PT.Sari Hijau Mutiara (yang kini menjadi SK.378/MenhutIV2008 tanggal28 Oktober 2008), padahal areal tersebut diklaim oleh TermohonKasasi dahulu Penggugat sudah dilepaskan oleh Termohon Kasasidahulu Penggugat yaitu areal Objectum Litis sebelum terbitnya SK.151/KptsI/I998 pada tanggal 27 Februari 1998, maupun tidak samasekali berdekatan dengan revisi areal sebagaimana dimaksuddidalam SK.239/MenhutlI/2008 tentang revisi areal SK.151/Kpts1998 yang diajukan pembatalan dalam perkara Nomor112/G/2008/PTUN.Jakarta

Bahwa atas fasilitas kredit tersebut di atas Tergugat menyerahkan 2(dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pesing,Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur,sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor111/Desa Pesing, Luas 1074 M2; dan Sertipikat Hak Milik Nomor112/Desa Pesing, Luas 703 M2, yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 22 Juni 2010 Nomor302/JB/VI/Kec.Purwoasri dan Akta Jual Beli Nomor303/JB/Vl/Kec.Purwoasri, yang dibuat

Nomor 3809 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Pdt.G/2014/PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBalikpapan, permohonan

kepentingan hukum seluruh wargMekarsari berkaitan adanya sengketa berkaitan denganpengangkatan kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari,kabupaten Karawang ; Bahwa Penggugat selaku calon kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tahun 2021 yang dalammendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Nomor 6tahun 2004 Tentang Kepala Desa Jo Pasal 21 permendagri Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor112

diatur dalam ketentuanPasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata CaraPemilinan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sehingga atas permasalahan iniMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut mengenai permasalahanPerubahan Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari, Majelis Hakim akanmengurai terlebin dahulu Tugastugas Panitia Pemilinan dalam Tahapan Pemilihansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

SUMARTUN, B.A, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG.,tanggal 26 Juni 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Halaman 99 dari 104 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/Pdt/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Thng.,tanggal 26 Juni 2013;2.

Bahwa atas fasilitas kredit tersebut di atas Tergugat menyerahkan 2(dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pesing,Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur,sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor111/Desa Pesing, Luas 1074 M2; dan Sertipikat Hak Milik Nomor112/Desa Pesing, Luas 703 M2, yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 22 Juni 2010 Nomor302/JB/VI/Kec.Purwoasri dan Akta Jual Beli Nomor303/JB/Vl/Kec.Purwoasri, yang dibuat

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor112/PDT.G/2020/PN.TNG. tanggal 9 Juni 2021;MENGADILI SENDIRI:DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI1. Menerima gugatan Terbanding III untuk seluruhnya;2.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor112/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 5 Maret 2015 , putusan tersebut diucapkanpada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olen para Hakim Anggota tersebut,FIRMANSYAH, S.H. .........halaman34 dari 36 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.BdgFIRMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat, danmasingmasing

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 5 pula, Penggugat mengetahuibahwa Tergugat 2 telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015tanggal 2 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat 3; bertindak selakuPemberi Hibah adalah Tergugat 2 sedang Penerima Hibah adalah Tergugat1 sedang obyek hibah adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor112/Sarira,Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) selanjutnyaSertifikat Hak Milik Nomor : 112

EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGATI).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09122000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKSm2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak diPropinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan MakaleUtara, Kelurahan Sarira BUKAN MILIK PARA

. 2646 K/Pid.Sus/2016Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 128/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara PemeriksaanKemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis diJayapura Nomor 312/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012senta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 328/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07Desember 2012 , maka Terdakwa Metusalak ltaar selaku Kepala PerumDamri Jayapura selanjutnya menandatangani surat Nomor112

tanggal 01 Desember 2012,Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 128/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara PemeriksaanKemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis diJayapura Nomor 312/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012senta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 328/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07Desember 2012 , maka Terdakwa Metusalak Itaar selaku Kepala PerumDamri Jayapura selanjutnya menandatangani surat Nomor112

. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014 :Pemilin adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalampemilihan Kepala Desa. : Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014 :Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Pasal 11 ayat (2) huruf d Perda KabupatenJeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan,Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014:Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilin dalampemilinan Kepala Desa. ;> Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014, berbunyi:Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor112/PDT/1996/PT.SMDA tanggal 02 Oktober 1996, diberi tanda Bukti P2 ;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545 K/PDT/1997 tertanggal10 Nopember 1999, diberi tanda Bukti P3 ;4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adongtertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda Bukti P4 ;455.

Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P 1)yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P 2) yo PutusanMahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi isi perdamaian tersebut,penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)kepada H.

Bahwa kemudian pada tahun 2000keluar Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000 tentang Pajak/BeaPerolehan Hak Atas Tanah DanBangunan dimana sesuai denganHal. 15 dari 82 hal.

BPHTB juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 yang telahdicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000.dimana sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 21 1997 menyatakanbahwa: "Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapatmenandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunansetelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak";Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun1997 yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112

Puncak, RT06/RW 03 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan,Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 21 Februari 2021 yang terdaftat diKepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor112/II/PA.TTE ..tanggal 26 Februari 2021, selantunyadisebut Para Penggugat;MelawanMasita Abas Binti Abas Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kompleks Koramil Amurang, KelurahanPondang, Amurang, Kab.

Bahwa setelah Pengangkatan Roya terhadap Hak Tanggungan Nomor6555/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak GunaBangunan nomor 2054 Desa Ungasan Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung Propinsi Bali telah ada dan terbit Hak Tanggunganlain milik PT Bank Commonwealth dengan nomor Hak Tanggungan6085/2012 yang juga telah di Roya berdasarkan Surat Roya Nomor112/CDU/IIV2014 tanggal 25 Maret 2014;4.

DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard): Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah );Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor112/Pid.B/LH/2017/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017,Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2018sSampai dengan tanggal 21 September 2018Terdakwa dalam menghadapi perkara a quo didampingi oleh PusatBantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, Penasihat Hukum, berkantor diJalan Perum Eksekutif Blok B1 No. 1112 Perum Puri Anjasmoro Semarang,berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PNUnr tentang Penunjukan Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor112

Putusan PN JakartaPusat Nomor 562/1982 tanggal 1 Maret 1983 (Putusan MARI Nomor112), telah memberikan putusan yang intinya adalah :PN Jakarta Pusat menjatuhnkan putusan sela menangguhkanpemeriksaan perkara perdata Nomor 562/1982 sampai perkarapidana Nomor 69/Pid B/1982, memperoleh putusan yangberkekuatan hukum tetap.

PurwaharjaKOT, Beare cannes nenneeemmwnennesAgama SDE seers ee nenemeeeieneesnneeeennsPekerjaan : Mengurus Rumah Tangga:;soeeccene= Terdakwa tidak ditahan;022woneeen Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknyauntuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telahdiberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor112/Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Bjr tentangPenetapan