Ditemukan 3820 data
65 — 32
No.23/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps126Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan adopsi dariketentuan Pasal 418 KUHP.
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1111 — 979
Dengan demikian, apabila tindak pidanatersebut merupakan perbuatan yangultra vires, maka pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebutharus dipikulsendiri secara pribadi oleh personil korporasi yang melakukan tindak pidana ituatau personil pengendali korporasi yang memerintahkan agar tindak pidanatersebut dilakukan oleh orang Iain.Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan adopsi Ajaran IntraVires (atau disebut pula Ajaran Ultra Vires apabila dilihat secara negatif) dalamhukum perseroan (
204 — 52
lebih dari 5 tahun atau 30 tahun sejak pendaftaran tanah dantidak ada tindakan untuk mempermasalahkan waris maka dianggapmelepaskan haknya secara diamdiam ;e Bahwa Rechtvuukig adalah pelepasan hak secara diamdiam ;e Bahwa Dasar pelepasan hak secara diamdiam adalah pada putusan MA no210/55 tanggal 10 Januari 1947 yang menyatakan bahwa seseorang yangmemiliki hak waris selama lebih dari 30 tahun dan tidakmempermasalahkannya maka diangga diamdiam melepaskan haknya ;e Bahwa anak angkat harus ada surat adopsi
76 — 19
KONI adalah lIembaga non profit yang bergerak dibidang social, pengurusnya bertugas secara temporal;Bahwa Terdakwa tidak aktif di KONI maka tidak tahu tentang proposal yangdiajukan cabor; Bahwa yang menyimpan proposal dari cabor wakil bendahara atau saksi Riski;Bahwa Terdakwa tidak secara rutin meminta wakil bendahara membuat laporankarena kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa sudah dianggap sebagai laporandari wakil bendahara; Bahwa system pembukuan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah di adopsi
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
98 — 47
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
98 — 61
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
1373 — 2379
Sama dengan permasalahan hukumacara Pidana dengan acara tindak Pidana Korupsi.Bahwa kalau berdasarkan ajaran dan praktek yang menyangkutdengan pertanggungjawaban melawan hukum yang diatur didalam13865 maupun didalam doktrin res ipsa loquitur, disitu tetap harusdituntut pembuktian tentang adanya kesalahan atau kelalaian.Sebenarnya juga paham hukum stricht liability ini juga kita adopsi ataukita ambil didalam beberapa peraturan Indonesia dari ajarancommond law, jadi berdasar ketentuan yang kita adopsi
70 — 33
Jadi, patrilinealberarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah,sehingga dapatdikatakan sebagai ahli waris atau penerus garis keturunan langsung atausuku keret/marga Buyut dari Mohammad Gamso adalah seorang Perempuan asal dariTambrauw yang bernama Kamaroko Suen yang dipiara / adopsi olehAbraham Mirino dan Ibu Kamaroko Suen tidak pernah menikah dansejak dikampung Urbinasopen sampai pada menetap di kampungHalaman 66dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SONWarimak Distrik Tiplol Mayalibit
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun bukti P7 dan P7a dibuattahun 1996, namun adalah adopsi dariPeta Induk Desa, hal ini dapatdibuktikan dan sesuai berdasarkanketerangan saksi Marimin Staf BPNSerang yang pada tahun 1991 padasaat bertugas sebagai Staf BPNKabupaten Tangerang pernahdiperintahkan mengadakan penelitianmengenai Girik C.166 atas nama TanNae Tun, dimana saksi menyatakanmelihat Buku C Desa Keroncong aslidan Peta Desa Keroncong asli, yangmana pada saat ditunjukkan bukti P7dan P7a, saksi langsung mengenaliHal. 167 dari
774 — 1003
(SNI) ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC17025:2005 (General Requirements for The Competence of Testingand Calibration Laboratories).
Rizaldi Boer., pada pokoknya menerangkan :Ahli merupakan ahli di bidang klimatologi terapan dengan fokus kemasalah pengelolaan risiko iklim diantaranya isu perubahan iklim.Ahli menerangkan bahwa perubahan iklim telah menjadi isu globaldimana Indonesia adalah salah satu negara yang melakukanratifikasi kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim(United National Framework Convention on Climate Change,UNFCCC) yang di adopsi di New York pada KTT Bumi 1992,melalui UU Nomor 6/1994Pada pertemuan para
WIJI ASTUTIK
95 — 3
Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang Para Pemohon ajukan;2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon(MOHAMMAD IRFAN Dan LILIK SUGIARTI) terhadap seorang anak perempuanbernama SYAKIRA AULIA HASENA yg lahir di Nganjuk pada hari Minggu tanggal25 November 2018 dari pasangan suami istri NUR BISRI dan SITI KARNL. 3.
238 — 105
Pembuatan Akte Kelairan anak yang di adopsi :Mengisi formulir di Gukcapil, fotocopy surat nikah orang tua,putusan pengadilan, kemudian diajukan ke DUKCAPIL dan diverifikasi setelah itu dilakukan input data an diterbitkan AkteKelahiran. Bahwa prosedur permohonan KTP Non ELEKTRONIK dilakukandengan tata cara: sebagai berikut:a. Pemohon mengisi formulir KTP mengetahui Kepala Desa/Lurahdomisili pemohon.b.
69 — 24
untuk berbuat dengan mengetahuiunsurunsur yang diperlukan menurut rumusan undangundang;Menimbang, menurut Moelyatno untuk membuktikan membuktikanadanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanyahubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktianadanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan besertaakibat dan keadaankeadaan yang menyertainya;Menimbang, rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 9 UU nomor 20tahun 2001 merupakan hasil adopsi
84 — 175
Melihat di lapangan butiran kelapanya lebih kecil dari kelapa biasa maka saksimenyimpulkan benih itu adalah kelapa genjah.Bahwa benar hingga saat ini SOP untuk pelabelan genjah entog belum ada dan hingga saatint belum ada diskrispsi resmi kriteria kelapa genjah entog.Bahwa Sertifikat digunakan untuk benih bina sedangkan SKMB digunakan untuk benihnon bina, seperti bibit kelapa genjah entog;Bahwa format SKMB tersebut saksi adopsi dari Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :93 / Permentan / OT.140/9/
226 — 147
Saniah karena nenek H.Saniah sendiri yang bilang kepada saksi;Bahwa saksi tidak tahu surat adopsi Hj. Norsiah menjadi anak angkat Nenek Hj.Saniah;Bahwa saksi tahu Najamudin dan Hj.
112 — 120
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar.Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu :241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,-242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,-243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,-244.
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yangmenugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi ITUIN Malang untuk IHDN Denpasar.211) Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.027.660.000,Hal 119 dari 174 halaman Perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps.120212) Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp.62.500.000,213) Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp.8.000.000,214) Nota Nomor : 202050/sub/12
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
155 — 396
Pertanahan NasionalKabupaten Brebes untuk dilakukan peralihan hak; Bahwa proses turun waris antara Pak Bambang kepada Tergugatterjadi karena isteri Pak Bambang meninggal kemudian warisnya jatuhkepada anak kandungnya; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat merupakan anakangkat dan saksi tidak mengetahui tentang adanya penetapan anakangkat atas nama Tergugat; Bahwa saksi belum pernah melakukan proses hibah untuk anakangkat dan adapun syarat apabila hibah untuk anak angkat adalahadanya penetapan adopsi
152 — 30
adalah 20 titik dan pengujian untuk 3titik tidak dimungkin mendapat hasil yang sebenarnya ;Bahwa biasanya untuk objek yang diperiksa atas permintaan yang dibagiyaitu 5 titik dari pemeriksa, 5 titik dari penyedia barang dan jasa, 5 titik daripengguna barang dan jasa, 5 titik dari Penyidik ;Bahwa untuk pengujian 20 titik tidak diatur, tetapi pengujian mengacu kepada SNI(Standar Nasional Indonesia) untuk pengujian hammer test (untuk memperolehangka pantul ) mengacu pada SNI 0348031998 yang merupakan adopsi
391 — 389
M@: DAUD SILALAHI,SHBahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA No. 36 tahun 2011 bahwametodologi ilmu pengetahuan yang sahih, terbaru, dan diakui oleh ahlidalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, artinya adalahmetodologi itu harus teruji oleh pakarpakar atau ahli yang diakui olehkomunitasnya sendiri yang dalam bahasa asing disebut scientificevidence ;Bahwa mengenai asas kehatihatian dalam Pasal 2 huruf f Undangundang No. 32 Tahun 2009 itu merupakan adopsi dari deklarasi Riokemudian diinterpretasikan
99 — 24
oleh penjual ;Bahwa Tanah Atis Mayuti dibeli Pemko Bukittinggi Rp225.000,/M2 tanahSyafri Sutan Pangeran Rp250.000,/M2 lokasinya dekat STIKES ;Bahwa banyak lokasi yang menyebabkan tanah mahal seperti letak tanah ;Bahwa Camat Mandiangin Koto Selayan adalah Anderson ;Bahwa Saksi melihat ada tim Negosiasi dalam SKBahwa Ahli melihat SK Walikota ketentuan dalam Perpres 36 tahun 2005 telahdiubah Perpres 65 tahun 2006 ketentuan dalam Perpres 36 tahun 2005 yangtelah diganti Perpres 56 tahun 2006 sudah di adopsi