Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk mondus modis morus madus modul
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
274 — 134
  • Bahwa Penuntut Umum juga sangat mengapreasi putusanMajelis hakim yang berpedoman pada Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaanPasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang oleh Penuntut Umum dipandang sebagai langkah hukumyang progresif dalam menjawab kebutuhan akan rasa keadilandengan modus operandi Tindak Pidana Korupsi yang makincanggih dalam berbagai dimensi.3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
81 — 14
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undang tersebut, yangdikutip berbunyi sebagai berkut agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumitmaka tindak pidana yang diatur dalam undang undang imi dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materiil;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
586 — 423
  • BPOM Sita Kosmetik, Obat, dan Pangan Ilegal Senilai Rp53 M olehmedia online gatra.com tertanggal 10 Desember 2019 :https ://www.gatra.com/detail/news/461249/hukum/bpomsitakosmetikobatdanpanganilegalsenilairp53mBahwa di dalam berita tersebut, disebutkan modus yang dilakukan oleh parapenjual kosmetik dan obat illegal tersebut, termasuk oleh Penggugat, yaitudengan penjualan melalui media elektronik (ecommerce) yang kemudiandikirim melalui jasa perusahaan pengiriman atau kurir, yang dikutip sebagaiberikut
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
114 — 25
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundangmerumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan327penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
264 — 898
  • Dan sekarang modus TPPUtelah berkembang;Bahwa namun demikian, dalam konteks HAM, maka jika usaha orang yangbersangkutan bersifat sah, maka hasilnyapun juga sah, dalam hal ini tidak bisadikenakan TPPU;Bahwa transaksi yang tidak wajar bisa dilihat dari profil penghasilan orang yangbersangkutan.
    Ketika ada transaksi diluar kKewajaran, maka menurut TPPU dapatsaja dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak bank yang bersangkutanyang diberi tugas untuk melaporkan ke PPATK, karena sebagai penyedia jasakeuangan, apalagi sekarang modus TPPU juga ikut berkembang.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
157 — 90
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 31-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
812 — 3587 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus operandi yang dilakukan Terdakwa Robert Tantular, MBA bersamaHartawan Aluwi dan Anton Tantular sangat professional yaitu merekasama sekali tidak menjadi pengurus pada PT. Bank Century maupun PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia namun dengan menjadi pemegangsaham (sebagian kecil melalui perusahaan miliknya) pada PT. BankCentury maupun PT.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Permohonan
Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.P/2018/2018/PN Gto
Tanggal 5 September 2018 — - LANY CHANDRA, Dkk
73 — 18
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
84 — 27
  • undangundang, dengan demikian Pompe memandangmelawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
62 — 13
  • Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
103 — 57
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal inimerupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untuk membedakan dengantindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidakdilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) int Menurut Mr.D.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
91 — 44
  • Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlahkerugian keuangan negara sebagai berikut :Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangannegara dari Kejaksaan Agung RI, dilakukan ekspose Tim PenyidikKejaksaan Agung RI dan BPKP untuk mendapatkan penjelasan dariPenyidik tentang pokok permasalahan, kasus posisi dan modus operandiserta mengidentifikasi buktibukti yang telah diperoleh Penyidik.Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui Penyidik Kejaksaan Agung RI.Melakukan penelitian
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 29 Februari 2016 — Pidana - DJANURI, SE.
176 — 80
  • Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaanUnsur ini menunjukkan modus operandi dalam Tindak PidanaPencucian Uang.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MAGDALENA SAMU, SH
108 — 44
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 29-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MUKMIN MARDJUN, A.Md
110 — 20
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi MAGDALENA SAMU, SH. yaituaplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebut seharusnya cukup di satu laptopatau komputer yakni di laptop yang biasa digunakan oleh operator saja(saksIMAGDALENA SAMU, SH), namun ditemukan juga di laptopTerdakwa MUKMIN MARDJUN, A.Md.) selaku Bendahara Pengeluaransebagai aplikasi Off Line, dimana dalam laptop saksi MAGDALENA SAMU,SH. setelah dilakukan pencairan,saksi tidak mengetahui
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
45 — 15
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1257 — 2014
  • dari Kementerian untuk melakukanverifikasi terhadap indikasi terjadinya kebakaran, pertanyaannyakemudian bagi kami benarkan telah terjadi kebakaran di wilayah inisatu, kemudian yang kedua bila memang telah terjadi kebakaranseperti apa proses kebakaran itu terjadi karena ini menyangkut prosespenjalarannya, bahan bakarnya dan apa terbakar dan sebagainyakemudian yang berikutnya lagi adalah bila kondisi seperti itu terjadikebakaran apa sebetulnya yang menjadi back ground kebakaran iniapakah dengan modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai perjalanan dinas fiktif Terdakwa telah menerima;Bahwa, modus operandi perjalanan dinas fiktif dalam perkara a quodengan cara Terdakwa menerima seluruh uang perjalanan dinas akan tetapiTerdakwa batal/tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas karena ada tugas lain,namun Terdakwa tidak berhak untuk menerima penuh uang perjalanan dinastersebut;Bahwa, pengembalian uang menunjukkan adanya perbuatan dankesalahan Terdakwa, akan tetapi menjadi alasan meringankan hukumTerdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
122 — 79
  • Marketing) telah secara nyatanyatadan secara sadar tergambar tujuan untuk memberikan keuntunganbagi pihak lain terutama kepada Pengurus Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi MedanKetidak hatihatian Terdakwa di atas kemudian di pertegas olehMajelis Hakim dalam pertimbangan halaman 320 alinea 1, sebagaiberikut :betes sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dikatakantelah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang adapadanya yang hal itu dapat dilihat dengan adanya kemudahan yangdiberikan selaku modus
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 20-10-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pembanding/Terdakwa : Drs. Sailendra Eka Putra, M.SI Bin H.Hegon Asrani Ismail Diwakili Oleh : M. EDY GUNAWAN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
76 — 23
  • 59 tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmenyatakan : Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut menurut Majelis HakimBanding terjadi sebagai modus