Ditemukan 272 data
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2075 K/Pdt/2017tidak memuat adanya halhal yang dapat melemahkan putusan aquo dankesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakiim PengadilanTingkat Pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukanhalhal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo,sehingga pertimbangan hukum dan alasan yang menjadi dasar dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga putusan a quo diambilalin sebagai pertimbangannya
120 — 31
3H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majeiis, ARIEFWALUYO.SH.MH dan YAN MANOPPO.SH. masing masing sebagai hakimanggota putusan mana diucapkan pada hari ini) RABU TANGGAL 18 MARET 2015dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh kami SUKOTRIYONO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan dihadiri oieh ARIEFWALUYO.SH.MH dan YAN MANOPPO.SH masing masing sebagai Hakimanggota dengan dibantu oleh SURYONO.SH Panitera Pengganti PengadiianNegeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa T ergugat.HAKiIM HAKiIM
Pembanding/Tergugat II : Kundori Diwakili Oleh : Muhammad Wahyu Ramadhani
Pembanding/Tergugat III : Eko Yuni Susanto Diwakili Oleh : Muhammad Wahyu Ramadhani
Pembanding/Tergugat IV : Toto Rudiyanto Diwakili Oleh : Muhammad Wahyu Ramadhani
Pembanding/Tergugat V : Sabdo Kurniawan Fathoni Diwakili Oleh : Muhammad Wahyu Ramadhani
Pembanding/Tergugat VI : Puji Setiawan Diwakili Oleh : Muhammad Wahyu Ramadhani
Terbanding/Penggugat : PT Maritim Barito Perkasa
Terbanding/Turut Tergugat : Arfa Bin Balik
98 — 41
Majelis Hakim Tingkat Bandingmencermati gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta mempelajaribukti surat yang diajukan para Pihak, maka berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut sudah tepat danbenar sesuai hukum, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutputusan mengenai eksepsi ini dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi berikutnya, yaitu GugatanPenggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) , dimana Majelis Hakiim
33 — 3
danpertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjangsejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluargadan teman dekat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengandemikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuanPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakiim
75 — 28
untuk Tergugat IV tidakhadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak juga menunjuk Kuasa Hukumuntuk mewakilinya dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat IVdianggap telah melepaskan hakhaknya dan persidangan dilanjurkan tanpa hadirnyaTergugat IV;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perlu mengupayakanperdamaian, selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator yangditunjuk oleh Majelis Hakiim
113 — 23
,CN masing masing sebagai hakiim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada SELASA, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lina Marlina, SH Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Aisha Paramita A, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingiPenasehat Hukumnya.HakinHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. Siswatmono Radiantoro, SH. Susilo Utomo, SH 2. Sri Asmarani, SH.,CN.
12 — 1
Agar Majelis Hakiim membebankan uang nafkah anak sampai menikahkepada Pemohon sebesar Rp 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) perharisejak diajukan permohonan cerai talak sampai selesai perceraian ini;f. Agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama (gono gini) antaraPemohon dan Termohon yaitu :Halaman 35 dari 61 putusan Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.
100 — 48
Gassing pada dokumen KT adalahmerupakan tanda tangan yang berbeda;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakiim memeriksa tandatangan DG.
79 — 17
PENGGUGATpernah datang kerumah TURUT TERGUGAT untuk meminta Sertifikat HakMilik (SHM) rumah TURUT TERGUGAT akan tetapi TURUT TERGUGAT tidak bersedia untuk memberikannya, dengan pertimbangan TURUTTERGUGAT tidak pernah berjanji untuk menyerahkan / mengalihkan hakkepemilikan atas rumahnya kepada PARA PENGGUGAT dan atas dasarhukum apa Kuasa hukum PARA PENGGUGAT meminta SHM rumahTURUT TERGUGAT I, karena Indonesia sebagai Negara hukum segalasesuatunya harus berdasarkan prosedur yang berlaku bukan dengan jalanmain hakiim
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Yeni Cahyo Risdiantoro, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Hendra Setia M, SH.
431 — 384
Tentang Kekeliruan Pendapat Hakiim Tingkat PertamaPendapat Majelis Hakim Tingkat Petama Watansoppeng Terang danSangat Nyata Keliru menafsirkan unsur SARA sebagai suatu konflik sosialuntuk penerapan pasal tersebut (Dakwaan Alternatif Pertama) yang salahmenafsirakanunsurnya untuk kasus tersebut, mengesampingkan Perbedaanantara SARA dengan GERAKAN ANARKIS yaitu;1.
64 — 26
Majelis hakiim menetapkan termohon dan pemohon wajibuntuk memberikan pendidikan yang baik atau tidak diskriminatifkepada anak anak mereka...ya...............yang sah dan semuanyaadalah ahli waris golongan pertama sama dengan termohon..........
97 — 57
KompetensiAbsolut), telah PARA TERGUGAT II INTERVENSI ajukan dan sampaikan kepada YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutusserta menyelesaikan perkara ini, berdasarkan uraianuraian dan dalildalil bahwaGUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA ADALAH WEWENANGPERADILAN UMUM dan OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEKSENGKETA TATA USAHA NEGARA, sebagaimana PARA TERGUGAT IIINTERVENSI uraikan dalam dalildalil Eksepsi TERGUGAT Tanggal : 08 November2016 yang telah diterima Majelis Hakiim
Terbanding/Penggugat : LUKMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ACHMAD GHONNIE ROCHIM als GONI bin HAJI ABDUL ROCHIM als ACHMAD GANI bin H. ABD
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. SIDIK PUTRA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL GRESIK
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PERTAMINA
Turut Terbanding/Tergugat II : UMMU ZAHRO bintiH. ABDUL ROCHIM
57 — 45
in persona;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalahsudah tepat dan benar maka eksepsi Pembanding semula Terlawan Penyitadan Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III haruslah dinyatakan ditolak,dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakiim
79 — 48
yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat; Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan dan kerugian bagiSaksi Fabianus Loko alias Fabi; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fabianus Loko alias Fabimengalami cacat pada bagian tubuhnya; Para Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan dariSaksi Fabianus Loko alias Fabi;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakiim
86 — 47
Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Kepathuan PT BankDKI No. 007/SP/Rnnys/IV/2017 tanggal 17 April 2017;Bahwa surat yang ditujukan kepada Direktur Kepatahuan adalah salahalamat karena Direktur Kepatuhan tidak memiliki kKewenangan memutusterkait dengan kredit, dan selain itu objek yang dipermasalahkanmerupakan ranah hukum perdata dan merupakan suatu Keputusan TataUsaha Negara sehingga sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakiim yangmemeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Pemohon
DARMAWAN
Tergugat:
SUPRIADY
88 — 31
kepada Penggugat adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belasjuta rupiah), oleh karenanya terhadap petitum ke4 dapat dikabulkan sesualdengan perhitungan di atas dengan jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas jutarupiah);Menimbang, bahwa dalam petitum ke5, Penggugat memohon agarTergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakiim
56 — 16
Halaman 2 1dari 78Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mohonkepada Bapak Majelis Hakiim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut:DALAM KONPENSI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi seluruhnya;2 Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat Konpensi denganTergugat Rekonpensi dengan jalan perceraian;3 Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yangtimbul karena perkara ini;DALAM REKONPENSI1 Menolak gugatan rekonpensi Penggugat
112 — 82
Majelis Hakiim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM KONPENSIDalam Eksepsi* Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi Seluruhnya.* Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Tidak Dapat Diterima(NO).DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan Mengabulkan ODuplik Tergugat KonpensiSeluruhnya.2. Menolak Replik Penggugat Konpensi Seluruhnya.3. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi Seluruhnya.4. Menghukum Penggugat Konpensi Membayar Biaya PerkaraSesuai Hukum.DALAM REKONPENSI1.
118 — 59
berpedapat bahwa bukti surat tersebut dibuat danditandatangani oleh Camat dalam hal ini adalah pejabat yang berwenangyaitu sebagai PPAT, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi sebagaiakta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata; Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugatyang diberi tanda P15 yaitu surat ijin senjata api atas nama Simon Sabaat,yang menerangkan bahwa Simon Sabaat diberikan ijin oleh pihak Kepolisianuntuk memiliki sebuah senjata api, Majelis Hakiim
29 — 21
dengan demikian sudahlah sangat tepat apa yang terungkapdalam jawaban tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesisehingga mohon Kepada Majelis hakiim yang Muliamengesampingkan atau tidak dapat di terima dali dalil Repiikdari Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi.Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Ckr8.