Ditemukan 4020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
446 — 123
  • Pasal 20ayat (1) huruf (a), pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukanoleh pemegang hak tanggungan atas kekuasan sendiri dan harusdidasarkan pada janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (pasal 1178ayat (2) KUHPerdata), sehingga merupakan suatu pelaksanaan dari suatuperjanjian dan dengan dilengkapi grosse akta yang berirahirah "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sudahsepatutnya pelaksanaan lelang ini dibawah pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang kemudian akan bertindak
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
137 — 71
  • sengketa seluas 10.275 M2 merupakan hak sah yang harus dilindungi olehhukum dan undangundangMenimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan atas tanah seluas10.275 M2 adalah merupakan hak sah dari Tergugat 4 dan telah terpisah dari hartapeninggalan Amaq Marpin maka majelis hakim menetapkan budel warispeninggalan Amaq Marpin yang merupakan hak kepemilikan bersama paraPenggugat dan Tergugat 2 adalah obyek sengketa seluas 20.825 M2Menimbang, bahwa agar obyek sengketa seluas 20.825 M2 kembalikedalam kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
219 — 641
  • Andrew Darwis melakukan perbuatan memiliki Suatubarang milik orang lain yang ada dalam kekuasan bukan karenakejahatan sebagaimana inti delik dari Pasal 372 KUHP, sertaperbuatan Sdr.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
92 — 8
  • adalah suatu namayang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabiladitanyakan kepada orangorang yang secara nyata mengenal si petindak, tidakmengetahui nama tersebut;Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu, apabila sipetindak itu bersikap Seakanakan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan,martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya ataumengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatukedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu) kekuasan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
426 — 1511
  • SUKRI, dan tanah tersebut kemudian dijual kepada RUDYANTO SULIAWANmelalui BURHANUDIN dan ARMANSYAH dan NIZZARDO FABIO sebagai orangyang melakukan dan turut serta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakankewenangan secara berlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUSDULA selaku Pemegang Kekuasan Barang Milik Daerah pada tahun 2013 sampaldengan tahun 2015, dimana AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA telah menyetujuidata yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (GHM) atasnama
    sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), DAVIDANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 Ha, ADAM DJUDJE penguasaantanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebutBahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turut sertamelakukan yaitu perbuatan menyalangunakan kewenangan secara berlanjut yangdilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Baratdan juga sebagai Pemegang Kekuasan
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — MEMEI RATNA NOOR MEILANY MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk, DKK
132 — 18
  • dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslahditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak,maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa kemudian terhadap alatalat bukti yang diajukanPenggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan karena tidak adarelevansinya, maka terhadap alat bukti tersebut cukuplah dikesampingkan;Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Ketentuan UndangundangNo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
192 — 153
  • ,M.H. yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman Juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (2) dan (3), maka pendapat hukumtersebut wajib dimuat dalam putusan.Adapun pendapat hukum Hakim Anggota II tersebut disampaikan dalam pointerpointer sebagai berikut :Pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 20 Mei 2016 — Drs. H. Elwizar Barus
192 — 86
  • Implikasi transparansidan akuntabilitas berpendapat bagi hakim yang diatur dalam UndangUndang Nomor. 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) yaitu Dalam sidangpermusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, kemudian dalam ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dipakai mufakatbulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
243 — 121
  • cukup layak untuk dipakai kemudiansenjata api untuk laras panjang saksi lepas popornya kemudiandibungkus dengan menggunakan koran dan kemudian saksi lakban danmenyerahkannya kepada pemesan yaitu kepada Saudara Sutrisno;Bahwa untuk mendapatkan senjata api dari dalam Gudang Hapusmaupun Gudang Balkir tersebut saksi tidak meminta ijin kepadapimpinan, karena ketiga gudang yaitu Gudang Hapus, gudang Balkir danGudang Bengkel Perbaikan Senjata Api ringgan tersabut kuncinyatersimpan di Bengkel Senri dalam kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
98 — 62
  • terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force Major kalau kita baca 1444 dan dalam doktrinForce Major itu bukan hanya bencana alam tetapi termasuk juga peraturanpemerintah, karena diluar kekuasan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2408 — 1542
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Yang akibatnya bisa saja koruptornya dipenjara tetapihasil korupsinya tidak bisa dikembalikan kenegara karena kekayaanyang dikorupsi tidak berada dalam kekuasan diri koruptor.V.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — BENEDIKTUS SANI BABU Als. BENI
418 — 287
  • Juli 2016 atas biaya keluargasendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan / hubungankerjasama pihak yang bertugas sebagai perekrut dan pengurusan Passportmilik korban YUFRINDA SELAN dengan Terdakwa sebagai penyelenggaraHalaman 109 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kognegara yang ditugaskan untuk menyerahkan Pasport yang sudah selesaidicetak oleh saksi SUSANA LAKY ;Menimbang, bahwa dimana letak penyalahgunaan kekuasan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
87 — 79
  • ., UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakimandan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. DALAM KONVENSIA. DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi / Para TergugatRekonvensi;Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BigB. DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para PenggugatRekonvensi;Cc.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R.ANDRA KURNIAWAN,SH.MH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
BENNY SUDRAJAT,S.Sos.M.Si Bin HARDIO
107 — 46
  • tentuHalaman 95 dari 117 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Plgjawabannya adalah tidak akan menyerahkan, sehingga kekuasan yang adapada Terdakwa adalah dikarenankan kedudukan Terdakwa sebagai ASN padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten OKI, bukankarena jabatan Terdakwa sebagai kepala seksi Pendistribusian Alat kontrasepsi,dan atas pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya dinyatakan ditolakdalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
283 — 145
  • memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan a quo (HakimPraperadilan) akan memutus Permohonan Praperadilan a quo dengan arif danberani menegakkan keadilan, putuslah Permohonan Praperadilan a quo sesuaidengan buktibukti yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa,tanpa terpengaruh dengan faktorfaktor lain diluar faktor yuridis.Menyadari bahwa Pemohon, yang tidak lain adalah sebagai rakyat pencarikeadilan dan Pengadilan yang tidak lain adalah sebagai suatu lembaga yangmenjalankan kekuasan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 15-07-2013 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 296/Pdt.G/2013/PN.Bks.-
Tanggal 11 Februari 2015 — H. REMIN BIN PUNGUT sebagai Penggugat Melawan 1.SYAHRONI sebagai Tergugat I 2.H.NAMAN Bin PUNGUT sebagai Tergugat II 3. ABDULAH JUMAN BIN MADI sebagai Tergugat III 4. SUBUR Bin NEMON sebagai Tergugat IV 5. .T O L I B sebagai Tergugat V 6. WAWAN BURHANUDIN sebagai Tergugat VI 7. PARA AHLI WARIS Almarhum SAIMAN , yaitu SUPANDI, SANAN, AGUS dan ANI sebagai Turut Tergugat I 8. PARA AHLI WARIS Almarhum NIMAN , yaitu AMIR, POPON, MISNAN, MADI , INIK dan RAHMAT sebagai Turut Tergugat II 9. PARA AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGGANTI Almarhum H. AMAD SALIPIN alias AHMAD Bin SALIPIN selain dari SUBUR Bin NEMON sebagai Turut Tergugat III 10. PARA AHLIWARIS dan AHLIWARIS PENGGANTI Almarhum DJANUN bin ONTEL selain dari H.NAMAN bin PUNGUT dan ABDULAH DJUMAN sebagai Turut Tergugat IV
170 — 62
  • obyeksengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat Intervensi ;41.Bahwa demikian pula karena adanya kekhawatiran bagi Para Penggugat jikadikemudian hari meskipun dengan adanya putusan dalam perkara ini tanahyang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai hak garapan ParaPenggugat Intervensi, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman bagi ParaTergugat Intervensi atau siapa saja yang setelah putusan ini merebut tanahobyek sengketa dari kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
420 — 150
  • Cherng Tay Indonesia (berkas perkara penuntutan terpisah),padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya, yakni Terdakwa Sofia Hartati Ringoringo,SE.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2312 — 661
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Adanyapembagian kekuasan dalam negara; (iv).
    (dimlyAsshiddigie, StrukturKetatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan KeempatUUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,Denpasar 1418 Juli 2003) Dalam bahasa Funk dan Seamon komisi independenitu tidak jarang mempunyai kekuasan "quasi legislative", "executive power" dan"quasi judicial". (William F. Funk dan Richard H.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 17-12-2014 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 17 Desember 2014 — WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri
232 — 102
  • Pososebagai daulah islamiyah (wilayah kekuasan yangberdasarkan syariah islam).m Bahwa benar Sehingga kelompok kami inginmenjadikan Kab. Poso sebagai basis perjuangankelompok kami karena Kab. Poso merupakan daerahbekas konflik antara agama sehingga dengan mudahdapat merekrut anggota Mujahidin Indonesia Timur(MIT) serta Wilayah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS PT. INTI PALM SUMATRA, dkk
119 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 270, 271, 232, :260, 261, 263, 231, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 245, 246 262, 258, 259, :265, 266, 215, 219, 220, 223, 227, 228, 233, 236, 237, 268 212, 229, 230, :235, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 194, 196, 202, :sebagai alas hak Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI atas tanahterperkara, secara hukum dan berdasarkan undangundang kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasan