terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan

Lalu disuruhmengedarkan kepada warga pendatang bagi yang sanggup disuruh mengisisedangkan bagi yang tidak sanggup tidak mengisi formulir ;Bahwa tidak ada sangsi bagi warga yang tidak mengisi formulir tersebut ;Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pungutan dan terdakwa baru pertamakali melakukan pungutan untuk memperpanjang bagi lakilaki dikenakan Rp.50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan Perempuan dipungut Rp. 30.000,00.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi.Bahwa terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uanghasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tigaratus ribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah saksi Dahlan;Bahwa saksi mendapat blanko dari saksi Dahlan;Bahwa jumlah penduduk di kampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa terdakwa mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi;Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah saksi Dahlan ;Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa terdakwa

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

(satu juta tiga ratus riburupiah) dari keterangan terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orangwarga dan uang hasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keterangan kedua saksi Mohamad Fajar untukmengurus 3 (tiga) warga agar dapat diterima menjadi warga Desa Sukahati dansaksi H. Halilul Rahman telah memberikan 3 (tiga) amplop yang masingmasingberisi uang sejumlah Rp.250.000,00.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa

persen).bahwa berdasarkan Pasal 95 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan:Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonanbanding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapanatau tanggal keputusan, setelah pungutan

Terbanding Nomor: KEP1006/WBC.10/2013 tanggal 21 Agustus2013 sebesar Rp 104.901.000,00 (SSPCP tanggal 2 Januari 2014) dan sebesar Rp 6.294.060,00 (SSPCPtanggal 6 Januari 2014) di mana waktu pembayaran tersebut telah melewati jangka waktu 60 hari;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengertian pajak yang terutang sebesar 50% sebagaimana diaturdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pajakyang terutang tidak termasuk denda, berbeda dengan pengertian seluruh pungutan

yang terutang meliputisemua pajak termasuk denda (sanksi administrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga yang telah dibayar Pemohon Banding tidakmemenuhi syarat untuk banding;bahwa Majelis berpendapat bahwa semua pungutan yang dikenakan dalam rangka pemenuhan kewajibanpabean sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yangmeliputi Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda (Sanksi Administrasi

)merupakan pungutan yang harus dikenakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pabean sehingga dapatdikategorikan pajak;bahwa dengan demikian terkait dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yangterutang di bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi bea masuk/bea keluar, Pajak Dalam Rangka Impor,dan Denda sehingga kewajiban membayar 50% adalah dari semua pungutan;bahwa dengan demikian, pengajuan

No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada

tahun 2008.Kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 telah dilakukan pungutan/pembayaranpartisipasi biaya sertifikasi yang pertama kali dari jumlah guru yangmengajukan sertifikasi sebanyak 784 orang guru, namun sebanyak 14 orangguru belum membayar biaya pungutan, sehingga total sejumlah sekitar 770Orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp.100.000, s/d Rp.500.000.setiap peserta.

KepalaDinas Pendidikan Ngawi memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa "agaruang yang surlah diterima oleh Bendahara bidang ketenagaan segeradikembalikan, rlan jika ada peserta guru yang akan membayar agar tidakditerima ".Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 terjadi hearing dengan DPRDKomisi A mengenai : masalah pungutan/penarikan biaya sertifikasi dengankesimpulan agar pungutan biaya sertifikasi segera dikembalikan dan agar DinasP&K mengusulkan anggaran program sertifikasi guru.Atas hasil hearing

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000, ;Karena dapat menimbulkan biaya tinggi yang berdampak pada produksidunia usaha, yaitu daya beli masyarakat menjadi rendah ;Sedangkan Jumlah uang setoran/dana taktis yang diterima oleh terdakwa dari

Bahwa terdakwa membiarkan dan berhak menerima uang pungutan dari parapenguji yang ada dalam tanggungjawabnya meliputi :1.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000.

Pungutan uang Taxi sebesar Rp. 20.000, /kbm ; Yang dilakukan olah SaudaraYUNI, selama bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak5738 Taxi dengan jumlah 5738 kom x dengan Rp. 20.000, =Rp.114.760.000, (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) ;Bahwa hasil dari pungutan uang ACC sejak bulan Pebruari 2008 sampaidengan bulan Januari 2009 yang telah dilakukan oleh para penguji sebanyak13 orang atas nama saudara AZIS PURNOMO, SH.

yang dilakukan dalam satu hari sebesar Rp.18.800.000, ;e Bahwa apabila jumlah pungutan satu hari Rp. 18.800.000, tersebut dikalikan denganjumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan hari libur Sabtu Minggu dan Libur Nasionaldalam satu tahun sebanyak 14 hari kemudian dikalikan 3, maka jumlah pungutan daritahun 2006 s/d 2008 adalah sebesar Rp. 14.382.000.000,, sedangkan untukbulan Januari 2009, jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah pungutan satuhari adalah sebesar Rp. 169.200.000, ;2.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Saksi: Syamsul Zainuddin Alias Ancu, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang diduga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabato ;Bahwa Terdakwa Jamrud

Saksi: IcksanAsry Fabanjo, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang diduga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabaito ;Bahwa Terdakwa Jamrud

Saksi: George Radjaloa Alias George. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang disuga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabato ;Bahwa Terdakwa Jamrud

liar atau penagihan secara tidak sah danmenerima pembayaran terkait pembuatan dan penerbitan Izin pemakaian Lift danInstalasi penangkal petir ;Bahwa saya melakukan pungutan liar atau penagihan secara tidak sah danmenerima pembayaran terkait pembuatan dan penerbitan Izin pemakaian Lift danInstalasi penangkal petir ;Bahwa besaran pungutan yang saya kutip dari Hotel Boulevard sebesar Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) ;Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta Rupiah) saya ambil untukkepentingan

dan Sosial, maka uang pungutan liar tersebut dapatdikategorikan sebagai uang pribadi yang harus di pertanggungjawabkan karenadipungut dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa.

Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

PolrestaBarelang BatamMenerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti 1(satu) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarna Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan, yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seseorang yang seringmelakukan pungutan uang parkir liar sehingga kamimengamankan pelaku tersebut dan menemukan ada 1 (satu)bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelang warnaHijau yang sebagiannya telah dipergunakan, dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik pelaku. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke SatResnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan prosespemeriksaan lebih lanjut.

Batam Menerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang buktiberupa 1 (satu) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang wama Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan,yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seorang yang melakukanpungutan uang parkir liar sehingga kami mengamankanpelaku yang sering melakukan pungutan uang parkir kepadapengunjung dan mengamankan barang bukti yang adadipegang pelaku berupa 1 (satu) bundel karcis Welcome ToBatam Jembatan Barelang warna Hijau yang sebagiannyatelah dipergunakan, dan diakui pelaku barang bukti tersebutadalah milik pelaku.

sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya setiap peserta diwajibkanmembayar pungutan Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) per bidang dankewajiban tersebut tidak dituangkan dalam suatu Peraturan Desa (Perdes)Dukuhsari.Bahwa panitia Pokmas yang menerima uang pungutan dari pemohon prona tidakmembuatkan tanda terima/kuitansi,hal itu sebagaimana hasil rapat yang dipimpinterdakwa WILDANUN MUKHOLADUN bahwa pungutan pungutan Prona tidakusah disertai kuitansi, cukup dicatat dalam lembaran

sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati pungutan Rp.400.000, per peserta per bidang dan kesepakatan tersebut tidak dituangkandalam suatu Peraturan Desa (Perdes) Dukuhsari.Bahwa panitia Pokmas yang menerima uang pungutan dari pemohon prona tidakmembuatkan tanda terima/kuitansi,hal itu sebagaimana hasil rapat yang dipimpinterdakwa WILDANUN MUKHOLADUN bahwa pungutan pungutan Prona tidakusah disertai kuitansi, cukup dicatat dalam lembaran buku dan pemohon pronahanya disuruh

Bahwa Tugas pokok saksi adalah : Melaksanakan pungutan Rp. 400.000,kepada warga desa Dukuhsari di lingkungan RT saya yaitu RT 11 RW 03yang menjadi pemohon prona Tahun 2016 untuk disetorkan kepadaBendahara Pokmas Prona.

Menerima setoran pungutan Rp. 400.000, dari pemohon pronalewat ketua RI maupun Kepala Dusun di desa Dukuhsari Kec.Jabon Kab. Sidoarjob.

Selain itu bukti bahwa peserta sudahmembayar adalah adanya catatan kecil yang dibuat ketua RI yangmenerima pungutan maka kemudian saya tulis dalam daftar rekapitulasiPembayar Sertipikasi Prona TA 2016 Desa Dukuhsari Bahwa Bahwa setiap pungutan Rp. 400.000, yang diterima dari pesertatidak disertai kuitansi , hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat rapatpada Hari rabu tanggal 13 Januari 2016 di kantor Desa Dukuhsari, Kec.Jabon Kab.

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahDasar Kec Karangpucung di kantor saksi DARYO Bin SANWIKARTA AlmUPT Disdikpora

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahHalaman 12 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg13Dasar

tersebut setelah ada kasus di Polda Jawa Tengah.Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada laporan secara tertulismengenai dana pungutan tersebut dan saksi tidak pernah mendapatbagian atau setoran dari dana pungutan tersebut.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.9.

saksi Daryo uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :a.

03 sebesar Rp. 37.100.000,00Jumlah Rp.249.100.000,00Bahwa setelah itu uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :1.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Dari rumusan dalamterminologi tersebut terkandung makna bahwa (1) Penggantian NilaiTegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DR yang dalamteori pemungutan boleh dipungut berupa opsenten (pungutantambahan) yaitu atas objek hasil hutan kayu tersebut terdapatkekurangan dalam besarnya satuan yang telah ditetapbkan menurutperaturan perundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.Dalam sisi yang lain.

Bahwa Penggugat atas Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah disetor ke kas Negara sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belas milyarseratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh lima rupiah) atas pembayaran PNT dari tahun 2014 2015, denganrincian sebagai berikut:a.Pembayaran PNT atas nama IUPHHKHTI PT.

Bahwa akibat perouatan Tergugat yang telah menerbitkan dan11.12.13.memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum, dan Tergugat Ilserta Tergugatlll yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanoa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah mengalamikerugian yaitu terpaksa melakukan pembayaran Pungutan Penggantian NilaiTegakan yang disetorkan ke rekening

PNBP tanpa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkandan memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum dan Tergugat Ilserta Turut Tergugat yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP tanpamelakukan analisa hukum terhadap dasar hukum pungutan PNBP dimaksud yangdapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telahmengalami

ke Mardin tidak dihitung oleh Mardin,karena waktu itu sudah samasama menghitung;Bahwa terdakwa memberikan uang pungutan kepada Drs.

Jabaruddinmelalui Mardin dan tidak langsung diberikan ke Kadis, karenaterdakwa tahu kalau Mardin keluarga dengan Kadis dan kebetulan diajuga termasuk tim teknis.Bahwa terdakwa menerima pungutan dari kepala sekolah ada perintahdari Kadis untuk melakukan pungutan itu sebelum pembagiandokumen;Bahwa besar kecil uang pungutan yang diberikan kepada Kadis untukmasingmasing sekolah ada perbedaan, karena pada saat itu adarehabilitasi dan perpustakaan, rehabilitasi gedung sekolah dasardipungut sebesar Rp.3.000.000

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);2. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);793.

Tim Teknis tidak berwenang melakukan pungutan kepada parakepala sekolah;2. Tim teknis sudah digaji dari Biaya Umum yang meliputi gaji tenagaahli;3.

Kdi96Menimbang bahwa Majelis berpendapat Irwan Hamid beserta timteknis menerima uang pungutan sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah) bukan sebesar Rp.315.250.000, (tiga ratus lima belas jutadua ratus lima belas ribu rupiah), karena Irwan Hamid dipersidangan maupundi BAP mengakui menerima uang pungutan sebesar Rp.450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah), kKemudian Irwan Hamid mengakuibagiannya dari uang pungutan dari para kepala sekolah sebesarRp.80.000.000, (delapan puluh

PGN (Persero), Tbk pada tanggal 26 Maret 2013untuk lebih meyakinkan dugaan adanya pungutan liar sebagaimana yangdilaporkan oleh sdr. Hapiz Maulana (PT. PGN (Persero), Tbk);Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Industrial RelationSection, sdr.

Sementara orangorang yang terkait masalah pungutan liar ini telahmemberikan Surat Peryataan yang initinya bahwa tidak pernah terjadipungutan liar seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya.

Unggul Gasiindo Raya...." kemudianmenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya tentangdugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi.

Hapiz Maulana siapa pelaku pungutan liar yangdimaksud oleh sdr. Hapiz Maulana dan dijawab oleh sdr.

Dalam teleconference tersebut Hapiz Maulana menyebutkanoknum yang melakukan tindakan Pungutan Liar kepada Sub Kontraktor PT.PGN (Persero) Tbk adalah Bapak Pahala Hutabarat (bagian MaintenancePlanning Section), kemudian ada beberapa ciri lain yang disebutkan antaralain tinggi, besar dan menggunakan helm putih;. Dalam percakapan tersebutsdr.

., pungutan cukai Rp.2.523.000,00Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprGolongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan

A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka" @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013tanggal 31 Desember 2013 terdapat potensial kerugian Negara berupapungutan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa UNTUNGBUDIMAN Bin SUKADI yaitu sebesar Rp. 9.770.960, (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yaitu denganperincian sebagai berikut:Golongan A, merk Bintang Kuntul, jumlah liter 194,12, kandungan etil alkohol3,93%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan

cukai Rp.2.523.000,00Golongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan

etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa dilengkapi pitacukai sejumlah 3 (tiga) kardus @24

Putusan Nomor 125/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan terhadap perusahaan yang memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai seria PPN dan PPnBM yangterutang atas impomya wajib dibayar;(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM danlatau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti programPRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai DesaPakijangan dan membayar uang pungutan. Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut1.

Lain lain > Rp. 50.000,00Bahwa benar panitia melakukan pungutan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang sudah lengkappersyaratannya dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagiyang belum lengkap persyaratannya berdasarkan Musyawarahpada tanggal 22 Desember 2015.Bahwa benar saksi ikut dalam memungut biaya prona tersebutdan saksi memulai pungutan pada tanggal lupa bulan Januari2016 sampai tanggal lupa bulan April 2016.

Lain lain : Rp. 50.000,00Bahwa benar pungutan pendaftaran prona Dasarnya adalahhasil musyawarah yang diperdeskan yaitu.

Brebes Nomor : 145 / 01 tahun 2016, tanggal 18 Januari2016 tentang Pungutan desa tahun 2016 tersebut tidak syah.Bahwa benar terhadap pungutan biaya Prona sertifikat tanahperbidang sebesar Rp. 1.000.000, tersebut Desa Pakijangantahun 2016 tidak syah karena Perdes yang dijadikan dasaruntuk melakukan pungutan tersebut tidak syah.Bahwa menurut saksi Peraturan Desa Pakijangan Kec.Bulakamba Kab.

Olehkarenanya sejatinya pungutan desa harus masuk dulu menjadikekayaan kas desa dan menjadi pendapatan kas desa yangmasuk dalam APBDes desa sehingga tidak secara otomatisbahwa pungutan dari masyarakat masuk menjadi hak pribadiHalaman 62 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Kepala Desa sehingga uang tidak berdasar hukum,menguntungkan diri sendiri dan masuk kategori korupsi.

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.