Ditemukan 2042 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tetap tetapi tetang tetron tetari tethol tetaap tetatp tetasp tetapo tetapp
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi - HERLAND bin OMPO
208 — 88
  • Adrianto tanggal 1 Juli 2009, bahwa PT.SGJ adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi yang meliputi :pekerjaan sipil, pengurukan tanah untuk jalan, bendungan, pemipaandan elektrikal, namun demikian Terdakwa tetaop melaksanakanpekerjaan bioremediasi yang bertentangan dengan Pasal 3 KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 128 tahun 2003 yangmenyebutkan ketentuan perijinan pengolahan limbah minyak bumi dantanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimanadimaksud dalam
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 21-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 16
  • Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetaop pada dalil dalamjawabannya tertanggal 29 November 2018 dan secara tegas menolakseluruh dalil dan alasan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12Putusan Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbmhalamn 59 dari 185September 2018, kecuali yang secara tegas, jelas dan terang diakuikebenarannya oleh Tergugat2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PID/2016
Tanggal 15 Februari 2016 — JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN, DKK
134 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Duta Bara Utama, dan sampaisekarang tetaop dalam kekuasaan PT. Duta Bara Utama, tanpa adadikomplain oleh pihak manapun.Dalam rangka proses pencarian tanah tersebut tidak ada nama palsu,keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian katakata bohong, semua dilakukansecara transparan oleh Terdakwa Il / Pembanding Il/sekarang PemohonKasasi Il disampaikan pada Pemilik Tanah dan pada pihak PT. Duta BaraUtama, TERBUKTI TANAH YANG DIKEHENDAKI OLEH PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN PALU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir AGUSRY MEMBIA
93 — 17
  • SANGKURIANG bahwa progresspekerjaan per tanggal 27 Desember 2012 baru mencapai 26,01% (duapuluh enam koma nol satu persen);Bahwa benar meskipun dengan kondisi progress pekerjaan barumencapai 26,01%, namun terdakwa tetaop mengajukan Permohonanpencairan dana sebesar 100% atas saran dan kesepakatan bersamadengan Andri Dirgantara ST.,MT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 772 /PID/B/2011/PNTK
Tanggal 9 Februari 2012 —
46 — 4
  • H.BURSAH,SH BIN ZULBANI, disumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan diKepolisian ;Bahwa semua keterangan yang diberikan saksidi Berita Acara Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi tetaop dengan keterangannya diBerita Acara Kepolisian ;Bahwa saksi adalah sebagai pengurus koperasiselaku Sekretaris koperasi Al.lkhlas sejak tahun2008 ;Bahwa menurut saksi terdakwa dan saksiRohaya Sama sama berbarengan waktu129diangkat dipih secara formatur berdasarkankeputusan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
Tanggal 11 Mei 2016 — MAFTUKHAN Bin MURANDI. (TERDAKWA)
76 — 20
  • (meninggal dunia) selaku Ketua Panitia KegiatanInfrastruktur dan Saksi Rohmat Bin Soutomo selaku Petugas Lapanganmeminta agar Saksi Ishadi tetaop membantu pengadaan material baik tahun2013 dan 2014 dengan memberikan solusi supaya Saksi Ishadi meminta tolongkepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kemutuk yang melakukan pembelianmaterial tersebut; Bahwa atas saran dari Sdr. Nurcholis, SE. dan Saksi Rohmat Bin Soutomotersebut, kemudian Saksi Ishadi menyerahkan uang kepada Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-07-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — 1. DODI PERMANA, DKK VS PT SUJI TECHNO
101 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perundingan,namun disesalkan untuk perundingan berikutnya kesepakatan Tergugatatas tuntutan Penggugat tidak mau menuangkan dalam Notulen;Bahwa Tergugat justru mengingkari kesepakatan dengan pengahkiranPKWT dengan berbagai dalih produksi merosot, kontrak kerja habis dansebagainya;5) Bahwa dari anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, membuktikan bahwaTergugat telah melanggar peraturan perundangan ketenagakerjaankhususnya PKWT, Harian Lepas, Pemutusan Hubungan Kerja, sehinggaharus diangkat menjadi pekerja tetaop
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 8 April 2015 — Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pgl NAS
50 — 11
  • Terdakwa Menerangkan bahwa pada tahun 2009 ada dilakukan pembayarangaji untuk Guru tidak tetaop dengan memperggunakan Anggaran Rutin APBNTahun 2009.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
85 — 60
  • peraturan pelaksanaannya adalahKeputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentangPedoman Pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha MilikNegara.Bahwa adapun yang dimaksud dengan pemindahtanganan menurutKeputusan Menkeu RI No. 89/KMK.013/1991 tentang pedomanpemindahtanganan aktiva tetap BUMN adalah pemindahtangananadalah setiap tindakan mengalihkan aktiva tetap BUMN dengancara penjualan, tukar menukar, penghibahan dan caracara lainyang mengakibatkan beralinnya hak pemilikan / penguasaan atasaktiva tetaop
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — MARIA WELHELMINA ALEXANDRA SIWE MOLE
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1649 K/Pid.Sus/2014melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetaop Bank NTT Cabang Bajawaberdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor 13/1996 tanggal 24 Juni 1996 yangditandatangani oleh J.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 14 Desember 2018 — RICO DIANSARI
258 — 473
  • Haris menelepon Rian ajudan Gubernur untukmenayakan keberadan lbouk Lily, apakah ada dirumah atau tidak, dandi jawab oleh Rian kalau lbu Lily ada dirumah namun saat ini masihtidur, setelah mendengar lbu Lily ada di rumah Terdakwa tetap sajamenuju rumah lbu Lily di Jalan Sidomulyo tersebut bersama sopirTerdakwa Haris, uang tetaop Terdakwa pegang diletakkan di kakiTerdaka, setelah Terdakwa sampai di rumah Kediaman Gubernur itu,Terdakwa lihat mobil Dinas Gubernur, mobil Patwal masih ada,Terdakwa masuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • walaupunterdakwa mengetahui dan menerima Surat Hasil Evaluasi Gubernur padasekitar bulan Agustus Tahun 2004 dan menyatakan sikap terhadap HasilEvaluasi secara kelembagaan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2004,tetapi secara pidana terhadap perbuatan para Terdakwa sudah dianggapselesai (voltoid) sehingga walaupun Terdakwa menerima Surat HasilEvaluasi dan menyatakan sikapnya hanyalah merupakan pembenaran(justifikasi) yang tidak menghapuskan unsur melawan hukumnya dan berdasarkan fakta hukum para terdakwa masih tetaop
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
253 — 359
  • Indofarma Global Medika;1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Pernyataan MemilikiTenaga Teknis Tetaop Nomor : 4171 F1/DIR/V/2011, tanggal 4Oktober 2011 yang ditanda tangani Ary Gunawan selaku DirekturUtama PT. Indofarma Global Medika;1 (satu) lembar foto copy legalisir brosur Children Bed ChildrenCare Series P100 MS / P120 MS;1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen order pembeliankepada PT.D&V Internasional Makmur Cemerlang, isinya tentangpembelian 10 Unit Children Bed P 120 dari PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
122 — 38
  • Daerah hal ini berdasarkan keterangan saksiAKMALULHUDA selaku Ketua Koperasi Putra Daerah (KPD), dimanainformasi tersebut dijadikan salahsatu pertimbangan dalam analisis kredit dandimuat dalam MPK yang dibuat oleh PT Bank Jabar Banten CabangPelabuhanratu yang menyebutkan bahwa anggota Koperasi Putra Daerahpada tahun 2010 sebanyak 111 orang, tahun 2011 sebanyak 116, kemudianpada posisi per tanggal 30 Juni tahun 2012 terdapat 311 orang anggota yangbelum mendapat fasilitas kredit dan merupakan pegawai tetaop
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
188 — 95
  • SyaratSyarat Umum Kontrak/SSUK.TERGUGAT II mengetahui, bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo tidakmampu menyelesaikan perkerjaan tetaop waktu atau menyerahakanPekerjaan, atau pada tanggal 30 Agustus 2018 atau pada tanggal 30 Agustus2018 setelah diberi tambahan waktu selama 50 (/imapuluh) hariPENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan/melaksanakankewajibanya melaksanakan Serah Terima Perkerjaan dalam perkara a quo.PENGGUGAT telah Cidera Janji, PENGGUGAT wanprestasi, PENGGUGATtelah melakukan Perbuatan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Als APIN
229 — 357
  • HARILIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN Fulielah dikenakan penahanan yangsah, maka maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) UndangUndang Noor8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maka masapenangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan menyatakan Terdakwa tetaop dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatun pidana, makakepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksuddalam pasal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
124 — 49
  • .: 074/SAUAPP/SBAVI2002,tertanggal 9 Agustus 2002, Perihal: Laporan Penilaian Aktiva Tetap milik PT.SaptawahanaMulia, beruoa Pabrik Kayu yang berlokasi di Desa Sumput, Driyorejo, Gresik BUKTI P1 1,yang menyatakan Nilai Pasar dan Aktiva Tetaop PENGGUGAT sebesar Rp.19.567.106.000, (sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus enam riburupiah);Bahwa dari Hasil Special Audit dan Feasibility Study yang dilakukan oleh TURUTTERGUGAT I dan Penilaian Akiva Tetap PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
256 — 83
  • Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum di antara kedua pihak;Yurisprudensi tetaop Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21November 1970 menyatakan:*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apayang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalamperkara yang dituntutkan: Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut,tetapi tidak disebutkan peraturan yang mana; Agar dinyatakan sebagai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
176 — 110
  • adalahTergugat XII tanpa menjelaskan konstruksi hukum yang berusahadibangun oleh Penggugat ataupun tanpa didukung oleh buktibukti atauHalaman 102 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI13.14.15.16.faktafakta yang memadai;Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang terbukti kabur dan tidak jelas(obscuur libet ini, Tergugat XIl memohon kepada Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untukmenyatakan Gugatan tidak dapat diterima niet onvantkelijke verklaard);Yurisprudensi tetaop
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2016 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 27 Juli 2017 — - ANDI SULTAN -.WAHIB HAMAM - Hj. CORNELIA - H. SUDIRMAN HADI - PT. GLOBALINDO INTI ENERGI - MUSLIMIN - KELOMPOK TANI UNTUNG TUAH BERSAMA - PARA AHLI WARIS ALM. ABDUL RASYID - JURKANI - IBHAM - PARA AHLI WARIS ALM. MAHMUD
272 — 85
  • Majelis Hakim memberikan pertimbanganbahwa pada prinsipnya dalam perjalanan pemeriksaan suatu perkara apabila terjadisalah satu pihak meninggal dunia, keadaan tersebut tidak mengakhir prosespemerksaan perkara dan terhadap perkara a quo tetaop dapat dituntaskanpenyelesaiannya. Hanya saja ada beberapa hal yang mest diperhatikan agar perkaraa quo memiliki kejelasan pada sisi subyek hukum baik dalam kedudukan sebagaipenggugat maupun Tergugat.