DPMD/KK/2021 perihal MohonPenanda Tanganan SK dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)Tahun 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang tidak ada diposisi;Bahwa, Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45268 Tahun 2021 berserta Lampirannya tersebut tidak melaluiBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;Bahwa, saksi tidak mengetahui ketika Dinas PMD Kabupaten Kaurmeminta Nomor Surat Keputusan Bupati Kaur Tentang PenetapanNomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur ke Bagian HukumSekretariat Daeran

SOENARDJI selaku lurah keputih.4) Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK Il Surabaya dengan nomor:5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihalpertimbangan tingkat kKesuburan tanah yang ditanda tangani olehSdri SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH selaku Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.Bahwa pihak Kelurahan Manyar Sabrangan bersama warganya telahmenyetujui terhadap tanah pengganti dari PT.

menggunakan sekira 10(Sepuluh) unit Dumptruk.Bahwa Saksi tidak ada membayar Pajak Galian C, adapun pengambilansirtu (batu campur pasir) untuk kegiatan dari Sungai Batang tebomerupakan arahan dari Terdakwa.Halaman 115 dari 212 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Bahwa Saksi yang membeli polong goronggorong untuk kegiatanKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun Peninjaudimana Pembelian polong tersebut saksi beli dari toko MEGA JASAperusahaan Percetakan Batu Beton yang berada di daeran

koma satusentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada,tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri lukatumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairanmengalir dari dalam luka, warna kemerahan.b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, lukapertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tigasentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertamaterdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeterkali dua sentimeter, warna kemerahan.Pemeriksaan dalam:14) Jaringan lemak bawah kulit daeran

Aceh Tamiang yang dijabat olehABDUL LATIF berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor dan tanggalSaksi tidak ingat lagi dan kemudian diangkat sebagai BUD berdasarkan keputusan BupatiAceh Tamiang nomor 133 tahun 2008 tentang penetapan penunjukan pejabat pengelolakeuangan daeran Kab. Aeh Tamiang tahun anggaran 2008 tanggal 05 Mei 2008 ;e Bahwa jabatan dalam pelaksanaan dana APBD T.A. 2008 pada pekerjaan pengaspalanjalan Desa Suka Mulia Suka Damai 2000 x 3 M (lanjutan) Kec.

Bin SUYITNO (Alm) selakuDirektur Perusahaan daeran Aneka Usaha dan Jasa telahmenyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan danaperusahaan PerusdaAUJ maupun anak perusahaannya dengan totalsejumlah Rp3.757.458.137,00, diantaranya yakni: Pengerjaan Pengaspalan lahan parkir sejumlah Rp149.891.563,00;Terdakwa tidak melakukan pekerjaan pengaspalan lahanparkirsebagaimana yang telah diprogramkan, namun telah dibuat laporanpertanggungjawaban seolaholah kegiatan sudah terlaksana denganbaik dan telah terjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daeran. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal

cabang, keputusan kwartir nasional, dan kwartirdaerah;c. membina kwartir ranting, gugus depan dan organisasi pendukungpramuka di wilayah kerjanya;Halaman 142 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn. melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbingcabang;. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah,swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yangsesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;menyampaikan laporan kepada kwartir daeran

Meiwa Saksidengan Saksi3 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah), KldMuhammad Fauzi, Prada Mar Roni, Prada Mar Ahmad,dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal bertemu denganOrangorang yang sudah banyak berkumpul di tempattersebut, tidak lama kemudian Saksi dan rombongan pergike daeran Labiomed Cibubur dan berhenti sertaberkumpul di depan kotak kontainer warna Hijau.14.

POS ASURANSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEKALONGANMASA BHAKTI TAHUN 1999 S/D 2004 BERADA DI ANGGARANBELANJA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATENPEKALONGAN:1.Dasar hukum Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmasa bakti tahun 1999 sampai dengan 2004 untuk AnggaranBelanja APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 diaturpada Penjabaran APBD Kabupaten Pekalongan 2001 (BUKTIPK20Novum) berada pada POS KEPALA DAERAN DAN WAKILKEPALA DAERAH di Subs7 Bagian Lainlain sebesarRp135.000.000,00 (seratus

Namunsaat Ini pinjaman Saksi tersebut telah lunas sesuai jatuh tempo yaitusekitar awal tahun 2017, Saksi tidak diberi bukti pelunasannya;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;JOKO Bin KASIR KASMIREJA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani di daeran Desa Sokaraja Kec.Pagentan Kab.

Perencana Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah);c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.g) Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya.i) Mengelola barang milik daeran

Bahwa terhadap penempatan dana Pemerintah Daerah KabupatenKatingan di kantor Kas PT.BTN (Pesero) Tbk Pondok Pinang Jakartadimaksud, kemudian atas permintaan dari Penyidik Polisi Daerah KalimantanTengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka oleh BPK telahmenindak lanjutinya dengan melakukan pemeriksaan investigatif dimanahasilnya bahwa penempatan dana Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksudHalaman 191 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN PlIktelah menimbulkan kerugian keuangan negara/daeran

Kantorpertanahan tiaptipa Kabupaten yanga ada di Kalteng, dimana Saksiselaku Kabid pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Kaltengadalah sebagai pengawas dan pembina serta memverifikasi laporankegiatan diakhir tahun anggaran IP4T, dengan tugas ;1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitandengan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);2) Mengkoordinir laporanlaporan Kegiatan yang berkaitan denganbidang pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);3) Menerima laporan kegiatan dari daeran

BudiBudiman beserta lampirannya 254 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Walikota TasikmalayaNomor 050/1394/Bappeda, Hal Usulan DAK Tahun 2017 BidangPrasarana pemerintahan daeran sub bidang prasaranapemerintah daerah, Sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh SatuMilyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani padatanggal 31 Mei 2016 Oleh H.

Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpapersetujuaan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran (DPRD) KotaBengkulu,mengakibatkan terjadi pelepasan Hak Tanah milik PemerintahKota Bengkulu kepada terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT TigaPutra Mandiri yang selanjutnya tanah/lahan tersebut diperuntukanuntukpembangunan Perumahan GRAND KORPRI sehingga menambahkekayaan atau menguntungkan terdakwa DEWI HASTUTI.Bahwa perbuatan terdakwa ~bersamasama dengan saksiMALIDINbertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentangperbendaharaan

Saksiselaku Kabid pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Kaltengadalah sebagai pengawas dan pembina serta memverifikasi laporankegiatan diakhir tahun anggaran IP4T, dengan tugas ;Halaman 76 dari 249 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN Plk1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitandengan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);2) Mengkoordinir laporanlaporan Kegiatan yang berkaitan denganbidang pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);3) Menerima laporan kegiatan dari daeran

MATHIAS AKIHARIbahwa ada uang yang dititip sebesar Rp 4 milyar yang merupakan uangpajak dari sekretariat daeran atau PU, dan saat itu menurut Pa MATHIASAKIHARY bahwa mereka belum lansung mengambil uang sebesar 4 milyartersebut melainkan sekitar dua bulan kemudian barulah dana tersebut diambildengan setelah mereka (pemilik dana) tiba diambon baru dikirim untukpembayaran pajakBahwa dana tersebut berada di rekening PETROSINA UNAWEKLA dan yangdi depositokan tersebut sekitar dua bulan sedangkan yang berada

tersebutberdasarkan saran Inspektorat pada tanggal 20 Juni 2013,dalam rentang waktu batas akhir 31 Desember 2011 harusdipertanggungjawabkan, bukankah itu merupakan KerugianNegara dan jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU Tipikor yangmenyatakan bahwa pengembalian uang negara tidak69.70.71.menghapus tindak pidana yang dilakukan, dalam prospektifHukum Keuangan Negara rentang waktu harus ditelusurimengapa ada rentang waktu cukup lama, sikap BPK, sikapBPKP bagaimana mengenai rentang waktu,pertanggungjawaban anggaran daeran

,Pemerintah Daeran, Lembaga Pemerintah lain, seperti BRI, BUMN,BUMD dan Lembaga Keuangan lain, yang mengelola keuangannegara. BPK merupakan satusatu lembaga yang menilai adatidaknya Kerugian Negara.Bahwa dengan pengembalian uang dari Kerugian Negara yangdilakukan oleh Saksi Mayani Binti Marto Utomo, berdasarkanperintah oleh Inspektorat ke Kas Negara, pendapat ahli, ada 2sudut pandang :Putusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 391 dari 640392a.

Utara,ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani KabupatenLabuhanbatu Utara, Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, BankMandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara danBank Mandiri CabangBalai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat atau setidaktidaknya di suatutempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan daeran hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin

Bahwa benar sesuai BAP No. 20 benar saksi menerangkan:e Beberapa bulan setelah bulan Mei 2017, saksi mengetahui darisaksiHotman Kosnen Alias Aci (Kontraktor di daeran Labuhanbatu Utara)bahwa Terdakwa Agusman Sinaga meminta sejumlah uang (Saya tidakmengetahui Jumlahnya) kepada para kontraktor di daerah LabuhanbatuUtara seperti saksi Ahong dan saksiFranky Liwijaya untuk biayapengurusan tambahan anggaran yang berasal dari DAK untuk KabupatenLabuhanbatu. Utara.