Ditemukan 4878 data
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalsel 2010SdaSdaPermohonan bantuandana 95 Proposal rehap langgardarul falah desa sungai SdaSda Proposal rehap langgardarul falah desa sungai Hal. 1014 dari 1161 hal.Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 kalikali oleh:Panitia langgar darul falahJl.sungai kali desa kec.Barambai kab. Barito kualaHp.0511 7342507 96langgar darul muttagiendesa: cahaya baru kec.Jejangkit kab.
178 — 115
Lafat Akbar, S.H.Panitera Pengganti,Tri SulistionoHalaman 1014 Putusan Nomor 37/P1D/TPK/2016/FT .DKI.
179 — 54
Persetujuan Pembayaran Tagihan Balai Arkeologi Manado Tanggal 20 Januari 2016;1014. Persetujuan Resume Tagihan Balai Arkeologi Manado Tanggal 20 januari 2016;1015. Surat Perintah Membayar Nomor 00003 Balai Arkeologi Manado Tanggal 19 Januari 2016 Sebesar Rp 150.000.000;1016. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00003 Balai Arkeologi Manado Tanggal 19 Januari 2016 Sebesar Rp 150.000.000;1017.
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.ARIANSYAH, SH
Terdakwa:
ELFA EDISON, SP BIN H. KHOLLANI
113 — 65
- 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/210/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1015/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1014/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1013/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1012/SPD/PERPUS/2020, SPD untuk koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
143 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proposal beserta kwitansi tanda terima 17 berkas Tidak Lengkap No. bansos kemasyarakatan bulan Desember2010 BKU 325, 326, 330,336, 337 tidak ada Hal. 1014 dari 1103 hal. Put. No.1284 K/Pid.Sus/2015 No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No. BKU 338 s/d 345 7. Proposal beserta kwitansi tanda terima 12 berkas Tidak Lengkap No.bansos kemasyarakatan bulan Desember BKU 350, 354, 355,2010 357 tidak adaNo. BKU 346 s/d 349No. BKU 351 s/d 353No. BKU 356No. BKU 358 s/d 3618.
119 — 51
Persetujuan Pembayaran Tagihan Balai Arkeologi Manado Tanggal 20 Januari 2016;1014. Persetujuan Resume Tagihan Balai Arkeologi Manado Tanggal 20 januari 2016;1015. Surat Perintah Membayar Nomor 00003 Balai Arkeologi Manado Tanggal 19 Januari 2016 Sebesar Rp 150.000.000;1016. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00003 Balai Arkeologi Manado Tanggal 19 Januari 2016 Sebesar Rp 150.000.000;1017.
195 — 132
PHM Noor Gang SukaDamai Rt. 09 Desa Sulingan senilai Rp 518.112, tanggal 01 JuliHalaman 1014 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 112 an.RIKA WIDAYANI yang beralamat di JIn. Cempaka Rt. 05 Rw. 02Kel.
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.ARIANSYAH, SH
Terdakwa:
ABDUL SOMAD, SH BIN CHOPILIN ACHMAD
140 — 56
- 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/210/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1015/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1014/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1013/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1012/SPD/PERPUS/2020, SPD untuk koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Yana Daryono alias Yono Bin Sumaryana
235 — 9
I, nomor: 1014/PDT.GS/2019/PN SMD, tanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani kasir atas nama DADANG SAEPULOH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atas nama E. RUMANSAH Bin WATMA, sebesar Rp.931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perkara TK.
214 — 128
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;Halama 1014 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDN4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :1.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
321 — 153
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :96, dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.044.000,00 (dua juta empatpuluh empat ribu rupiah), untuk pembayaran kunci, pom minyak, selang nilex,sling dll, tanggal 30 Januari 2013, beserta lampirannya; 1014. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :97, dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.661.000,00 (satu juta enamratus enam puluh satu ribu rupiah), untuk pembayaran snak jamuan rapat, biaya Hal.266 dari 582 hal.
132 — 31
Karimun Sejumlah Rp.9.300.000, di Terima OlehRisdyansyah Dkk (Ada Bukti Kwitansi Pembayaran lunas dibayarTanggal 22 Feb 2011 ditipex, Lampiran Keputusan KPU DaftarNamaNama Pokja Monitoring Pemilukada, Lampiran SSP SetoranPPh 21 sebesar Rp. 915.000)Hal 1014 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.25. Kwitansi 255 untuk Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) PenghitunganSuara KPU Kab.
183 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :96, dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.044.000,00 (dua juta empatpuluh empat ribu rupiah), untuk pembayaran kunci, pom minyak, selang nilex,sling dll, tanggal 30 Januari 2013, beserta lampirannya; 1014. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
141 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
di pasar modal karena diperkirakan pasarsekundernya cukup likuid dan aktif seperti butirc (sSaham yang tercatat dibursa efek), butir d (obligasi dan medium term note), butir e (unitpenyertaan reksadana), dan butir f (Surat berharga yang diterbitkan ataudijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia) ;Askrindo bukan perusahaan asuransi jiwa tetapi adalah perusahaanasuransi kerugian sehingga Pasal 21 secara keseluruhan dari KMK No.424 Tahun 2003 tidak bisa diterapbkan pada kegiatan investasi yangHal. 1014
96 — 14
tandatangan saksi ; Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 saksi tidak menerima pencairanpinaman SPPP dari UPK Lumintu untuk Kelompok SidodadiTunggaknongko sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),tandatangan pada buku tersebut bukan tandatangan saksi ; Bahwa pada tanggal 13 September 2014 saksi tidak menerimapencairan pinjaman SPP dari UPK Lumintu untuk Kelompok SidodadiTunggaknongko sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tandatangan pada buku tersebut bukan tandatangan saksi ; Halaman 1014
516 — 278
Jamin Ginting, SH, MH antara lainmengatakan: Pasal 70 UndangUndang Yayasan mengatur ancaman pidana bagi organyayasan yang merugikan keuangan yayasan; Apakah dalam yayasan tersebut masuk uang Negara atau bukan; Sepanjang tidak ada hubungannya dengan keuangan Negara makaperbuatan tersebut tidaklah masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi, tetapiHalaman 1014 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srgapabila dalam yayasan tersebut terdapat keuangan Negara maka perbuatantersebut masuk kepada Tindak
1981 — 1703
Diblokir oleh Penyidik KPK tertanggal 21Oktober 2013 ;e Bahwa dari mutasi rekening tersebut diketahui terdapattransaksi debet ke beberapa orang ;e Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang buktiyang ditunjukkan didepan persidangan, yaitu BB nomor 143,591, 963, 971, 972, 974, 976, 978, 991, 994, 995, 996, 997,999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1023, 1024, 1025,1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038,1039, 1040,
Terbanding/Penggugat : JILOK
Turut Terbanding/Tergugat : BOERHAN SOFIAN, DKK.
183 — 171
Halini diatur dalam Pasal 1 ayat (11) : Sertifikat hak milik sarusun yangselanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusundi atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakali di atas tanahnegara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hakpengelolaan .Jika PENGGUGAT mengaku sebagai pemilik satuan rumah susun Bliss Park,Batam, maka PENGGUGAT harus membuktikan terlebin dahulu bahwaPENGGUGAT telah memilikiimemegang sertifikat Hak Milik Sarusunnya (SHMHalaman 1014
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASKUR sebesarRp341.000,00 tanggal 23 Juni 2011;Hal. 1014 dari 2.256 hal. No.1964 K/Pid.Sus/20151488.2aa.1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank NINDYASEJATI dibayarkan kepada M. MASKUR sebesarRp3.003.000,00 tanggal 22 Juni 2011;1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas/Bank NINDYASEJATI dibayarkan kepada M.
688 — 441
yangmelakukan dan berapa jumlah kerugian Negaranya atau jumlah yang diperoleh,tidak hanya di lihat kalau Pengawai Negeri atau yang menerima penghasilandari kKeuangan Negara maka diberlakukan Pasal 3 atau kalau kerugian Negaradi bawah Rp100.000.000,00 adalah diberlakukan Pasal 3, tetapi haruslah dilihatbagaimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah ada kesengajaan dankualitas antara subjek tindak pidana dengan unsur melawan hukumnya, atauantara subjek tindak pidana dengan kewenangan dan kedudukannya;Halaman 1014