Ditemukan 317 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6736
  • PUTUSANNomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slwa Whole = ~ti = 1 1 oeaEa eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara GugatHarta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sela dalam perkara antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 Agustus 1986, umur 34 tahun,agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di XXXXXXXXXXX, KABUPATEN TEGAL,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Purwanto
Register : 19-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BINTAN LAGOON RESOR Diwakili Oleh : STEFANY OKTARIA SIMORANGKIR SH
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
9658
  • Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sub Penghuni vila in casu,lease, let or sublet the whole or any Penggugat tidak dapatpart of his/her Villa other than menyewakan, menyewakanthrough the Pool Rental Scheme ulang, mengontrakan atau provided by the Management mengontrakan ulang seluruhCompany and without prior written atau sebagian dari Vilanya,consent from the Management selain melalui Skema PoolCompany.
Register : 30-11-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK;
7134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di dalam P3B.Namun demikian, terdapat beberapa referensi yang dapat dijadikan acuanuntuk memahami maksud dari istilah Beneficial owner tersebut, yaitu sebagaiberikut:1 OECD Model, mengingat Belanda adalah anggota OECD dan tunduk padaOECD Model Paragraf 10 Commentary dari Pasal 11 OECD Model TaxConvention on Income on Capital Juli 2005, menyebutkan bahwa 10.Relief or exemption in respect of an item of income is granted by the Stateof source to a resident of the other Contracting State to avoid in whole
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — EDWIN LODEWYK THUMEWA DKK VS NY. NANA binti SADI
5236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu padakeadaan seperti ini Ketua Majelis Peninjauan Kembalimempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembaliproses persidangan dalam perkara ini untuk mengkajidan menguji kebenaran putusan perkara No. 2148K/Pdt/2005 tanggal 26 Juni 2008 tersebut.Law enforcement is a part of a whole legal system.The material recht will become een papiren = muurwithout the law enforcement. Therefore, we need aaccountable legal system to support the effort of lawenforcement.
Register : 21-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Mab
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
207
  • Pendapat Wahbah alZuhaili yang terdapat dalam kitabnya, QadhayaalFighi wa alFikri alMuashiri, halaman 8182, untuk selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Males Hakim sebagai berikut:SPT al od cre lll mes ae oP og pel yb wis Lalvj Jl whole yo alaarag aiguos g aol, 9 ow py 9 avy wpe9 goirell Ys aiijpty aQno sty 9 arb! g ,20ll ell yo arom,cdi sLa: Cary sGUlos eal 8 ghasVl ule you elleis 9. QhusNl sho yojtag go5l gl IMU Yopsill Yo asbulShi sUE 9 ausill 9 Slow 9 aAsslls Esinall 9 desl!
Register : 21-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
7462 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The decisive criterion is whetheror not the activity of the fixed place of business in itself forms an essential andsignificant part of the activity of the enterprise as a whole;Bahwa Pemohon Banding menjalankan aktifitas memperkenalkan danmemajukan pemasaran barangbarang (promotion) yang dihasilkan olehperusahaan yang menunjuknya, penelitian pasar dalam rangka memajukanpemasaran barangbarang tersebut dan pengawasan penjualan barangbarangtersebut di dalam negeri dari Komatsu Logistic Corp.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1897/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — PT AVERY DENNISON PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Such services may include management, coordination and controlfunctions for the whole group ...";Bahwa dalam hal suatu perusahaan independen membutuhkan jasasemacam itu. maka perusahaan tersebut akan memintanya dariperusahaan/orang yang memang mempunyai spesialisasi dalam spesifikasijasa yang dibutuhkan tersebut, sesuai dengan OECD Transfer PricingGuidelines Paragraf 7.2: "...
Register : 25-07-2011 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2012 —
11672
  • pengeluaran Barang tersebut dikeluarkanTergugat segera setelah PT AAA melakukan pelunasan/memenuhikewajiban hukumnya, adalah sesuai dengan prosedur pelepasanBarang dari gudanggudang penyimpanan, yang secara tegas danjelas telah diatur di dalam ketentuan Pasal 17 Sale Contract sertapada bagian Pernyataan/Recitals huruf (D) CMA September 2010 danCMA 5 Januari 2011:Pasal 17 Sale Contract:The Goods shall remain in storage unless and until the Sellersauthorizes the Collateral Manager to release the Goods in whole
    If such payment is overdue in whole or in part, the Sellers may(without prejudice to any of itsorther rights) recover or resell the Goods (or any part of them) and mayenter upon Buyers' premise for that purpose as set out above.Yang dalam terjemahan:Terlepas dari pemindahan Barang atau beralihnya resiko atastBarang kepada Pembeli atau setiap aturan, peraturan atau ketentuansebaliknya, bagaimanapun juga hak atas Barang tidak serta merta beralihkepada Pembeli hingga harga Barang sesuai Kontrak, bunga
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOSAT Tbk
353206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian. apayang dinyatakan oleh paragraf 9 Commentary tersebut di alas menjadisangat relevan bahwa istilah beneficial owner haruslah dimengerti sesuaidengan maksud dan tujuan dari dibuatnya P3B;Bahwa Paragraf 10 Commentary dari Pasal 11 OECD Model TaxConvention on Income and on Capital July 2005, menyebutkan:Relief or exemption in respect of an item of income is granted by the Stateof source to a resident of the other Contracting State to avoid in whole or inpart the double taxation that
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2): Gains from the alienation of movable property forming partof the business property of a permanent establishment which an enterpriseof a Contracting State has in the other Contracting State, including suchgains from the alienation of such a permanent establishment (alone or withthe whole enterprise), may be taxed in that other State.
Putus : 24-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PID.SUS/2010
Tanggal 24 Mei 2011 — SAIFUDIEN HASAN, DKK
116497 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saifudien Hasan didampingi Muhammad Asrof dari DivisiKorporasi (KPI) dan Retno Salamun dari Divisi Investasi Jasa Keuangan (IJK), jugamembicarakan ancarancar dana yang diperlukan untuk Kredit Investasi/Take OverKredit sebesar Rp. 150 milyar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 50milyar ;Setelah pertemuan selesai Terdakwa I Saifudien Hasan memerintahkan kepadaDivisi KPI yang bertanggung jawab untuk segmen whole sale dari Divisi IJK agarmemproses permintaan Bobby Pitoy. kemudian sesuai Lampiran
    Saifudien Hasan memerintahkan kepadaDivisi KPI yang bertanggung jawab untuk segmen whole sale dari Divisi IJKagar memproses permintaan Bobby Pitoy. kemudian sesuai Lampiran ComitePolicy Credit 79 (CPC.79) tentang Penyempurnaan Kebijakan dan ProsedurTake Over Debitur BPPN melalui lelang (selanjutnya disebut CPC 79)Romawi III Prosedure angka 3.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO VS DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA DKK PERSADA,
9882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 231 PK/Pdt/201410.11.12.and/or if the whole of the carriage undertaken by the carrier is limited to thecarriage from a CY or CFS in or immediately adjacent to the sea terminal atthe Port of Discharge, the carrier shal be discharged from all liabilitywhatsoever in respect of the Goods, unless suit is brought within one yearof their delivery or of the date when should have been delivered";Terjemahan resminya:Dengan tidak mengindahkan SubKlausal 27 (2) di atas, dimana berlakuCOGSA, COGWA
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 88/PID/2018/PT KPG
Tanggal 7 Nopember 2018 — -. Daud Rana Lebang alias Daud, dkk
10493
  • SWEET CORN WHOLE KERNEL410 GR/24 9,394 (14) (131,510)59. SWEET CORN CREAM KERNEL410 GR/24 9,394 21 197,26560.TERASI PRONAS 80GR 3,393 a 61. GOO.N PANTS SJPM62/3 130,833 62. GOO.N PANTS SJPL50/3 130,833 63. GOO.N PANTS SJPXL44/3 130,833 64. GOO.N PANTS SJPXXL36/3 130,833 65. GOO.N NB 48/4 69,324 : 566. GOO.N S 44/4 66,008 :67. GOO.N M 38/4 63,286 68. GOO.N L 32/4 63,286 69. GOO.N XL 28/4 63,286 : e70. GOO.N SLIM M68/4 107,793 71. GOO.N SLIM L 58/4 107,793 72. GOO.N SLIM XL 50/4 107,793 :73.
    SWEET CORN WHOLE KERNEL410 GR/24 9,394 1 9,39459. SWEET CORN CREAM KERNEL410 GR/24 9,394 5 46,96860. TERASI PRONAS 80GR 3,393 209 709,05961. GOO.N PANTS SUPIM62/3 130,833 :62. GOO.N PANTS SJPL50/3 130,833 63. GOO.N PANTS SJPXL44/3 130,833 .64. GOO.N PANTS SJUPXXL36/3 130,833 65. GOO.N NB 48/4 69,324 66. GOO.NS 44/4 66,008 z67. GOO.NM 38/4 63,286 68. GOO.NL 32/4 63,286 :69. GOO.N XL 28/4 63,286 70. GOO.N SLIM M68/4 107,793 .71. GOO.N SLIM L 58/4 107,793 72. GOO.N SLIM XL 50/4 107,793 73.
Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2012
Tanggal 7 Januari 2014 — GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
7844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpemahaman istilah holistik bahwa holistik diambil dari kata whole (menyeluruh)atau dari pandangan holisme (dari bahasa Yunani EAoc holos, yang artinyasemua, keseluruhan, total) yaitu suatu pandangan bahwa semuanya di sistemalam semesta Ini (sistem fisik, biologis, kimia, sosial, ekonomi, mental, bahasa,dil) tidak bisa ditentukan atau dijelaskan secara bagianbagian terpisah saja,tapi dijelaskan secara keseluruhan.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS,
6032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Relief or exemption in respect of an itemof income is granted by the State of source to a resident of theother Contracting State to avoid in whole or in part the doubletaxation that would otherwise arise from the concurrent taxation ofthat income by the State of residence.
Register : 18-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 155/PDT/2019/PT MND
Tanggal 13 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat II : KARMILA RAUF
Terbanding/Penggugat : SAMSUDIN LULI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BOLAANG MONGONDOUW SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat I : KASIM RAUF
Turut Terbanding/Tergugat III : RETNO GANI
6123
  • Law enforcement is a part of a whole legal system. The material recht willbecome een paperen muur without the law enforcement. Therefore, weneed a accountable legal system to support the effort of law enforcement.Thus, a legal system must be independent and be supported by professionallawyers.(Penegakan hukum adalah bagian dari system hukum. Tanpa penegakhukum, maka kaidahkaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuankertas saja.
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. HASANAH
2.H. HASANUDIN JAFAR
3.ATY ROSTATY
4.ETI HERYATI
5.MAKHFUD SAIFUDIN
6.URI HURYATI
7.KHAIRUDIN
8.MELAWATI DJAINI
9.NIENDY PRATIWI
10.ARDIKA RIZKY MAQBULLAH
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ. WALI KOTA BEKASI
2.KEPALA SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU I
3.KEPALA SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU VIII
4816
  • ROSTATY, Perempuan, Lahir di Bekasi, 01 Mei 1961, sesuaiKutipan Akta Kelahiran No.2360/1988 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Dati Il Bekasi tanggal 19 Oktober1988 in case PENGGUGAT III;4) ETI HERYATI, Perempuan, Lahir di Bekasi, 10 Desember 1963,sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2361/1988 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 19Oktober 1988 in case PENGGUGAT IV;5) MAKHFUD SAIFUDIN, Lakilaki, Lahir di Be buah Yang of a man thatthe whole
Putus : 18-05-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — 1. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, DKK VS 1. PT AYUNDA PRIMA MITRA, DKK
13661810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rule 29.1 provides that unless the parties have agreed otherwise (whichthey have not), "the tribunal shall determine in the award the apportionmentof the costs of the arbitration among the parties";16.Having regard to the fact that the Claimants have wholly or largelysucceeded at each stage of the reference, the Tribunal conclude that theRespondents should pay the whole of the costs of the arbitration;Legal costs17.
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A more complex analysis is necessary where an associated enterpriseundertakes activities that relate to more than one member of the group or to thegroup as a whole. In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises).
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
237130
  • Bahwa menurut article 20.8 pada Kontrak Framework subcontractagreement S11D2017092701WBF1: This agreement may not be altered,modified, amended, changed, rescinded or discharge in whole or in part,except by a written agreement by both parties. Bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti, diamandemen, dibatalkan baik sebagian ataupunseluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis diantara para Pihak.
    Dalam Pasal 20.8 diatur sebagai berikut:This Agreement may not be altered, modified, amended, changed,rescinded, discharged in whole or in part, except by a written Agreementexecuted by both PartiesAdapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:Perjanjian ini tidak boleh diganti, dimodifikasi, diamandemen, diubah,dibatalkan, diberhentikan seluruhnya atau sebagian, kecuali melaluiPerjanjian tertulis yang diadakan oleh kedua belah Pihak.Hal. 51 dari 98 hal.