Ditemukan 2684 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1606 1676 1656 1660 1663 1966 1661 16.6 1665 1166
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 104/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat IV : Alamsyah Bin Abdul Rani
Terbanding/Penggugat : SALBIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Keuchik Gampong Tanjong Krueng
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pidie
Turut Terbanding/Tergugat I : Cut Nursiah Binti T. Ibrahim
Turut Terbanding/Tergugat II : Hanafiah Binti Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat III : Ti Zubaidah Binti Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat V : Syafruddin Bin Abdul Rani
Turut Terbanding/Tergugat VI : Zulfikar Bin A. Wahab
104 — 29
  • Sementara,padahal Penggugat tidak dapat membuktikan jika pada tahun 1986Kepala Desa Tanjong Krueng telah ditunjuk oleh menteri selaku PPATSementara, apalagi keluarnya PP No. 37 Tahun 1998 adalah 12 tahunsetelah lahirnya surat keterangan hibah tersebut, demikian juga jikamengacu pada PP No. 24 tahun 1997, berarti tenggang waktunya 13tahun setelah keluarnya Surat Keterangan Hibah tersebut.Bahwa dalam Putusannya hal. 24, hakim Pengadilan Negeri Sigli jugamempertimbangkan sahnya hibah atas dasar pasal 1666
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 14-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN TAKALAR Nomor 6/PDT.G/2013/PN.TK
Tanggal 24 Oktober 2013 — Penggugat : - Pr. Sala Alias Salassari Binti Caco ; - Pr. Ta’luma Binti Rapi ; VS Tergugat : - Lk. Sangkala ; - Pr. Biko ; - Lk. Potto Dg. Liwang ; - Pr. Sakking Dg. Tarring ; - Pr. Halima Binti Tallasa ;
71 — 4
  • BANKMANDIRI (Persero), Tbk KCP MMU Makassar Limbung, terhadap suratbukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikutMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 BW, hibahmerupakan dengan CumaCuma (om niet) memberikan sesuatu barangatau benda kepada seseorang demi keuntungan penerima hibahsebagai Ppetibe Lau p SSMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1682 BW, berbunyibahwa penghibahan harus dilakukan dengan akte notaries, jadipenghibahan yang dilakukan di luar akte notaries adalahpersetujuan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
70 — 30
  • Bahwa perbuatan hukum Hibah sesuai Akta PPAT, Rosdiana Ely,SH,tanggal 17 Juli 2012 No 191/2012 yang menjadi dasar peralihan sertifikathak milik No 3913/Batu Merah kepada Tergugat merupakan suatu halyang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang dimaksud didalamKUHPerdata pasal 1666 yang menegaskan Penghibaan adalah suatupersetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barangsecara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 170/PDT/2018/PT MND
Tanggal 13 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat III : JHON OPING
Pembanding/Penggugat I : VICKY OPING
Pembanding/Penggugat II : LOLE OPING
Terbanding/Tergugat III : CAMAT MOTOLING TIMUR
Terbanding/Tergugat I : Drs DJENNIE BERTY OPING
Terbanding/Tergugat II : LOUDEWYK JOHANIS OPING
39 — 25
  • Tanggapan Point 4Akta Hibah No. 115/AH/KM/IX/1994 tertanggal 8 September 1994 yangdibuat oleh Camat Motoling selaku PPAT sudah tepat dan benar karenadalam Keputusan Pengadilan Negeri AmurangNo.35/Pdt.G/2015/PN.Amr menimbang bahwa secara yuridis pengertianhibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang memiliki pengertiansebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnyadengan CumaCuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenerimaan
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 12-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
44 — 36
  • Selatan Kota Gorontalo.Surat Kuasa menjual dari Serli Lakoro, Rahmatia Suma, AhmadAno, Hasan Ano, Sarawi Ano, Usman Ano, Idris Ano kepadaRosman Ano tertanggal 10 Desember 2019 turut ditandanganiLurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota GorontaloNomor : 593/pem/LU II/1668 tertanggal 11 Desember 2009;Surat Kuasa menjual dari Isna Ano, Ismiati Ano dan Herlina Anokepada Zainudi Ano tertanggal 10 Desember 2019 turutditandangani Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan KotaGorontalo Nomor : 593/pem/LU II/1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 PK/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PT BANK TABUNGAN NEGARA VS ELITA LUCIANA SIREGAR, dkk
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dugaan tindak pidana tersebut Penggugat telahmelaporkan kepada Polda Metro Jaya (Polri Daerah Metro Jaya dansekitarnya), sebagaimana dibuktikan dengan surat tanda penerimaanlaporan Nomor POL: LP/1666/K/VT/2009 SPK Unit tanggal 5 Juni 2009(laporan tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik) (P14);Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat baik secara sendirisendiri atau secara bersamasamamengakibatkan Penggugat dirugikan/merasa telah dirugikan baik secaramateriil
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN AMLAPURA Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Amp
Tanggal 17 Oktober 2017 — -I NYOMAN CATRA PENGGUGAT I WAYAN MARTA NI KETUT DIARIM Para Tergugat I NYOMAN CATRA PENGGUGAT I WAYAN MARTA NI KETUT DIARIM I WAYAN GADIAN I MADE SUJAYA I WAYAN JANA, alias I WAYAN SUJANA NI WAYAN SARA NOTARIS/PPAT. I KETUT SARJANA, SH KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Para Turut Tergugat
137 — 69
  • Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Amp19.20.21yang selama hidup Tergugat Il tidak pernah diperhatikan kebutuhan dan kesehatanTergugat Il selaku ibu kandung Penggugat.Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, menyatakan :Hibah adalah suatu penanjian dengan mana si pengibah, di waktu hidupnya,dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatubenda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Dengan demikian telah jelas bahwa hibah merupakan kehendak bebas
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Pya
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Raisah
2.Munisah alias inaq nursi
3.Mansur
4.Raini alias inaq Rosidi
5.Kartini
Tergugat:
1.Saidi alias Amaq Her
2.Sairi alias Amaq munawar
3.Sadarudin
4.Munirah
5.Ijasrudin
6.Geger
7.Bustanudin
8.Wahab
9.Mutawali alias Amaq Supandi
10.Supriadi
11.Tauhid alias Amaq Budi
12.Pa'in
13.Sairi alias amaq Dopek
14.Amaq Kernah
15.Inaq aer
16.Jamil
17.Fauzi
18.Nursalam
19.Mesti
20.Padeli
21.Siti Aminah alias Inaq Jenal
22.Hermayadi
23.Suhaili
24.Inaq Salman
25.Inaq Manda
26.Jumawan
27.Ihsan
28.Husen
29.Rohimi
30.Muhsin
31.Nurme
32.Zaini
186 — 208
  • AMAQ SODAH telah meninggal dunia pada sekitartahun 1960 di Dusun Lelong dahulu Desa Kelebuh sekarang DesaPersiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;3.Bahwa disamping Ayah Para Penggugat bernama SEKERIA Alias AMAQRAISAH memiliki ahli waris tersebut di atas, juga memiliki harta berupa Tanahladang yang sekarang sudah menjadi tanah pekarangan yang terletak diDusun Embung Belek, Desa Kelebuh/Desa Persiapan Lelong, KecamatanPraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor : 1666
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN SELONG Nomor 103 /Pdt.G/2018 /PN Sel
Tanggal 15 Mei 2019 — - SARAPUDIN, dk melawan KAMARUDDIN, dkk
102 — 64
  • Hibahmenimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dengan penerima hibahmeskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak(pemberi hibah memberikan barang hibah kepada penerima hibah secara cumaHalaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Selcuma dan tanpa meminta imbalan apapun).Hal tersebut berarti pemberi hibahhanya memiliki kewajiban saja tanpa memiliki hak ;Menimbang, bahwa pengertian Hibah menurut Kitab UndangUndangHukum Perdata di sebutkan dalam pasal 1666
    Undangundang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orangorang yangmasih hidup ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yangdikaitkan dengn isi ketentuan pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,maka tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah secara otomatis menjadi hakmilik penerima hibah, sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebutmeninggal dunia, maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadihak dari anak keturunan penerima hibah ;Menimbang, bahwa Bukti
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Putus : 21-09-2011 — Upload : 28-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob.
Tanggal 21 September 2011 — P. TRISNO, dkk. Melawan B. SUPRI SUCIK, dkk.
70 — 7
  • Dengan demikian Akte Hibah tersebut telah melanggar ketentuan padapasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain itu keberadaan AktaHibah telah melanggar Hak Waris Para Penggugat karena harta peninggalan B.PATI BINI atau disebut juga SUPARI PATI atau disebut juga SUPARI hanyasebidang tanah tersebut;.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Blk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 35
  • Tergugat IV yang menguasai tanah obyeksengketa serta menyetujui Tergugat II dan Ill menyimpan gabah di dalamobyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan;Halaman 25 dari Halaman 34 Putusan Nomor 29/Padt.G/2018/PN.BLK.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentanghalhal yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat,maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang Hibah;Menimbang, bahwa Hibah menurut Pasal 1666
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN JENEPONTO Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp
Tanggal 29 Oktober 2015 — Baso L. Kr. Situru Lawan H. Samsuddin Bin Majju, dkk
67 — 15
  • membuktikan dalil sangkalannya);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yangbesarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Angka 5 Undang UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 4 Ayat (1)Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1666
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
73 — 50
  • Bahwa ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d Pasal1693 KUHPerdata. Hibah merupakan suatu persetujuan dengan manaseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpadapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu. Dan hibah hanya diakui oleh hukum antara orangorang yang masih hidup;4.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 22-10-2007 — Putus : 17-09-2008 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 84/Pdt.G/2007/PN.LP
Tanggal 17 September 2008 — "AMAT KAMSI "vs"DRS. TOGI TAMPUBOLON,MSi ;WENE ARINO AP;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PRO PINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Cq. CAMAT KECAMATAN PERCUT;PEMERINTAH RI Cq.MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Cq. CAMAT KECAMATAN PERCUT" SEITUAN, Cq..KEPALA DESA BANDAR KLIPPA SEITUAN
117 — 15
  • Saminem meninggal duniatanggal 19 Mei 1979 (isteri alm.H.Sirad yang telah lebih dahulu meninggal dunia10.11.12.13tanggal 25 Agustus 1970) Ibu para tergugat yang bernama Syamsiah yangmenguasai dan mengusahai tanah in casu, oleh karena tanah tersebut tepat beradadisamping rumah milik orangtua para tergugat dan menjadi bahagian yang takterpisahkan dari halaman rumah ibu para tergugat ;Menurut ketentuan pasal 1666 KUH Perdata adalah : Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah diwaktu hidupnya
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Jbg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Machillah
2.Wahib Al ghoni
3.Mustofa
Tergugat:
Luluk khamro'ah
Turut Tergugat:
Sumiati
102 — 26
  • Bahwa tentang Hibah juga diatur dalam Peraturan perundangundangan sebagai berikut : Pasal 1666 KUH Perdata berbunyi : Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah ,diwaktu hidupnya dengan CumaCuma dan dengan tidak dapatditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluansipenerima hibah yang menerima penyerahan itu Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbuny!
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 177/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
ERLIANA Beru BARUS
Tergugat:
1.THRIPENA Beru BARUS
2.MULYANA E Beru BARUS
3.BERU SAMARIA Beru BARUS
4.GOLIAT BARUS
5.DANA BARUS, SH., SpN
6.SUDARMIUS MANULLANG
7.1. THRIPENA Beru BARUS
8.2. MULYANA E Beru BARUS
9.3. BERU SAMARIA Beru BARUS
10.4. GOLIAT BARUS
11.5. DANA BARUS, SH., SpN
12.6. SUDARMIUS MANULLANG
72 — 20
  • LIAS Beru SEMBIRING telah menghibahkan sebagian atausalah dari hartanya untuk 4 (empat) orang anaknya dari 5 (lima)bersaudara, yang merupakan kehendak bebas oleh Penghibah dan tidakdapat ditarik kembali bahkan oleh Penghibah sendiri sesuai denganketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata:Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 24/ Pdt. G/ 2014/ PN.Sbr
Tanggal 27 Januari 2015 — H. SLAMET YAHYA, DKK LAWAN SALEH OBED bin OBED HASO, DKK
137 — 27
  • Selanjutnya berkaitan denganpengertian hibah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatupersetujuaan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barangsecara cumacuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentinganseseorang yang menerima penyerahan barang itu.Menimbang, bahwa menurut Herlin Budiono dalam bukunya AjaranUmum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan halaman55, hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak yang membebankan perjanjianpada satu pihak
    hibah telah dilakukan dariPara Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Muhamad Haikal(Tergugat ll Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi) anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Latifah (Tergugat ilKonvensi/Penggugat Ill Rekonvensi) istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Tergugat IV Konvensi),sebagaimana bukti surat P1 sampai dengan P14 dan bukti surat TLILII13sampai dengan TI.II.III26;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1666
    Pasal 1666KUHPerdata yang mensyaratkan hibah tersebut dilakukan dengan cuma cumapenuh keikhlasan tanoa mengharapkan suatu balasan atau kontra prestasi daripihak lain, sementara terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat ilHalaman 79 dari 92 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sbr.Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensi bahwa hibah tersebut terkait denganpembagian keuntungan menurut Majelis Hakim pembagian keuntungan tidaktermasuk bagian dari Pasal 1666
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 439/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat II : ERWIN MARTUA SILALAHI
Pembanding/Tergugat III : TENNDY MARNAEK SILALAHI
Terbanding/Penggugat I : EWIN MAULANA SITOMPUL
Terbanding/Penggugat II : MARDIANA SITOMPUL
Terbanding/Penggugat III : CHANDRA CHANDAR BENNY DICKTUS S
Terbanding/Penggugat IV : SUDARMAN
Turut Terbanding/Tergugat I : HAMONANGAN SILALAHI
29 — 14
  • Maka sudah menjadi konsekwensi hukumapabila objek tersebut tidak dapat dihibahkan sesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.Bahwa harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatuperjanjian dengan pihak lain, tidak dalam sengketa atau permasalahan.. Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta Kalangan II, Huraba,Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan > H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 12-07-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/AG/2010
Tanggal 12 Juli 2010 — 1. Hj. NURSIH, DKK VS 1. Hj. ALUYAH binti MOH. SALEH, DKK
104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 38 PK/AG/2010Pasal 1666 BW mengatur bahwa Hibah adalah suatuperjanjian dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan suatu) benda gunakeperluan Si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Selain itu) Pasal 171 huruf g Kompilasi HukumIslam (KHI) mengatur bahwa Hibah adalah pemberiansuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada orang lain yang masih hidup untukdimiliki ;Sesuai dengan dasar hukum a quo, telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Juni 2014 — Ir. LUKMAN WIJANDANA vs LANI WIJANDANA, DK
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kemudian dilakukanpengalinan nama atas kepemilikan objek yang dihibahkan tersebut(Ssesuai dengan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah);Bahwa dikarenakan pembatalan hibah berdasarkan PenetapanPengampuan Nomor 46/Pdt.P/2000/PN.JakSel yang prosespemeriksaannya cacat hukum, dimana pembatalan hibah tersebut jugatelah bertentangan dengan Pasal 1666