informasi ini Termohon dapatkandari rekan kerja Pemohon sebagai berikut :1) Pak Ktut (Pemohon) bercerita bahwa janda selingkuhannyacantik bodynya bagus dan susunya besar lebih enakberhubungan intim dengan selingkuhan dari pada dengan istri,membuat pak Ktut (Pemohon) ketagihan ingin terus menerusmengulangi dan mengulangi lagi berhubungan intim denganselingkuhan.2) Pak Ktut (Pemohon) pernah mengatakan dalam 3 (tiga) kalikesempatan waktu dan tanggal yang berbeda bahwa jandaselingkuhannya hamil karena telambat

Indonesia Power makamenurut hemat majelis Tergugat telah dapat dikualifikasikan telah melakukanWanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat telambat menandatangani kontrakpengadaan barang dengan Penggugat, sehingga terlambat pula dalam mengirimkanbarangbarang kepada Penggugat karenanya sepanjang tuntutan Penggugat pada petitumangka 3 Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasiterhadap Penggugat maka sebagai akibat dari Wanprestasi

TERMOHON tidak memberikan penetapan dan / ataumelakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja Sesuai Pasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor 30Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka yang terjadi adalahbahwa kesalahan prosedur perizinan yang dilalui oleh PEMOHONmerupakan penyebab pertama yang berdampak bagi keterlambatantindaklajut surat permohonan dari PEMOHON yang mana barudiserahkan oleh Sub Bagian Umum ke petugas Bidang PTSP padatanggal 22 September 2020 atau telambat

berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknyatelambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harusmenerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhanhukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambatPutusan Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN.PDGHalaman 53 dari 62 Halaman.mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorangPNS atau setidaktidaknya telambat

berisipenjatuhan hukuman, terlambat mengetahul putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambatmemproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanharus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisipenjatuhnan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau' PejabatPemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambat

disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yangdijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannyatetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukannya;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Pelawantidak memenuhi isi dari Surat Peringatan I, Il dan Ill (bukti T1.8, T1.9 dan 11.10)dan tindakan Pelawan melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai denganjumlah yang semestinya dan melakukan pembayaran yang sering telambat

303 424 sebesarRp. 25.000.000 yang Terdakwa terima dari RAJAWALI TOUR dan uangsebesar Rp. 15.000.000 Terdakwa terima melalui rekening milik TITIINDRAYATI yang ada di Bank BRI yang sebelumnya Terdakwa pinjam dariTIT INDRAYATI sendiri untuk penerimaan pengiriman uang dari BAPAKHIDAYAT namun tanggal uang tsb Terdakwa terima lupa.Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupanpribadiTerdakwa maupun keluarga serta untuk pembayaran hutang Terdakwakarena pembayaran gaji Terdakwa di perusahaan telambat

;Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atautidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yangtelah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajian tersebuttelah melakukan perbuatan wanprestasi;Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dariwanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorangdikatakan melakukan wanprestasi bilamana: tidak memberikanprestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestsitidak menurut

sehingga penyelesaianpekerjaan menjadi meleset;Bahwa ketika bahan material terambat maka Saksi tidak dapat bekerja padahalsesuai perjanjian ketika Saksi tidak bekerja karena bahan material terambatmaka seharinya diberi diupah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkankoroban mengingkarinya, begitu juga koroan berjanji akan bertanggung jawabatas bahan makanan selama proses pekerjaan sampai dengan selesai dansetelan selesai pekerjaan baru dipotong dari upah saksi, temyata korban jugaselalu telambat

berisipenjatuhan hukuman, terlambat mengetahul putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambatmemproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanharus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisipenjatuhnan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau' PejabatPemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambat

Kelurahan Pendingin,Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa syarat dan bebanapapun juga;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar gant kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immatenillyang seluruhya sebesar Rp.5.200.000.000,(ima milyar dua ratus juta rupiah);Menghukum Tergugat dan Tergugat Il, baik sendirisendiri maupun secaratanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/ telambat

Bahwa untuk menghindari kerugian akibat kKerusakan atas fasilitasfasilitastersebut dan juga untuk memastikan gugatan Penggugat tidak menjadi siasia (ilusoir) maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Medan c.q Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menghukumTergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat telambat memenuhi dan lalamelaksanakan isi putusan perkara aquo.BERDASARKAN alasanalasan dan faktafakta hukum di atas

Gugatan Penggugat Kabur karena pada halaman 16 Penggugatmenyatakan "Menetapkari uang paksa (dwangsom) untuk dibayarkankepada Tergugat sejunilah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatanhukuni tetap, apabila Tergugat lalai atau telambat melaksanakan isiHalaman 16 dari 61, Putusan Perdata Nomor :172/Pdt.G/2015/PN.Pbrputusan perkara ini." Jelas terlinat bahwa Penggugat tidak serius untukmempertahankan hak yang dituntut.5.

Sehingga Upaya Hukum yang dapatdiajukan Pelawan adalah untuk mengajukan Peninjauan kembali kepadaMahkamah Agung, yaitu 6 (enam Bulan) sejak putusan In Krachttersebut.Maka sejak saat mi Pelawan belum mengajukan Perlawanan/ UpayaHukum sebagaimana yang diatur oleh undangundang oleh karenanyaadalah sudah telambat dan tidak dapat diterimaBerdasarkan hal tersebut Turut Terlawan Il memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara AQuo agar dapat memutuskandalam Putusan Sela, sebagaimana

penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidanayang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknyatelambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harusmenerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhanhukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambatmengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorangPNS atau setidaktidaknya telambat

No. 25/Padt.SusPHI/2019/PN.Sby13.Bahwa pada acara Permbukaan Audit tanggal, 15 Februari 2018, TuanStephen dan Tuan Servais datang telambat dan Staf lainnya semua hadiruntuk mengikuti acara tersebut;14.Bahwa pada pukul 11.00 tanggal 15 Februari 2018 didalam pertemuanaudit, Mr Cosmin dengan sengaja membuat pernyataan penghinaan danmemfitnah, dengan menagatakan bahwa Manejer Situs, adalah Mr.

penjatunan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidanayang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknyatelambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harusmenerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhanhukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambatmengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorangPNS atau setidaktidaknya telambat

berisipenjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambatmemproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanharus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisipenjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau PejabatPemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap atas seorang PNS atau setidaktidaknya telambat

Sari Putri Prasastiapabila telambat datang bulan setelah dilakukan test pack positif hamil, lalu karena kurangpercaya Terdakwa kembali melakukan test kehamilan dan hasilnya memang positif hamil.21. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengontakkan rumah sdri. Sari Putri Prasasti diKel sentul, Kec Kepanjenlor Kota. Blitar dengan harga sewa Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah)namun belum habis kontraknya Sdri Sari Puti Prasasti tidak betah sehingga Terdakwamengontrakan Sdri.

disertaidengan surat pernyataan yang berisi bahwa dana telah merekaterima dan mereka bertanggung jawab penuh atas dana yangmereka terima tersebut.Saksi menerangkan bantuan hibah kepada Asosiasi LSPBM TanahLaut pada tahun 2007 dilakukan dengan mekanisme pemberianhibah di atas, hanya perbedaannya bantuan diserahkan denganmenggunakan cek.53Saksi menerangkan SPJ harus sesuai dengan usulan daripenerima hibah yaitu naskah perjanjian hibah.Saksi menerangkan mengenai hibah kepada Asosiasi, Asosiasisangat telambat