Ditemukan 7069 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-03-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 92 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bnj
Tanggal 8 Juni 2015 — MARYONO ALS ABENG
3611
  • Dedek (DPO)yaitu warga Desa Stabor Kecamatan Sei Skala Kabupaten Langkat;e Bahwa rencananya sabu tersebut mau diserahkan kepada Sdr.
    Dedek (DPO)yaitu warga Desa Stabor Kecamatan Sei Skala Kabupaten Langkat;Bahwa rencananya sabu tersebut mau diserahkan kepada Sdr.
    serahkankepada orang yang memesan kepada Saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan penangkapanpada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) buah pirekkaca berisi sisa sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yangsedang tergantung di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) botol bertutupkaret dot bersambung pipet plastik juga terletak di dalam kamar Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr.Dedek (DPO) yaitu warga Desa Stabor Kecamatan Sei Skala
Register : 07-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
BAHARUDIN Als BAREK Bin TAGIK Alm
42590
  • Perkebunan;: Halaman 21 dari 29Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.TjtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Bab Ketentuan UmumUURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud denganPelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaanPerkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunandengan skala
    tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa dilihat dari redaksi definisidefinisi dalam UURINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di atas terdapat perbedaanperbedaan dimana tergambar bahwa kata kunci untuk dapat disebut sebagaiPelaku Usaha Perkebunan adalah kegiatan Pengelolaan Usaha Perkebunandimana dengan demikian setiap Perusahaan Perkebunan
    Yunta Gombang Armando, M.S., dimana Membuka Lahanadalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon,merencek, dan memerun), sedangkan Mengolah Lahan adalah kegiatanmenggemburkan tanah secara mekanis maupun manual yang bertujuan untukmemperbaiki struktur tanah;Menimbang, bahwa seorang pekebun tidaklah serta merta menjadiPelaku Usaha Perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan pasti menjadiPelaku Usaha Perkebunan dikaitkan dengan frasa tidak mencapai skala tertentupada definisi pekebun
    Adapun benih pinang yang telahdisiapkan berada dalam penguasaan Saksi Ambok Acok dan tidak pada lokasiyang sama dengan lahan yang dibuka Terdakwa menurut pandangan MajelisHakim masih terlampau banyak variabel yang tidak pasti secara hukum apakahbibitbibit pinang tersebut akan ditanam di lahan tersebut atau apakah hanyajagung atau dibiarkan tidak ditanam apapun yang merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, berbeda apabila usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuyang memerlukan instrumen izin usaha
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/Pid.Sus-LH/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — I MADE WIJAYA, S.E
38541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.10) 2017/PN. Dps. Tanggal 16 Juni 2017 : berupa :Hal. 2 dari 8 hal. Put.
    Bali dengan skala 1:2.500 yang dikeluarkan oleh BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 267/PDPTB/XII/2016,tanggal 28 Desember 2016;k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Dwi Widnyanasebesar Rp10.000.000;. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Made Mentra sebesarRp10.000.000;Hal. 4 dari 8 hal. Put.
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 321/PID.SUS/2019/PT PBR
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HERLINA SAMOSIR, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MISNO Bin KARYOREJO Diwakili Oleh : H. AKSAR BONE, SH., MH.,
18763
  • Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;
  • 1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta
  • 1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;
  • 1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT.
    Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digitalcalon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta danfile elektronik) Ssesuai dengan peraturan perundangundangan dantidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangikehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.h.
    DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili olehMISNO Bin KARYOREJO bersalah melakukan Tindak Pidana perusahaanperkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengankapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunansebagaimana diatur dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1)UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT.
    Duta Swakarya Indah yang diwakilioleh Misno Bin Karyorejo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPerusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luasan skala tertentu dan / atau usaha pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak mememiliki Izin UsahaPerkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 105, jo. Pasal 47, jo. Pasal 113 ayat(1) Undangudang RI No. 39 Tahun 2014, dan Membebaskan Terdakwa PT.
    DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNOBin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman PerkebunanDengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;2. Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).;3.
    Duta Swakarya Indahbeserta 1 lembar lampiran Peta;13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapasawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor:030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000,PT. Duta Swakarya Indah;15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas334,87 ha, PT.
Register : 24-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 215/PID.SUS-LH/2016/PN.KBJ
Tanggal 13 September 2016 — -Terdakwa I Roy Marten dan Terdakwa II Imam Ario
37312
  • 53,1Sehinga berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh ahli tersebut lokasipenumpukan kayu tempat terdakwa dan terdakwa Il mengambil kayukayutersebut berada di jalan tembus kabupaten Karo Kabupaten Langkat desaKutarakyat kecamatan Namanteran Kabupaten Karo berada dalam kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan,berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utarapada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 579 / Menhutll /2014 dengan skala
    Tunggul kayu 4 N : O83, 15, 15,2 dan E : 98, 22, 463Maka diketahui berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan ProvinsiSumatera Utara pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579 / Menhutll / 2014 dengan skala 1 : 250.000 merupakan areal kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan.Sehingga berdasarkan tempattempat lokasi tungul kayu tersebut makaHalaman 6 dari 39 Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjberdasarkan ahli tersebut tidak dapat diberikan
    Tunggul kayu 4 N : O83, 15, 15,2 dan E : 98, 22, 463Maka diketahui berdasarkan hasil overlay pada peta kawasan hutan ProvinsiSumatera Utara pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579 / Menhutll / 2014 dengan skala 1 : 250.000 merupakan areal kawasanhutan negara yaitu hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan.Sehingga berdasarkan tempattempat lokasi tungul kayu tersebut makaberdasarkan ahli tersebut tidak dapat diberikan izin dan dokumen untukpenebangan kayu hutan dikawasan
Register : 04-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ANRIO PUTRA SH.,MH
2.RENDI PANALOSA, S.H
Terdakwa:
RAJIN BETON PERANGIN ANGIN Als TONY
7530
  • Usaha Perkebunan untuk Budiadaya)tersebut Sampai saat ini belum ada mengatur terkait sanksi pidanamaupun sanksi adminsitrasi; Bahwa pembukaan dan atau pengolahan lahan dengan cara membakarmerusak ekosistem dan mengganggu pernapasan serta memusnahkanjasad jasad retnik untuk kesuburan tanah contohnya cacing; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitoun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala
    AMRIZALISMAIL, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membuka lahan dengancara membakar dan tidak ada celah sedikitpbun pada Undang UndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahandengan skala luasan berapapun dibolehkan dengan cara membakar;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Ir.
    Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Pelaku UsahaPerkebunan berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan Pasal 1 angka 8 (delapan) adalah setiap pekebun dan/atauperusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Putusan Nomor 28/Pid.BLH/2020/PN Sak halaman 21 dari 30 halaman22Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekebun dalam UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala
    usahatidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelolaUsaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalahusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa Orang perseorangan adalah setiap orang dipandangdari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya
Register : 25-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
ANDI PUTRA INDRA Bin MUHAMMAD RUSLI Alm
8429
  • Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
    Arara Abadi; Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN SakSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November
    Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
    Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri KehutananNomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25
Putus : 06-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 31/PID.SUS.K/2012/PT-MDN
Tanggal 6 Agustus 2012 — IR. HARMES JONI. MSI
8445
  • kelenderterhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyediajasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September2006;3 Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihakke II dan yang diserahkan kepada pihak pertamaberupa:a Laporan Vision plan yang terdiri dari :a Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.c Laporan akhir/buku rencana, foto paper( A 3 warna photo paper ) sebanyak 40set .d Album peta skala
    KotaMedan yang terdiri dari :a Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10Set.b Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set.c Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .d Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20set.e Laporan konsep rencana ( A 3 wama ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto warnasebanyak 30 set.Album peta Skala
    Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10set .Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set .Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih ) sebanyak 20set .Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir/ buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto papersebanyak 30 set.Album peta Skala
Register : 23-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor NOMOR : -152/Pid.Sus/2015/PN.Kpn
Tanggal 21 Mei 2015 — SATIR
2814
  • Pertanian dan Perkebunan sebagai Kepala Bidang ProduksiTanaman Perkebunan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan danmenyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidangpeningkatan Produksi Tanaman Perkebunan semusim, tahunan sertarempah penyegar yang berada di wilayah Kab Malang ;Bahwa untuk di Kab Malang sampai sekarang belum ada masyarakat yangminta ijin usaha Perkebunan ;Bahwa diantara syarat untuk ijin usaha Perkebunan adalah pekebun telahmengerjakan atau mengelola lahan dengan luasan skala
    tertentu yaituminimal 25 hektar dan wajib untuk memiliki ijin ;Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja, jenis tanaman, tehnologi,modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin ;Bahwa yang dimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan yangmengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media
    dan/atau media tumbuhlainnya dalam ekosistem yang sesual, mengolah dan memasarkan barang dan jasahasiul tanaman tersebut, dengan bantuan Ilmu pengetahuan dan tehnologo, permodalanserta menejemen untuk mewujudkan kesejakteraan bagi pelau usaha perkebunan danmasyarakat, Pasal (4) *pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan, Pasal (5) pekebun adalahperorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan sklausaha tidak mencapai skala
    tertentu, Pasal (7) Skala tertentu adalah skala usahaperkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja,Jenis tanaman, tehnologi, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiijin;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 8yang berbunyi "Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan 25 (dua puluh) hektaratau lebih wajib memiliki l1UPB (ijin usaha perkebunanbudidaya
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 24 Mei 2017 — NIMRON VARASIAN
9864
  • Beserta LampiranKeputusanFotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji
    Reg.Camat: 731/BR/2012Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi KegiatanPengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan HasilKesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada Tanggal 03Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahantanggal 17 Desember 2012Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012Tanggal
    Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'!
    Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan TanahSkala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, PetaKesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta KetersediaanTanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji
    Kepala Biro Pemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangHalaman 64 dari 82 PutusanNomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR65.66.67.68.69.70.ral72.73.74.Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.
Register : 08-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PT PALU Nomor 43/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat : PT Trans Retail Indonesia Palu Diwakili Oleh : Mahatma Bona Parlindungan
Terbanding/Penggugat : KO HOKY KONCORO
6825
  • Oleh karena itu, Rekening KoranBank Central Asia Tanggal 14 September 2018 dan Rekening Koran BankCentral Asia Tanggal 18 September 2018, Penggugat ajukan sebagai buktisurat Lampiran bukti surat Formulir Serah Terima Penjualan Skala TaktisHalaman 5 dari 47 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PALTanggal 14 September 2014 dan bukti surat Formulir Serah TerimaPenjualan Skala Taktis Tanggal 18 September 2018.
    Dengan demikian,Transaksi Penggugat dan Tergugat barang sebanyak 2.653 kardus, 6 jenis,10 ukuran harga Rp.743.208.046, berdasarkan 2 lembar FormulirPermintaan Penjualan Skala Taktis, 13 lembar Formulir Serah TerimaPenjualan Skala Taktis, 2 lembar Rekening Koran Bank Central AsiaTanggal 14 September 2018 dan Rekening Koran Bank Central AsiaTanggal 18 September 2018, serta 14 lembar Screenshots WatsApp (videbukti surat P.1 s/d P.29 dan 2 lembar lampiran bukti P12 dan P13), sahdan mengikat ;Bahwa 2.653
    Karena :Kesepakatan JualBeli antaraTergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak di PerjanjikanBatas Waktu Pengambilan Barang, tidak di Perjanjikan Resiko BencanaAlam/Force Majeure (lihat formulir Penjualan Skala Taktis).
    Karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu berdasarkan"Bukti Surat" P. 1 s/d P.15 yakni Formulir Permintaan Penjualan Skala Taktisdibuat, ditanda tangani hanya pihak Penjual (Tergugat/Pembanding dan"Bukti Surat" P.30 s/d P.39 yakni Nota Tanda Terima Barang ditanda tanganioleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sehingga barangyang belum diserahkan oleh Tergugat/Pembanding kepadaPenggugat/Pembanding sebanyak 1.063 kardus, 5 jenis dan 7 ukuran ;9.
    Karena itu, Oeij Yuniwati melalui BCA Rekening no,7920925566 mentransfer ke Rekening Tergugat/ Pembanding, karenapembayaran sudah diterima maka Tergugat/ Pembanding memberikanTanda Terima berupa Formulir Serah Terima Penjualan Skala Taktistertanggal 14 September 2018 dan tertanggal 18 September 2018. (anehmenerima uang untuk pembayaran harga barang tidak dipermasalahkandari mana sumber uangnya, giliran menyerahkan barang yang dibelidipermasalahkan dari mana sumber uangnya ) ;11.
Register : 12-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PN Bln
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
SAID ZAINAL ABIDIN als AYIP bin ANDI HUSIN ALYDRUS
35154
  • emisi, dan gangguan, namun demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa untuk dihubungkan dengan baku mutu limbah, emisi,dan gangguan, maka lebih tepat apabila yang didudukkan sebagaipelakunya adalah korporasi atau badan usaha, yang dilakukan secaraterorganisasi, dengan kualitas, kuantitas perbuatan dan luasan tempatkejadian perkara (lahan yang dibakar) jauh melebihi apa yang dilakukanoleh Terdakwa sehingga mendatangkan kerusakan yang sedemikian rupaterhadap lingkungan hidup;Menimbang, bahwa adapun skala
    keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidakdapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggallrasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuanperundangundangan yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa minimal ancaman pidana dalam ketentuan Pasal108 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup lebih tepat apabila diterapkan dalampembukaan lahan yang dilakukan secara terorganisasi dan dalam skala
Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2719 K/Pid.Sus-LH/2018
Tanggal 15 April 2019 — HENGKI SIRAIT;
35849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sari Persada Raya; Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 381/73/Ket/BPM/1980tanggal 17 Maret 1980; Fotokopi sejarah ringkas Taringot Tanah Warisani Ompu RondangUluan Sirait: Fotokopi peta dalam skala 1:100.000 yang dibuat tahun 1924: Fotokopi peta kampung Talun Sinuhil dalam skala 1:50.000;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
Register : 05-02-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-TB
Tanggal 5 Juni 2013 — PENGGUGAT: 1.PT. PADASA ENAM UTAMA TERGUGAT: 1.RIZAL
109190
  • Fotocopy Peta Admisitrasi Kecamatan Simpang Empat dengan Skala Peta :30.000 yang bersumber dari Peta Rupa Bumi, Digital Indonesia Bako Surtanaldan Peta RT/RW Kabupaten Asahan Pemerintahan Kabupaten Asahan,selanjutnya diberi tanda .......... cece cece eee cece ee eeeeee estas eeeeeenaeenaeeesP7 ;8. Fotocopy Areal Hak Guna Usaha Perkebunan PT.
    Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas Kalkir, selanjutnya diberiMenimbang, bahwa buktibukti surat dari Penggugat P1 s/d P8 tersebutdiatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta juga telah diberimeterai cukup, sehingga sah dapat diterima sebagai buktidipersidangan ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Penggugat didepanpersidangan juga telah mengajukan saksisaksi yang sebelum memberi keterangantelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya dan
    dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan luasnya semula sekitar1042 Ha, tetapi setelah dikeluarkan tanah garapan masyarakat luasnya HGUyang diserahkan kepada PT.P VI seluas + 954 Ha saat itu di DesaSukaraja ;Bahwa sebelum PT.
    Padasa Enam Utama tersebut luas tanahyang lama dengan yang baru ada perubahan luas tanahnya menjadi 151,45 Hayang sesuai dengan petaBahwa tanah garapan Tergugat masih di dalam satu hamparan HGUPenggugat di Desa Sukaraja berdasarkan peta HGU milik PT.Padasa EnamBahwa saksi dapat menentukan batasbatas HGU Penggugat oleh karenaberdasarkan melihat dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan
    Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diatas kertaskalkir telah dapat dibuktikan bahwa apabila bukti P.8 tersebut ditempelkan denganpeta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelas bahwasanya HGU PT. PadasaEnam Utama termasuk kedalam wilayah Desa Sukaraja dan menjelaskan bahwasanyaobjek sengketa termasuk kedalam HGU PT.
Register : 22-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SURYANA , SH
Terdakwa:
BURHANUDDIN ALIAS BURE BIN HANJANG KARIM
4322
  • TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;
  • 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;4.
TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;3. 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsurana.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo kontrak: 903121602648;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.
TRANSPACIFICFINANCE, dengan No: 201936 dan 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTALsebagai tanda bukti angsuran a.n.
TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020,oleh kami, Taufan Mandala.
Register : 03-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 411/Pid.B/2019/PN Amb
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AWALUDIN, SH
Terdakwa:
GODLEF BERNANDUS METEKOHY ALIAS BERTI
12224
  • Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum
    Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum
    Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kKemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum
    kecil, saksikorban menjual barang dalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksikorban rugi ongkos mobil, kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudianTerdakwa meminta nomor Handphone saksi korban, lalu saksi korbanmemberikan nomor Hp kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwamenelpon saksi korban dan Terdakwa minta untuk diantarkan barangbarangHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Ambberupa sembako, lalu Terdakwa mengatakan oke kalau begitu. yang pentingTerdakwa baikbaik
    kecil, saksi korban menjual barangdalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil,kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudian Terdakwa meminta nomorHandphone saksi korban, lalu saksi korban memberikan nomor Hp kepadaTerdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi korban danTerdakwa minta untuk diantarkan barangbarang berupa sembako, laluTerdakwa mengatakan oke kalau begitu yang penting Terdakwa baikbaik dansebelum saksi korban membawa barang pesanan Terdakwa
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
27513144
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f QanunAceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahAceh Tahun 20132033, menyebutkan:Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:e) kawasanrawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuankawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumiHalaman 28 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA dengan skala VII XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputiseluruh wilayah Aceh;f) kawasan yang terletak di zona
    Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untukmencari berbagai Sumber informasi untuk dapat memastikan apa yangdimaksud dengan Skala VIIXII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempadalam katagori SANGAT KUAT, Skala VIII PARAH, Skala IXHEBAT, Skala X EKSTREM, Skala XI EKSTREM dan Skala XIlEKSTREM, artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggiterjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat danEkstrem, terlebin
    Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VIIs/d XIl sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh dimanakatagori Skala VII s/d XII MMI itu: merupakan skala dalamkatagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksipotensi apa yang akan terjadi apabila kKemudian Bendungan yangmerupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, danapabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah padatabel di atas, yang menyebutkan sebagian besar dindingbangunan permanen
    Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017,pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempabermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagalSumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi diKabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakanakibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembalibergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempabermagnito 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnito7,7.
    VIII PARAH Skala IX HEBAT , Skala X EKSTREM ,Skala XI EKSTREM dan Skala XII EKSTREM artinya seluruh wilayahAceh sangat beresiko tinggi teraadi Gempa dengan intensitas SangatKuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA TampurI yang akandibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktifyang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera adalah dalil yangberlebinan sehingga harus dikesampingkan;.
Register : 17-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
EUIS RATNAWATI SH., MH
Terdakwa:
SARYANTO Bin SUGIMIN
343
  • Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1)Skala nyeri : enam sampai tujuh.2)Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3)Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4)Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
    Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut:1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, Iluka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
    Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
    Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, Iluka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
    AyudyaSeptarizky, terhadap Radheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan padatanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagaiberikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan Iuka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.556. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Putus : 11-12-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Desember 2013 — HOTLAN MANURUNG
12597 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Toba Mandiri Lestari yang terletak dalamwilayah Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosirberdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kKemudian diplot kedalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri KehutananR.
Putus : 13-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694 K/PID.SUS/2014
Tanggal 13 Juli 2015 — ACHER LA BETO
6728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhan biayadalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari: No eotan a gota Rencana Usaha oe jaar Kebutuhan Biaya1.
    RUB disusun berdasarkan RUA (formulir 2a) oleh petani anggota yangdidasarkan pada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi desa yangdilakukan oleh penyuluh pendamping mencakup:Usaha budidaya di sektor pertanian pangan/holtikultura/peternakan/perkebunan; danUsaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga, pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian(tanaman pangan/holtokultura/perternakan/perkebunan).b.
    Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (Gapoktan) yang didasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).
    Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 Rp5.000.000,00Pemasaran hasil pertanian skala 1 Rp20.750.000,00Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 Rp10.500.000,00TOTAL Rp50.000.000,00 Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Gapoktan(Terdakwa ACHER LABETO).
    Non Budidaya (offfarm) Industri rumah tangga 10 5.000.000,00pertanianPemasaran hasil 1 20.750.000,00pertanian skala Mikro (bakulan, dl) Usaha Lain Berbasis 1 10.500.000,00PertanianTOTAL 50.000.000, Bahwa rencana usaha bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAPmelalui rapat anggota dan ditandatangani oleh Terdakwa Acher Labeto selakuketua Gapoktan Nailaka.