeda motorlalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubratadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitamsilver tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUSHARYONO mengendarai sepeda motor lalu saksi Moh.

untuk memintahandphone ( HP ) yang dipinjam oleh korban, lalu dijawab olehkorban agar Terdakwa menunggu di Pom Bensin Sekarpace Solo,setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan HP yang dipinjamkorban, yang dijawab oleh korban bahwa HP dibawa oleh ARI,selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk jalan jalan keTawangmangu, saat itu Terdakwa teringat rencana semula untukmembunuh korban sehingga ia setuju diajak korban pergi keTawangmangu 5Kemudian Terdakwa bersama korban berboncengan sepeda motorYamana Force

untuk memintahandphone (HP) yang dipinjam oleh korban, lalu dijawab olehkorban agar Terdakwa menunggu di Pom Bensin Sekarpace Solo,setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan HP yang dipinjamkorban, yang dijawab oleh korban bahwa HP dibawa oleh ARI,selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk jalan jalan keTawangmangu, saat itu Terdakwa teringat rencana semula untukmembunuh korban sehingga ia setuju diajak korban pergi keTawangmangu 5 Kemudian Terdakwa bersama korban berboncengan sepeda motorYamana Force

untuk memintahandphone ( HP ) yang dipinjam oleh korban, lalu dijawab olehkorban agar Terdakwa menunggu di Pom Bensin Sekarpace Solo,setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan HP yang dipinjamkorban, yang dijawab oleh korban bahwa HP dibawa oleh ARI,selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk jalan jalan keTawangmangu, saat itu Terdakwa teringat rencana semula untukmembunuh korban sehingga ia setuju diajak korban pergi keTawangmangu.Kemudian Terdakwa bersama korban berboncengan sepeda motorYamana Force

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Penetapan No. 0144/Pdt.P/2017/PA.Tgt 6) sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak i bagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam d nikah aka mNenfadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)an tida emt i daar dukum (no legal force);; i ! i rdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,berikut;Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Selain itu, Kondisi Kesehatan penggugat yang menurun (sakit) saatobjek sengketa dalam proses pembangunan sehingga penggugat praktis berhentimencari nafkah adalah suatu kejadian yang terjadi diluar Kemampuan manusia dantidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atautidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (force majeure), sehingga tidakadil jika penggugat tidak mendapatkan pembagian atas harta bersama karenakeadaannya yang demikian itu.

mobil yang sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat; Demikian pulamobil lainnya sudah disita oleh pihak leasing sehingga bagaimana mungkin Tergugat membayarkeseluruhannya sedangkan Penggugat tidak mau memperhatikan penyelesaian ataupunkesepakatan yang baik yang diwajibkan perjanjian Pasal 7 tersebut diatas sehubungan denganHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 37/Pdt G/2013/PN.Jkt Tim16.17.adanya musibah yang dialami Tergugat sehingga Tergugat berada dalam keadaan terpaksamenjadi tak berdaya (force

majeure) untuk tidak dapat memenuhi perjanjian, apalagi adanyaitkad buruk dari Penggugat sendiri yang sudah menerima penyerahan mobil dari Tergugatsebaliknya menuntut dalam gugatan in casu pengembalian / perhitungan keuntungan mobilyang sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah direntalkan sendin olehPenggugat tersebut Tegasnya Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan angka 10 dan 11karena bukannya Tergugat tidak beritkad baik tetapi : Tuntutan Penggugat menunjukkan itikad buruk