Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

Penajaman;Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;Oo 3 3Layout peta foto dan peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis; Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5.000;d. Observasi lapangan;e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukansebanyak 150 titik;f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM),berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak.

Penajaman;m Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;O Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;pPencetakan album peta foto dan peta garis;Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015= Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Jeam Leader) : PROF. Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

AraraAbadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

AraraAbadi;BAHWA AHLI RISKI AL HADI MENERANGKAN BERDASARKANTUMPANG SUSUN TITIK KOORDINAT TERHADAP PETA KAWASANHUTAN PROVINSI RIAU SKALA 1:250.000 LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMORSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2016DAN PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:SK.703/MENHUTII/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 743/KPTS1/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fery Skala Apria Bin Zaenudin Romania) terhadap Penggugat ( Siti Umayah Binti Achmad Abdul Patah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02 30'92,94E.120 23'30,5 di daerah Salutolambu Desa Pincara, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :Hal. 3 dari 14 hal. Put.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02' 30'92,94E.120 23'30,5 didaerah Salutolambu Desa Pincara Kecamatan MasambaKabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

R yang dibacakan dan keterangan TerdakwaANTON PASAPAN dan Terdakwa JASMAN Alias CAMANG Bin SAHAR sendirididapatkan fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa, berawal ketika Terdakwa ANTON PASAPAN membeli kayujenis rimba campuran dari saksi JANGGO BIN KALEDA sebanyak 1,9300meter kubik dalam bentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cmsebanyak 13 batang dan balokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak12 Batang, yang diambil dari dalam kawasan hutan hak/milik sesuai PetaRupa Bumi Indonesia Skala 1

(UMKM) (Fotto Copy).11. 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

Bdg.Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmunmendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudahditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritaspembangunan Kota Bogor.10.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor :591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A.

Jual beli yang terjadi atas 6 (enam)bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANGdengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuansebagai berikut :1.

Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.d. Profil perusahaan 12.2. SURAT IZIN LOKAS (IL ) :2 noes n nance ee eeeHarus memenuhi syaratsyarat:a.b.c.d.e.Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.Nomor Pokok wajib Pajak ( NPWP). Identitas Permohon. === 222 n= nono nePeta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Proposal / Laporan Hasil survey 12.3.

REKOMENDASI Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunanProvinsi Kalimantan Barat untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dan Direktur Jendral Departemen Pertanian untuk PenanamanModal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.SURAT IZIN LOKASI dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasaldari kawasan hutan.

Surat Izin Lokasi dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan denganphoto CALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila arealberasal dari kawasan hutan. 15j. Rencana Kerja Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.k. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.1.

SURAT IZIN LOKASIT dari Bupati / wali Kota yan* dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. 8. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi UNIT PENGOLAHAN.9.

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.oo2090 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5000,d. Observasi lapangan,e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak150 titik,f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupabangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.o a0 85Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untukmendapatkan peta skala 1 : 5000.Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahuiperihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalamdokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak

DANI NUGRAHA Bin MAMAN SUPARMAN (alm)bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatansebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI NUGRAHA BinMAMAN SUPARMAN (alm) selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangiselama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti:a. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHAb. 15 (lima belas) lembar skala

Bak Sinar Mas Syariah sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1;1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka

tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh SdrDANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar