• Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 No.027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagaldan harus diulang berdasarkan alasan Bahwa terhadap Keputusan tentang Pemenang' PelelanganPengadaan SKPDKB dan label edar mikol terdapat sanggahanbanding dari PT.

  Bahwa surat Tergugat tersebut dalam angkadi atasditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/JasaPemerintah Propinsi Bali No. 027/1504/PB/ULP.Aset.tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwaPokja Pengadaan barang pada ULP Barang/JasaPemerintahPropinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulangdengan alasan bahwa menurut surat Deputi Bidang Hukum danPenyelesaian Sanggah No. B786/LKPP/Div.2/07/2010menyebutkana.

  Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirim surat tertanggal 4Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang ditujukan kepadaKetua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintahdilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam surattersebut pada intinya berisi bahwa sesuai petunjuk BapakGubernur agar pengadaan blangko SKPDKB dan label edar mikolsegera dilaksanakan pelelangan/tender ulang.

  Sos, menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya adalah sebagai berikutBahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja pada saatpengadaan barang di Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;Bahwa Pokja terdiri dari 7 orang, 1 orang sebagai Ketuamerangkap anggota ;atBahwa semua anggota Pokja bertanggung jawab terhadappengadaan tersebut ;Bahwa Ketua Pokja dapat menunjuk anggotanya untukmelaksanakan pengadaan tersebut ;Bahwa tugas pengadaan tersebut diserahkan kepada BapakKomang Mastika ;Bahwa proses pelaksanaan pelelangan

  adalah penggunaanggaran ;Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 4 Agustus2010 (obyek sengketa) tentang perintah pelelangan ulang ;Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja tahun 2010 ;38 Bahwa pengawasan internal dari Pokja adalah Kepala ULP. ; Bahwa saksi yang mengetik surat bukti T17 berupaPengumuman Pelelangan Umumtertanggal 10 Agustus 2010 ; Bahwa ada yang keberatan setelah ditetapkan pemenangdalam pengadaan tersebut ; Bahwa yang berkeberatan terhadap pemenang tersebut adalahPT.

• MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD

  yangberlaku, disini dapat kami terangkan bahwasanya Pokja ULP bukanlahpejabat tata usaha negara.

  Materi sanggahan tidak boleh berisi ancaman atauintimidasi terhadap Pokja ULP, disini Tergugat jelaskan bahwa dalam materisanggahan CV. Mugen Perkasa jelas sekali bahwasanya penggugat telahmelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi anggota Pokja dalam bentukdan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. (dapat dilihat pada materisanggahan CV.

  Sedangkan Penggugat tidak mengikutiseluruh prosedur tahapan proses pelelangan karena tidak melaksanakanseluruh upaya administrasi terhadap hasil evaluasi Pokja ULP.

  Pasal 17 angka (2) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja(POKJA) ULP.

  ) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang menjadi persoalan adalahapakah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan (dalam hal ini Tergugat) merupakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ?

(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur)

• 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop
• 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/DPPKAD.168/POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban

  Sanggah

• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah
• 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

• 1 (satu) bundel invoice.

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FeriBoedi Artomo selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SEselaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagaianggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasi denganalasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi Feri Boedi Artomo selaku KelompokKerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SE selaku Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja(POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor09/DPPKAD.168

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FeriBoedi Artomo selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SonnyPrayogo, SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkapsebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasidengan alasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi Feri Boedi Artomo selakuKelompok Kerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SE selaku Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota KelompokKerja (POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor09/DPPKAD

  ) KabupatenBelitung Timur menerbitkan surat perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor.900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober2015 tentang penunjukan kelompok kerja (pokja), dimana Saksi Sonny Prayogo,SE selaku kepala ULP juga menunjuk dirinya sendiri duduk sebagai anggotadalam susunan personil pokja, susunan personil pokja pengadaan laptop padaDPPKAD tersebut adalah sebagai berikut : Feri Boedi Artomo, S.K.M, selaku ketua merangkap anggota ; Melta Indah Nurhayati

  Tekun Duta Multimediasebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Pengadaan Laptop Pada DPPKADsebagaimana yang dimaksud dalam surat penetapan pemenangNo.12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 2015disangah oleh CV.Kurnia Jaya Persada dan CV.

  ) KabupatenBelitung Timur menerbitkan surat perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor.900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober2015 tentang penunjukan kelompok kerja (pokja), dimana Saksi Sonny Prayogo,SE selaku kepala ULP juga menunjuk dirinya sendiri duduk sebagai anggotadalam susunan personil pokja, susunan personil pokja pengadaan laptop padaDPPKAD tersebut adalah sebagai berikut :e Feri Boedi Artomo, S.K.M, selaku ketua merangkap anggota ;e Melta Indah Nurhayati

• Menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE 32. Tentang Pengumuman Pokja ULP mengumumkanpemenang dan Pemenang cadangan dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE,di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.

  )Jalan Cindua Mato, Simpang AmpekTelp. 0753 466170 dan Fax. 0753 466170PENGUMUMAN PEMENANGNomor :173/PB I/ULP/VII/2013Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat.2013DAKDinasPendidikanKabupatenPasaman BaratTahunAnggaran 2013PengadaanAlatPeraga/PraktikSekolah SMP.SimpangAmpek,Kab.Pasaman BaratRp. 1.103.759.580,/PB II/ULP/VI/2013, tanggal 29Oktober 2013 dengan ini Pokja Barang If ULP Kab.

  Mugen Perkasa mengajukanSanggahan kepada POKJA 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melaluisuratnya Nomor: 19Sanggahan/MPKIX/2013 tertanggal 12 September 2013(vide bukti P8) yang diupload melalui aplikasi SPSE pada tanggal 13September 2013 (vide bukti T9);Bahwa terhadap sanggahan CV. Mugen Perkasa tersebut, POKJA 26 ULPKabupaten Lima Puluh Kota telah menjawab melalui aplikasi SPSE padatanggal 16 September 2013 (vide buktiBahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, CV.

  Mugen Perkasa tersebuttelah dijawab oleh Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melalui aplikasi SPSEpada tanggal 16 September 2013 (vide bukti T9); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Penggugatmengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SuratnyaNomor : 21SANGGAHAN BANDING/MPKIX/2013 tertanggal 18 September 2013(witli ict") poser eee eee rere eeeMenimbang, bahwa terhadap Sangahan

  Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Instusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding sebagaimana tercantun dalam LDP, palinglambat 5 (ima) hari kalender untuk pelelangan umum/3 (tiga) hari kalenderuntuk pelelangan sederhana setelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamPoint 34.3.

• Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV.Makmur dengan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(oukti T1,T25) (Penggugat juga mengajukan bukti surat jawaban sanggahan namunbukan atas nama CV.

  Makmur dengan nomor :04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan penerbitan

  Makmur berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepadaPokja Pelelangan Konsitruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah

  Makmur pada tanggal 19Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang(bukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapisecara tertulis Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa jawabansanggahan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (buktiT1,125) yang ditujukan

  namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV.Makmur nomor : 04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6dan bukti 11,1T26), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahansebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapanberikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangandengan pasal 81 ayat (83) Perpres nomor 70 tahun 2012

• ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
  Terbanding/Tergugat IV : Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung
  Terbanding/Tergugat II : Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng

  ST, selaku Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Subang pada PekerjaanPembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (8 Lantai) Struktur, berkedudukandi Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang. untuk selanjutnya disebut sebagaiSekarang Terbanding semula Tergugat ;2. Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS.

  /Pokja (Tergugat 1).

  Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengidentifikasi pokok permasalahan yang diajukan oleh PemohonBanding/Penggugat yaitu Pengumuman Penetapan Pemenang PelelanganNomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017.

  Selanjutnya MajelisHakim Tingkat Pertama juga telah menyimpulkan bahwa PengumumanPenetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 merupakan salah satu produk penetapan tertulisPutusan Nomor 282/PDT/2018/PT.BDG, halaman 30 dari 33yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

  Majelis Hakim juga telahmempertimbangkan khususnya Petitum ke6 (enam) dalam gugatanPemohon Banding semula penggugat yang memohon' pembatalanPengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 sehinggga Majelis Hakim mengklasifikasikanbahwa objek dalam perkara ini adalah Pengumuman Penetapan PemenangPelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 makakonsekuensi logisnya bila dihubungankan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang

• OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja '.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

  PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG37.Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja V ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XII / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja VV ULP Kab.

  Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

  OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

  Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

• X ULP Kabupaten Pasaman No.248/Pokja X/ULPPAS/2012 tanggal 27 September 2012Perihal Penetapan Pemenang (foto copy sesuaiSurat Keputusan Pokja X ULP Kabupaten Pasaman No.176/PokjaX/ULPPAS/2012 tanggal 28 September 2012Perihal Pengumuman Pemenang (foto copy sesuaiaslinya);Surat CV Bina Persada Sejahtera No. 04/SanggahDAK/BPS/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal SanggahanAtas Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan PengadaanAlat Peraga Pendidikan DAK SD 2012 (foto copy darifoto COpy);Surat Pokja X ULP Kabupaten

  Bina Persada Sejahtera mengajukansanggahan ke Pokja X ULP Kabupaten Pasaman (Vide BuktiBahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Pokja X ULP Kabupaten Pasamanmenjawab surat sanggahan dari CV. Bina Persada Sejahtera (Vide BuktiBahwa CV.

  /Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelahditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmiMenimbang, bahwa Pokja X ULP Kabupaten Pasaman mengumumkan diwebsite LPSE berdasarkan Bukti P4 = T11 berupa Pengumuman Lelang dan Bukti P3= T10 berupa Surat Keputusan Pokja X ULP Kabupaten Pasaman No. 248/PokjaX/ULPPAS/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Pemenang yangkeduanya menerangkan bahwa Pengugat dinyatakan sebagai Calon Pemenang dalamPekerjaan

  Alat Peraga DAK SD Tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasamanoleh Pokja X ULP Kabupaten Pasaman;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan;(1).

  Bina PersadaSejahtera mengajukan sanggahan kepada Pokja X ULP Kabupaten Pasamanberdasarkan Bukti T12 berupa Surat Sanggahan dari CV. Bina Persada SejahteraNomor : 04/SanggahDAK/BPS/2012 tanggal 04 OKtober 2012 dan atas sanggahantersebut pada tanggal 09 Oktober 2012 Pokja X ULP Kabupaten Pasaman menjawabsurat sanggahan dari CV. Bina Persada Sejahtera yang pada pokoknya menyatakanbahwa sanggahan yang CV.

• ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
  2.Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng
  3.Ana Juhana, SPd.I, PPK Pembangunan RSUD Ciereng
  4.Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung

  /Pokja (Tergugat 1).

  Dari hasil lelangsecara terbuka Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pemerintah Kabupaten Subang pada Pekerjaan Pembangunan GedungRawat Inap Kelas III (3 Lantai) Tergugat II mengeluarkan pengumuman lelangtertanggal 28 Agustus 2017 berupa Pengumuman Penetapan PemenangPelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 dimanaTurut Tergugat (P.T.

  MEGA BINTANG ABADI ) sebagai pemenang lelangtersebut.Menimbang, bahwa Pengumuman Penetapan Pemenang PelelanganNomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 yang dikeluarkan olehTergugat dengan Tergugat II dimana Turut Tergugat (P.T.

  dari 31 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.SngPengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 maka akan dipertimbangkan apakah keputusanyang dikeluarkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan telah memenuhi syarat didalam pasal 1 butir ke9 UndangUndang No.51 Tahun 2009 (eks Pasal 1 Butir3 UndangUndang No.5 Tahun 1986) tentang Peratun.Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran dalam Pasal 1 angka 5Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mempunyai pengertian umumsebagai Pejabat

  Sedangkan Pokja ULP/ Pejabat dalamPasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasadi K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unityang sudah ada.

• III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I.

  Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

• 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I.

  Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

• 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I.

  Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

• 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapnnya untuk kegiatan peningkatan D.I.

  Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

• 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I.

  Ridwan Nurazi;Bahwa setelan Tim Pokja IIl menentukan pemenanglelang,selanjutnya yang dilakukan Pokja Ill ULP ini adalah melimpahkankepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;Bahwa tim Pokja III ULP dalam memutuskan pemenang lelang yaituCV.

  Devasindo Utama dari Tim Pokja III ULP berdasarkankeputusan Tim Pokja III ULP;Bahwa panduan kerja Pokja III ULP ini yaitu Pasal 79 ayat (1)Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yangkami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;Bahwa benar ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV.Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yangsalah, sehingga menyakinkan Tim dari Pokja IIl ULP untukmenbatalkan CV.

  Ketua Pokja III Ulp KabupatenLebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04tahun 2015.

  Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepadakepala ULP.Hal. 89 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiapanggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalampengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak.3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f, tidak bisa digangu gugat oleh kepala ULP.4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar

  , Pokja ULP bila menemukan adanya harga satuan yangtimpang wajib melakukan klarifikasi.

• PT 2.Surat Jawaban Sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/JasaNomor 08/JS/Pokja/P RS U/IX/20 16, wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenTanggal = 13 September 2016~~~~~nnnnmnnn nnn nnnPerihal Jawaban sanggahan 2200 nnn nne nen renner cen ne nceSurat jawaban sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/ Jasa tersebutmerupakan jawaban atas Surat Sanggahan kami Nomor 25.A/BMPLLG/IX/2016tanggal 9 september 2016.

  Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaransetelah koreksi aritmatike.

  dan Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap fermasuk dalam fharga satuan pekerjaanJammnya;Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.c) Hasil Harifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganioleh Pokja ULP dengan Penyedia.V.5 Alasan Gugatan untuk Materi yang bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik =1.

  ulp memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasilevaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE 02ne enon nonePasal 5 huruf j) pokja ulp mengumumkan pemenang dan pemenang cadanganmelalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSEHal 38 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKElelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasalainya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semuapenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

  Pokja melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaanpekerjaan dengan mendasarkan ketentuan dalam Dokumen PengadaanNomor 01/DP/PRSU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 untuk PengadaanPembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan Rumah SakitUmum pada Pasal 26.10 Evaluasi Teknis dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dan perubahannya menegaskanbahwa Pokja ULP akan menilai Metode Pelaksanaan

• Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa(UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJPemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST),beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks KantorBupati Poso) JI. Pulau Sumba No.1, KelurahanGabangrejo Poso Kota;In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : ESKE Y. R.SONORA, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Poso dan IFRAN HARDIANTO W. TADENE,S.H. selaku Advocat yang beralamat di jalan TransSulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab.

  Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 TentangPengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yangdilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang terceladan melanggar hukum.4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

  Bahwa semua dokumen Penawaran CV ALBA PERKASA lengkap dandibuatkan berita acara Pembuktian Kualifikasi oleh POKJA 2 ULP/UKPBJKabupaten poso tertanggal 29 Mei 2019.8.

  Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.2. Bahwa mengingat Pasal 38 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yangmempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender,berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yangditerbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.

  Pemilihan sebesar 1 % (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggalpengajuan sanggah banding, dimana terbukti ketentuan penyampaiansanggah banding beserta jaminan sanggah banding tersebut tidakdilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan dengandemikian terbukti pembanding tidak melakukan Sanggah Banding setelahadanya Jawaban Sanggah oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo,sebagaimana bukti T2 dan P13 serta bersesuaian dengan keterangansaksi

• Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan karenaObyek Gugatan a quo ditujukan untuk membatalkan hasil kerja dari unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang danjasa di Daerah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP, sehinggaadalah benar jika Surat Pembatalan ditujukan kepada ULP dengan tembusankepada Pokja ULP;=4.

  Lembata dengan Pokja ULP dan PejabatPemerintah kab.

  penawaran, dan sanggahan tersebuttelah ditanggapi oleh Pokja ULP yang menyatakan sanggahan tidak benar dantidak beralasan hukum.

  Namun, yang bisa membuka aplikasitersebut hanyalah Pokja ULP dan/atau atas izin Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE); Pokja ULP pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata berkaitan dengan pelaksanaan lelang, danbersamasama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembatakoordinasi dilanjutkan sampai ke Bupati Lembata.

  ,dokumen hasil evaluasi dan chek list hasil pembuktian kualifikasi telahditandatangani oleh 2 (dua) dari anggota Pokja ULP, yang dalam sistem kerjaPokja ULP hal tersebut membuktikan dokumen sah secara hukum.

• sendiri sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

  Tekun Duta Multimedia Rp. 2.674.500.000 Rp. 2.674.500.000 Bahwa berdasarkan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptoppada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, berdasarkanBerita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/X1

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor : 09/DPPKAD

• Pasir Mutiara.22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 201323) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.24) 1 (satu) bundel fotocopy

  Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP/-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja

  Kabupaten Minahsa Selatan tanggal 24 Desember 2013.27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: BA-237/Pokja-ULP/MS/XII/2013 tanggal 23 Desember pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan.28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 236/Pokja-ULP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen

  pemadam kebakaran kode lelang 283436 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);38) 6 (enam ) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 79 tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Januari 201339) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukkan Langsung Nomor : 124/SP3-MS/XII-2013 tanggal 24 Desember 2013.40) 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan Nomor : 72/ULP-Minsel

  RANSULANGI tersebutkemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukanpelelangan kembali untuk kedua kalinya ;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (SelakuDirektur CV.

  RANSULANGI tersebutkemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukanpelelangan kembali untuk kedua kalinya;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (SelakuDirektur CV.

  ULP tetap masihdiberlakukan kepada calon penyedia barang dan Jasa meskipun akandilakukan penunjukan langsung.Bahwa dari hasil evaluasi Tim Pokja ULP CV.

  .Bahwa Tim Pokja ULP mempersyaratkan:1.

  Tindakan Pokja ULP yang telah menetapkan CV.

• Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

• Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015
• 1(satu) lembar foto

  Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

• 1(satu) set Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi D.I.

  Sorkam BaratSeluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yangdibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

  foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.1!

  Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam BaratKecamatan Sorkam Barat1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dari JasaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV. Douglas Mandiriperihal Undangan Pembuktian Kualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11K/2015tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  DameRumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan JasaPemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulanMemenuhi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.!

  Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

• Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorut No. 25 tahun 2015 tentang Pembentukan ULP Kab.

  Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja I ULP Kab. Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.
• 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Perencaraan Revitalisasi Pasar Pontolo tahap II dari LPSE Kab.

  Gorantalo Utara (beserta lampiran);

• 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);
• 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kab.

  Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

• 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas Koperindag selaku KPA No. 530/KOPERINDAG/ /III/2015 tentang Surat Pengantar Dokumen RPP tanggal 2 Maret 2015;
• 1 (satu) bundel fotocopy SPM tanggal 23 November 2015 No. 00009 tentang Pembayaran Belanja Modal termin II (55%), beserta lampiran;
• 1 (satu

  Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

  ;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

  Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

  Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

  2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

• teledor sanksinya administrasi, tetapi kalau adapersekongkolan antara Pokja dengan penyedia barang dankesalahan tersebut dibiarkan, maka Pokja dapatmemperbaikinya kepada PPK ;e Bahwa didalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No. 54 tahun2010 Pokja ULP jika dalam hal diperlukan, dapatmengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan atauperubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

  Hal tersebutmerupakan kewenangan lain yang dimiliki oleh Pokja ULP;e Bahwa ketika Pokja menerima HPS dan atau spesifikasiteknis dari PPK terlebinh dahulu) melakukan pengkajianterhadap dokumen tersebut;e Bahwa apabila ada penyimpangan dalam dokumentersebut, maka Pokja mengajukan usulan perbaikan kepadappk;Ahli 2.

  Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.e Bahwa semua tim Pokja telah melaksanakan Pokja sesuaidengan tugasnya masingmasing;e Bahwa saksi sebagai anggota Pokja melaksanakankegiatan mulai penyusunan dokumen pengadaan sampaidengan tahapan akhir dan mengumumkan pemenangpelelangan ;e Bahwa saksisaksi melakukan penyusunan dokumen antaralain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa;e

  dilakukan di ULP Prop.Jabar, tepatnya di ruang ULP ;e Bahwa tugas Para Terdakwa sama dengan tugas Saksi;Bahwa tugas ketua Pokja saudara BUSONO, ST yaitumelakukan tahapan mulai dari penyusunan dokumenSampai dengan penetapan pemenang ;e Bahwa penyusunan dokumen dilakukan di kantor ULP ;Bahwa Para Terdakwa melakukan penyusunan dokumenantara lain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa; Bahwa seluruh panitia melakukan

  Anwijzing, dengan caraonline, dan ada yang menanyakan serta yang dilakukanoleh terdakwa dan Saksisaksi (tim pokja) tersebutmelakukanjawaban;Bahwa Terdakwa dan sSaksisaksi (tim pokja) melakukandownloaddokumen dan melakukan pencetakan atau print dokumentersebut;e Bahwa tahapan evaluasi administrasi, teknis dan hargadilakukan di kantor ULP Prop.

• dibatalkan oleh Panitia berdasarkanketerangan Sekertaris Pokja Pengadaan Barang ULP Prov.

  selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem MM Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian melaporkan hasil proses lelang tersebutkepada PPK yang ditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai PenggunaAnggaran (P.A) secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada GubernurJabar

  penawaran yangmasuk ke LPSE.e Mengumumkan pemenang.e Menjawab sanggahan bila ada yang menyanggah.Bahwa selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanHalaman83dari125Putusan Akhir Perkara No. 41/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian

  ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Katiem IV Pokja ULPselanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawab kepada Ka ULPkemudian melaporkan hasil proses lelang tersebut kepada PPK yangditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai Pengguna Anggaran (P.A)secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada Gubernur Jabar dalambentuk laporan hasil proses

  /Pokja pengadaanlalai/idak melakukan pemeriksaan bahwa peserta lelang dimiliki oleh orangyang sama tidak dibatalkan oleh Panitia berdasarkan keterangan SekertarisPokja Pengadaan Barang ULP Prov.