Ditemukan 2246 data
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
372 — 198
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, dalammempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undang UndangRI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pidana minimum;2.
Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,memenuhi unsurunsur pasal 5 ayat ( 2 ) UndangUndang RIRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001;4.
104 — 54
Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ; Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan pula menurut hukum apabila "Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik (Goede Opposant)" ; Bahwa jelas adanya sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana dimaksudkandidalam Penetapan Pengadilan Agama Balige Nomor: 5/Pdt.G/2007/PA.Blg tanggal 8April 2008 telah melangkahi ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, olehkarenanya maka patut dan beralasan menurut hukum apabila "Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) sebagaiaman
102 — 72
Pegawai Negeri sebagaiaman dimaksud dalam UU tentangKepegawaian;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau daerah;d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari kKeuangan negara atau daerah;e.
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan dandasardasar putusan itu juga harus memuat pula pasalpasal tertentudari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum yangtak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;Bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannyaNomor 33/Pdt.SusPHI/2016/PN Pbr tanggal 18 Agustus 2016mengenai pekerjaan yang sifatnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu(PKWTT) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai denganfakta hukum sebagaiaman
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
66 — 24
perempuan(KSPP) yang sesungguhnya tidak menerima pinjaman namun dalambuku laporan keuangan tercatat sebagai KSPP yang meminjamdana simpan pinjam kelompok perempuan (KSPP) program PNPMMPd dan penggunaan uang pinjaman KSPP untuk UPK KecamatanKubu; Bahwa terdakwa Nur Azizah binti Darmi Darji juga bersamasamapengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Kubu lainnya (Iswandisebagai Ketua UPK) menerima setoran. cicilan angsuranpengembalian pinjaman dari kelompok simpan pinjam perempuan(KSPP) tidak melakukan pembukuan sebagaiaman
SAIFUDDIN, SH.,MH
Terdakwa:
Joni Bin Anwar Sulaiman
216 — 80
Gampong Rusep Ara adalah sebesar Rp.310.219.750 sementara saat dilakukan pemeriksaan saldo direkening kas gampong adalah sebesar RP. 282.120.800, sehinggaterdapat selisin antara SILPA yang ada di rekening Kas Gampngsebesar Rp.28.098.950,5) Terdapat selisin pertanggungjawaban antara relaisasi pelsakanaanAPBG dengan Kondisi Riil terhdap beberapa Item Kegiatan.6) Terdapat pembayaran penunjang operasional dan insentif lembagaTuha Lapan dan Tuha Peut serta Lembaga Gampong Lainnya belumdibayar.Bahwa, sebagaiaman
116 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1939 K/Pid.Sus/2013104Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi ;Selanjutnya berdasarkan faktafakta persidangan, menurut Penuntut Umumtelah mendukung pembuktian terhadap dakwaan Primair melanggar Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaiaman diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanasebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum ;= Bahwa selain
222 — 147
Bahwa selanjutnya Akta No. 8 Tahun 2013 tersebut telah disahkan40.41.olehTURUT TERGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU48137.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan.Bahwa selanjutnya Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tanpasepengetahuan atau tanpa memanggil Para Penggugat, Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III Kembali melaksanakan RUPS pada tanggal 20Desember 2013 dan memutuskan untuk melakukan Perubahan SusunanPengurus sebagaiaman tertuang dalam Akta
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRI als ASRI, A.Md.Kom bin ALI
112 — 25
., kepada setiapkelompok SPP sebagaiaman keterangan dari masingmasing Ketua kelompokSPP, dengan perincian ; sebanyak 29 kelompok SPP mendapat potonganRp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 2 Kelompok SPP mendapat potonganRp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 8 Kelompok SPP mendapatpotongan Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan 2 Kelompok SPPmendapat potongan sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)adapun dana hasil potongan tersebut dipergunakan oleh terdakwa danSYACHWAN MUCHTAR
1054 — 1393 — Berkekuatan Hukum Tetap
kenyataan yang membuktikan kesalahanTerdakwa/Pemohon Kasasi;Bahwa terhadap perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasarhanya menguatkan secara langsung Putusan Pengadilan NegeriDenpasar sebagaimana tertuang dalam Putusan pada halaman 170 dan171, sebagai berikut :Halaman 170, Paragraph Terakhir:..Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaiaman
163 — 30
kuasa /pendelegasian wewenang yang sahdari Direksi adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:Pasal 86 ayat (5) pihak yang berwenang menandatangani kontrakPengeadaan barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalamAkta Pendirian/Anggaran Dasar Peneydia Barang/Jasa yang telah didaftarkansesuai dengan Peraturan PerundangUndanganAyat (6) Pihak lain yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalamAkta Pendirian/ Anggaran Dasar sebagaiaman
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
523 — 774
Berdasarkan urain dan fakta hukum sebagaiaman telah Tergugat, uraikandiatas, terbukti bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh Para PenggugatIntervensi dalam gugatannya adalah merupakan dalil gugatan yang tidakbenar dan oleh karenanya patut menjadi pertimbangan Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa dan memutus perkara untuk menolak dalil gugata tersebutatau setidak tidaknya tidak menerima dalil gugatan tersebut.KRONOLOGIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) OLEH TERGUGATll INTERVENSI DI KAWASAN SENTUL
tertulis X), XVI (dalam gugatan tertulis XVII), XXIX (dalamgugatan tertulis XXXI),Bahwa berdasarkan fakta ini patut diduga adanya perbuatan melawan hukumatau tindakan pidana dalam hal pencurian air minum dengan caramenyambung kembali secara sendiri tanpa hak dan melawan hukum tanpaadanya izin dari pengelola SPAM atas jaringan air minum yang telah diputusoleh Tergugat II Intervensi dan fakta ini akan menjadi perhatian penting olehTergugat II Intervensi maupun TergugatBerdasarkan urain dan fakta hukum sebagaiaman
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
278 — 253
tidak pernah membuka rekening dan tercatat sebagainasabah Tergugat II.11.Kemudian, setelah mencermati dan mempelajari pengaduan Penggugat III,Turut Tergugat tlah menanggapi pengaduan tersebut melalui email tertanggal11 Maret 2016 dan Surat Nomor SR391/EP.121/2017 tanggal 2 Mei 2017Perihal Tanggapan Pengaduan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TurutTergugat tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduankonsumen karena tidak memenuhi' persyaratan pemberian fasilitaspenyelesaian pengaduan sebagaiaman
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
580 — 1019
tertulis X), XVI (dalam gugatan tertulis XVII, XXIX (dalamgugatan tertulis XXXI),Bahwa berdasarkan fakta ini patut diduga adanya perbuatan melawan hukumatau tindakan pidana dalam hal pencurian air minum dengan caramenyambung kembali secara sendiri tanpa hak dan melawan hukum tanpaadanya izin dari pengelola SPAM atas jaringan air minum yang telah diputusoleh Tergugat II Intervensi dan fakta ini akan menjadi perhatian penting olehTergugat II Intervensi maupun TergugatBerdasarkan urain dan fakta hukum sebagaiaman
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dirobahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 jo.
184 — 82
Hubungan hukum, Penggugat tidmendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo,sebagaiaman diketahui bersama dalam praktik hukum acara perdata suatugugatan perdata haruslah diajukan oleh pihak yang memiliki hubunganhukum dan kepentingannya dirugikan sebagaiman asas /egitima personastand in judicio;Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam PutusanMahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli
95 — 52
Bahwa besarnya dana dari masing masing sekolah dikabupaten bimadihitung berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan dengan menggunakanrumus sebagaiaman yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaanprogram rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012. Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) sekolah dasar yang mengembalikan danabantuan tersebut, karena mendapatkan transfer dua kali.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwaketerangan saksi tersebut tidak tahu ;4.
Terbanding/Tergugat I : PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
Terbanding/Tergugat II : EFENDI DJASMIN
Terbanding/Tergugat III : SUNARJO TIRTO
Terbanding/Tergugat IV : PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : BUPATI BADUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. EDEN KUTA MANAGEMENT
282 — 144
Makatindakan Para Tergugat Rekonpensi tersebut berkualifikasi sebagaiperbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) sebagaiaman diaturdalam Pasal 1365 BW;Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi secara bersamasamamelakukan sindikasi curang dalam pengelolaan Fasilitas Hotel antaralain: restoran/breakfast area, ruang pertemuan/meeting room danlaundry/linen room clean dry tanpa seizin dari Penggugat Rekonpensisebagai pihak yang berhak menunjuk pengelola Kondotel The Edendimaksud adalah merupakan tindakan
75 — 32
digunakanuntuk menutup kerugian program PNPM sejumlah Rp. 13.000.000, dansejumlah Rp. 8.200.000, telah diterimakan kepada perangkat desa.Bahwa menurut terdakwa dana hasil penyewaan tanah bengkok ekssekdes tersebut seharusnya diperuntukan untuk tunjangan kinerja, kepaladesa, sekdes dan perangkat desa.Bahwa menurut terdakwa untuk dana yang digunakan oleh terdakwauntuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan Laporanpertangungjawaban (SPv);Bahwa menurut terdakwa yang bertanggung jawab atas pengunaanuang sebagaiaman
143 — 67
diajukan oleh Penggugatdan Tergugat;Halama 110 dari 127 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.CrpMenimbang, bahwa Majelis Hakim telan melakukan pemeriksaansetempat (descente atau plaatsopneming) terhadap objek sengketa yaitu tanahdengan SHM No.183 dan SHM No.00604 serta beberapa perabotan rumahtangga;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikankeberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat(descente) mengenai tempat dan ukuran dari tanah yang menjadi objeksengketa sebagaiaman