Ditemukan 3584 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah diserahan diketahi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA
Terdakwa:
1.OCKYANTO
2.NABIEL TITAWANO
250 — 115
  • yang sahMenurut Yurisprudensi yang diarti dengan Ambtenaar adalah Orang yangdiangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankansebagaian dari tugas pemerintah atau bagianbagiannya.Menimbang, bahwa menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokpokok Kepegawaian (diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun1999), yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Tommy U Setyawan, SH
Terdakwa:
1.SUDARYO NARTO ATMODJO Alias DARYO Bin SUNARTO.Alm
2.JOKO PRI ASTANTO Alias ANTO Bin H. PRIYADI
186 — 27
  • Bumi Rejo Mandiri adalah milik Terdakwa SUDARYO NARTOATMODJO;Bahwa Terdakwa diserahi droping material untuk memenuhi kebutuhanmaterial oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan; Bahwa Terdakwa sering ke lapangan untuk mengawasi dan menata materialyang masuk ke lokasi dikarenakan medan yang Sulit;Bahwa pemeriksaan lapangan atau uitzet dilakukan kurang lebih sebanyakdua kali, pada waktu itu sudah dilakukan pematokan jalan, Terdakwa datangbersama Terdakwa SUDARYO NARTO ATMODJO; Bahwa pekerjaan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM.
Tanggal 7 Mei 2012 —
41 — 32
  • UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 :halaman 187 dari 203 halaman.Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnyayang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digajimenurut peraturan perundangundangan yang berlaku , selanjutnya yangdimaksud Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo, ayat (2) UndangUndang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
100 — 74
  • Bahwa ketika Tergugat akan memasang tanda batas pada tanah SHM1723, dan SHM 1984, saksi melihat tanah sebelah SHM 1723, dan SHM1984 sedang digarap oleh seseorang, kemudian Tergugat mendapatinformasi dari penggarapnya kalau tanah yang digarap mau dijual, tetapipemiliknya tinggal di Bandung, tetapi ada yang diserahi, budhenyanamanya Bu Mukayat yang jualan di pasar Rejowinangun.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 10 September 2013 — SUPARYONO
63 — 18
  • sudah benar dan Saksi telahmenandatangani berita acara pemeriksaan;Bahwa benar tanda tangan saksi, dalam BAP yang ditunjukkan Hakimdalam persidangan;Bahwa sebelum Saksi tanda tangan, Saksi telah membaca berita acarapemeriksaan;Bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perpajakan adalah tindak pidanayang diatur dalam Undang Undang tentang Perpajakan, dalam Pasal38, 39 dan 39 A, terkait dalam perkara ini, bukan termasuk TindakPidana Perpajakan, sebab yang melakukan perbuatan melawan hukumadalah orang yang diserahi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
166 — 66
  • antara Persiba Bantuldengan PT Aulia Trijaya Mandiri.Bahwa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian itu adalah PTAulia untuk menangani tour a way Persiba.Bahwa yang melakukan tanda tangan surat perjanjian itu adalahsebagai pihak pertama adalah Drs Soedjono sebagai WakilManager Persiba yang mewakili Persiba dan pihak kedua SaksiMaryani dari PT Aulia.Bahwa dalam surat perjanjian itu tidak termuat hak dankewajiban masingmasing.Bahwa inti yang Saksi linat dari surat perjanjian tersebut, adalahPT Aulia diserahi
    Idham Samawi,Bendahara Sudaryati, mengetahui dan menyetujui : HM Edy BowoNur Cahyo).Bahwa penerima hibah adalah KONI lalu KONI memberikan kepadaPSSI Bantul dan diberikan lagi kepada Persiba, tidak ada suratkuasa dari Pengcab PSSI Bantul, Terdakwa sebagai bendaharaPSSI ditugasi untuk mengurus keuangan PSSI Bantul dan Terdakwatelah diserahi tugas oleh Saksi Idham Samawi.Bahwa pada saat di BPD Bantul Terdakwa menerima pencairantahap pertama dari Saksi Sudaryati tanpa adanya surat kuasa,karena Terdakwa
    telah diserahi tugas untuk menerima dariPengurus KONI, karena Terdakwa sebagai bendahara PengcabPSSI Bantul.Bahwa dasar Terdakwa menerima langsung dari Saksi Sudaryati,seharusnya yang menerima adalah Ketua KONI, padahal yang tandatangan dalam BA adalah Saksi Idham Samawi, karena Terdakwayang diberi tugas untuk menerimanya.Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya tentang surat kuasapenerimaan uang hibah tersebut kepada Saksi Idham Samawi,karena setahu Terdakwa dengan surat tugas, sudah cukup untukmenerima
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
255 — 43
  • daerah; atau5. orang yang menerima gaji atau. upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian yang diubah dengan UndangUndang RI Nomor 43Tahun 1999, menentukan yang dimaksud Pegawai Negeri adalahSetiao warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
    tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa selain itu dalam UndangUndang RI Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa yang dimaksud PegawaiAparatur Sipil Negara adalah:Pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan peranjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan.Menimbang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
138 — 54
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang TentangKepegawaianUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah denganUndangUndang No. 43 Tahun 1999 adalah :mereka yang setelah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
560 — 952
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1 butir 1Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah setiap wargaNegara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugasNegara lainnya,
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
133 — 54
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang TentangKepegawaianUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah denganUndangUndang No. 43 Tahun 1999 adalah :mereka yang setelah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
94 — 216
  • kasda sebelumnya, di awal tahun 2007pengeluaran uang kasda berpedoman kepadaPermendagri No. 13/2006 diantaranya : PejabatDaerah SKPD menyampaikan SPM yangditerbitkan oleh SKPD, SPM juga dari Satkerdalam hal ini dilampiri : SPD 1,2,3 setelah ituada SPPP ada penjelasan setelah itu ada SPJyang isinya menjelaskan kode rekening bankalokasi anggaran, prosedurnya harus ada SPM,141SPD, SPJ lalu dikroscek lalu ke Kuasa BUDuntuk diterbitkan SP2D;Bahwa setelah ada SP2D dilalui, saksimenyerahkan ke staf untuk diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
59 — 13
  • Kalteng Nomor : 954/02/Keu, tanggal 02 Januari 2009 tentangPenunjukan Pejabat yang diserahi tugas sebagai PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BendaharalPenerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Prop. Kalteng TA. 2009. .1 Map barang bukti surat /dokumen yang disita dari Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Prop. Kalteng an.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID.SUS-TPK/2014/PN Smg
Tanggal 2 Februari 2015 — WAKHYONO,S.Pt Bin HADI SUMARDJO (TERDAKWA)
54 — 14
  • sapi BX di Lembang Sdr WAKHYONO memilih sapi yangharganya dibawah harga yang telah ditentukan dan sapinya terlihat bagus,kemudian setelah sampai di rumah selanjutnya Sdr WAKHYONOmenyampaikan bahwa untuk uang sisa sejumlah Rp 6.000.000, untuk dibagidengan alasan untuk upah uang lelah karena sebelumnya telahmempersiapkan kedatangan sapi BX.Bahwa 33 ekor sapi tersebut telah dijual oleh masing masing pemelihara,dan uang modal sapi telah diserahkan kepada Sdr TAFSIRIN dan kepadaSdr WAKHYONO,Bahwa saksi diserahi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
177 — 58
  • UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 193;Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi, karenatugasnya hakim diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
99 — 23
  • menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalahsetiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
    tugas dalamsuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam Pasal 2ayat (1) No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeritersebut terdiri dari :1.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Februari 2012 —
63 — 8
  • UU PTPK adalah tidaktepat ( Amiruddin, hal 208 )Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindakpidana Korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diaturdalam UU Kepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
127 — 64
  • dokumenlaporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2016, dansebelum meninggalkan barak tersebut saksi ada diberikan uangoleh Terdakwa senilai Rp. 100.000,untuk pembelian pulsa saksi.Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIkBahwa pertemuan diwarung makan yang terketak di Jalan SingaRunjaz maksud dan tujuannya yaitu saya diajak makan oleh saksiARWIN dan saksi WIDUDU dan = membahas laporanpertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sangal tahun2016 yang belum selesai, dan setelah itu saksi diserahi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
92 — 44
  • angka 8 PeraturanPemerintah (PP) Nomor: 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jopasal 1 huruf h Keputusan Menteri Dalam Negeri(Kepmendagri), Nomor: Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan PengawasanKeuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, Pemegang Kas adalahsetiap orang yang ditunjuk dan diserahi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 26 Februari 2014 —
61 — 7
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi halaman 70 yang dimaksuddengan Pemborong dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Pemborong Bangunan,yaitu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan untukmenyelenggarakan suatu bangunan bagi pihak yang memborongkan dengan menerimasuatu harga yang ditentukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli bangunan adalah orang yangoleh pemborong diserahi tugas membuat gambar dan/atau yang bertanggung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-01-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.AJI IBNU RUSYD, SH
3.RISMANTO, SH., M.Kn
4.ARRY DJAELANI, SH
Terdakwa:
H. SOLIKHIN Bin RASIWAN
191 — 79
  • dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur yang pertama ini.Menimbang bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagaiberikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi