Ditemukan 4199 data
92 — 34
berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1(satu) peserta yang memenuhi syarat2930= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa
berskala kecil= Pengadaan barang /jasa yang setelah dilakukan pelelalangan ulang hanyaI (satu) peserta yang memenuhi syarat= Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuandari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen / Gubernur /Bupati / Walikota / Direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang / jasatunggalterdakwa, bersama saksi Ir.Budi santoso dan saksi Norman Hairullah telah bersamasamamerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100 % danmasa
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Harun Als Kiki Bin Ajah
23 — 5
sendiri haruslan bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkoba pemerintahtelah menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba, karena akibat yangditimbulkan akan merusak kehidupan generasi baik sekarang maupun yangakan datang;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa
237 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara A Quo Telah Melanggar Pasal 39 Ayat (1)Juncto Pasal 43 Ayat (1) Juncto Pasal 43 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5/1999Juncto (II) Pasal 49 Ayat (2) Juncto Pasal 57 Ayat (2) Peraturan KPPU Nomor1/2010;25262Bahwa apabila
83 — 13
Dalam semua Jawaban Tergugat, Penggugat merasa tidak dihargai dandohormati, dalam waktu 14 tahun Penggugat dan Tergugat telah berumahTangga, Tergugat melihat seakan Penggugat sebagai mantan Kepala Dinas diPropinsi Jawa Tengah tidak berbuat apaapa untuk kemajuan kehidupan danmasa depan.2. Pinjaman Uang 18.000.000 tidaklah pernah terjadi, yang ada adalah biayaperbaikan mobil senilai 8.000.000, pada saat Penggugat kena musibahtabrakan di Palembang pada tahun 2013.
112 — 30
tetap menghormati hak asasi manusia dankepentingan masyarakat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4),pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
ADNAN FARHANSYAH, S.H
Terdakwa:
1.Darkasih Pgl. Dar BIn Bahdiar
2.Muhammad Yasir Pgl. Yasir Bin M. Nur Yusuf
3.Muhammad Ahadin Pgl. Ahadin Bin Juhdi
148 — 11
merupakan tulang punggung keluarganya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, baikhalhal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Pnn Hal. 59 dari 48 HalamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telahdilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
26 — 26
Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam),maka perceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kemaslahatan danmasa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindarikemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islamsebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul figh yang berbunyiaddharuratu tuzalu yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan,dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.M. Arif Saputra
2.Tio Fasha Ghozali
33 — 22
Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa := 1 (Satu) kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 ( tiga) plastik klipyang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu masingmasing:a). Dengan berat netto : 0,03 gram dan berat brutto : 0,20 ( kode A1)b).
31 — 4
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani olen Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
34 — 18
BagirManan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu perkenalan), Varia Peradilan Nomor247 Tahun XXI Juni 2007);Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukanpenangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menuruthukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undangundang No 8tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan danmasa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan
Purwanto, S.H.
Terdakwa:
Rinto Inrawan
62 — 41
Bahwa sifat perobuatan Terdakwa adalah lebihmengutamakan pada kepentingannya sendiri tanpamemikirkan akibat hukum yang akan ditanggungnyadikemudian hari dengan mengorbankan karier danmasa depan keluarga sehingga dengan begitumudahnya mengabaikan normanorma yang ada dilingkungan Militer dan peraturan perundangundangan yang berlaku.3.
102 — 58
Bahwa TERMOHON KONPENSI menolak dengan tegas dalildalilPEMOHON KONPENSI terkait dengan hak pengasuhan danpemeliharaan (hadhanah) terhadap AnakAnak Perkawinan dimanaPEMOHON KONPENSI beranggapan bahwa dirinyalah yang lebihpantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan danmasa depan yang lebih baik bagi AnakAnak Perkawinan;10.
123 — 79
Direktur adalah satu orang.e Organ PDAM Kabupaten Karangasem adalah terdiri dari :BupatiDewan PengawasDirekturKepala BagianKepala Seksi dan Kepala UnitSub Seksi dan selanjutnya Staff.35Dasar dan acuan dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAMadalah Undang Undang Ketenaga Kerjaan, Permendagri No. 2 Tahun 2007 jugaaturan Rumah Tangga PDAM Kabupaten Karangasem.Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan pegawai PDAM Kab.Karangasem adalah Surat Lamaran, usulan atau telaahan staff dari atasannya danmasa
140 — 37
Bahwa kemudian Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uangmilik Saksi yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000, (seratus tujuhpuluh dua juta rupiah), karena Saksi sangat membutuhkan untuk keperluan keluarga danmasa depan anakanak namun apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksisupaya Terdakwa diproses sesuaiHal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 84K/PM. II09/AD/VII/2018dengan hukum yang berlaku.9.
83 — 13
Mega Jaya dengan harga Rp930.000.000, (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaanpekerjaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak penandatanganan kontrak danmasa pemeliharaan sekurangkurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan palinglambat tanggal 15 Juni 2012;Hal.53 dari 170 Putusan No.69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby54Bahwa konsultan pengawas pekerjaan waduk tanjungan adalah CV. Cipta PurnamaMandiri Jl. Selat Sunda Raya D 1/43 Perum sawu jajar Malang.
Mega Jaya dengan harga Rp930.000.000, (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaanpekerjaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak penandatanganan kontrak danmasa pemeliharaan sekurangkurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan palinglambat tanggal 15 Juni 2012;e Bahwa konsultan pengawas pekerjaan waduk tanjungan adalah CV. Cipta PurnamaMandiri Jl. Selat Sunda Raya D 1/43 Perum sawu jajar Malang. Pengawas Dinas adalahAgus Setiyo.
SUPADMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
84 — 48
Dengan batasbatas utara tembok PLN,timur sawah, selatan rumah agus, barat gang buntu, menjadi atas namaPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa bukantermasuk tanah dengan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadiperkampungan atau diduduki rakyat, akan tetapi telah memiliki Sertipikat HakPakal yang merupakan milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvesi danmasa berlakunya belum habis, dan Penggugat menguasai obyek sengketatanpa alas hak yang sah sehingga bukanlah kategori
139 — 58
Jasa Marga (TERGUGAT Ill) dalampembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan JORR Seksi "S" dan"El" dengan pelaksanaan masa konstruksi selama 6 (enam) tahun danmasa penyelenggaraan selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejaktol beroperasi;Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada point 11halaman 4 yang menyatakan TURUT TERGUGAT selaku pemilikproyek Pondok PinangJagorawi (Section "S") adalah tidak benarkarena senyatanya TURUT TERGUGAT hanyalah sebagai KuasaPelaksana dari TERGUGAT Ill
73 — 30
Gugatan Rekonvensiini Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan denganpertimbangan apabila Hakim berpendapat lain danmengabulkan gugatancerai yang diajukan oleh TermohonRekonvensi/Pemohon Konvensi karena pada prinsipnya PemohonRekonvensi/Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dariTermohon Reonvensi/Pemohon Konvensi dan tetap inginmempertahankan rumah tangganya dengan TermohonRekonvensi/Pemohon Konvensi mengingat perkembangan jiwa danmasa depan anakanak = yang masih sangat membutuhkanperhatian,
H. DADANG, S,IP., M.EPID.
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
329 — 249
itu perlu dilihatlagi pasalpasal terkait uang tunggu dalam peraturan a quo yaitudalam pasal 241, pasal 297 ayat (3) dan pasal 302Pasal 241(1) Dalam hal terjadi perampingan organisasiatau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihanPNSmaka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan padaInstansi Pemerintah lain.(2) Dalam hal terdapat PNS yangbersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan pada saat terjadi perampinganorganisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun danmasa
124 — 60
2011, tertanggal 16 Agustus 2011 dan anjurankedua No. 10006/DTKTR/SU/2013, tertanggal 17 Juli 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :e TENTANG UPAH DAN MASA KERJA PARA PENGGUGATMenimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan para Penggugat dandalil jawaban Tergugat ternyata terdapat perbedaan antara dalil gugatan paraPenggugat dengan dalil jawaban Tergugat dalam menetapkan besaran upah danmasa