Ditemukan 2561 data
Jacoba Intan Sangiang Laihad
Tergugat:
P.T. Astra Sedaya Finance
73 — 7
Bahwa TERGUGAT adalah Kreditor yang memiliki itikad baik dan tundukterhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakniterhadap UndangUndang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 danHukum Perikatan Pasal 1233 BW sampai Pasal 1456 BW;3. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan penyediaan fasilitas pembiayaancustomer untuk pembelian mobil baru maupun bekas;4.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangdiambil alin pada Pengadilan pada Tingkat Banding yang menyatakan :"Telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Iltelah terjadi perikatan jual beli tanah yang terletak di Sendangadi, Mlati,Sleman seluas + 1456 M?
105 — 34
(Ahmadi Miru dan Sakka Pati: HukumPerikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta.PT. Rajagrafindo Persada 2008.
KASMAN SODANG
Tergugat:
1.KASIDA binti ASRAN
2.MISRAN, S.Ag binti ASRAN
3.NUR UMMI binti ASRAN
4.NAIDI bin ASRAN
5.PARLINA binti ASRAN
6.PARLINI binti ASRAN
7.MUNZINA binti ASRAN
8.NUR ABIDAH binti ASRAN
9.NURHAYATI binti ASRAN
10.JUR'IN bin SODANG binti ASRAN
72 — 20
daripada itu dalam Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitandengan asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakimhakim agarmemperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik dan benaruntuk menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hal itu jugaHalaman 37 dari 40 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbsbertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda; Bahwa selanjutnyadijelaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456
1.Dugar Chandra Siahaan
2.Evendi Siahaan
Tergugat:
2.Linda Heriaty Siahaan
3.Betty Rospita Siahaan
4.Dolores T. Br Siahaan
5.Adriana Tonggo Siahaan
6.Frangky Oloan Siahaan
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara
41 — 40
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6Desember 1969 menyatakan :"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik parapihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan(object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.2.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6Desember 1969 menyatakan :"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik parapihak yang berperkara (Subject) maupun barang yang disengketakan(object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pat.G/2020/PN BIg2.
112 — 34
Hal mana sesuai pula dengan beberapa yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI salah satu diantaranya adalah Nomor 1456/K/Sip/1967tanggal 6 Desember 1969 menyatakan: hakikat dari asas hukum nebis in idemadalah bahwa baik para pihak yang berperkara (Subjek) maupun barangbarangyang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah samaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpetimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara aquo telah terpenuhiunsur nebis in idem
HASBALLAH BIN AHMAD
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia BRI Syari'ah Cabang Langsa
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
3.RIZAL EFFENDI
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa
56 — 27
diatur di dalam Pasal1917 KUHPerdata dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1917 KUHPerdata :Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukanoleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pulaPutusan Mahkamah Agung RI No. 1456
Ade Suparlan, SP
Tergugat:
1.Imran Hardi
2.Hj. Hanafiah binti Paharuddin
97 — 9
Mrssebab Penggugat bertempat tinggal di Makassar dan saat itu Penggugatbertugas di luar Sulawesi Selatan, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebuttidak menjadikan bahwa perkara a quo tidak Ne Bis in idem, karena meskipunTergugat VII (Ade Suparlan) dalam perkara sebelumnya tidak pernah hadir(Sekarang penggugat), namun pemeriksaan perkara sebelumnya juga meliputidan termasuk serta berlaku pula bagi Tergugat VII (Ade Suparlan);Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Putusan MahkamahAgung RI No. 1456
SITI MAHANIN, SH
Terdakwa:
AHMAD RIDWAN PURNAMA Als RIDWAN
139 — 37
- 1 (satu) plastik yang berisi tembakau dengan berat +1.466 (seribu empat ratus enam puluh enam) gram, (Disisihkan10 gram Kode A, sisa barang bukti 1456 gram dimusnahkan) ;
- 1 (satu) plastik yang berisi tembakau dengan berat +429 (empat ratus dua puluh sembilan) gram. (Disisihkan 10 gram Kode B, sisa barang bukti 419 gram dimusnahkan) ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Master tembakau sintetis dengan berat + 1.033 (seribu tiga puluh tiga) Gram.
(disisinkan 10 gram Kode A, sisabarang bukti 1456 gram dimusnahkan)5. 1 (satu) plastik yang berisi tembakau dengan berat +429 (empatratus dua puluh sembilan) gram. (disisinkan 10 gram Kode B, sisa barangbukti 419 gram dimusnahkan)6. 1 (Satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Master tembakausintetis dengan berat + 1.033 (Seribu tiga puluh tiga) Gram.
berupa:1) 1 (Satu) tas warna hitam yang berisi : 1 (Satu) paket yang didalamnyaberisi 2 botol kecil warna putih yang berisi liquid sintetis. 1 (Satu) buah paketyang didalamnya berisi : 1 (Satu) bungkus plastik kopi luwak;2) 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi type Redmi Mi Note 8, warnaHitam dengan No WA: 081908906730.3) 1 (Satu) buah atm Bank Mandiri.4) 1 (Satu) plastik yang berisi tembakau dengan berat +1.466 (Seribuempat ratus enam puluh enam) gram, (Disisinkan10 gram Kode A, sisa barangbukti 1456
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana yang pernah diputus oleh Mahkamah Agungdalam perkara Nomor ; 1456 K/ pdt / 1998 tanggal 18Juni 1999 disebutkan gugatan para Penggugat padapokoknya ditujukan terhadap tindakan kantor lelangdalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri yang pelaksanaanlelangnya dianggap menyimpang dari ketentuanperundang undangan, sehingga dimohonkan agar lelangtersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyaikekuatan
Yadi Setia Putra, SE
Tergugat:
1.KOMSIN
2.Juwahir
156 — 406
Bahwa terhadap gugatan yang mengandung Ne Bis In Idem initelah banyak ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI, diantaranya : Putusan MARI Nomor: 1456 K/Sip/1967 yang menyatakan,Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik parapihak yang berperkara (Subject) maupun barang yang disengketakan(object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama; Putusan MARI Nomor: 123 K/Sip/1968 yang menyatakan,Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu,namun karena memiliki
Rimbo Bujang Unit Pelaksana PT PLN (Persero) WilayahSumatera Selatan Jambi Dan Bengkulu (Tergugat VI);Bahwa dengan adanya kesamaan obyek dan subyek perkara antaraperkara gugatan a quo dan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Mrt jo.perkara Nomor: 2333 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,mengakibatkan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;Bahwa terhadap gugatan yang mengandung Ne Bis In Idem ini telahbanyak ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI,diantaranya : Putusan MARI Nomor: 1456
Terbanding/Penggugat : Maruahal Coky Hutahaean Diwakili Oleh : TOMMY KARYA, SH., MH dan Rekan
200 — 63
Adanya kausa yang halal.Bahwa menurut Habib Adjie, kebatalan dan pembatalan Akta Notaris,(Bandung : Refika Adi tama, 2011), hlm. 64 65 menyatakan mengenaiKebatalan dan Pembatalan Perikatanperikatan diatur dalam Buku Ill,Bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 Pasal 1456 KUHPerdata). IstilahPembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapidipergunakan dengan alasan yang sama.
133 — 22
Gang Gajus, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru pada tanggal 09 Oktober 2019;Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Berita Acara Serah Terima Suratdan Tanah) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telahmenjual objek perkara berupa sebidang tanah yang beralamat di Jalan KaryaMasa, RT. 01, RW. 02, Dusun Tarai Bangun, Desa Tarai Bangun, KecamatanTambang, Kabupaten Kampar, dengan luas 1456
86 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu mohon perhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1456 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999 yang antara lain menyatakan:Bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penyimpangan dariketentuan undangundang dalam lelang eksekusi oleh Kantor LelangNegara tersebut, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara, karena hal ini menyangkut kKewenangan pejabat tata usaha Negaradan karena itu bukan menjadi wewenang Peradilan Umum;Hal tersebut menjadi sangat berdasar, apalagi Pembantah
95 — 36
Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan TinggiSumatera Utara di Medan tanggal : 12 April 2011, Nomor : SPP /1456/N.2.5/ Ft. 2/04/2011, sejak tanggal : 14 April 2011 s/d tanggal : 23 Mei2011.3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 20 Mei 2011, Nomor : 01 / Pen.Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn, sejak tanggal : 23 Mei 2011 s/d tanggal 21Juni 2011.4.
Terbanding/Tergugat I : HARY SABARTO
Terbanding/Tergugat II : MUTATIN ANGGRAHINI, SE
Terbanding/Tergugat III : DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Tergugat VI : PT. NOBEL GRAHA AUCTION
Terbanding/Tergugat VII : CIPUT SULIESTYANING HATI
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
182 — 156
;s.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya sebagaiberikut: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pdt/998, tanggal 28 Juni 1999;Untuk membuktikan kebenaran adanya penyimpanganpenyimpangandan pelanggaran peraturan "Lelang Eksekusi oleh Pejabat Kantor LelangNegara, maka pihak Tereksekusi harus mengajukan gugatan kePERATUN. Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah tersebutmenyangkut kewenangan "Pejabat Tata Usaha Negara" dan menjadi"Jurisdiksi PERATUN".
139 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transkrip62823748120082016052008 b9468a9e5fd92fd27debd2a Softcopy8 3513.pdf bef3191d5 Transkrip62823748120082016052310 dff57465416cbb7b3b43d3c9 Softcopy9 5001.pdf edf8bfc5 Transkrip62823748120082016052310 1f0658a4b1e693546cfc32b3 Softcopy10 5110.pdf cb/7dd0a8 Transkrip628237481 20082016052314 a/ff0218240444131232ff7d Softcopy11 1613.pdf b823ca40 Transkrip62823748120082016052314 65391783abf81cfacf0a0852 Softcopy12 1834.pdf 68144c74 Transkrip62821777327272016051809 d691d75efcb4a38fa133c0f9 Softcopy13 1456
Transkrip628237481 20082016052008 b9468a9e5fd92fd27debd2a Softcopy8 3513.pdf bef3191d5 Transkrip62823748120082016052310 dff57465416cbb7b3b43d3c9 Softcopy9 5001.pdf edf8bfcd Transkrip628237481 20082016052310 1f0658a4b1e693546cfc32b3 Softcopy10 5110.pdf cb/7dd0a8 Transkrip62823748120082016052314 a/ff0218240444131232ff7d Softcopy11 1613.pdf b823ca40 Transkrip62823748120082016052314 65391783abf81cfacf0a0852 Softcopy12 1834.pdf 68144c74 Transkrip62821777327272016051809 d691d75efcb4a38fa133c0f9 Softcopy13 1456
Terbanding/Tergugat : PT. POS INDONESIA Persero
Terbanding/Turut Tergugat : ROBENSYAH SJACHRAN, SH, MH
170 — 61
Sehingga sudah sepatutnyalahapabila judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwaperkara a quo memenuhi unsur nebis in idem, dan sudah sangat tepatapabila judex facti dalam putusannya menyatakan gugatanPembanding dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima.Berlebih Terbanding sampaikan bahwa sudah sangat jelas dalamPutusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6Desember 1969 menyatakan hakikat dari asas hukum Nebis in Idemadalah bahwa baik para pihak yang berperkara (Subject) maupunbarang
1.Lam lai king alias Heidy Lamsyah
2.Jane Lasut
3.Margareth Lasut
Tergugat:
3.Michael Lasut
4.PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (mitratel)
Turut Tergugat:
4.Frangky Lasut
5.Olivia lasut
48 — 12
uraian pertimbangan diatas telah dikuatkanpula dengan Yurisprudensi Mahakamh Agung RI yaitu :Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PN Mnd Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 yang berbunyi Adaatau tidaknya azas Ne Bis In Idem tidak sematamata ditentukan olehpara pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberistatus tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dantelah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ; Putusan Mahkamah Agung RI No.1456
58 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu mohon perhatian yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Pdt/1998 tanggal 8 Juni 1999 yang antara lainmenyatakan: Bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penyimpangandari ketentuan undangundang dalam lelang eksekusi oleh Kantor Lelang Negaratersebut, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena halini menyangkut kewenangan pejabat tata usaha negara dan karena itu bukan menjadiwewenang Peradilan Umum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut