Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, VI dan VII Ketentuanketentuan Konversi

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.

Surat Penunjukan Atau Pembelian Kaveling Tanah PenggantiTanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir Dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atau.

yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk

Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesiasebelum berlakuknya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah; atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; ataum.

Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.(4) Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat(3), bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadikewenangan instansi lain.Dalam hal ini, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanPembatalan yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku..

project) dan surveiyang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metodekerja yang belum dapat dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa;pekerjaan surveil, pemrosesan data, perumusan kebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistemtertentu;Halaman 26 dari 253 Perkara Nomor : 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnh. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk

ataupenyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk

ataupenyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistemtertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk

Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.

dialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauHalaman 30 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDIj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauk

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambiloleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; ataul.

Peraturan Pemerintah ini dengan disertaialas hak yang dialihkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alashak yang diwakafkan, atauJ. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atauk

Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.

Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.Dari alasanalasan tersebut, permohonan pembatalan hak atas tanah atau pembatalan sertifikat hak atas tanah hendaknya diteliti, alasan mana yang tepat untuk dijadikan dasar permohonan itu. Karena pemohon harus menguraikan secara detail faktafakta dan membangun narasi tentang kesalahan atau pelanggaran administratif dalam penerbitan sertifikat itu secara jelas.

Tambunan atauK. Sitorus serta kelompok tani;2. Karena lokasi yang diajukan oleh kelompok tani masuk kawasan HutanProduksi Terbatas (HPT) maka pihak Polres Indragiri Hulu turun ke lokasiuntuk menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung serta melakukanpemeriksaan terhadap orangorang yang dianggap terkait dengan kegiatancetak sawah.

Kepala Desa/Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat olen PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan;h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaldilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan;j Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanahpengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961; ataul. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.

Jadi ada beberapa yang diambil dari perpajakan; Bahwa dalam hal Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan PNBP, ada2 (dua) hal, yang pertama kalau PNPBnya official assesment justru MenteriKeuangan yang meminta BPKP memeriksa instansi yang bersangkutan atauK/L yang bersangkutan, kedua di Menteri Keuangan juga ada PNBP, bahkan2018 menerbitkan PNPB yang baru yaitu PNBP yang berlaku di KementerianKeuangan.

Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satualas haknya Jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftarantanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat pengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3 huruf e diatas jelas

prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanahterlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yangsalah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil olehPemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelumberlaku Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, atau1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan, ataum.