Ditemukan 2207 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : remigius relius regius riligius relianus remygius relinsus religious renigius relygius religiosa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1645 — 2352
  • pelaku, ahli menjelaskan langkah pertamanya membuatpertanyaan yang tidak nyaman terhadap pelaku sehingga dapat dilihatperubahan gestur ketika menjawab pertanyaanpertanyaan; Bahwa ahli menjelaskan terhadap RonnyBugis, ahli telan melakukan interview psikologi dan melihat tidak adaindikasi ke arah gangguan personality/psikopat karena ahiberpendapat Ronny Bugis adalah seseorang anggota Brimob yangdididik dengan prilaku disiplin yang tinggi sehingga membentukkarakter dan sifat moral yang baik dan sifat religius
    untuk Rahmat KadirMahulette mempunyai internalisasi terhadap nilainilai kKekerasan dannilainilai agretifitas lebin kuat atau menonjol dalam diri Rahmat KadirMahulette; Bahwa Rahmat Kadir Mahulette mempunyairiwayat kurang dapat menahan impulsif dalam hatinya dan terlaluobsesif, tetapi untuk impulsif ini jarang mengakibatkan halhal yangfatal untuk berbuat suatu kejahatan; Bahwa Rahmat Kadir Mahulette kalau dilihatdari latar belakang memang dididik dengan keras ditengahkeluarganya sehingga nilainilai religius
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN SOASIU Nomor 39/Pid.B/2019/PN Sos
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Dedy Santosa, SH
2.ASNIAR,SH
Terdakwa:
ENDANG RETNASARI ALIAS ENDANG
176 — 93
  • kelangsungan berbangsa dan bernegara;w Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi narkotika di SD,SMP dan SMA di Kota Tidore (Pulau Tidore dan Maitara) bersamasamadengan rekanrekannya yang lain sesama volunter (Sukarelawan) sebanyak 9(sembilan) orang dengan cara berbagi lokasi dimana Terdakwa memberikansosialisasi di dua lokasi, dalam kegiatan semacam itu tidak menutupkemungkinan ada yang melanggar etika/kebiasaan masyarakat setempat danKota Tidore selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1079 — 2512
  • Dan masyarakat Indonesia yang berdasarkanPancasila dan sangat religius tersebut sangat menolak dan sekaligusmemandang buruk terhadap perilaku LGBT;Sebiadab biadabnya hewan mereka hanya melakukan hubunganseksual dengan yang berlainan jenis, dan tidak pernah dijumpai adahewan yang LGBT.;Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkantimbulnya penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Padatahun 1979, penyakit ini baru diketahui.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2012 — Putus : 11-05-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 Mei 2012 — Ir. A F R I Z A L
103 — 21
  • bagikami selaku Hakim Ketua Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspekyuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan saksi pidana (strafsoort)ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, aspek ketentuan dalamKUHAP, tuntutan / requisitoor Jaksa Penuntut Umum, aspekn keadilan korban dan masyarakat,aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif, aspek agamais/religius
    saja dalam pelaksanaan kegiatan perluasan kebun gambir di Kab. 50 Kota,akan tetapi hal tersebut menurut hemat kami selaku Hakim Ketua Majelis sebagai salah satupertimbangan yang dapat meringankan ancaman pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa Ir.Afrizal ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek dari aspek dimensi perumusan sanksipidana / stafsoort, tuntutan pidana Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspekkejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek agamis/religius
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2016 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 104 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 28 April 2017 — ASEP MUHAMAD MA’SUM Als ASEP DULANG JERO
139 — 132
  • tanggal 31Desember 2014 serta serah terima dengan Kepala DKP yang baru padaawal bulan Januari 2015 ;Bahwayang saksi ketahui Sumber dana pengadaan tanah dari APBDKota Cirebon TahunAnggaran 2015 yang bernilai Rp.3.000.000.000,(tigamilyar rupiah), diperuntukan pengadaan RTH termasuk biaya umum,Notaris, pensertifikatan tanah danoperasional kegiatan ;Bahwayang saksi ketahui Dasar/Pedoman pengadaan tanah untukRuang TerbukaHijau (RTH) yaitu : Visi Kota Cirebon Terwujudnya KotaCirebon sebagai Kota yang Religius
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 02-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat Melawan Tergugat
101 — 65
  • Bahwa UUPerlindungan Anak itu semua ada sekian banyak hak anak yang harus dijaga,yang harus dijamin kepentingan terbaiknya.Spirit yang bisa kita pahami dariadanya hak tersebut dalam UU Perlindungan Anak adalah mendorong agaranakanak Indonesia Menjadi Individu yang berketuhanan yang Maha Esa,yang taat, yang Religius, yang taat beribadah, sehingga melakukan kebaikanbagi sesama. Kalau kemudian narasi ini kita bawa kedalam kontekspengasuhan kembali.
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 10-07-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.Jnp
Tanggal 11 April 2018 — Pemohon:
Sarman Lawa, S.E. bin H. Abd. Rajab
Termohon:
Juniati, S.Pd., M.Si. binti Paisal
44 — 10
  • Termohon meminta dengan sangat kepadaYang Mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan setiappernyataan pemohon yang merasa religius dengan menjualjualnama agama tapi tingkah lakunya tidak sesuai agama.25.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Tanah
Register : 09-03-2010 — Putus : 18-07-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML.
Tanggal 18 Juli 2010 — 1. YOHANIS BATMOMOLIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 07 Februari 1967, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Tergugat Intervensi I.2; 2. KERINUS KUWAY, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Oktober 1945, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. MELKIOR LUTURMELE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 09 Juli 1956, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III / Tergugat Intervensi I.1; 4. YOHANIS LARATMASE/ABU, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 06 Februari 1962, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. LEO SARPUMPWAIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 05 Februari 1939, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. APOLONIA BOINA, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 07 November 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; 7. WALBURGA LUTURMELE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Juli 1960, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; 8. AGAPITUS FADIRSYAIR, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 18 Oktober 1962, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; 9. ANTONIUS KEMPIRMASE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 10 Mei 1954, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX; 10. RUFUS FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 01 November 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X; 11. SISUS SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 10 Januari 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI; 12. NIKOLAUS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 13 September 1958, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII; 13. YOHANIS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 04 Januari 1970, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII; 14. EMERSIANA BATSIRE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 20 Maret 1963, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV; 15. ALFONS FASSE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV; 16. YOSEFA MALIRMASELE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI; 17. JOSEP FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Seira 27 Maret 1964, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII; 18. ALBERTINA SAKLIRESSY, Tempat Tanggal Lahir: Lorulun 01 Februari 1964, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII; 19. YOSOFINA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Oktober 1959, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX; 20. ANDY LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 27 Oktober 1985, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX; 21. SEKONDINA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 01 Januari 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI; 22. YOSEP BATMOMOLIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 05 Februari 1946, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII; 23. MARIETA SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 09 Agustus 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII; 24. BERNARDETHA FASSE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 22 Mei 1953, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV; 25. FIDELIS SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 14 September 1978, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV; 26. BRIKSIUS MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 27 Februari 1962, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI; 27. SILFESTER MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 31 Desember 1954, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII; 28. HENDRIETHA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Bandung 06 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII; 29. MARIA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 23 September 1970, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX; 30. HENDRIKUS LONDAR, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 06 September 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX; 31. LUKAS FENYAPWAIN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 23 Mei 1968, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI; 32. ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, S.H., Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 14 Oktober 1982, Pekerjaan Advokat, Alamat di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII/Tergugat Intervensi I.3; Dalam hal ini Penggugat IV, XII, XIII, XIV, XX, XXI memberikan Kuasa kepada LUKAS FENYAPWAIN (Penggugat XXXI) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 02/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat XV, XVI, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX memberikan Kuasa kepada YOHANIS BATMOMOLIN (Penggugat I) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 03/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat IX, XXVI, XXVII memberikan Kuasa kepada KERINUS KUWAY (Penggugat II) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 04/IKI/PDT/2010/ PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat VI, X, XIX memberikan Kuasa kepada JOSEPH FUTUNANEMBUN (Penggugat XVII) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 05/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, dan Penggugat V, VII, VIII, XI, XVIII, XXIII, XXV memberikan Kuasa kepada MELKIOR LUTURMELE (Penggugat III) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 06/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT POKOK / Tergugat Intervensi II.1; L A W A N 1. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu: - P. RANGKORATAT, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - B. MORIOLKOSU, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - B. SAMANGUN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - T. NIFINLURI, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 181/ 07/2010, tertanggal 28 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor: W27-U4/10/HK. 02/IV/2010, tanggal 29 April 2010; - RICKY FERDINAND MALISNGORAR, S.H., staf Bagian Hukum Setda MTB, alamat Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/19.Bag HK/2010, tertanggal Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/17/HK.02/V/2010, tanggal 27 Mei 2010; - DEDY KOESNOMO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/08/Tahun 2010, tertanggal 28 April 2010; - I KETUT YASA, S.H., JONATAN MARKUS, S.H., dan YE OCENG ALMAHDALY, S.H., jabatan masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-03/S.1.15/Gs.1/05/2010, tertanggal 04 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/10/HK.02/V/2010, tanggal 14 Mei 2010; Yang untuk selanjutnya dalam persidangan dan putusan perkara ini disebut sebagai TERGUGAT I / Tergugat Intervensi I.4 / Tergugat Intervensi II.2; 2. KEPALA DESA OLILIT RAYA, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya dalam putusan perkara ini disebut sebagai Tergugat II / Tergugat Intervensi II.3; D A N STEPHANUS RANGKOLI, Umur 50 tahun, Pekerjaan petani, Alamat Olilit Lama, Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI I; S E R T A 1. CLEMENS LAYAN, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Penggugat Intervensi II.1; 2. MAXIMUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.2; 3. LAURENSUS KUWAY (Ahli Waris dari Alm. MARSELINUS KUWAY), Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.3; 4. PETRUS KELBULAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.4; 5. WENSESLAUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.5; 6. BERTHA IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.6; 7. LAMBERTUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.7; 8. HIRONIMUS BATMOMOLIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.8; 9. FIATOR SNYOMPWAIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.9; 10. SOTER LUTURMASE, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya didalam putusan ini disebut sebagai Penggugat Intervensi II.10; 11. CORNELES FANUMBY, SE., Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.11; 12. PERTUS K. ABOYAMAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.12; 13. IVAKDALAM ALSON, S.Sos., Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.13; 14. DIONISIUS LUTURMELE, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.14; 15. L. E. IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan POLRI, beralamat di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.15; 16. ELIAS LAIYAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.16; 17. SALMON URATMANGUN, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.17; 18. PASKALIS BADTJEDELIK, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.18; 19. ELISEUS RANGKOLI, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.19; Dalam hal ini Penggugat Intervensi II.8 dan Penggugat Intervensi II.16 memberikan Kuasa kepada CLEMENS LAYAN (Penggugat Intervensi II.1), berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27-U4/11/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.4, II.7, II.14, dan Penggugat Intervensi II.18 memberikan Kuasa kepada MAXIMUS BATSERAN (Penggugat Intervensi II.2) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/12/HK.02/VIII /2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.12 memberikan Kuasa kepada LAURENSUS KUWAY (Penggugat Intervensi II.3) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/13/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.5 dan Penggugat Intervensi II.19 memberikan Kuasa kepada CORNELES FANUMBY, SE. (Penggugat Intervensi II.11) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/14/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.6, II.9, II.10 dan Penggugat Intervensi II.15 memberikan Kuasa kepada IVAKDALAM ALSON,S.Sos. (Penggugat Intervensi II.13) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: W27.U4/15/HK. 02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT INTERVENSI II;
377 — 96
  • Hukum adat dalam semua ketentuannyabersifat komunal, religius dan dinamis; Menimbang, bahwa Kecamatan fTanimbar Selatan,Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayahhukum adat dari Prof. van Vollenhoven merupakan rechtsgouw dariRechtskring XIIl (MalukuAmbon). Sebagai rechtsgouw (kukuban)mempunyai beberapa perbedaan yang tidak terlampau jauhdibandingkan dengan lingkaran hukum adat yang lain.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 13-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Clg
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat Tergugat
45 — 37
  • Bahwa Penggugat kurang memiliki kepedulian dan cenderung apatisatau masa bodoh akan nilanilai Keagamaan atau Religius sebagaipedoman dan petunjuk sebagai bekal buat masa depan anakanakseperti tidak pernah mengajarkan nilainilai dasar Islam (/slamicBasic Value) dan menemani anakanak pada saat mengaji Al Qur'andan Sholat, bahkan lebin memilih untuk menonton acara TV sepertiEChannel dan Kardhasian Show (tayangan budaya barat yang tidakbaik ditiru oleh anakanak);Bahwa Penggugat cenderung cuek/acuh dan
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 11 Maret 2014 — - MERHAT BR PURBA,DK VS N.V.Bataafsche Petroleum Maatschappij
83 — 115
  • BINANGUN PURBA atau orang tua kandung Alm.BALE PURBA bukti ini tidak dapat dibantah dan menjadi kearifan budaya lokalpada masyarakat Adat Batak Karo makam adalah salah satu bukti adanyahubungan hukum antara orangperorang atau hubungan magis religius keluargaHal 15 dari 171, Putusan No. 50/PDT.G/2012/PN.Kbj16yang meninggal dunia dengan tanah dimana orang yang meninggal dunia tersebutdimakamkan ;Bahwa, adalah patut dan wajar Penggugat II mempertahankan dan menuntutkembali hak orang tua PenggugatI,II
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
194 — 75
  • ,dipersidangan tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakathukum adat yang sifat kepemilikannya adalah komunal bersama dan tidak hanyamemiliki makna ekonomis tetapi juga memiliki makna sosial dan religius sehingga tanahulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan dalamdokumen yang memBuktikan kepemilikan atas tanah ulayat haruslah disebutkan klanklan yang secara bersama memiliki dan menguasai tanah tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA; 2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING L a w a n: 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III; 4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
79 — 45
  • Majelis Hakimberdasarkan alatalat bukti yang disajikan dipersidangan selanjutnyamembuat putusan secara teoritis, putusan hakim tersebut telahmencerminkan nilainilai filosofis pancasila, sejalan dengan hukumnasional, memenuhi syarat yuridis, mMemenusi syarat sosiolagis,memenuhi syarat psikologis dan memenuhi syarat religius; dansecara praktis memenuhi 2(dua) syarat yaitu tuntas dan final,sehingga menurut Terbanding II Majelis Hakim tidak ragu dan sudahsangat tepat dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1218 — 1607 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan masyarakat Minangkabau diSumatera Barat yang mempunyai adat dan budaya yang bernilai religius,Halaman 193 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021sehingga berpakaian seharihari ataupun bersekolah umumnya mengikutiadat dan budaya setempat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945terkandung makna diakuinya daerah otonom.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 204/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 April 2015 — MAT URIP ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
51 — 12
  • bengkok adalah tanah yang diberikan kepadapamong untuk dikelola tetapi tidak boleh dijual/disewakan ;Hal52dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyBahwa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992, menerangkanadanya perubahan status dari tanah bengkok menjadi TKD dapat terjadi gunakesejaheraan Desa ;Bahwa tanah ganjaran sama dengan tanah bengkok ;Bahwa yang disebut Tanah Kas Desa (TKD) diantaranya misal : tanah kuburan,tanah untuk pasar, dsb ;Bahwa secara hukum adat tanah adalah magis religius
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 13 Januari 2015 — Drs. EVALDI
78 — 16
  • 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakanbahwa bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)ketentuan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum,aspek keadilan, aspek manfaat pada proyek lapangan sepak bola, aspekdisparitas dalam hal pemidanaan sentencing of disparity, aspek agamis(religius
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
154 — 66
  • ketakutan, keterkejutan yang luar biasa,kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk menikmati kesenanganhidup, PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat beratserta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, bahkan telah menyebabkanPENGGUGAT mengalami penyakit jantung koroner dan hipertrigliserida, bukanlah merupakan suatu cara yang dibenarkan di dalamsebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di NegaraRepublik Indonesia yang menjunjung tinggi normanorma dan nilainilaiperi kehidupan masyarakat yang religius
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
66 — 15
  • Peraturan Daerah Kota Depok No 13 tahun 2011 tentang rencanapembangunan jangka menengah daerah kota depok tahun 2011 s/d2016 di sebutkan misi ke4 yaitu mewujudkan sumber daya manusiaunggul kreatif dan religius dengan salah satu sasarannyameningkatkan akses dan kwalitas pendidikan;Bahwa untuk melaksanakan program FP2SMAK, pemerintah kota depokmengeluarkan produk hukum untuk mengatur mekanisme programFP2SMAK berupa Peraturan Walikota Depok (PERWA) No 25 tahun2012.Bahwa dikeluarkannya Peraturan Walikota
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
129 — 52
  • tanggal 31Desember 2014 serta serah terima dengan Kepala DKP yang baru padaawal bulan Januari 2015 ;Bahwa yang saksi ketahui Sumber dana pengadaan tanah dari APBDKota Cirebon TahunAnggaran 2015 yang bernilai Rp.3.000.000.000,(tigamilyar rupiah), diperuntukan pengadaan RTH termasuk biaya umum,Notaris, pensertifikatan tanah danoperasional kegiatan ;Bahwa yang saksi ketahui Dasar/Pedoman pengadaan tanah untukRuang TerbukaHijau (RTH) yaitu : Visi Kota Cirebon Terwujudnya KotaCirebon sebagai Kota yang Religius
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
84 — 23
  • Peraturan Daerah Kota Depok No 13 tahun 2011 tentang rencanapembangunan jangka menengah daerah kota depok tahun 2011 s/d2016 di sebutkan misi ke4 yaitu mewujudkan sumber daya manusiaunggul kreatif dan religius dengan salah satu sasarannyameningkatkan akses dan kwalitas pendidikan;Bahwa untuk melaksanakan program FP2SMAK, pemerintah kota depokmengeluarkan produk hukum untuk mengatur mekanisme programFP2SMAK berupa Peraturan Walikota Depok (PERWA) No 25 tahun2012.Halaman 81 dari 166.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
140 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155.3 : 1 (satu) lembar asli kwitansipenerimaan dana dari BapakMenakertrans DPD F SP BPUSPSI DK JakartasebesarRo.30.925.000, untuk pembayaran biaya konsumsidan akomodasiMunas ke DPD F SP BPUSPSI DKI Jakarta tanggal2022 Agustus 2004, yang ditandatangani olehNanang Sutisna pada tanggal 22 Agustus 2004.BB 155.4 : 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaandana dari BapakMenakertrans Front Nasional PNKRI ReligiusJakarta sebesarRp.53.725.000, untuk pembayaran biaya konsumsidan akomodasiFront Nasional PNKRI Religius