Rizqullah Pertama,sehingga tidak diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangannegara;Bahwa di Kota Pagar Alam pada tahun 2012 sudah ada ULP (UnitLayanan Pengadaan), sehingga yang berwenang melakukan lelangpekerjaan adalah ULP;Halaman92dari167Putusan No. 14/PidsusTPK/2014/PN.PlgBahwa ada salah satu pihak yang belum dilakukan klarifikasi oleh Ahli,yaitu Direktur RSDB, karena dilarang oleh penyidik karena penyidiksendiri pada saat itu belum membuat BAP untuk yang bersangkutan,namun berdasarkan

Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari0 Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940, 64; Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi buktipengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telahmerupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biayamobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alattentunya

seterusnya; Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat; Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalanBanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kamiminta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telahmelalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagikami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang

GAMELYALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh timPHO; Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagipemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidiktersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedurpemeriksaan investigatif dalam rangka PKN; Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalahpenyimpanganpenyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaanhingga lelang dan pelaksanaan

ribu empat ratus rupiah) yaitu penjumlahan dariuang muka yang diterima dari PRK KK1 Rp.1.441.723.400 dan PRK KK2Rp1.617.281.000,00 (satu milyard enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapanpuluh satu ribu rupiah); Jikapun dipertimbangkan sebagai faktor pengurangberdasarkan perhitungan ahli, hanya prestasi kerja bangunan 6 (enam) unit dariPRK KK2 senilai Rp.138.624.154,26, (seratus tiga puluh delapan juta enam ratusdua puluh empat rupiah seratus lima puluh empat rupiah dua puluh enam sen)sebagai pengurang

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempa diketahui adanya penambahanbangunan sehingga menjadi pengurang kerugian negara, sehingga hukumanyang dijatunkan kepada Terdakwa terkesan dipaksakan;Hal. 167 dari 172 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PTBGL.Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tersebut telah sesuai RAB,sehingga tidak mungkin dan mustahil seluruh item bangunan akan berdiri kokohdan lengkap.

M.H.Pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai mana halaman 282 putusanyaitu sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat 2 (dua) orangahli, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa dalam hal menentukan kerugian keuangan negara, denganpenyesuaian kebawah digunakan walaupun mobil baru yang telahdiperjanjikan sesuai dengan kontrak tahun 2013 tidak dimanfaatkan namundigunakan kendaraan lama dengan kontrak tahun 2012, sehingga nilaibarang tersebut dipakai sebagai pengurang

Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari0 Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940, 64; Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi buktipengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telahmerupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biayamobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alattentunya

seterusnya; Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat; Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalanBanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kamiminta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telahmelalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagikami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang

GAMELYALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh timPHO; Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagipemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidiktersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedurpemeriksaan investigatif dalam rangka PKN; Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalahpenyimpanganpenyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaanhingga lelang dan pelaksanaan

Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari1 Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940, 64; Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi buktipengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telahmerupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biayamobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alattentunya

seterusnya; Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat; Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalanBanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kamiminta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telahmelalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagikami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang

GAMELYALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh timPHO; Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagipemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidiktersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedurpemeriksaan investigatif dalam rangka PKN; Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalahpenyimpanganpenyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaanhingga lelang dan pelaksanaan

Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari0 Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940, 64; Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi buktipengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telahmerupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biayamobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alattentunya

seterusnya; Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat; Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalanBanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kamiminta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telahmelalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagikami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang

GAMELYALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh timPHO; Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagipemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidiktersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedurpemeriksaan investigatif dalam rangka PKN; Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalahpenyimpanganpenyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaanhingga lelang dan pelaksanaan

Bahwa jika Distributor memberikan discount, maka PPK memperhitungkan diskonsebagai factor pengurang dalam penyusunan HPS.2. Ahli: Evenri Sihombing, SE, Ak, CFe, CFrA, CA, memberikan pendapat : Bahwa ahli adalah PNS pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara. Bahwa jabatan ahli didalam melaksanakan perhitungan kerugian keuangan Negaraadalah Auditor Muda. Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.

Bahwa ada pengurang dana pengadaan yaitu belanja administrasi panitia(belanja tidak langsung) sebesar Rp. 45.000.000. Bahwa setahu saksi, nilai kontraks sebesar Rp. 4.850.000.000. Bahwa saksi ada menandatangani SPM Nomor : 00007 tanggal 17 Desember2012, untuk pembayaran atas kegiatan pengadaan alat, kedokteran dan KB diRSUD Pirngadi Medan. Bahwa total uang pembayaran atas kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp.4.293.973.950, setelah dipotong pajak PPNPPh dan denda yang dikirimkankerekening PT.

Bahwa diskon merupakan faktor pengurang atau penambah didalampenyusunan HPS. Bahwa yang dilarang adalah : apabila Diskon resmi tidak diungkap dalampengadaan adalah kesalahan besar. Bahwa Diskon yang diterima rekanan setelah adanya kontrak adalahmerupakan diluar dari kontrak dan itu merupakan hak rekanan. Bahwa harga dari Distributor resmi menjadi HPS oleh Pokja. Bahwa sepanjang Pokja, PA, KPA tidak terlibat afiliasi dalam menyusun HPStidak ada masalah.

Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023, tanggal 06 Februari 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Nomor (44):

44) Uang tunai senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Ditetapkan sebagai barang sitaan dan dirampas untuk negara dengan disetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang juga diperhitungkan sebagai pengurang

Nassya dalam surat penawarantidak sesuai dengan surat dukungan distributor/agen tunggal;Bahwa Ahli menerangkan bahwa kerugian negara yang telah ahli hitungadalah pasti;Bahwa Ahli menerangkan bhawa terkait dengan keuntungan dan biayabiaya lain tidak kami masukkan sebagai pengurang terhadap penghitungankerugian negara, karena di awal telah terdapat indikasi penyimpangan;Bahwa Ahli menerangkan ia tidak mengetahui apakah pekerjaan ini telahdiaudit atau belum oleh BPK;Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempa diketahui adanya penambahanbangunan sehingga menjadi pengurang kerugian negara, sehingga hukumanyang dijatuhnkan kepada Terdakwa terkesan dipaksakan;Hal. 167 dari 172 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PTBGL.Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tersebut telah sesuai RAB,sehingga tidak mungkin dan mustahil seluruh item bangunan akan berdiri kokohdan lengkap.

Kalaupun ada selisin harga, hanya selisih nilaidolar pada saat itu, karena barang ini diimpor dari Jerman merknya Real TimeCycler RotorGene Q 5plex System.Bahwa Diskon itu saksi sudah sampaikan pada Kadis Kesehatan yang lama,sedang Kadis Kesehatan yang baru tidak sampaikan terkait diskon itu;Bahwa saksi berjanji pada Kadis Kesehatan yang baru untuk mintakan dana daripenyedia, saat itu belum ada pembayaran;Bahwa terkait ada diskon, yang saksi minta pengurang harga tetapi tidak bisadikurangi sehingga

Tergugat tanpa seijin ahli waris lain seluas 1.942m2 (seribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), dengan tanah ditempat lain di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan ketentuan sekelas dengan tanah yang telah dijual tersebut;

Madiun, dirampas untukNegara untuk dijadikan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara ;6.

Madiun,dirampas untuk Negara untuk dijadikan sebagai pengurang kerugiankeuangan Negara ;Halaman ke 333 Putusan Perkara No. : 194/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan

BendaharaHalaman 310 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timursebesar Rp815.976.014,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu empat belas rupiah) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksiharuslah diperhitungkan dan jadikan pengurang

terhadap PPh yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh BendaharaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timursebesar Rp815.976.014,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu empat belas rupiah) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksiharuslah diperhitungkan dan jadikan pengurang

terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 ( dua) bulan;

prestasi proyek yang telahdiselesaikan sebanyak 70% atau seluruhnya sejumlah Rp 19.972.755.815,(setelah dipotong PPn dan PPh), sehingga Terdakwa harus mengembalikankelebihnan pembayaran termyn proyek yang ternyata setelah dinilai ulang olehAhli dari ITB baru mencapai sebanyak 45,88%;Menimbang, bahwa karena Terdakwa Il telah menerima pembayaranfee dari Terdakwa sejumlah Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), makaTerdakwa II harus mengembalikan fee yang telah diterimanya ke Kas Negara,sebagai pengurang

;Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum memperlihatkan BeritaAcara Pengembalian Uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 27.000.000. makauang pengembalian ini harus dihitung sebagai pengurang dari Uang Penggantiyang harus diganti oleh Terdakwa. dengan demikian Uang Pengganti yangharus dikembalikan oleh Terdakwa yakni : Rp. 841.596.450. Rp. 27.000.000 =Rp. 814.596.450.