Ditemukan 5519 data
108 — 64
sebagai Kasi Draenase bidangpengairan sejak April 2012;Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui tes unum;Bahwa awalnya saksi ditempatkan sebagai Jasa bidang kontruksi.Bahwa pada tahun 2011 saksi menjadi Kepala seksi dibidang pengairan;Bahwa waktu kasus Absen para THL tahun 2009 saksi sebagai stafbidang Kontruksi;Bahwa Angaran dari APBD Kota Mataram;Bahwa tahun 2014 honor THL per orang per hari Rp. 45.000;Bahwa tahun 2014 jumlah Thi ada 220 orang dan jumlahnya tiap tahunada peningkatan ;Bahwa manipulasi
305 — 185
SPK yang benar adalah ; pemohon kreditmenandatangani SPK di hadapan pimpinan cabang ;Bahwa sekitar Juni 2011 bidang kredit kantor pusat melakukan pengecekkan diCabang Tangen dan ditemukan adanya penyimpangan kredit berupa kredit topengan,pemakaian angsuran, kredit fiktif dan ada tabungan yang tidak dimasukkan ke kantor ;Bahwa yang dimaksudkan dengan pinjaman bermasalah ; misalnya riilnya sebesarRp.3.000.000, dicatatan administrasi bisa Rp.5.000.000, s/d Rp.6.000.000, ;96Bahwa setahu saksi, ada manipulasi
64 — 23
Sumedang dan betul KUD Nanjung Jaya telahmendapat bantuan dari Kemenpera tahun 2008 ;bahwa dalam persoalan ini saksi ketahui setelah saksi diperiksaoleh Penyidik Polda Jabar yaitu adanya manipulasi data dalampengusulan untuk mendapat bantuan dari Kemenpera tahun 2008,75yaitu namanama yang diajukan tidak benar, maksudnya bukananggota dan tidak berhak untuk mendapat bantuan ;bahwa saksi tidak tahu bagaimana penyaluran dana tersebut olehKUD Nanjung Jaya Kec. Cibugel Kab.
234 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada saat mengetahui hal itu, Pemohon IntervensiII dengan itikad baik tidak menaruh curiga bahwa pertemuanpertemuan danpresentasi serta proses due dilligence yang dilakukan Pemohon Keberatan Ikepada Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III akan berujung padasuatu persekongkolan dan manipulasi Tender;Sehubungan dengan pertemuanpertemuan dan presentasipresentasi PemohonKeberatan I kepada Pemohon Keberatan II pada tanggal 23 Februari 2006 dankepada Pemohon Keberatan III tanggal 24 Februari 2006
331 — 263
telah dibahas pada pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatantersebut menyebabkan pencatatan palsu dalam bentuk transaksi yang tidakbenar atau fiktif, yang pada akhirnya menyebabkan laporan mengenai performaNonperforming Loan adalah tidak sesuai yang sebenarnya, dan mengingataktivitas perbankan adalah sektor yang berkaitan langsung dengankesejahteraan masyarakat khususnya para nasabah bank yang pada akhirnyaterkait pada perekonomian negara, adalah tidak dibenarkan dalam aktivitasperbankan dilakukan manipulasi
106 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amang Suratman Umar bukanlah PendudukKelapa Dua Wetan melainkan sebagai Penduduk di luar wilayah KelapaDua Wetan, dan oleh karena Terdakwa Mengetahui akan adanyapembangunan perluasan waduk rawa babon tersebut, maka Terdakwaberusaha untuk membeli tanahtanah yang akan terkena pembangunanperluasan waduk rawa babon tersebut";Pertimbangan judex facti tersebut tidak didasarkan pada faktafaktapersidangan jika tidak disebut sebagai manipulasi fakta sebab Terdakwabaru mengetahui ada proyek perluasan waduk
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Ni Made Weni
2.Putu Eka Arini
165 — 204
Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dpssistem dan dijelaskan oleh konsumen bahwa memang benar barang yangterima sesuai dengan arsip nota penjualan yang ada, selanjutnya malamitu juga saksi bersama Komang Onik Putriani ke gudang utara tempatbekerja, yaitu membuka atas komputer Putu Eka Arini mencocokan atasnotanota penjualan yang diinput dengan data yang ada pada sistem danternyata tidak sama, selanjutnya beberapa data penjualan pada sistemdiprint;Bahwa cara Para Terdakwa melakukan manipulasi penjualan
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
238 — 210
Bangunan Persada TataMakmur;Bahwa PPh harus dibayarkan setiap bulannya;Bahwa Pajak Pengahasilan Badan harus dibayarkan satu tahun sekall;Bahwa Laporan Keuangan ada yang dilampirkan dan ada juga yang tidakdilampirkan untuk SPPT;Bahwa saksi tidak bisa mengetahui jika ada yang memanipulasi PPhBadan karena dari sistem informasi yang ada di kantor tidak bisa dilihatadanya manipulasi PPh Badan;Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian negara atas PPh yang tidakdibayarkan oleh PT.
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
213 — 116
O06 tersebut sebesar Rp.12.095.000.000, (dua belas milyar sembilan puluh lima juta rupiah) kepada NYOMAN KOMAK ataupun kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya,sehingga pencantuman harga pembelian Tanah Sengketa sebesar Rp.13.095.000.000, (tiga belas milyar sembilan puluh lima juta rupiah) danketerangan pelunasan pembayaran dalam Akta PJB No. 06 tersebutmerupakan hasil rekayasa dan manipulasi dari Para Tergugat dan Ildilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin NYOMAN KOMAK (almarhum)Halaman 8 dari
221 — 125
;Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan audit adalah atas perintah direksi,karena telah ditemukan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa manipulasi yang dilakukan terdakwa Riski Adiansyah yaitu dokumenyang diajukan perorangan tidak sesuai dengan yang ada ;Bahwa menurut kami cash back itu adalah mark up ;Bahwa dari laporan hasil audit lokasi perumahan ada yang masih tanah,belum selesai dibangun ada 4 dari 17 . menurut developer cash back adalahselisih total pembayaran dengan selisih
159 — 75
Pintu Gerbang, Pekerjaan Rumah Imam danMusyafir Tahap Untuk Tahun 2008, sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai RABuntuk Tahun 2009 adalah Pengadaan Lemari jam dan Kalgrafi secretariat,Pengecetan Jam Besar, Pengadaan Mesin Poles, Pengadaan Mimbar, PekerjaanPlamor Tambahan, Profil Gyfsum Dinding, Mainan Payung Dome, Flafom mihrab,Pekerjaan Taman Bunga sisi Timur dan Kolam Ikan Hias dan terhadap pekerjaandiluar RAB tersebut tidak dilakukan perubahan kontrak dan CCO; disamping itu telahterjadi pula manipulasi
171 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat Manipulasi FaktaFakta Hukum di Persidangan Yang DilakukanOleh Judex Facti Tingkat Pertama Dengan Cara Menyadur Berita AcaraPemeriksaan Yang Dibuat Penyidik dan Resume Perkara Penyidik, YangMerupakan Pelanggaran Nyata Dalam Menerapkan Kaidah Pembuktian;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliPerkara Pidana Nomor : 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal, sebagaimanadalam putusannya tanggal 7 Oktober 2016 tersebut telah menggunakanFAKTA HUKUM yang tidak benar, karena formulasi fakta
325 — 236
pada kesepakatan bersama dan kontribusinya jika PTtersebut didirikan secara sah, karena pembagian keuntungan perusahaan ada yangdihitung tiap tahun laba ruginya, dolaporkan kepada RUPS, apakah akan dijadikandeviden atau akan menjadi modal berikutnya:Bahwa jika terdapat perbedaan pada Akta pendirian dimana dalamkomposisi pemegang saham terdapat Warga Negara Asing, namun dalamkenyataannya tidak dijelaskan dalam Akta Pendirian PT tersebut PT PMA, makaAkta Notaris tersebut dapat terindikasi adanya manipulasi
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
JOHAR BOINAUW Alias Jo
104 — 56
Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa bersamasamadengan Bendahara Pemerintahan Negeri Mising tahun 2016 yatu SYAMSULRUMAKWAY dan Bendahara tahun 2017 ABDULLAH SOFIAYUN, hal manamenunjukan Penyelenggaraan pemerintahan desa di mana Terdakwaberkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Mising ternyata tidakdilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan Terdakwa juga tidakmengerjakan tugas dan kewajibannya sesuai perintah jabatan;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telan nyata terjadiserangkaian manipulasi
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
136 — 69
dan PintuGerbang, Pekerjaan Rumah Imam dan Musyafir Tahap Untuk Tahun2008, sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai RAB untuk Tahun 2009adalah Pengadaan Lemari jam dan Kalgrafi secretariat, Pengecetan JamBesar, Pengadaan Mesin Poles, Pengadaan Mimbar, Pekerjaan PlamorTambahan, Profil Gyfsum Dinding, Mainan Payung Dome, Flafom mihrab,Pekerjaan Taman Bunga sisi Timur dan Kolam Ikan Hias dan terhadappekerjaan diluar RAB tersebut tidak dilakukan perubahan kontrak danCCO; disamping itu telah terjadi pula manipulasi
70 — 18
TimTehnis Kabupaten.Bahwa terhadap pengajuan pencairan dana tahap kedua sebesar 30%, dimanasyaratnya telah melaksanakan kegiatan minimal sebesar 30% dari 40% dana yangtelah dicairkan, maka dengan tidak dibelikannya sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari20 (dua puluh) ekor, terhadap pencairan dana tahap kedua seharusnya tidak dapatdicairkan karena tidak sampai 30% dari RUK yang telah disepakati.Bahwa pencairan dana tahap kedua dapat dicairkan karena berdasarkan KetuaKelompok Tani Hamparan Talao telah membuat manipulasi
Keputusan kepala dians peternakan provinsi sumatera barat Nomor :050/84/Kpts/ProPet/V/2011 tentang petunjuk pelaksanaan insentif danpenyelamatan sapi / kerbau betina produktif tahun 2011 Bab Il b.6 poin8Hal. 187 dari 291 Putusan No.33/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgkelompok penyelamat mempunyai tugas dan fungsi mengelola uang hasilpenjualan ternak sebagai modal kembali untuk penyelamatan sapi/kerbaubetina produktif.Bahwa dalam hal ini telah ada upaya melakukan manipulasi informasi yang tidakseharusnya dilakukan
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang terpenting dari pendelegasiandalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan (misalnya mark up,manipulasi data pemilik, dana proyek jatuh kepada pihak yang tidak berhak),dalam penentuan harga tanah sehingga dapat merugikan keuangannegara/daerah;Menurut pendapat Majelis Hakim Kasasi bahwa tidak terungkap adanyakecurangan, yang dilakukan oleh pihak appraisal maupun Terdakwa dalampenentuan harga tanah;Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura yaitu yaitumenunjuk appraisal PT Sucofindo
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
178 — 83
Tanpa adanyaPengumuman, yang terindikasi manipulasi data yang bertentangandengan Peraturan Perundang Undangan dan asas asas UmumPemerintah yang baik, Maka Keputusan Tersebut harus dinyatakanbatal dan tidak SAH serta mewajibkan Tergugat mencabut obyekSengketa Tersebut;19.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 04/Pbt/BPN73/2017 TentangPembatalan Sertifikat
128 — 52
binGanan.Surat Keterangan tersebut dibuat oleh Djamin sendiri dengan mengisi kolommaksud/keperluan dalam surat keterangan tersebut, sehingga bukan sebagaipernyataan dari Lurah Bambu Apus tentang waktu meninggalnya Alm Batongbin Ganan.Hal 30 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim3) Bahwa pembuatan surat keterangan tersebut baru dibuat pada tahun 1999,sedangkan menurut Penggugat meninggal tahun 1956, kenapa baru dibuatsetelah rentang waktu selama 43 Tahun lamanya, sehingga patut didugaadanya manipulasi
382 — 277
Pemerintah :Pelaku SIMBOX mengabaikan regulasi regulasi yang telah ditata olehpemerintah untuk membuat industri ini berkembang dan menjadi sehat.Dengan adanya potensi kerugian pada Operator, mengakibatkan potensi berkurangnya BHP dan Pajak;Menurut ahli caranya untuk melakukan penanganan Refilling TrafikTerminasi Internasional menggunakan SIMBOX adalah denganmelakukan law enforcement (Penertiban) terhadap pelaku pelakuSIMBOX karena pelaku tidak mempunyai ijin sebagai penyelenggara SLI,melakukan manipulasi