Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model mondus morus madus modis modul
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
255 — 95
  • Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadisebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lain sebagai berikut:1) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untukmembuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.2) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanya kurir, saudara,kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasakeuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasaioleh pelaku
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
86 — 15
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
64 — 26
  • Realisasi pencairan dana ke Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, KabupatenKlaten sebesar Rp. 2.239.580.000, ;Bahwa adapun modus pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Jambu Kidul yaituTerdakwa adalah :Setelah dana masuk ke rekening, dikeluarkan utuh kemudian masyarakat menerima danatersebut utuh, baru menyerahkan sebagian dari dana yang diterima kepada Fasrum danKepala Desa Jambu Kidul yaitu Terdakwa ;Selain itu ada pelanggaran juga pada saat proses awal pencairannya, karena seharusnyadiverifikasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
257 — 174
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
200 — 118
  • /PN Tte.pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakan yangsewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatashukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untukmembedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiaporang yang melakukan perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 06-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — Alex Usman, S.Sos. SH., MM.
337 — 233
  • Oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tidak terbuktimaka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi; Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tjndak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah telah salah dalammenerapkan hukumnya serta salah dalam menerapkan hukumacaranya yaitu salah dalam menari kesimpulan mengenai paktadipersidangan, dimana Majelis Hakim hanya mendasarkan pada jabatanTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen; Bahwa Mejelis Hakim melihat modus operandi yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
434 — 341
  • Kadiono menyampaikan sendiri dan mengiyakan bahwa ada Fiktifbukan saksi yang menyatakan fiktif ;Bahwa Surat pernyataan yang ditandatangan sdr.Kadiono dan dia yangbertanggungjawab adalah bukan atas inisiatif pribadi saksi tapi tim ;Bahwa saksi percaya adanya selisih beras sebanyak 1.500 Ton karena adanyakeluar beras tanpa adanya DO dan GD1M tanpa adanya fisik beras karenakadiono menyampaikan did alam forum rapat, bukan saksi yang mengarang ;Bahwa modus keluar barang tanpa DO adanya mitra kerja KM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
489 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus lainnya yang seringkallidigunakan oleh para penyelundup BBM untuk mendapatkan atau meraupkeuntungan besar dengan merugikan keuangan Negara dengan caramembeli BBM di tempat lain bukan di Pertamina atau membeli BBMbersubsidi kKemudian menjualnya dengan harga nonsubsidi.Bahwa kapal Batamas Sentosa adalah kapal PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
322 — 365
  • Hal ini jelas dapat dilihat pada penjelasanumum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materil.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
274 — 182
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1057 — 1515
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut : Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungn memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dihapus
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
202 — 145
  • uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal378 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada faktafaktahukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukumtersebut diambil alin oleh Majeis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbanganhukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding denganpenekanan pada Modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
233 — 142
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1116 — 664
  • Di dalam prosespengadaan barang dan jasa ada berbagai macam modus korupsi yang bisa terjadidalam banyak tahap, bisa dalam tahap pra perjanjian dari pengadaan barang dan jasaitu maupun bisa terjadi pada saat setelah adanya perjanjian pengadaan barang danjasa tersebut.Berhubungan dengan tender dalam pemahaman Ahli, tender ini dalam pra jadisebelum ada pengadaan barang dan jasa disini boleh jadi terjadi korupsi diantaranyaadalah berupa mark up berkenaan dalam hal itu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
134 — 46
  • Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidakdikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1921 — 1703
  • dirampas untuk negara, namun apabilaberasal dari sumber yang sah dapat dikembalikankepada pemilik yang sah/yang paling berhak.Bahwa berkaitan dengan adanya percampuran antarauanguang yang diduga berasal dari hasil tindak pidanadan uanguang hasil usaha yang sah, mengenai hal iniyang jelas sebagian merupakan hasil tindak pidana dansebagian lagi jika memang sumbernya sah berarti uangtersebut sah, namun sebenarnya dengan mencampuruang yang sah dengan yang tidak sah hal tersebutmerupakan salah satu modus
    diyakini kebenarannya.Kecuali dokumendokumen yang disampaikan oleh Terdakwa, tidak ada satusaksi pun yang menguatkan keterangan Terdakwa, meskipun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksisaksiyang meringankan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa secara umum transaksi tunai menjadi modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
219 — 60
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatanatau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, ataudiberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator normaatau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau Suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
182 — 68
  • Didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa,sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
67 — 22
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukumpidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalamhukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
108 — 36
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.;Bahwa setiap mau mengambil uang berkaitan dengan pengadaan bukupanduan pendidik SD dan SMP selalu menjumpai Saksi Heri Syafriansyahdimana EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sudah menelpon sebelumnya kepadaSaksi Heri Syafriansyah.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.28.