Ditemukan 3355 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menjadi maryadi mangasi mandagi marjaki marjadi munjadi mangadi matjadi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
94 — 24
  • 04/2012 tanggal 26April 2012;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah menurut hukum~ dan setelah diteliti oleh Majelishakim,kemudian diperlinatkan kepada saksisaksi serta Terdakwa,sehinggakeberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya halhal yang telah terjadi yang secara jelasdan lengkap termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraianputusan ini semuanya harus dianggap telah termuat dan manjadi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
444 — 341
  • ABDUL LATIFe EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Staf Kantor Gudang (Honor)e HERWIN SYAHPUTRA Staf Kantor Gudang (Honor)e JAMILATUS Staf Kantor Gudang (Honor) SORI MUDA HARAHAP Juru Timbange ANDREW KraniKepala Gudang Sdr.KADIONOe EKISATRIYOMIAKBARTO, SH Staf Kantor Gudang (Honor)e HERWIN SYAHPUTRA Staf Kantor Gudang (Honor)e JAMILATUS Staf Kantor Gudang (Honor)e SORIMUDA HARAHAP Juru Timbange ANDREW KraniBahwa awalnya saksi sopir Kepala sub Divre Madura, sekira tahun 2000, danselanjutnya di pindah manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
111 — 26
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
82 — 93
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2014 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
274 — 150
  • dimaksuddengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangdidasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan524ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiriadalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
73 — 13
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
177 — 49
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
227 — 111
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
186 — 68
  • Bahwa pada saat mengajukan permohonan pengesahan RKT itu tidak ada biaya yang harus dibayar perusahaan;Bahwa lama waktu Kepala Dinas Kehutanan Provisi mengsahkan RKT,tidak tentu makin lengkap persyaratan cepat disahkan;Bahwa kalau lengkap persyaratannya bisa 1 minggu sudah siap ; Bahwa gunanya RKT itu disahkan pertama RKT ini satu kewajiban bagiperusahaan baik yang dipersyaratan juga sebagai alat kontrol daripadaperintah dalam pembangunan, di RKT ini disitu ada kegiatankegiatan yangdilakukan ini manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
531 — 207
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, Kemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
129 — 34
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
247 — 75
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
214 — 77
  • (Vide: Adami Chazawi hal. 4546);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi rugi atau menjadi berkurang, sehinggadengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negaraadalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnyakeuangan Negara. (Vide: R.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 126
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
268 — 94
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi