Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk madur modis mondus madus modul morus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
154 — 92
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Khusus Perpajakan
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana - Terdakwa
252 — 425
  • diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)yangberbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjarapaling paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutangyang tidak atau kurang dibayar.Bahwa modus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
77 — 31
  • digolongkan sebagai extra ordinary crime yangpemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua: dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan keuangandan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan = sertakelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tingg;Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bna Ketiga: sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau berbagai modus
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
155 — 55
  • tidak memilikiharta, tibatiba mempunyai harta kekayaan yangbegitu. besar, orang lain patut menduga bahwaharta kekayaan yang diperoleh hasil daritindak pidana, sedangkan Napi yang berada didalam LP tidak bisa ke luar.Bahwa bila ada pengakuan dari yangbersangkutan, bahwa i harta yang diperolehtercampur antara harta yang syah dan hartahasil dari kejatahan, maka pada awalnyaterdakwa yang membuktikan bahwa harta itubukan dari hasil illegal dan tindak pidana.Mencampurkan uang dalam jasa penyimpananadalah modus
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
131 — 17
  • mencakupperbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunorma norma kehidupan social dalam masyarakat, meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawanhukum materiil yang diikuti oleh Undangundang No. 31Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiildalam fungsinya yang positif, disebabkan oleh penjelasanumum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agarUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr
Tanggal 9 Februari 2017 — ADRIAN Als ATUNG Bin BADRUN SIDIK
120 — 27
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana(modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa ternyata Terdakwa telah membuat suratsurat tanah dan suratpelepasan hak atas tanah dari H.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
107 — 59
  • saksi adalah memecahkan masalah hukum, memberikanadvis hukum pada pimpinan PPATK dan Direktoratdirektorat yang adapada PPATK;137 Bahwa terhadap transaksi perbankan Ahli bisa memberikan pendapathukum; Bahwa PPATK dalam menganalisa suatu transaksi adalah Bankmelaporkan terlebih dahulu kepada PPATK terkait adanya transaksiyang mencurigakan; Bahwa batasan transaksi tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas, transaksi tersebut berupa penarikan danpenyetoran dan penerimaan; Bahwa modus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs MASAB AMIR, M.Si
118 — 231
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika. pengertian.menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,.maka secaramelawan hukum dalam konsep hukumpidana dapat dipararelkan dengandaad van willekeur atau tindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalamhukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantumanunsur secara Melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
63 — 19
  • Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
262 — 52
  • Pajakdengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keteranganyang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidakmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atas PajakPertambahan Nilai (PPN) serta dengan sengaja menerbitkan dan/ataumenggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotonganpajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 tentang KUP ;Bahwa Modus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
110 — 35
  • SUKAMTO, Akt :e Bahwa Ahli adalah pensiunan BPKP yang saat ini sebagai AuditorIndependen pada Kantor Akuntan Publik atas permintaan terdakwa H.MohSalim untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di bidangKecurangan Modus ;e Bahwa pedoman atau standar yang dipakai dalam audit menghitungkerugian negara adalah mencari buktibukti, informasi ke kantor pelayananPBB Kab.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
223 — 54
  • Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, Bahwa dari pengumuman lelang PekerjaanPembangunan Drainase JI. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (SimpangJI.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
149 — 78
  • Halaman 171 dari 199, Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2019/PN JmbataS namanya sendiri, menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh saksiFarida selaku Bendahara gaji, dan menggunakan namanama orang lain,sedangkan uangnya Terdakwa Irfan Rakhmadani yang menikmati ataumemperolehnya, hal ini sejak dari awal sudah diperhitungkan oleh terdakwauntuk menghindari proses hukum, apabila perbuatannya diketahui, sehinggabisa terlepas dari jerat hukum;Menimbang, bahwa dengan semakin canggihnya modus operandi orangdalam
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
59 — 14
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di aturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 15 September 2017 — RUDI PURWANTO
134 — 251
  • Privatisasi tak boleh menjadi wilayah abuabu untukmelakukan berbagai praktik koruptif dengan membingkainya menjadi risiko bisnis,sekalipun dengan modus penyertaan modal di anak perusahaan untukmengaburkan penelusuran keuangan dengan tujuan untuk menghilangkan sifatpengawasan keuangan yang dilakukan oleh negara. BUMN didirikan oleh negaradan tak boleh sekadar hanya berorientasi profit karena Pasal 33 UUD 1945 harusselalu menjadi paradigma dalam pengelolaan BUMN.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
314 — 149
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
168 — 383
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
172 — 120
  • JaksaPenuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsurdakwaan berikutnya;Ad.2.Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 26 Januari 2015 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M.THAIB, RH
87 — 32
  • dimaksudmemperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiriatau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakanbahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwaagar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
193 — 42
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perobuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, perbuatan terdakwa selaku Konsultan Pengawas padapembayaran termyn 60% dengan melampirkan Berita Acara KemajuanPekerjaan tanggal 5 Desember 2016 dengan datanya bersumber darilaporan harian dan laporan