Ditemukan 387 data
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
MAIZAL Bin AKMAL
24 — 6
lima ribu rupiah);Setelahn mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwasecara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohonkeringanhukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terusterang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanjitidak akan menggulangi perbuatannya;Setelan mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap NotaPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umumsecara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetappada surat tunutan
110 — 66
itu diajukan oleh istri atau suami untukmendapatkan persetujuan perceraian, namun yang terpenting adalah apakahgugatan perceraian itu telah memenuhi alasan sebagaimana yang diaturdalam ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 danPasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan adanya syarat yang harusdipenuhi oleh penggugat untuk mendapat persetujuan tergugat melakukanperceraian dimaknai sebagai tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan olehtergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tunutan
87 — 380
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwaTerdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan.Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupunalasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepasdari tunutan
75 — 38
Kerugian materil berupa biaya yang telah dan akan dikeluarkan dalamperkara ini sebesar Rp 32.900.000, (tiga puluh dua juta Sembilan ratusribu rupiah) akibat tidak bekerja selama proses persidangan dan upahsebagai buruh lepas harian;e Kerugian immateril sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)akibat fitnah dan pencemaran nama baik;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1157K/Sip/1971tanggal 26 Januari 1972 :57Tuntutan kerugian idiil dalam suatu gugatan, dapat dikabulkan,bilamana tunutan
84 — 44
karenaketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangantidak menunjukkan adanya tandatanda ketergantungan, maka dapat disimpulkanTerdakwabukanlan Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlumenjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasanpembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwaterlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tunutan
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.Andrianto
2.Junaedi Abdilah
223 — 59
meyakinkan bahwaTerdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalahmilik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum yang dilakukan dengan bersekutu, sebagaimana diatur dandiancam dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke4 Kitab UndangUndangHukum Pidana.Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasanpembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwayang menjadikan para Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana ataulepas dari tunutan
102 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti yang membatasi mekanisme tunutan ganti rugi akibattidak sahnya penahanan hanya melalui Pasal 95 dan 96 KUHAP adalahbentuk putusan salah dan melanggar hak Pemohon Kasasi;Dalam hukum Indonesia ada 2 mekanisme penyelesaian utama yang seringditempuh yaitu langkah hukum melalui mekanisme Perdata maupunMekanisme Pidana. Setiap orang seyogiyanya diberikan hak untuk memilihlangkah hukum apa yang ditempuh demi mendapatkan keadilan yang dicitacitakan.
NOER CHOLIFAH., S.Pd
Tergugat:
1.PT. SINAR BARU
2.PT. MITRA TATA ABADI BERSAMA MTA
3.PT. HASANA DAMAI PUTRA HARAPAN INDAH
4.TEGUH PRAYITNO
5.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
194 — 55
Meskipun demikianmengingat akan peranan hakim itu aktif menurut sistim HIR, maka ia dapatmengizinkan perubahan tunutan, asal perubahan itu tidak jauhmenyimpang dari kejadian materiil yaitu posita yang menjadi dasartuntutan.
111 — 18
Hakim adalah83tidak sah, oleh karena itu) untuk petitum No.5 harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petium No.7, MajelisHakim berpendapat bahwa untuk menyatakan bahwa suatu putusan itutidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) itu) adalah wewenangdari Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu terhadap petitumNo.7 sudah sepatutnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum No.8, karenatelah terbukti sejak dulu) sampai dengan sekarang tanah obyeksengketa dalam petitum/tunutan
54 — 25
Almarrhum La Musa bin Gemmi bersamaXXXXXXXXXXXXXXX lama tinggal bersama dengan orang tua Mesang dang menggaraptanah orang tua Mesang karena orang tua Mesang banyak tanhnya sehingga majelishakim menilai bahwa tanahtanah tersebut berasal dari orang tua XXxXXXXXXXXXXXX(Tergugat Rekonvensi).Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaPenggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat membuktikan gugatnnya sehinggagugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak.Menimbang bahwa adapun tunutan
345 — 358
bentuk koperasi, yangdilakukan oleh mereka yang bertindak sebagai peminpindalam perbuatan itu secara bersamasamaSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 46 Ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang RI No.10tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No.7tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukanadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atasperbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepasdari tuntutan pidana atau lepas dari tunutan
99 — 12
hutangtersebut karena berkaitan dengan obyek tersebut, maka terhadap tuntutanPenggugat atas hutang kepada BRI cabang xxxxxxxxxxx juga patut dinyatakantidak dapat diterima ;Menimbnag, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap utang padaBPD Jateng dengan jaminan SK.CPNS Sdri Atik Khomsiawati sebesarRp.120.000.000,(Sseratus dua puluh juta rupiah) oleh Turut Tergugat II telahdibantah dan diajukan eksepsi yang bahwa utang tersebut telah lunas karenaSuatu pembayaran atau pelunasan, sehingga terhadap tunutan
276 — 110
DALAM PROVISI :Menimbang, bahwa adappun maksud dan tujuan provisi adalah sebagaimanadiuraikan diatas :Menimbang, bahwa Penggugat pada pokkok mengajukan provisi menghukumpara tergugat (T sampai dengan T VII) untuk tidak melakukan tindakan dalambentuk apapun terhadap tanah obyek sengketa sampai putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa terhadap tunutan provisi Penggugat tersebut, Majelisdengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 53 RV, maka putusanprovisi adalah putusan
61 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut :Dalam Tunutan Jaksa Penuntut Umum tidakmenjelaskan unsur "mengerakkan orang lain agarorang lain tersebut", siapa yang digerakkan olehHASIKIN INDRA KUSUMA, demikian juga dalampertimbangan hukum Majelis Hakim juga tidakmenjelaskan unsur "mengerakkan orang lain agarorang lain tersebut", siapa yang digerakkan olehTerdakwa (HASIKIN INDRA KUSUMA), dengandemikian Majelis Hakim tidak bisa membuktikan unsurmenggerakkan orang lain agar orang lain tersebut"maka
185 — 192
Siapa yang dengan itikad baik menguasainyaselama 30 tahun, DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yagmenyatakan : Segala tunutan hukum, baik yang bersifatperbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karenadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapayang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlahdimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkankepada itikadnya yang buruk:Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun
225 — 251
Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama Terdakwaakjibat dakwaan dan tunutan ;6.
134 — 31
Bahwa perlawanan ini salah satunya mendalilkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat (berkekuatan hukum tetap)No. 747/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Desember 2011Hal. 65 dari 83 Putusan No.393/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRTB.1.sepanjang mengenai hak atas tanah milik Pelawan nonexecutable maka tunutan tersebut sejalan dengan tuntutanagar Pelawan dinyatakan sebagai Pemilik.
177 — 16
HakimPengadilan Negeri Balikpapan : Sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d.08 Juni 2012;Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dengan setatusPenahanan Kota : sejak tanggal. 09 Juni 2012 s/d. 07 Agustus 2012; Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksisaksi,dan keterangan terdakwa, serta menelitibarang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah memperhatikan tunutan
75 — 31
., Notaris di Surabaya, maka tunutan serta merta(uitvoerbaar bij voorraad) yang diminta oleh PENGGUGAT INTERVENSI patut danlayak untuk ditolak ;Bahwa mengingat PENGGUGAT INTERVENSI telah diketahui umum sebagai soorang BrokerERA Jatim Indonesia dan atau Agen Properti (Perantara/Makelar Tanah) yang dalamperkara a quo telah dengan sengaja membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan atas tanah yang masih dalam sengketa untuk diperjualbelikan,maka petitum PENGGUGAT INTERVENSI yang mohon kepada
37 — 31
Nomor 5307/Pdt.G/2021/PA.Tgrsketentuan pasal 132 huruf a ayat (1) HIR, karenanya gugat balik PenggugatRekonpensi tersebut secara formal patut dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orangtua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa in cassu Majelis Hakim akan menetapkan denganmempertimbangkan tunutan