Bahwa dalam surat kuasa Para PENGGUGAT menyatakan bahwaperselisihan Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam gugatan (posita) dantuntutan (petitum), Para PENGGUGAT menuntut pembayaran hak(Pesangon, Upah Proses THR dan lainlain), sehingga seharusnyaperselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perselisihan Hakbukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.4.

kontradiktif); Bahwa kaburnya/tidak jelasnya gugatan Penggugat karena pada satu sisimengajukan tuntutan uang pesangon, uang denda atas keterlambatanpembayaran upah selama tidak bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan HariRaya sementara pada sisi lainnya mengakui dan menyatakan kerja denganstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Bahwa dalam surat kuasa Penggugat menyatakan perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK) namun Penggugat di dalam gugatannya (posita danpetitum) menuntut pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR dan lainlainsehingga perselisinan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnyaperselisinan hak; Bahwa gugatan juga tidak jelas atau kabur karena pada satu sisi menuntutpembayaran pesangon (hak bagi karyawan dengan status PKWTT) sedangkanHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pat.SusPHI/2020/PN Srg.pada sisi lainnya menyatakan status Penggugat adalah PKWT (hanya berhakatas sisa kontrak);Menimbang, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas dalam praktikHukum Acara Perdata

tidakbekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan Hari Raya tetapi pada sisi lainnyamengakui dan menyatakan statusnya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) tidak bisa gugatannya dinyatakan kabur/tidak jelas karena tuntutantersebut sudah masuk materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalampokok perkara; Bahwa perselisihan di dalam gugatan ini adalah mengenai perselisihan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sebagai konsekuensinya terhadap hal tersebut, Penggugatmempunyai hak untuk mengajukan pembayaran hak

(pesangon, upah proses,THR, dan lainlain) sedangkan terkait status Penggugat adalah PKWT sehinggatidak berhak pesangon karena pesangon hanya untuk PKWTT sudah masuk materipokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 56/Pat.SusPHI/2020/PN Srg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasanhukum dan haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud

Bahwa dalam surat kuasa Para PENGGUGAT menyatakan bahwaperselisihan Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam gugatan (posita) dantuntutan (petitum), Para PENGGUGAT menuntut pembayaran hak(Pesangon, Upah Proses THR dan lainlain), sehingga seharusnyaperselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perselisihan Hakbukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.4.

Penggugat karena pada satu sisimengajukan tuntutan uang pesangon, uang denda atas keterlambatanpembayaran upah selama tidak bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan HariHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pat.SusPHI/2020/PN Srg.Raya sementara pada sisi lainnya mengakui dan menyatakan kerja denganstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Bahwa dalam surat kuasa Penggugat menyatakan perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK) namun Penggugat di dalam gugatannya (posita danpetitum) menuntut pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR dan lainlainsehingga perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnyaperselisinan hak; Bahwa gugatan juga tidak jelas atau kabur karena pada satu sisi menuntutpembayaran pesangon (hak bagi karyawan dengan status PKWTT) sedangkanpada sisi lainnya menyatakan status Penggugat adalah PKWT (hanya berhakatas sisa kontrak);Menimbang, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas dalam praktikHukum Acara Perdata secara hukum tidak dapat diterima.

Srg.bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan Hari Raya tetapi pada sisi lainnyamengakui dan menyatakan statusnya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) tidak bisa gugatannya dinyatakan kabur/tidak jelas karena tuntutantersebut sudah masuk materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalampokok perkara; Bahwa perselisihan di dalam gugatan ini adalah mengenai perselisihan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sebagai konsekuensinya terhadap hal tersebut, Penggugatmempunyai hak untuk mengajukan pembayaran hak

(pesangon, upah proses,THR, dan lainlain) sedangkan terkait status Penggugat adalah PKWT sehinggatidak berhak pesangon karena pesangon hanya untuk PKWTT sudah masuk materipokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasanhukum dan haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di

Bahwa atas pemutusan hubungan tersebut Penggugat mengajukan Mediasike Disnaker Sukoharjo untuk dapat menyelesaikan permasalahanpemutusan hubungan kerja dan tuntutan hak Pesangon Penggugat.

hukumsebanyak 2 kali ;Halaman 15 dari 34 Putusan No. 38/Pdt.Sus PHI/G/2016/PN.Smg.Bahwa benar setelah disampaikan ke Owner Perusahaan/PemilikPerusahaan, dari Perusahaan menolak memberikan Pesangon.Bahwa benar dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan makapermasalah ini diajukan ke Disnaker Sukoharjo untuk mendapatkanpenyelesaian ;Bahwa benar pemutusan hubungan tersebut Penggugat mengajukanMediasi ke Disnaker Sukoharjo untuk dapat menyelesaikan permasalahanpemutusan hubungan kerja dan tuntutan hak

Pesangon Penggugat ;Bahwa benar Dalam Mediasi di Disnaker Sukoharjo tuntutan Penggugatadalah :e Pesangon Sesuai dengan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.e Mengembalikan uang yang sudah diterima perusahaan yang dianggapsebagai ganti kerugian perusahaan sebesar Rp.725.000,.e Pengalaman Kerja yang tidak cacat hukum /Pekerja tidak melakukankesalahan.

selakuKepegawaian dan Umum, dan Penggugat di dampingi oleh Kuasa hukumsebanyak 2 kali ;Bahwa benar setelah disampaikan ke Owner Perusahaan/PemilikPerusahaan, dari Perusahaan menolak memberikan Pesangon.Bahwa benar dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan makapermasalah ini diajukan ke Disnaker Sukoharjo untuk mendapatkanpenyelesaian ;Bahwa benar pemutusan hubungan tersebut Penggugat mengajukanMediasi ke Disnaker Sukoharjo untuk dapat menyelesaikan permasalahanpemutusan hubungan kerja dan tuntutan hak

hal ini dapat dibuktikan bahwa selama bekerjabelum pernah menerima surat peringatan sama sekali dari pihak Tergugat;12.Bahwa meskipun pihak Penggugat telah menyerahkan surat kesanggupankerja kembali seperti biasanya akan tetapi pihak perusahaan belum adarespon sama sekali terkait surat tersebut bahkan terkesan tidakmenghiraukan niat baik dari pihak Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan tersebut secara musyawarah mufakat;13.Bahwa oleh karena dalam pemutusan hubungan kerja belum adapenyelesaian hak

pesangon beserta hakhak lainnya dari pihak perusahaanmaka, pihak Penggugat melalui kuasanya yaitu Pimpinan Daerah SerikatPekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PD SPPPMI) PripinsiJawa Timur menvampaikan surat denaan Nomor 083/BExt/PDSP.PPMI/bipartite pertama tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak(bukti P2);14.Bahwa meskipun pihak PD SPPPMI Propinsi Jawa Timur selaku kuasa daripihak Penggugat telah menyampaikan surat permohonan perundinganbipartit pertama ternyata pihak Tergugat

menolak anjuranyang dibuat secara sepihak dan telah merugikan pihak Penggugat(bukti P.9);24.Bahwa pihak Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat telahmenuniukkan dedikasi dan lovalitas vana sunagauhsunaqguh kenadaselama bekerja belum pernah menerima surat peringatan 1, 2 ataupun yangke 3 namun demikian hal tersebut belum sebanding dengan imbal balik yangdilakukan oleh perusahaan kepada pekerja sehingga sikap yang tidaksimpatik ini dapat dibuktikan dengan sikap perusahaan yang belummemberikan hak

pesangon beserta hakhak lainnya sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;25.Bahwa oleh karena pihak Penggugat bukanlah pekerja berstatus kontrakmaka, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat tanpa adanya kesalahan ataupun adanya suratperingatan sama sekali dan tidak bisa dibukti secara syah dan meyakinkanmaka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dikatagorikan karenaefisiensi, sehingga pihak Tergugat berkewajiban memberikan uangpesangon beserta hakhak

Akhir Thn 2018 dan 2019 = Rp 13.488.196,00THR 2019 =Rp 6.744.098,00Upah Proses 12 bin = Rp 80.929.176,00Total Pesangon: = Rp290.535.741,00(dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ributujuh ratus empat puluh satu rupiah);Dengan total keselurunan hak pesangon Para Penggugat adalahRp1.355.734.657,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuhratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap barang

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:Pesangon: 1,75 x 9 x Rp3.222.556,00 = Rp50.755.257,00PMK : 1 x 8 x Rp3.222.556,00 = Rp25.780.448,00+Jumlah

Bahwa dalam surat kuasa Para PENGGUGAT menyatakan bahwaperselisihan Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam gugatan (posita) dantuntutan (petitum), PENGGUGAT menuntut pembayaran hak (Pesangon,Upah Proses THR dan lainlain), sehingga seharusnya perselisinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perselisihan Hak bukan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja.4.

kontradiktif); Bahwa kaburnya/tidak jelasnya gugatan Penggugat karena pada satu sisimengajukan tuntutan uang pesangon, uang denda atas keterlambatanpembayaran upah selama tidak bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan HariRaya sementara pada sisi lainnya mengakui dan menyatakan kerja denganstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Bahwa dalam surat kuasa Penggugat menyatakan perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK) namun Penggugat di dalam gugatannya (posita danpetitum) menuntut pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR dan lainlainsehingga perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnyaperselisinan hak; Bahwa gugatan juga tidak jelas atau kabur karena pada satu sisi menuntutpembayaran pesangon (hak bagi karyawan dengan status PKWTT) sedangkanHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Srg.pada sisi lainnya menyatakan status Penggugat adalah PKWT (hanya berhakatas sisa kontrak);Menimbang, gugatan yang tidak terang/kabur dan tidak jelas dalam praktikHukum Acara Perdata

bekerja, pembayaran upah, dan Tunjangan Hari Raya tetapi padasisi lainnya mengakui dan menyatakan statusnya adalah Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) tidak bisa gugatannya dinyatakan kabur/tidak jelas karenatuntutan tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang akandipertimbangkan dalam pokok perkara; Bahwa perselisinan di dalam gugatan ini adalah mengenai perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai konsekuensinya terhadap haltersebut, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan pembayaran hak

(pesangon, upah proses, THR, dan lainlain) sedangkan terkait statusPenggugat adalah PKWT sehingga tidak berhak pesangon karena pesangonHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Srg.hanya untuk PKWTT sudah masuk materi pokok perkara yang akandipertimbangkan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasanhukum dan haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak = lainnyayangharus dibayar sebesar Rp.140.870.294. (serratus empat puluh juta delapanratus tujuh ribu duaratus sembilan puluh empat rupiah)6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulanMaret 2018 s/d Oktober 2018 sebesar 51.706.000, (lima puluh satu juta tujuhratus enam ribu rupiah)7. Menghukum Tertugat untuk membayar upah proses setiap bulannya selamaperkara a quo belum pempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);8.

oleh karena itu MOHON yang terhormat MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkaraaquo berkenan menolakdan/ataumengesampingkan dalidalil Penggugat tersebut yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (7)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan danmelakukanpemutusanhubungankerja (PHK) secarasepihak terhadapPenggugat adalah tidak mendasar dan sah karena didalilkan secara tidakbenar dan tidak sesuai dengan FAKTA HUKUM dan DASAR HUKUM yangberlaku.MENGENAI HAK

PESANGON DAN HAK LAINNYA13.Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh besaran dan komposisi nilaikompensasi yang dimohonkan oleh Penguggat dalam gugatan aquo karenatidak berdasarkan hokum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;14.Bahwa kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, serta hak lainnya berdasarkan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan hanya dapat diberikan kepadakaryawan tetap (PKWTT) dan mengingat

MENGADILIDALAM EKSEPSI1.Menolak seluruh eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.2.9.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejaktanggal diputus perkara a quo;Menyatakan bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utaraharus tunduk pada pututusan perkara a quo;Menyatakan bahwa Tergugat terobukti melanggar Pasal Pasal 59 ayat (7)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hak lainnya yangharus dibayar sebesar Rp.140.870.294.

Il, KelurahanHarjosari.l, Kecamatan M.Amplas Mdn;Merk : ISUZU;Type > NKR 55 CO E21 LWB;Jenis : MOBIL BUS;Tahun Pembuatan : 2015;Nomor Rangka > MHCNKR55HF J066135;Nomor Mesin : M066135;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan secara hukum berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi dikarenakanpemutusan hubungan kerja (PHk);Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untukmembayar hak pesangon beserta hak lainnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan rincian

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugatsebagai berikut dibawah ini :2.1. Sdr.

Rp. 85.939.828,= Rp. 12.890.974,Jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp. 98.930.802,(sembilanpuluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ratus dua rupiah)Total Jumlah Hak Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepadaPara Penggugat adalah sebesar Rp. 356.138.357,(tiga ratus limapuluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluhtujuh rupiah);.

maupun kejanggalan yangterjadi pada wakitu mediator menjembatani permasalahan tersebut dan olehkarena itu pula Penggugat keberatan dengan isi anjuran mediator danberdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak untuk mengajukanpermohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial;43.Bahwa selanjutnya, adapun dampak dari berakhirnya hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat adalah mengenai tentang hak

(pesangon) yangseharusnya diterima olen Penggugat yang belum diperolehnya sejak disuruhberhenti olen HR Executive Labersa Grand Hotel & Convention Centredengan Upah yang dibayar hanya setengahnya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan sejak saat itu sampai dengan gugatan a quo diajukanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PekanbaruPenggugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan upah;44.Bahwa selama bekerja dari tahun 2008 s/d pertengahan Mei 2014,pekerjaan yang diberikan

2016memutuskan Tergugat Rekonvensi telah putus hubungan kerja denganPenggugat Rekonvensi dengan alasan Pengunduran diri Tergugat Rekonvensi;12.Bahwa oleh karena fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, tindakanketidakhadiran Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan tugas dankewajibannya selaku Karyawan Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dansepengatuan Penggugat Rekonvensi, sungguhnyalah adil dan bijaksanaMajelis Hakim yang mulia bila memutuskan membebaskan PenggugatRekonvensi dari segala tuntutan hak (hak

pesangon dan lainnya) yangdiajukan oleh Tergugat Rekonvensi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agarmemberikan putusan sebagai berikut:deMengajukan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pelanggaranatas ketidak hadiran Tergugat Rekonvensi untuk mejalankan tugas dantanggung jawabnya selaku karyawan Penggugat Rekonvensi

Negeri Pangkalpinangtelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon di PHK dengan pengunduran diri tapi awal permasalahankarena Pemohon dimutasi dan karena Pekerja tidak bersedia dimutasi makaoleh karena dilaksanakan karena pekerja tidak melaksanankan perintahyang wajar dari Pengusaha; Bahwa oleh Pemohon Kasasi tidak melaksanakan perintah maka di PHKsebagaimana Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danberhak atas Pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2), (3), (4); Bahwa hak

pesangon Pemohon adalah masa kerja 5 Tahun makaperhitungan pesangon adalah sebagai berikut:Pesangon 6 x Rp1.351.160 = Rp 8.106.960UPMK 2xRp1.351.160 = Rp 2.702.370+= Rp10.809.280Tunjangan & Perumahan 15% = Rp 1.625.392+Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Jumlah = Rp12.424.572( dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh duarupiah )Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di tas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan

perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian ke (5) Perubahan perhitungan uangpesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), danayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;12 Bahwa, diklarifikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RINo. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat memiliki hak berdasarkanmasa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ; Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak

Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndangMasa Kerja : 3 tahun. e Uang Pesangon : 4 (dua) bulanNama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :Upah.Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan; Upah.1 Masa Kerja : 4 tahun.; . e Uang Pesangon : 5 (lima) bulanNama : Rusdianto, Upahgaji pokok/Upah.bulan : Rp. 1.115.000,e Uang Penghargaan : 2 (dua) bulan2 Masa Kerja : 6 tahun pat.Nama : Yuyun Haryoko, Upahgaji e Uang Pesangon : 7 (tujuh) bulanpokok/bulan : Rp. 1.115.000, Upah.e Uang Penghargaan : 2 (

Wahana Otto Mitra Multiarta Tbk.Cabang Surabaya (WOM) untuk membayar hak pekerja (Para Penggugat) /Ismono, Dkk) ) sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dalam UU RI 13Tahun 2003 dalam Pasal 156 Para Penggugat / (Ismono, Dkk) memiliki hakberdasarkan masa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;Nama, Masa kerja dan Gaji Pokok Hak Pesangon yang harus diterima sesuaiUndangUndang Masa Kerja : 3 tahun.Rp. 1.115.000,bulan : Rp. 1.115.000,Nama : Santoso, upahgaji pokok/bulan :1 Masa Kerja

kekuatanhukum tetap ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) : Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak mempunyai dasarhukum yang jelas tentang apa yang menjadi Dasar Gugatan Penggugatsehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat tentang Hak Pensiun yangdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat ; Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menuntut Hak

Pesangon dan hakhak lainnya serta Hak Pensiun kepada Tergugat dan ternyata di dalamperaturan perusahaan tidak mengatur harus memberikan hak pensiunkepada karyawan ; Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dasar tuntutannya,sebagaimana proses hukum sebelum mengajukan Surat Gugatan kePengadilan Hubungan Industrial, seyogyanya harus menjelaskan dasartuntutannya sebagaimana UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan mengatur tentang halhal apa yang dapat dituntut ; Bahwa kemudian

Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Tergugat memutuskan hubungankerja dengan dalil menuduh Penggugat telah melakukan pencurian/penggelapan rokok, oleh karena itu Tergugat tidak lagi inginmempekerjakan Penggugat, dengan Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja No. 11.SDMPRE/SKPHKIV/2011, dan Tergugat tidakmemberikan hak pesangon dan hak lainnya dengan dalil bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Para Penggugat, yang rinciannya sebagai berikut : Penggugat I: Uang Pesangon = 2x 9 x 989.000 = Rp. 17.802.000,- Uang Penghargaan Masa Kerja = 6 x 989.000 = Rp. 5.934.000,- Uang penggantian Hak = 15% x 23.736.000 = Rp. 3.560.400,- Total = Rp. 27.296.400,- (dua puluh tujuh

Dalam kaftan ini, Tergugat dapatmenunjukkan bahwa Para Penggugat dahulu memberikan kuasa kepadaSerikat Pekerja KAHUTINDO;Bahwa pada pokoknya posita gugatan Para Penggugat angka (9) adalah dapatmenerima PHK jika hak normatif dipenuhi khususnya hak Pesangon.

berketetapan pemutusan hubungankerja dalam perkara ini, adalah pemutusan hubungan kerja tanpa adanyakesalahan dari Para Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatan atasHalaman 36 dari 49 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/G/2015/PN.SMGperkara ini, menghendaki adanya pemutusan hubungan kerja dengan Tergugatdan pembayaran atas hakhak pesangonnya, maka terhadap hal yang demikiandapat dapat diartikan, Para Penggugat dapat menerima pemutusan hubungankerja dari Tergugat, namun dengan hak

pesangon sebagaimana diatur dalampasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untukmemberikan kepastian hukum, kapan berakhirnya hubungan kerja antara ParaPenggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berketetapan hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat, dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal29 Oktober 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka selanjutnya,pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, adalah pemutusan

ribu rupiah);Bahwa Penggugat sebelumnya dipekerjakan oleh Tergugat dengan statuspekerja harian pada bagian masingmasing tersebut sebagaimana point 1(satu), yang mana pada akhirnya status pekerja dirubah menjadi pekerjaKontrak sejak tanggal 0652014 sampai 05082014 diputus hubungankerjanya dengan alasan kontrak habis;Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan statusdari pekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugatternyata tanpa diikuti dengan penyelesaian hak

pesangon Penggugatselama statusnya masih pekerja harian.

oktober 2018,2) Agar perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uangpenggantian hak.10.Bahwa Tergugat menerima isi Anjuran tersebut dan menjawab dengan nomor surat11001/TJP/TK/X11/2018 tertanggal 28 Desember 2018 vide bukti T9;.Bahwa benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada angka 13 dalam gugatanyayaitu perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup hal tersebut dilakukanwalaupun dalam kondisi rugi (2) dua tahun berturutturut dan kesulitan keuangan tiada lainagar supaya hak

pesangon pekerja yang di berhentikan tetap dapat terbayarkan mengingatpembayaranya yang selama ini berjalan diangsur dari perputaran uang hasil produksi makaperusahaan dengan jumlah karyawan yang tersisa saat ini masih beroperasi sehingga hakpesangon karyawan yang sudah sepakat dan membuat Perjanjian Bersama (PB) tentangPHK dan hak pesangon tidak terganggu;12.Bahwa yang dilakukan Tergugat merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar supaya hak pesangon

karyawan tetap terbayarkanjustrtu dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat memohon kepada majlis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara demi keadailan dan tidak ada kecemburuan sosialterhadap pekerja yang sudah menerima PHK dan mendapatkan angsuran pesangonberjalan saat ini maka dari itu agar supaya para penggugat Asep Sopian dkk (85 orang) diberikan hak pesangon dengan perhitungan yang sama dengan yang sudah mengambilyaitu. 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

dengandemikian Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat sejaktanggal 1 oktober 2018;Bahwa sudah dilakukan beberapa kali bipartit dengan Para Penggugat tentangmasalah PHK tetapi belum ada titik temu dan telah dilanjutkan dengan proses mediasidi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;Bahwa perusahaan Tergugat masih berproduksi atau tidak tutup dan PHK terhadapPara Pengugat adalah merupakan cara yang terbaik dalam kondisi 2 (dua) tahunberturutturut perusahaan rugi agar Ssupaya hak

pesangon karyawan tetap terbayarkanjustru dengan cara tetap berproduksi sehingga Tergugat berusaha agar supaya parapenggugat Asep Sopian dkk (85 orang) di berikan hak pesangon dengan perhitunganyang sama dengan yang sudah mengambil yaitu 1 (satu) kali ketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, ayat3, danpenggantian hak sesuai ayat 4 dengan pembayaran diangsur selama 18 bulanmengingat kondisi perusahaan yang tidak memungkikan untuk membayar secarasekaligus

Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar kompensasi yaitu Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan THR tahun 2018 dan THR tahun 2019 kepada Para Terlawan/Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya berjumlah Rp. 159.673.187,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delpan puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :No. NamaTerlawan/Penggugat Total THR THR Pesangon(Rp.) Tahun 2018(Rp.)

Tertentu, sehingga status hubungan kerja anatara Penggugatdengan Tergugat dari waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu (darikaryawan tidak tetap menjadi karyawan tetap) ;4 Bahwa mengingat sebagai karyawan tetap maka apabila Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat (vide Bukti P4 bersesuaianBuikti T4) karena Purna Bhakti/telah memenuhi usia dan tidakPutusan No.06/G/2012/PHI.YK Halaman 31 dari 34halamanmengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka Tergugat wajibmemberikan hak

pesangon pensiun kepada Penggugat berdasarkan pasal 167ayat (5) Undangundang No.13 Tahun 2003 sesuai masa kerja Penggugat, yaitudari tanggal 3 Pebruari 2010 s.d. 1 Pebruari 2011 (masa kerja kurang dari 1tahun ) sebagai brikut ;a Uang pesangan : 2 X bulan upah = 2 X Rp. 5.325.000, =Rp.10.650.000,b Uang Penghargaan Masa Kerja : 0 Rp.0,c Uang Penggantian Hak : 15 % X (poinat+b) = 15 % X Rp. 10.650.000,= Rp.1.597.500.Total Hak Rp. 12.247.500,5 Berdasarkan uraian di atas, maka demi hukum seharusnya yang

dikabulkan daripermohonan aquo adalah hak pesangon pensiun Penggugat karena telah berubahstatus dari karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap berdasarkan undangMengingat, Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkaraINl ;MENGADILI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian;2 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pegawai tidak tetap UPNVeteran Yogyakarta;3 Menyatakan pemutusan hubungan kerja