Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerakbaik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan bendatidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapatdibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yang tetap berada dalam penguasaan PemberiFidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yangmemberikan kedudukan yang diutamakan kepada PenerimaFidusia terhadap kreditor lainnya;Menurut Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuanga

Nomor 2301 K/PID.SUS/20152.3.2.4.250%BAPnya tanggal 20 Mei 2013 yaitu benar pembayaran dana klaimtahap pertama dan kedua tahun 2013 saya langsungmembayarkannya kepada Safriani di ruang Subbag Keuangan danada dibuatkan kwitansi, sedangkan pembayaran tahap ketiga padahari Jumat tanggal 20 Desember 2013, Selamat membayarkannyakepada Safriani atas perintah saya, pelaksanaannya di ruang SubBag Keuanga Kantor Dinkes Langkat ;Bahwa keterangan alm.

RDAPAT MERUGIKAN KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001, pada bagian Penjelasannya, dijelaskan mengenai kata dapat yangtercantum dalam bunyi Pasal 3 tersebut.

desa dan bendahara desa, seperti apa yangtertuang dalam permendagri 113 tahun 2014 bahwa kepala desa adalahpemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sedangkan bendaharadesa bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaanpendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangkapelaksanaan APBDesa, jadinya jika semua kegiatan dilakukan sendiri olehbendahara tanpa melibatkan seketeris desa dan TPK tentunya akanmengakibatkan pengelolaan keuanga

desadan bendahara desa, seperti apa yang tertuang dalam permendagri 113 tahun2014 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandesa sedangkan bendahara desa bertugas menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanpenerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangkapelaksanaan APBDesa, jadinya jika semua kegiatan dilakukan sendiri olehbendahara tanpa melibatkan seketeris desa dan TPK tentunya akanmengakibatkan pengelolaan keuanga

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentangKedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengaturbiayabiaya tersebut sebagai hak keuangan anggotaDPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khususbaru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkanPasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang PokokpokokPengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli Desember 2003).Bahwa PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuanga

Pbr19.20.21.pembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarHalaman 305 dari355 Halaman Putusan No. 59/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbrrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalamHalaman 312 dari355 Halaman Putusan No. 59/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbrbentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) danmembuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) secara Fiktif dan Markup, seolaholahanggaran telah dilaksanakan sesuai dengan RAB.Bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bukit Harapan Tahun2016 dan tahun 2017, terdapat penyimpangan sebesar Rp.95.150.500, (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu limaratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan caramenyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaanpengelolaan keuanga

Saksi Asman Widodo Bin Sutaryo, Saksi Indi Bin Masirun dan Saksi SabdiBin Sahi menyatakan tidak ada pemasangan dari pihak CV Wahana Karya ;Bahwa perlu diketahui dalam beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi yangtelah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach),dalam hal penentuan kerugian negara perkara tersebut didasarkan dariperhitungan kerugian negara oleh Penyidik saat penyidikan, diantaranyayaitu Putusan MA Nomor : 1384K/Pid/ 2005 atas nama Terdakwa NurdinHalid, merugikan keuanga

Mustakim Arief MM, TerdakwaChoirul Huda menerima uang sebesar Rp. 2.000.000, sebagai fee atas CVBudidaya Sakti yang telah dipergunakan untuk kegiatan tersebut sehinggadari nilai uang yang telah dicairkan sebesar Rp 84.875.301, hanyadibelanjakan untuk beli bahan obatobatan sebesar Rp 9.872.000, sehinggaada kerugian keuanga Negara sebesar Rp 75.003.301, ;e Bahwa Panitia Penerima Barang atas Pekerjaan Kegiatan dan Pendistribusian Vaksin danpakan ternak (Sapronak), Pekerjaan Belanja Bahan dan Obat Obatan

TTS Tahun 2011 ; Bahwa Laporan Fungsional bendahara pengeluaran yang terdiri dari seluruh jenisbelanja yang dipertanggung jawabkan kepada PA serta Laporan Keuangan SKPDyang terdiri dari LRA, Neraca SKPD, Catatan Atas Laporan Keuanga (CaLK) danSurat Pernyataan Tanggung Jawab atas kebenaran laporan keuangan SKPD dariPA; Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak pernah menolak SPPGUP dan TUP Periode Oktober 2011 s/d Desember 2011 dari Pengguna AnggaranBKPP, karena SPP SPM /SPP tersebut lengkap

,M.M. selakuPengguna Anggaran/Sekertaris DPRD Kabupaten LuwuTimur ;Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RItahun 2013 maka pembayaran hak keuangan TerdakwaWITMAN, S.Sos. tersebut menjadi temuan dan merupakankerugian keuanga Negara/Daerah Rp125.116.270,00 (seratusdua puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuhpuluh rupiah) ;Bahwa benar Terdakwa WITMAN telah mengembalikankerugian daerah sebesar Rp125.116.270,00 (seratus dua puluhlima juta seratus enam belas ribu dua ratus

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair.Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti menerima voucher/cek pembayaran daribagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi Yuni Efrianti bawa ke BankBRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai.Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti membuatkan daftar rincian pembayaran yangharus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai5% (lima persen).

PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair.Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran daribagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa keBank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai.Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftar rincian pembayaranyang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMRsenilai 5% (lima persen).

kewajiban pihak ketiga sesuai denganketentuanperundangundangan.Sehingga pembayaran yang sudahdilakukan terhadap Pengadaan Obat dan Perbekalan pada DinasKesehatan Kabupaten Waropen tahun 2013 bertentangan denganketentuan tersebut;Bahwa realisasi terhadap pekerjaan Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen Tahun Anggaran2013 sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua adalah: No Nomor Tangg Nil Nilai Kerugia KeteranKortrak a al Obat n g Pembayara Masuk di Keuanga

2009 s/d tahun 2013 ; Uang tunai sebsar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ; 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNU KRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kas desa dari tahun 2011 s/d 2013; 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009 s/d 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 s/d tahun 2013; 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga

satu) buah buku catatan lelang tahun 2009 s/d tahun 2013 ;Uang tunai sebsar Rp. 6.000.000, ( enam juta rupiah ) ;1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kasdesa dari tahun 2011 s/d 2013 ;1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009s/d 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desayang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 s/d tahun 2013 ;11e 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga

buah buku catatan lelang tahun 2009 s/d tahun 2013 ; e Uang tunai sebsar Rp. 6.000.000, ( enam juta rupiah ) ; e 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNUKRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kasdesa dari tahun 2011 s/d 2013 ; e 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009s/d 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desayang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 s/d tahun 2013 ; 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga

sembilan belas rupiahkoma tujuh puluh lima sen)atau sekitar jumlah tersebut sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor SR417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013, sebagai berikut :NilaiBarang Pajak Kurangyang yang Potong KerugiaRealisBelum Telah PPN/ nUraian Nilai asi ,N Diterima Dipotong Kurang KeuangPeker Pekerja PembO. per 20 dari Pungut anaan an ayaraDesember Kerugian PPh Negaran2012 Keuanga

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentangKedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengaturbiayabiaya tersebut sebagai hak keuangan anggotaDPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khususbaru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkanPasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang PokokpokokPengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli Desember 2003).Bahwa PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuanga

Menurut Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuanga;Pasal 1 yang dimaksud dengan:Halaman 11 dari 108. Put.No.498/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel.

FARIDA HAMID, menerangkan sebagai berikut : Pejabat Penatausahaan Keuanga Satuan Kerja Perangkat Daerah ( PPK SKPD )pada Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan DinasPerhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April 2007; Meneliti kelengkapan SPPLS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan olehPPK SKPD hanya meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPTK kepadaBendaharawan Pengeluaran, kalau dokumennya memenuhi persyaratan laluditerbitkan SPM untuk diajukan kepada Bendaharawan

Akta tersebutadalah Terdakwa, Eri Asmadi dan Pak Mulyadi sedangkan Mursanto tidakada Terdakwa lihat di sana;Bahwa tanggapan Mursanto terhadap laporan keuanga Terdakwa adalahlaporan Terdakwa berupa coretan, padahal maksudnya angkaangkanyakecil, biaya mobil dan sewa gudang tidak seharusnya dimasukkankedalam biaya pengeluaran;Bahwa terhadap transport fee sudah Terdakwa terima;Bahwa Terdakwa tidak muncul saat dinubungi Mursanto karena Terdakwadatang tidak boleh ditemani, Terdakwa harus sendiri, Terdakwa

berkesimpulan telah terjadi kerugianNegara sebesar Rp. 102.890.000, (seratus dua juta delapan ratus Sembilan puluhribu rupiah), sebagaimana didasarkan pada undangundang RI No. 17 tahun 2003pada pasal 1 menyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibanNegara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uangmaupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Menimbang bahwa seharusnya perhitungan kerugian keuanga