Ditemukan 27002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn piun pitun putun patun
Penelusuran terkait : Dprd Yogyakarta Kompetensi absolut ptun Putusan ptun medan Kepegawaian Kehutanan Putusan ptun Pertanahan Medan Tanah Perlawanan Samarinda Hanry 32/g/2009/ptun
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Smp
Tanggal 26 Februari 2014 — R. Soehartono - (P)
Kantor Pertanahan Kab. Sumenep (T-1)
RB. Muhammad (T-2)
RB. Muhammad Zys (T-3)
RP. Agoes Irianto,SH. (TT)
770 — 322
  • IIIsecara bersamasama telah mengajukan eksepsi tentang kewenanganmengadili, dimana dalam eksepsi tersebut para Tergugat menyatakan bahwaoleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat telah menarik KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Tergugat I, sedangkan 1amerupakan Pejabat Tata Usaha Negara, serta dalam uraian pokokgugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum Tergugat Isehubungan dengan Permohonan Sertifikat Tanah, sehingga hal itu menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN
    ), maka perkara inimerupakan kewenangan absolut dari PTUN bukan merupakan kewenanganPengadilan Negeri Sumenep;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsitersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi kedalam berapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agamadan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributifmasingmasingmenurut undangundang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 16 Juli 2013 — PENGGUGAT : DANANG WAHYU BROTO, S.E., MARWOTO HADI, S.H., R. EKO PURNOMO KASBIYANTORO, SH., dan ROBERT SILVANUS DENDENG TERGUGAT : 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
916 — 963
  • PENETAPANNomor : 12/G/2013/PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalamDerKala ANtaAra, ;
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN
Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN
TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016
2984 — 0
  • Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a)   Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b)  Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
1732 — 2093
  • NIP : 19610820 198201 1 001, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabu paten Langkat.Oleh sebab itu Badan Pertimbangan Kepegawaian menganjurkan Penggugatagar menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)jika merasa tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut,yaitu : (3).
    Maka saudara dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 9Hal. 6 dari Hal. 56 Putusan Perkara No. 65/G/2017/PTUNMDNTahun 2004 jo UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang PengadilanTata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara ;Bahwa dengan demikian objek sengketa
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 06/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : WIRANTO HADISUSILA, SP. TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU OPAK PROGO
486 — 308
  • P UT US ANNomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.diajukan oleh para pihak dalam dalam persidangan ; 8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan danBerita Acara persidangan dalam perkaratersebut ; aa 9. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.dalam : a.
    PUTUSAN Nomor: 06/G/2013/PTUN YK.Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JiwaKorps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil; c.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;o.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 05/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : SUKMAWATI, SP TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYU OPAK PROGO
479 — 324
  • PUTUS ANNomor : 05/G/2013/PTUN.
    perkara diperiksasebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Hal 52 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Il.
    SK.45/MenhutII/Rhs/2012 tanggal 5Oktober 2012 menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.Hal 55 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.n.
    P3d : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 TahunHal 66 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.7 P3e8 P 49 P510. P611. P712.
    Sukmawati biasa saja, tidak pernahmenangis dan melaporkan secara jelas ;Hal 80 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Bahwa Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1067 — 1577
  • Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka9 Undangundang PTUN tersebut,maka Objek Gugatan/Sengketa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)No.171/Desa/Kel Simalingkar A, diterbitkan tanggal 7 Agustus 2009, Surat UkurNo 170/Simalingkar A/2009, Tanggal 07 Agustus 2009. Luas 854,26 Ha.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 28-04-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54 /G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 16 Nopember 2017 — PENGGUGAT : SEMNATA MAHADINA vs TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN TERGUGAT II INT : PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA TK. II MEDAN
1027 — 899
  • 54 /G/2017/PTUN-MDN
    PUTUS ANNOMOR : 54/G /2017/PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yangberkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan AsamKumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkaralt a eSEMNATA MAHADINA ; Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jin.Muara Takus
    Selanjutnya disebut sebagaifia KeRREIORNEN RECN TERGUGAT II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; Telah membaca Surat Gugatan Penggugattertanggal 28 April 2017, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal28 April 2017 dan telah diadakan perbaikan formal tanggal06 Juni 2017; 222220 2Telah membaca Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Medan, tanggal 03 Mei 2017, Nomor : 54/G / 2017 / PTUN MDN, Tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim yang
    memeriksa perkara tersebut dan penunjukanPanitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistanggal 08 Mei 2017, Nomor : 54/G /PP/2017 / PTUN MDN,Tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 16 Mei 2017 ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis,tanggal 13 Juni 2017, Nomor : 54/ G / HS/ 2017 / PTUN MDN, Tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 20 Juni 2017; Telah membaca Putusan Sela tertanggal
    11 Juli2017, Nomor : 54/ G / 2017 / PTUN MDN, Tentang masuknyaPihak ke Tiga Atas Nama PERUSAHAAN DAERAH PASARKOTAMADYA TK.
    Cacat formil yang timbul atas kekeliruanatau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yangdikatakan sebagai error in persona; Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN mengatur bahwa,seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan; Dari aturan dan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa,yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalahpihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkarayang mana
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hanry sulistio
2.Abdul Rahim
3.Faizal Amri Darmawan
4.Wahyudi
5.Siti Zainab
6.LISIA
Tergugat:
1.Pemerintah negara indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
2.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
3.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Negeri samarinda
4.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan timur
648 — 428
  • Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Nomor3/G/TF/2021/PTUN/SMD telah mempertimbangkan dengan benar dantepat khususnya tentang belum dipenuhinya syarat administrasi yangPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 13 dari 30 halamanditempuh oleh Pelawan sebelum diajukanya Gugatan kepada ParaTerlawan dan lagi pula pertimbangan hukum Penetapan aquo telahmemenuhi syarat syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalamPasal 62 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e undangundang nomor
    Bahwa Terlawan 3 menolak seluruh dalil Pelawan atas PerlawananPenetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN. SMD tanggal 4Pebruari 2021;Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 14 dari 30 halaman2. Bahwa Penetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.SMD, tanggal 4Pebruari 2021, telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkapatas seluruh dalil gugatan Penggugat/Pelawan;3.
    penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam = rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Setelah mencermati petitum gugatan Penggugat dihubungkan denganpengertian Tindakan Pemerintahan, Terlawan 3 sependapat denganpertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindabahwa petitum gugatan Penggugat adalah bentuk dari TindakanPemerintah yang sebelum mengajukan gugatan, terlebin dahulu melakukanupaya administratif (Vide Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN
    Bahwa keberatan Pelawan pada angka 2 yang menyimpulkan bahwaMajelis Hakim menyamakan makna frasa sengketa Tindakan Pemerintahandengan makna frasa sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapanhukum adalah kesimpulan yang tidak berdasar hukum;Jika mencermati pertimbangan hukum Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-05-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2009/PTUN
Tanggal 1 Desember 2009 — Ny. BAIDAR BINTI REKAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
463 — 431
  • 32/G/2009/PTUN
    mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo, MajelisHakim dapat membaca pada Jawaban Eksepsi perkara ini);Bahwa sebagai instansi pelayanan di bidang pertanahan, Tergugat telahmemberitahukan para pemegang hak atas tanah yang menjadi posita maupunpetitum dari gugatan Penggugat tersebut, untuk ikut menjadi pihak dalampemeriksaan perkara ini, sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandungtanggal 12 Agustus 2009 No. 620.32.731008 Perihal Pemberitahuan atas adanyaSengketa Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2009/PTUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2008 — Putus : 17-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2008/PTUN-BDG
Tanggal 17 Februari 2009 — KANCA SAPUTRA,S.Sos,M.Si, DKK VS BUPATI SUBANG
166 — 104
  • 120/G/2008/PTUN-BDG
    Pp U T U S A NNOMOR: 120/G/2008/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sepertitersebut dibawah ini, dalam sengketa antara1. KANCA SAPUTRA,S.Sos,M.Si , Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Dusun Tambak = sari, Rt. 04/02, DesaTambakdahan, Kecamatan Tambakdahan,Kabupaten Subang ;2.
    SINTERDELONIKS,SH, WIDI MUNAJAT, SH dan BETINURBAETI,SH kesemuanya WarganegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pemerintah Kabupaten Subang,yang beralamat kantor di Jalan DewiSartika Nomor 2 Subang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183.5/SK.05Kumdang/2008, tanggal 16Desember 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 120/Pen.MH/2008/PTUN
    BDG, tanggal 10Desember 2008, tentang Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor120/Pen.PP/2008/PTUN BDG, tanggal 11 Desember 2008,tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor120/Pen.HS/2008/PTUN BDG, tanggal 23 Desember 2008,tentang Hari Persidangan ; Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh paraHal. 3 dari 71 hal.
    Put. 120/G/2008/PTUNBDGpihak dipersidangan ; Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh parapihak dipersidangan ; Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketadipersidangan ; ~ TENTANG =DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan SuratGugatannya tertanggal 24 Nopember 2008 yang diterima danterdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 25 Nopember 2008 denganNomor 120/G/2008/PTUN BDG, dimana terhadap gugatan tersebuttelah
    Put. 120/G/2008/PTUN BDGAyat 2 Tindakan administratif sebagaimanadimaksud dalam ayat I berupa : a.Peringatan, b. Teguran dan c. Pencabutankeputusan atas pengangkatan, pemindahanatau pemberhentian ;Ayat 4 Tindakan administratif sebagaimanadimaksud dalam ayat 2. dilakukan olehKepala Badan Kepegawaian Negara, kecualiterhadap keputusan yang ditetapkan olehPresiden 3; Sehingga secara hukum proses rotasi Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Subang dari Drs.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 14-11-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 20 Desember 2012 — FIRMA HOBROS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
149 — 96
  • 108/G/2012/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 16 Mei 2013 — WIRIA WIGUNA,ST.,MM., DKK VS WALIKOTA BOGOR, DKK
99 — 53
  • 129/G/2012/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 19-10-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 91/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 30 Januari 2012 — H. ISMAIL MARZUKI VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR
125 — 84
  • 91/G/2011/PTUN-BDG
    GIRI SABDA, SH.PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 91/G/2011/PTUN BDG:e Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,e ATK : Rp. 125.000,e Panggilan : Rp 30.000,e Pemeriksaan Setempat ; Rp. 750.000,e Redaksi : Rp 5.000,e Leges : Rp 3.000,e Materai Penetapan : Rp. .......e Materai Putusan : Rp 6.000,JUMLAH : Rp.949.000,(Sembilan ratus empat puluhsembilan ribu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 3 Mei 2016 — ADITIA WIRA YUDA SEMBIRING VS DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
125 — 0
  • 9/G/2016/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 84/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ASNAN BIN NIMIN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
103 — 89
  • 84/G/2015/PTUN-BDG
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), karenamemenuhi unsurunsur sebagaiO10 aPenetapanT@Itulis; 2 202 nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnncncnsBahwa SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908, SHGBNo.10996 dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis sebagaimanaternyata dalam SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908,SHGB No.10996.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-08-2007 — Putus : 18-12-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 67/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 18 Desember 2007 — ABU BAKAR VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. SOEPANDRI
78 — 57
  • 67/G/2007/PTUN-BDG
    Suatu) pernyataan sepihak yang dipelintir pelintir danharus dibuktikan kebenarannya atas tuduhantuduhan tersebut.KESIMPULANPerkara dalam gugatan, penggugat didasari oleh data datatertulis yang sengaja dibuat penuh dengan rekayasa dan cacathukum semuanya.SARANMohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN BDG yang memeriksadan mengadili perkara No. 67/G/2007/PTUNBDG untukdiperbaiki .....2/7 1. Tidak mengabulkan sa&luPuh Qugatan penggugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat telah kadaluarsa.3.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 25-01-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 02-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 30 Mei 2013 — Penggugat.Idris Pasaribu Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tergugat Intervensi 1: Sintoyo Tergugat Intervensi 2. Morantingkos Sinaga
139 — 60
  • 02-G-2013-PTUN-BL
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 02-10-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 11 Februari 2013 — Cecep Sumarno,SH,SIP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. 2. H. Muhammad Harris, SE, SH, MM, MH
74 — 56
  • 93/G/2012/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 05-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 29-G-2014-PTUN-BL
Tanggal 31 Maret 2015 — Penggugat : Supriyadi Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
154 — 69
  • 29-G-2014-PTUN-BL