Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

LEONARD HANING, MM
Tergugat:
1.BUPATI ROTE NDAO
2.Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
3.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada Lokasi Bangunan Pemerintah Berupa Kantor Camat, Puskesmas dan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Rote Barat Daya di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019

UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan disebut dengan istilahPLTB (Pengolahan Lahan Tanpa memBakar) membuka lahan yang benar denganimas tumbang selanjutnya dicincang dan kemudian di rumpuk pada gawangan matiselanjutnya membuat jalur tanam dan membuat pancang satu meter kekiri dan titikkanan;Bahwa dalam UndangUndang perkebunan tidak ada diatur mengenai batasantoleransi membakar lahan;Bahwa pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan uasaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan untuk menanam sayurandengan cara membakar tidak dibenarkan karena dalam UndangUndangPerkebunan jelas telah melarangnya;Bahwa dampak atau akibat yang timbul apabila lanan tersebut dibakar adalahakan menimbulkan pencemaran lingkungan dan bisa menjadi bencana kabut asapyang berpengarun kepada kesehatan masyarakat dan bahkan dampaknyaberpengaruh kepada sector ekonomi.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulaoneenon= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana. = == n= = ae nn an anne aan nnnSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO pada hariJumat tanggal

Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulsomeone Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana. 2222 = on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn neeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

M.Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidangkeseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yangsudah dijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

M.Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpuPutusan No 47 / Pid.B/ 2016 / PN Sml Halaman 18 dari 21Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskandalam

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkanberdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan, perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan TerdakwaMisnadi Bin Miswi dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaiandengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalahpemilik lahan yang terletak di Dusun Ulu Sungai Rt. 008/Rw. 004 Desa SungaiBakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyun Kabupaten Mempawah yangrencananya akan ditanami tanaman sawit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaMisnadi Bin Miswi termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usahaperkebunan tersebut telah terpenuhi:Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidanaTerdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;Ad.2.

Turut Tergugat sudahpernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugatbahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu,dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapatdijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Ssuatu produksertifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidangtanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengandata yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kitamenyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai Skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luastersebut yaitu 6.105 M2;3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

pengolahan, dan pemasaran terkait tanamanperkebunan;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yangmenghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yangdigunakan untuk Usaha Perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warganegara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu;Bahwa tata cara Membuka dan Mengolah lahan yang di Benarkan sesuaidengan pasal 56 Ayat 1 UU No.39 Tahun 2014 di Sebut dengan PLTB(pengelolahan lahan Tanpa Bakar) jadi secara Singkat Membuka lahan yangBenar adalah dengan Imas tumbang selanjutnya di cincang dan kemudian dirumpuk pada gawangan mati (daerah yang tidak akan di tanami), kKemudianselanjutnya membuat jalur tanam dan buat pancang satu meter kiri dan kanantitik kanan, setelah itu pelaku usaha perkebunan

Setiap Pelaku Usaha PerkebunanY Bahwa yang dimaksud Setiap Pelaku Usaha Perkebunan adalahpekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan, baik orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurutHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sakhukum Indonesia dan berkedudukan~ di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

No. 1248 K/Pdt/20131516171819memiliki areal hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 2.200.000 Ha untuk jangkawaktu 20 tahun di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dikerjakan menurutrencana karya yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, dan berdayalaku surut terhitung sejak tanggal 8 Desember 1973, adapun letak areal HPHtersebut dilukiskan dengan Peta Wilayah Kerja PT Inhutani Unit II skala 1200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada DepartemenPertanian;Bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan RencanaKarya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta PulauNunukan skala 1 50.000, yang didukung dengan Peta lokasi Wana WisataMambunut PT Inhutani I, dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten PerencanaanPT Inhutani I Nunukan, diperiksa

PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan PetaPulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukungdengan Peta Lokasi WanaWisata Mambunut PT Inhutani I, dibuat olehYus Ahmad selaku AsistenPerencanaan PT Inhutani I Nunukan,diperiksa oleh Andi Agung P.S.

1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;e Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangHal. 23 dari 38 hal.

1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangdidukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT

AraraAbadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

AraraAbadi;BAHWA AHLI RISKI AL HADI MENERANGKAN BERDASARKANTUMPANG SUSUN TITIK KOORDINAT TERHADAP PETA KAWASANHUTAN PROVINSI RIAU SKALA 1:250.000 LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMORSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2016DAN PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:SK.703/MENHUTII/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 743/KPTS1/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.oo2090 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5000,d. Observasi lapangan,e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak150 titik,f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupabangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.o a0 85Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untukmendapatkan peta skala 1 : 5000.Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahuiperihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalamdokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang

1 : 2.000) yang ditandatangani oleh KepalaSeksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atasnama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang);e 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta BidangTanah dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh KepalaSeksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atasnama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);e 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta BidangTanah dengan Skala 1 : 2.000

1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang

asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Ill Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat KeteranganKepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yangditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atasnama Drs.

asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat KeteranganKepemilikan No. 592.11 / 86 / V / O04 tanggal 29 Mei 2004 yangditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atasnama Drs.

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas : 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2 cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh / ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2. Luka di punggung kanan belakang yang diakibatkan karena traumabenda tajam ;Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;Hal 3 dari 7 hal Put.

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas i 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh/ ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak

DANI NUGRAHA Bin MAMAN SUPARMAN (alm)bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatansebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI NUGRAHA BinMAMAN SUPARMAN (alm) selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangiselama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti:a. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHAb. 15 (lima belas) lembar skala

Bak Sinar Mas Syariah sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1;1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka

tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh SdrDANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar

tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jati, 03 Mei 1995,agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diDusun XIll, Desa Tanjung Jati, KecamatanBinjai, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Sekala, 29 Oktober 1994,agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl.Bersama Lingkungan Sei Skala

Bersama Lingkungan Sei Skala, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, KabupatenLangkat, ; Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak, bernama x, perempuan, umur 6 tahun;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.

Bersama Lingkungan Sei Skala, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, KabupatenLangkat,;Bahwa selama permikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak, bernama x, perempuan, umur 6 tahun;Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyaberjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga merekatidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarandiantara mereka;Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat karena

perusahaan.Bahwa perkara ini adalah Perselisihan HAK,sebagaimana diaturDalam UndangUndang No.2 Tahun 2004, bahwa Perselisihan HAK adalah perselisihan yangtimbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan,perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Bahwa berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaanpasal 92 yang menyatakan :Ayat 1 : Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.Ayat 2 : Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.Ayat 3 : Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, PerselisihanKepentinganini telah menempuh perundingan bipartit.

Bahwa para Penggugat mengajukan rumusan stuktur skala upah kepada Tergugat denganrumusan sebagai berikut :A. Pekerja yang masa kerjanya di bawah (satu) tahun atau (satu) tahun pas sesuaiUMKS II yang berlaku.B.

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karena asapdan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkan terjadinyapencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satu hektar)Saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut ditanamioleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jahe yangmerupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2017/PN PbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

danperlindunganperkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kab.Kobar ; ya, Saya mengerti tentang Undangundang RI No.39 Tahun 2014 tentangperkebunan ; Perlu saya jelaskan bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dengancara pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan cara steking untuktanah yang baru) atau belum pernah di buka sebelumnya dan barudilakukan penanaman ; Perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekebun yaituperseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai tertentu sedangkan yang dimaksudperusahaan perkebunan yaitu badan hukum yang dididrikan menurut hukumdi indonesia dan berkedudukan di indonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu ; Bahwa perijinan yang harus dilakukan oleh pekebun yaitu surat tanda taftarbudi (STDB) namun dim oermenten tidak wajib dimiliki, sedagkan untukperusahaan perkebunan anatar lain ijin usaha perkebunan (IUP); Saya jelaskan bahwa untuk kegiatan tersangka tersebut diatas dapatdikategorikan

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013tentang

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;wonenea Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013tentang PENCEGAHAN

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013tentang

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013tentang