Ditemukan 7074 data
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
96 — 37
APBDesditetapkan pada awal tahun anggaran;Bahwa mekanisme penyusunan APBDes adalah Awalmulanya dilaksanakanMusyawarah tiap Dusun mengenai pembangunan yang akan dilaksakan diDusun masing masing kemudian hasil musyawarah Dusun disampaikan keMusyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dihadiri olehanggota BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa serta unsur unsur lembagadesa terkait selanjutnya dibuat skala prioritas untuk pembangunan yang masukdalam penyusunan APBDes setelah itu disusun rencana
87 — 50
Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas : e Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat;e Masyarakat lainya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensiusaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha,Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar; D.Musyawarah Desa/Kelurahan Il untuk menetap daftar ranking penerimamanfaat kegiatan dana usaha desa/kelurahan dan jumlah dana untuk setiapkegiatan yang akan di danai, di tuangkan dalam berita acara musyawarahDesa
92 — 26
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaangording, item pekerjaan plat strip, item pekerjaan plat stripdan item pekerjaan kaki kusen jendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebaruntuk melakukan pemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataandilapangan ditemukan adanya perbedaan antara tinggi tiangnok pada gambar dan yang telah dikerjakan yaitu menurutbarisan gording sebanyak 13 batang dan skala
179 — 290
lancar, antara lain faktorinternal dan eksternal dari debitur.255Bahwa benar Faktor internal adalah faktor yang masih dalamkendali bank sebagai kreditur dan/atau nasabah sebagai debitur,antara lain proses pemberian kredit, kemampuan dan itikad daridebitur untuk membayar kembali kredit.Bahwa Fakior eksternal adalah faktor di luar kendali nasabahsebagai debitur maupun bank sebagai kreditur, antara lain karenaadanya krisis/resesi dunia yang menyebabkan fluktuasi nilai matauang sehingga mempengaruhi skala
484 — 254
Direktur Wholesale Banking (WB)sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Permata dan WholesaleBanking Director Job Description;Bahwa peran Wholesale Banking dalam organisasi Bank Permata adalahmenjadi mitra utama bagi nasabah nasabah terpilin untuk memenuhikebutuhan mereka akan layanan perbankan korporasi, institusidan komersialmelalui penawaran produkproduk Transaction Banking dan Treasury/GlobalMarkets, serta secara selektif berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi padaberagam proyek nasabah skala
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
127 — 43
Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala kecil melakukan kas bonkepada Bagian Keuangan untuk belanja, sedangkan untukjual beli yang skalanya besar yang saksi tahu ada orang yangdatang menagih dengan membawa kwitansi pembelian danNota Pembelian.
128 — 37
Bank Sumutuntuk skala kecil yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) unit.Bahwa setahu saksi PT. Adi Sarana Armada Tbk pernah ikut lelang diseluruh Indonesia.Bahwa pada bulan Maret 2013, ada lelang pengadaan sewa kendaraanoperasional di PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun dengan anggaransebesar Rp. 17 miliar lebih, yang saksi ketahui dari Zul Hakim selakuSales Supervisor dan pengumuman lelang di Koran Bisnis Indonesia.Bahwa saksi diminta untuk ikut lelang dan mendaftarkan PT.
91 — 27
Nazaruddin mengatakansupaya 16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga iniperlu disebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun ini tidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahyang benar benar skala prioritas yang di Kampus
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
101 — 16
Halaman 107 dari 333 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN Smr Saksi menerangkan Kegiatan PNPM MP di bagi menjadi 2 kegiatanyaitu. untuk prasarana dan untuk SPP (simpan pinjam khususperempuan) dengan perbandingan 75 % untuk kegiatan prasaranadan 25 % untuk kegiatan SPP, namun dalam pelaksaan tiap kegiatantersebut di kurangi masing masing 5 % untuk 3% untuk biayaoperasional TPK dan 2 % untuk biaya operasional UPK;Saksi menerangkan awalnya tiap desa melakukan musyawarah antardesa (MAD) yang membahas skala
78 — 18
perkebunan ;Meningkatkan devisa negara ;Sasaran pembangunan kebun kelapa sawit adalah :e Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin pedesaanmelalui pembangunan kebun agar mampu meningkatkan harkat,martabat dan kesejahteraannya terutama dikantongkantongkemiskinan dipedesaan ;e Berkembangnya usahausaha lain dipedesaan baik jasa maupunindustri hilir serta memberikan kesempatan untuk meningkatkanpendidikan, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkatkebodohan ;e Terwujudnya kebun sesuai standar dan skala
113 — 41
Nazaruddin mengatakan supaya16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga ini perludisebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun initidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahyang benar benar skala prioritas yang di Kampus
70 — 13
Nazaruddin mengatakan supaya16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga ini perludisebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun initidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun 2010dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu pada tahun2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dan kamisampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalah yangbenar benar skala prioritas yang di Kampus
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
141 — 47
Konsultanpengawas biasanya dibutuhkan ketika pelaksanaannya pada proyekbangunan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi. Konsultanpengawas bisa masuk ke dalam Manajemen Konsiruksi (MK), namunperbedaannya adalah MK mengelola jalannya proyek dari mulaiperencanaan, pelaksanaan sampai berakhirnya proyek. Sedangkankonsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya fasepelaksanaan proyek pembangunan.
176 — 153
ASLI YAKIN, M.Si selaku CamatMurung Pudak, beserta lembar skala dengan rincian biaya sempadanIMB sebesar Rp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 danbiaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditanda tangani oleh Drs.
1.SUKRIYADI, S.H.
2.WAHYUDDIN, S.H.
3.YUDHI PERMANA, S.H., M.H.
4.IVAN NAJJAR ALAVI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSTAFA ARIFIN
187 — 20
Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan Gampong
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Tempat Wudhu
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.30.023.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.3.804.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.17.910.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.113.541.000,- Pemeliharaan rumah Ibadah
- Spp, tanggal 05 Januari 2017, Rp.7.615.000,- Operasional TPK
- Nomor SPP : 0010/SPP/14.42/2017 03 Oktober 2017 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
3.ERTI SUMIATI
4.AJENG RATNA SUMIRAT
5.EJA SEPTYASARI
6.FICKY DIYASTA AGASSI
7.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si
588 — 366
Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDG26.27;28.29.30.31.Bukti T Il Int26Bukti T Il Int 27Bukti T Il Int 28Bukti T Il Int29Bukti T Il Int30Bukti T Il Int31No.503.648.1/0296/BPPT tertanggal 21 Januari2015 (Sesuai dengan aslinya) ;Site plan Direncana Fardian, No.SKA1424/IAIV/AM/IV/2011, pemilik NORMANNURDJAMAN,M.M. untuk PT.Global KurniaGrahatama dengan luas tanah 80.888 m2(delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluhdelapan meter persegi) beralamat JI.Pasir ImpunRT.01 RW.04 bandung, tertanggal 09 Juni 2014,skala
141 — 20
Gambar/denah ini tanpa skala memuat datanama pemilik, lebar, panjang tanahnya (dlihatkan kepadanya barang bukti).Bahwa betul tandatangan Saksi di daftar tim II ini. Saksi tandatangan setelahdaftar ini terisi semua. Dan ini adalah tandatangan pemilik (dicontohkan atasnama pemilik, Seno).e Bahwa ada pemilik tidak mau tandatangan dengan alasan katanya tidak sesuailuasnya, luasnya kurang.
123 — 54
diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan pembahasan anggaran adalah mengawalkonteks budgeting sebagai kewenangan yang dimiliki oleh DPRD ProvinsiBanten dan mengatur skala
108 — 71
Batuampar,kecamatan Kramatjati, tanggal 1242011 No. 041/1.711.1,dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kramatjati tanggal 13 4 2011, No. 194/1.71 1. 1j nnn: Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah per desa,Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (Buku A Jilid ID),dilaksanakan tahun 1980/1981, diterbitkan tanggal 26 September1983 oleh Sub Direktorat Landreform, Direktorat AgrariaProvinsi Jawa Barat; : Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Teluk Jambe, KabupatenKarawang, Skala 1 : 25.000, dibuat oleh Kantor
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : M. NAIMULLAH SH
139 — 0
Perkebunan Mitra Ogan harus Melengkapi dokumen Amdal Surat Keterangan Clear dan Clean dari Kantah BPN di Kabupaten tempat lokasi areal pengganti dan Celar dan Clean dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat peta rencana tata batas terhadap areal pengganti dengan skala 25.000 atau 50.000 dan ditanda tangani oleh Direksi PT.