Ditemukan 27006 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 4 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. M. ROLANDI C. BRATA
82 — 126
82 — 126
82/G/2012/PTUN-BDG
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No. 333/BNJ/IX/12tanggal Il September 2012 (vide Berkas Perkara No. 82/G/2012/PTUN BDG), sedangkan Tergugat adalah Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor dan obyek sengketa yangdimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah olehPenggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 312/Sentul atas namaM. Rolandi C.
Register : 20-04-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 10 Oktober 2012 — KONSTANCI WARUWU, S.,IP. VS KAKANTA KAB. BANDUNG
61 — 21
61 — 21
37/G/2012/PTUN-BDG
Negara Obyek Sengketaa quo dinyatakan batal atau tidak sah;DALAMPENUNDAAN 65nno nnn neBahwa PENGGUGAT memiliki kekhawatiran yang sangat mendesak apabila Suratkeputusan TUN in litis dalam perkara a quo tetap dilaksanakan, sehingga tanahyang dimiliki olehPENGGUGAT dapat beralih atau dialinkan kepemilikannya kepada pihak ketigasecara tidak sah yang berakibat kepentingan hukum PENGGUGAT sangat dirugikankarenanya, untuk itu serta mengingat Ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), (4) UU No. 5Tahun 1986 tentang PTUN
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UUNo. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo.
UU No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, mohon dijatuhkannya PutusanSela dalam perkara a quo, memerintahkan kepada TERGUGAT menundapelaksaaan Surat Keputusan TUN in litis sampai adanya Putusan Pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap; Berdasarkan halhal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Mohonkehadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan,memutuskan: DalamPenundaan :1 Menetapkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan
Register : 13-09-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 3 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, ARIK WAHYU PRABANDARI
70 — 114
70 — 114
83/G/2012/PTUN-BDG
Register : 01-08-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 19-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 91/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 5 Desember 2013 — H. DENNY MUSTIKA SYAIFULLAH, S.H. VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. Dra.TIA ARYATI
52 — 35
52 — 35
91/G/2013/PTUN-BDG
Register : 12-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2016-PTUN-BL Tanggal 22 Nopember 2016 — Penggugat : NURIA RITONGA
Tergugat : kepala kantor BPN Kota bandar Lampung
Tergugat II Intervensi: Tata Indra, M.BA
115 — 51
115 — 51
18-G-2016-PTUN-BL
Register : 30-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 46-G-2015-PTUN-BL Tanggal 12 April 2016 — Penggugat :Rafiq Hidayat
Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
179 — 238
179 — 238
46-G-2015-PTUN-BL
Register : 17-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11-G-2015-PTUN-BL Tanggal 20 Oktober 2015 — Penggugat: Pungut Ismail Bin H Hasan
Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
110 — 55
110 — 55
11-G-2015-PTUN-BL
Register : 04-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8-G-2014-PTUN-BL Tanggal 23 Juli 2014 — Penggugat : Adrina Yustina, SE., MM.
Tergugat : Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI
124 — 45
124 — 45
8-G-2014-PTUN-BL
Register : 14-11-2011 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 233/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 4 Juni 2012 — Drg. Hj. MULYANI SITI SUNDARI VS1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. KEPALA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH BANDUNG, 3. ERLINA, SH.,: PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BEKASI
72 — 23
72 — 23
Register : 30-03-2010 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 13-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 29 Juni 2010 — PT. PERMONA VS DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR MEREK
302 — 140
302 — 140
41/G/2010/PTUN-BDG
Atas Perkara Nomor 167/G/2009/PTUN JKTtersebut pada Pemeriksaan Persiapan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berpendapat danberkeputusan yang tertuang dalam Penetapantanggal 18 November 2009 Putusan bahwa gugatanPenggugat tidak diterima karena telahkadaluarsa, dengan pertimbangan hukum telahmelewati tenggang waktu) 90 hari sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Jo. Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Nomor : 51Tahun.
Register : 16-09-2011 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 29 Februari 2012 — R A D I M A VS BUPATI CIREBON
93 — 36
93 — 36
90/G/2011/PTUN-BDG
Register : 08-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 24/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 28 Juni 2012 — ACHMAD SURYADI vs KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
106 — 43
106 — 43
24/G/2012/PTUN-BDG
BadanPenelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selaku Unit LayananPengadaan (ULP) Nomor : 11/KPTS/La/2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja(POKJA) Pengadaan Barang/ Jasa Satker Kepala Pusat Penelitian dan PengembanganSumber Daya Air Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PekerjaanPermohonan penangguhan pelaksanaan tersebut harus ditolak karena : 1 Bertentangan dengan Pasal 67 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 51Tahun 2009 (UU PTUN
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 29 Juni 2016 — Sarman bin H.Caplin VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, 2. Arianto Prasetio, 3. PT. MULTIKARYA HASIL PRIMA
46 — 24
46 — 24
19/G/2016/PTUN-BDG
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
75 — 38
75 — 38
45/G/2014/PTUN-BDG
Register : 11-08-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 105/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 17 Nopember 2015 — U. SOPIYAN VS BUPATI GARUT
72 — 29
72 — 29
105/G/2015/PTUN-BDG
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 20-G-2015-PTUN-BL Tanggal 21 Desember 2015 — Penggugat : HI. RADEN AMIRUDIN Dkk
Tergugat : Kepala BPN Bandar Lampung
96 — 39
96 — 39
20-G-2015-PTUN-BL
seluas 16.820 M2 dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Karang Maritim;Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya Soekarno Hatta; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Stevanus Sing Sing; Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Departemen Perhubungan; Selanjutnya disebut Objek Perkara; Sehingga telah jelas alat bukti kepemilikan dari para penggugat sangatlahotentik sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini ke PTUN
Register : 24-02-2012 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 23 Mei 2012 — ETI SUHARTATI SUHANA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANDUNG
123 — 35
123 — 35
20/G/2012/PTUN-BDG
Register : 11-01-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 03/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 14 Agustus 2012 — ALI TOLHAH, DKK VS 1.KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI, 2.PT. ADABARULAND ANUGRAH PRATAMA
77 — 61
77 — 61
03/G/2012/PTUN-BDG
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
345 — 328
345 — 328
23/G/2013/PTUN-BDG
) atau dapat942b.e Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untukumum, tetapi ditujukan dan berakibat kepadaindividu tertentu selaku pihak yang merasadirugikan oleh Keputusan TUNdimaksud ;Dari sifat Keputusan TUN yang dapat digugat olehseseorang di PTUN tersebut semakin jelas bahwa ParaPenggugat tidak memenuhi ketentuan di atas karenatidak terpenuhinya syarat individual.
Persyaratan beracara dalam Pengadilan Mahkamah944Konstitusi berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara olehkarena di PTUN pihak yang dapat dibenarkan berperkaraterkait erat dengan obyek yangTentang Subyek Hukum yang dapat mengajukanpermohonan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndangNo. 24 Tahun 2003 Jo.
, dan tata cara pelakSanaan pembayaran uangpaksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturanperundangundangan Dengan demikian permohonan Para Penggugat dalam haluang paksa belum dapat diterapkan oleh karena belumadanya peraturan pelaksanaan yang dimaksud Pasal 116 ayat(7) UU PTUN di969IV.
Pengakuan dari ParaPenggugat dimana gugatan didasarkan atas dugaan,sebagaimana pasal 105 UU PTUN ditegaskan bahwapengakuan Para Pihak tidak dapat ditarik kembali kecualiberdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima olehHakim.
Dengan demikian yang dijadikan dasar gugatan inihanyalah dugaan yang bukan berdasarkan hukum acaraperdata maupun UU PTUN bukan merupakan alat buktihukum, tetapi hanyalah asumsi/pendapat sepihak dariPara Penggugat dan oleh karena itu berdasarkan hukumharus dikesampingkan dan ditolak ;.
Register : 04-04-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 33/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 14 Agustus 2012 — 1.DAPAN bin KUSNAN 2.SIWEN binti SAHURI VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, 2.ERNAWATI binti SIDIK
55 — 15
55 — 15
33/G/2012/PTUN-BDG