Pencairan /Pemberian Pertama uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,( enam milyar rupiah ), di berikan pada saat di tandatangani nyakesepakatan saling pengertian tentang kerjasama ini, dan setelahuang tersebut di terima oleh pihak Kedua langsung pada hari yangsama di lanjutkan dengan audensi atau pertemuan dengan GubernurBali atau dengan Wakil Gubernur Bali.2. Pencairan Kedua sejumlah Rp. 10.000.000.000.

Pertemuan/Audensi dengan Pemprop Bali menjadi tanggung jawabPihak Kedua.3. Rekomendasi dari Pemprop Bali menjadi tanggung jawab PihakKedua4. MOU Pemprop Bali kepada PT. Bangun segitiga Mas menjaditanggung jawab Pihak Kedua.5. Persetujuan Prinsip dari Gubernur Bali menjadi tanggung jawab pihakKedua.6.

Pertemuan/Audensi dengan Pemprop Bali menjadi tanggung jawabPihak Kedua.3. Rekomendasi dari Pemprop Bali menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.4. MOU Pemprop Bali kepada PT. Bangun segitiga Mas menjadi menjaditanggung jawab Pihak Kedua.5. Persetujuan Prinsip dari Gubernur Bali menjadi tanggung jawab pihakKedua.6.

Pelindo Ill(Perseroan) menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dengan biayayang di setujui dan di berikan oleh Pihak Pertama.Pertemuan/Audensi dengan Pemprop Bali menjadi tanggung jawabPihak Kedua.Rekomendasi dari Pemprop Bali menjadi tanggung jawab PihakKedua.MOU Pemprop Bali kepada PT.

Pertemuan/Audensi dengan Gubernur belum pernah dilakukan danHalaman 95 dari 133 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN DpsAudensi dengan Pemprop Bali sudah dilakukan di Kantor BappedaProvinsi Bali tangaal 30 April 2012.3. Rekomendasi dari Pemprop Bali menjadi tanggung jawab PihakKedua Terdakwa belum ada dan belum mendapatkannya.4. MOU Pemprop Bali kepada PT.

DEDI CAHYA bin MAMAN SUDIRMAN;Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor KepolisianResor Bandung;Ya, keterangan yang saya berikan itu adalah yang sebenarnya;Awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam 13.30wib kami dari Ormas GARDAH (Pagar Aqidah) pulang dari PolsekBojongloa Kaler mengikuti audensi kemudian kami pulang tapitidak berbarengan setelah itu saya langsung pulang kerumah danmenanyakan kepada isteri saya laskar pada kemana kemudiansaya balik lagi untuk menyusul Para

GARDAH untuk membubarkan aliran sesat,memberantas kemungkaran, Tausiah dan bakti social;Perbuatan Para Terdakwa jelas salah dan kami tidak mengajarkanatau menganjurkannya;Saya sebagai ketua Distrik Kabupaten Bandung;Menimbang,bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut;Terdakwa UJANG SUMARNA :Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam13.30 wib, Terdakwa dari Ormas GARDAH (Pagar Aqidah) pulangdari Polsek Bojongloa Kaler mengikuti audensi

GARDAH dengan kolektor FIF Soreang;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan aqidah Islam, olehkarena itu Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;Bahwayang dipukul (satu) orang yaitu Gerry Yogasta;Bahwa berhenti melakukan pemukulan karena datang Ketuamembubarkan kami dan menyuruh pulang;Terdakwa ROHMAN FIRDAUS bin RUKMANA :Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam13.30 wib Terdakwa dari Ormas GARDAH (Pagar Aqidah) pulangdari Polsek Bojongloa Kaler mengikuti audensi

JKT.dan kami diminta untuk bersurat dan tanggal 29 Mei 2020 kami bersuratuntuk meminta dilaksanakan audensi dan itu baru terlaksana pada tanggal 3Juni 2020 secara daring melalui zoom. Dan disitu disepakati ada beberapahal bahwa untuk audensi ini diperlukan pihak yang netaral dan oleh BPSmempersilahkan kami ke LKPP kemudian juga mempersilahkan ke PTUNkarena dari BPS merasa tidak ada hal lain yang dapat dilakukan karena kalausudah diblacklist kecuali kalau ini memang harus ke PTUN.

Jadi disitu tidak harus sepertiyang disepakati sesuai dengan audensi dan BPS terbuka untuk mengikutiproses hukum sehingga tidak ada hasil atau dapat dibilang tidak bisamerubah dari sisi kami sehingga kami harus melalui PTUN salah satunyayang diatur dalam akta perdamaian tersebut dan itu kegiatannya kitalaksanakan sejak 3 Juni sampai 4 Agustus 2020 dan ada beberapapertemuan kalau tidak salah ada 3 sampai 4 pertemuan di LKPP dan itu mulaidari pra mediasi kKemudian BPS juga dilakukan mediasi olrh LKPP

Kemudian tanggal 27 Mei 2020 itu ada suratpenetapan daftar hitam dan kami ajukan pada tanggal 29 Mei 2020 suratkeberatan dan setelah itu audensi dan kami baru menerima email lagi dariBPS tanggal 2 Juni 2020 untuk jawaban yang untuk audensi itu.

Kemudianada audensi di tanggal 3 Juni 2020 dan disitu kemudian ada rekomendasiAPIP yang tidak dilampirkan di dalam email kemudian surat itu kami folowupmelalui email tanggal 5 Juni 2020, tanggal 8 dan tanggal 10; Bahwa waktu kami menerima email untuk penetapan daftar hitam dan diemail itu tertulis berdasarkan surat rekomendasi APIP dan selanjutnya kamifolowup setelah audensi dan tidak ada balasan sampai sekarang; Bahwa Saksi pernah melihat bukti P9, P11, dan P18; Saksi menerima Berita Acara Pemeriksaan

Saksi DJIHAN MANZILA,Bahwa Saksi dengan Pak Tejo terkait dengan salah ketik usulan penetapansanksi daftar hitam 70 persen yang seharus 92,90 persen;Bahwa jabatan Pak Tejo sebagai PPK;Bahwa Saksi pernah melihat bukti P...pada waktu audensi dengan LKPPdan lupa ditanggal berapa;Bahwa setahu Saksi itu muncul atas pertanyaan LKPP pekerjaannya sudahberapa persen;Bahwa Jawabannya dari Pak Tejo kan seharusnya 92,90 persen cuma daripihak BPS nya bilang 70 persen;Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Pak

Nusatex) pada tanggal 13 Januari 2010,mengajukan surat tuntutan kenaikan upah, hakhak normatif dan ketua SBI mintadikerjakan kembali kepada Tergugat;5 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sempat melakukanperundingan dan difasilitasi oleh pihak Disnaker (Pak Kodar), tapi dalamperundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun;6 Bahwa Penggugat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, Penggugatmelakukan audensi dengan DPRD (Komisi D) Kabupaten Bandung dan dihadirioleh Dinas

Karena Tergugat tidak hadir dalam audensi tersebutakhirnya pihak Dewan maupun Dinas Tenaga Kerja akan mendatangi perusahaanTergugat tanggal 26 Januari 2010 dengan tujuan supaya ada kejelasan soalpelanggaran peraturan oleh pihak Tergugat. Setelah pihak Dewan dan Disnakerdatang ke perusahaan Tergugat terjadi perundingan anatara Dewan, Dsinaker danTergugat, sementara pihak Penggugat tidak dilibatkan.

Setelah adaHalaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.penyampaian surat dari panitia kecamatan tanggal 29 Juni 2021 terjadidemontrasi pada tanggal 30 Juni 2021 dan saksi mengetahui itu, demonstrasiterjadi di kantor kecamatan, lalu tim pengusung bakal calon melakukan audensikepada panitia tingkat kecamatan dan demo atau audensi tersebut hanyakepada panitia kKecamatan, tidak ada demo terhadap kepanitiaan desa, padaaktu audensi di kantor kecamatan tidak ada keributan, baik Camat maupunPanitia

hadir waktu itu, selama audensi tidak ada halhal yang aneh dandilakukan secara kondusif ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes kepatuhan dan kepantasan sedangkantes lain seperti wawancara saksi mengetahui karena berada dibelakang padasaat proses wawancara itu yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021,sebelum tanggal 28 Juni 2021 ada tes lain tapi saksi tidak mengetahuinya ;beet ete e eee e eee e eae ee tee eae nates Rahmat Hidayat ...............

panitia yang tidaktanda tangan yaitu herry selaku sekretaris, tidak hanya ketua yang harus tandaHalaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.tangan tapi seluruh panitia harus tanda tangan, namunsaksi tidak mengetahuimengapa panitia tersebut tidak tanda tangan, dengan berkordinasi denganlawyer saksi menyampaikan hal tersebut ; Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan bakal calon, saksi hanyaorang yang peduli saja, saksi tidak mengetahui jika ada pasangan yang tidaklolos melakukan audensi

Tingkat Kecamatan dan PengecekanBerkas Yang Tersegel oleh Perwakilan Balon Kepala Desa,disaksikan oleh Panitia Pilkades Dan Muspika yang bertempatdi Gedung PGRI Picung pada tanggal 27 Juni 2021 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Dokumentasi Pleno Penandatanganan Berita Acara Hasil TesUjian Tulis, Visi Misi dan Wawancara dilanjutkan denganPenyerahan Berita Acara Hasil Tes Ujian dari Panitia TingkatKecamatan ke Panitia Tingkat Desa pada tanggal 30 Juni 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Dokumentasi dan Audensi

sebelum tes tertulis ada pengarahandari Panitia dan ikrar dari bakal calon yang intinya kurang lebih adalah Pilkadesdamai, Panitia juga menyampaikan soal yang dikerjakan terdiri dari pilihanganda dan esai, pada saat pengerjaan soal saksi keluar ;Bahwa untuk yang hadir pada saat pelaksanaan tes adalah panitia tingkatkecamatan, panitia desa, BPD dan peserta selain itu ada Kapolsek dan Uptdinas Pendidikan,Bahwa setelah adanya hasil berhak atau tidak berhak untuk calon kepala desasaksi mengetahui ada audensi

ProyekPabrik Baja Trikora Cilegon mengajukan permohonan untuk Audensi dengan13.14.Presien RI berkaitan dengan penerbitan Keputusan Presiden RI tentangRestrukturisasi Kekayaan Negara berupa Perumahan Dinas dan 616 Ha TanahEx. Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon sebagai Penyelesaian akhir sesuaiketetapan butr 6 Kebyakan Hukum PT.

Krakatau Steel No.HK.05.01/100/C/DUKS/2001 yang tidak mampu diselesaikan oleh Tergugat II,dimana Permohonan Audensi Koordinator Pengurus Perumahan Dinas dan 616Ha tanah Ex. Proyek Pabnk Baja Trikora Cilegon, terjadwal pada tanggal 21Maret 2007 dengan No. Ag. 246/A/Presiden/3/2007, selanjutnya diajukan suratpermohonan pencepatan Audensi pada tanggal 31 Juli 2007, dimana tembusansebagai laporan disampaikan kepada Yth.

Bahwa, sebagaimana berita acara rapat koordinasi pada hariKamis tanggal 20 Juni 2018 dengan agenda utama audensi hasil auditkeuangan YAKPERMAS periode 2008 2017 bertempat di ruang AkademiKeperawatan YAKPERMAS, pimpinan rapat adalah Penggugat II besertaseluruh peserta rapat, keberatan atas keberadaan sejumlah orang yang dibawa Para Tergugat, yaitu dua orang yang diakui Tergugat sebagaiPenasehat Hukum Tergugat I, satu orang yang diakui Tergugat sebagaiAngkuntan Tergugat dan satu orang yang diakui Tergugat

Hary dijawabkonsewensinya akan dibawa ke rapat luar biasa dan akan diproseshukum; Bahwa adanya undangan rapat yang dipimpin Pengurus(Penggugat II) tanggal 20 Juni 2018 agenda utama rapat ternyatabukan audensi hasil audit keuangan YAKPERMAS periode 20182017, melainkan audensi hasil audit kKeuangan YAKPERMASperiode 2015 dan 2016 (surat terlampir).

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 ada undangan rapat,agendanya tidak ada tetapi di dalam surat disebutkan bahwaacaranya : Audensi hasil audit kKeuangan yayasan 2015 dan 2016,oleh karena Sdr.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi diundang rapat denganacaranya : Audensi hasil audit keuangan yayasan 2015 dan 2016, olehkarena Sdr.

Saksi pada waktu itu hanyamendengarkan saja ;Bahwa audensi tersebut dilakukan di Kantor Desa Ngasem ;Bahwa audensi tersebut membahas tentang Terdakwa yang meminta uangkepada SRI DONO dan SRI RAHMAN serta mengenai kwitansi yangdibawa oleh Terdakwa yang diserahkan kepada Ketua BPD lalu olehKetua BPD kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi ;Bahwa kwitansi tersebut mengenai telah terima uang dari SRI DONOsebesar Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah) ;Bahwa BPD belum pernah membahas mengenai kwitansi

tersebut dimulai tahun 2012 danmengenai kompensasi setahu saksi sudah ada tetapi Kepala Desa adakompensasi yang nantinya akan diberitahukan setelah berjalan44Bahwa Terdakwa meminta uang kepada SRI DONO dan SRIRAHMAN oleh karena tanah mereka ada yang menjorok ke tanah kasdesa sehingga mengganti rugi ;Bahwa saksi tidak tahu kebenaran apakah tanah SRI DONO dan SRIRAHMAN menjorok ke tanah kas desa atau tidak :Bahwa setahu saksi mengenai audiensi tersebut terjadi pada tanggal 23Maret 2012;Bahwa saat audensi

jalantol tersebut dihargai per meternya Rp 350.000, (tiga ratus lima puluhribu rupiah) ;Bahwa menurut informasi dari Forum Komunikasi Pemuda danRemaja terdakwa telah menerima dengan total uang sebanyak Rp25.100.000, (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari SRI DONOdan SRI RAHMAN ;Bahwa uang tersebut dibelikan sepeda ontel Rp 14.000.000, dandibagikan kepada BPD Rp 11.000.000, (sebelas juta rupiah) ;Bahwa saksi mendapat bagian Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah) ;Bahwa saksi tidak ikut audensi

ternyata uang tersebut tidak dimasukkan ke kas desa melainkandigunakan untuk membeli sepeda ontel sebanyak 9 (sembilan) buah yangdibagikan ke perangkat desa selain itu uang tersebut juga diberikan kepadapara anggota BPD dan ketua BPD;Bahwa oleh karena ada laporan dari LSM FKPR maka terkait denganpungutan yang dilakukan oleh terdakwa maka dilakukan audiensi terhadapTerdakwa sehingga terdakwa mengakui telah melakukan pungutan secaralilegal terkait dengan ganti rugi proyek jalan tol ;Bahwa setelah adanya audensi

Bahwa kemudian Para Penggugat mengirim surat audensi Nomor01/AudADS/IX/2020., tanggal 8 September 2020, untukmempertanyakan kepada Tergugat terkait dengan peralihan hak jual belliatas Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 02379/KelurahanPanunggangan Utara/Tanggal 03 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor02764/2019 tanggal 03 Oktober 2019 dengan Luas 2.046 Matas namaSAPRI, ISAH, ASMI, ATIH, KILAH, RAYA, MARKUM K, NURIYAH,SADEM, SURIYAH, MENIH, AGUS yang terletak di KelurahanPanunggang Utara, Kecamatan

Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.SRGPenggugat berdasarkan Surat Audensi tertanggal 08 September 2020,Tergugat mengatakan :5. Bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan berdasarkan SuratPerintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/08/l/Res.1.2/2020/Reskrimtanggal 06 Januari 2020;6. Bahwa Para Penggugat sebagai Terlapor dalam dugaan tindakpidana pemalsuan surat dan penggelapan hak atas barang tidakbergerak dan pencurian dan pengrusakan dan memasukipekarangan tanpa jjin;7.

Bahwa Tergugat, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang Nomor 2.555/36.71/IX/2020., tertanggal 22 September 2020,perihal audensi, dimana jawaban dari Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagaimana angka 5 dan angka 6 Tertulis:5. bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan berdasarkan suratperintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/08/Il/Res.1.2./2020/Reskrim,tertanggal 6 Januari 2020;Halaman 15 dari 72. Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.SRG6.

Bahwa Pemblokiran sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1)diatas harus dalam tahapan PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN,sedangkan dalam perkara aquo adapun yang dilaporkan tersebutadalah masih dalam tahap PENYELIDIKAN, dimana hal tersebutdiakui dan dipertegas oleh surat BPN Nomor 2.555/36.71/IX/2020tertanggal 22 September 2020, perihal audensi dalam angka 5;C.

Asas Keterbukaan Bahwa Tergugat telah berusaha menutupnutupi terhadapakses pemohonan Para Penggugat, terkait dengan pemblokiranyang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah memintauntuk melakukan audensi/pertemuan namun Tergugat tidak maumenanggapinya.Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, Para Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq Majelis Hakim yangHalaman 23 dari 72.

periode2015 2018, SPP yang kami bayarkan besarannya sesuai dengan hasil rapat orang tuasiswa yang diadakan pada tanggal 03 september 2015 tersebut, Pembayaran SPP inibukan berarti menyatakan bahwa PENGGUGAT mengakui syahnya Pengurus KomiteSekolah SMAN 1 Rangkasbitung maupun Keputusan rapat orang tua pada tanggal 03September 2015 tersebut, hal ini semata mata demi kebaikan psikologis anakPENGGUGAT di sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajarnya di sekolah.Bahwa TERGUGAT Ill dalam pertemuan audensi

di gedung Bamus DPRD kabupatenLebak pada tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti P8) menyatakan bahwa para penguruskomite sekolah SMAN 1 Rangkasbitung periode sebelumnya telah membuat suratpemunduran diri dan menyerahkan mandat tentang pembentukan komite sekolah SMAN1 Rangkasbitung kepada TERGUGAT , dan PENGGUGAT baru mengetahuinya padaacara audensi tersebut.Bahwa TERGUGAT selaku penerima mandat dari TERGUGAT Ill dan begitu puladengan TERGUGAT Ill pada saat meyerahkan mandat atas pemunduran diriTERGUGAT

Lebak, serta dihadiri oleh anggota Komisi Illbidang Pendidikan, akan tetapi tidak dapat diambil kesimpulan serta akan diadakan rapatatau audensi susulan.

Ganesha Kelas X 6 , selanjutnya bukti surat diberi tandabukti P 12;Fotocopy Surat Undangan Audensi dari DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 170/579DPRD/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Permohonan AudensiPermasalahan DSP di SMAN 1 Rangkasbitung Nomor : 002/PRHFormal/VI/15 dariPenggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak , selanjutnya bukti surat diberitanda bukti P 13;Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak , selanjutnya bukti

Sdr Dadan dan kawankawannya) dantujuan audensi ke DPRD Kab. Tasikmalaya tersebutBahwa Saksi1 tidak mengetahuinya.Hal 9 dari 59 hal Putusan No :13K/PMTII/AD///201910. Bahwa pengalian pasir dilaksanakan kurang lebihawal bulan April 2016 atau 2 (dua) minggu setelahTerdakwa sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan Ds.Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ijinwarga rekomendasi dari kepala desa adalah jjinlingkungan buka kandang ayam bukan ijin galian pasir.11.

Dadanaktifis PMII mengadakan audensi di Dewan Kabupatendan Polres Kabupaten tentang beberapa tambang pasirillegal dan diantaranya milik Terdakwa setelah ituSaksi2. = diperintahkan oleh Terdakwa untukmenyelesaikan dan diadakan penggalangan, akhirnyaSaksi2. berkomunikasi dengan Sdr. Dadan dandiadakan pertemuan setelah dijelaskan bahwa lahanmilik Terdakwa hanya untuk perataan dan direncanakanuntuk buka usaha kandang ayam akhirnya Sdr.

Bahwa audensi yang dilakukan oleh Saksi11bersama pihakpihak lain tersebut telah mendapat izinlisan dari pihak Polres Kab. Tasikmalaya atas dasarsurat yang Saksi11 berikan kepada Kapolres Kab.Tasikmalaya 3 (tiga) hari sebelum melakukan audensiselanjutnya pihak DPRD Kab. Tasikmalaya memberikansurat pemberitahuan kepada = Saksi11 danmengagendakan acara audensi tersebut.6.

Bahwa Saksi11 melakukan audensi bersamadengan pihakpihak lain tersebut atas dasar desakkandari para tokoh dan pemuda masyarakat Kab.Tasikmalaya sehubungan dengan tidak adanyasosialisasi dari pihak pengelola maupun pemilik galian"C yang berada di Gunung Nangsi yang berbatasandengan Kp. Sampaian Lega Kab. Tasikmalaya yangmana saat itu beredar kabar bahwa galian C diGunung Nangsi tersebut merupakan milik Terdakwaselaku Dandim 0612/Tsm.7.

Bahwa saat Saksi11 mengadakan audensi diKantor DPRD Kab. Tasikmalaya selanjutnyamengetahui terdapat beberapa tambang galian pasiryang berada di daerah Kab. Tasikmalaya yang tidakmendapat izin dan hal tersebut dibenarkan oleh DPRDKab. Tasikmalaya namun pihak DPRD Kab.Tasikmalaya tidak menindaklanjutinya karena haltersebut merupakan kewenangan pihak provinsi JawaBarat.12.

Desa (BPD) Desa NanggunganKecamatan Kayen Kidul, tanggal 5 Pebruari 2018 (fotokopisesuai aslinya) ;Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor188.45/17/418.83.010/2018 Tentang Pengangkatan KepalaUrusan Perencanaan Desa Nanggungan KecamatanKayen Kidul Kabupaten Kediri, tanggal 8 Pebruari 2018(fotokopi Sesuai aslinya);Portal berita Online yang diakses darihttps:/bidak.net/ketuapkdbupatikediribilangpengangkatanperangkatdesatidakharusnomorsatu/pada tanggal 31 Juli Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);Hasil audensi

terjadianarkis dan kami sebagai elemen masyarakat yang waktu itu dihubungmempunyai tanggung jawab moral karena saksi kebetulan berada di luar kota,dan saksi serahkan kepada Mujiono untuk memimpin sebagai korlab;Bahwa, tindak lanjut berikutnya setelah tanggal 8 Februari 2018 masyarakatdesa Nanggungan semakin bergejolak, setiap hari mulai saling ancammengancam, mulai corat coret, mulai bakarbakar sehingga saksi melaluiLSM menjembatani terjadi aksi tanggal 20 Februari 2018 di Pemkab Kediri,yang dalam audensi

Kediri bernamapak Sukadi;Bahwa, audensi tanggal 20 Februari 2018, ARDP tanggal15 dan tanggal 23Februari 2018;Bahwa, saksi sebagai jubir dari Aloka, dari kalangan LSM diwakili 3 orang dandari masyarakat Nanggungan 3 orang yaitu pak Mujiono, pak Hari dan satuorang calon;Bahwa, hasil pertemuan sebagaimana disampaikan oleh Kabag Hukum dandiamini oleh semua Dinas yang hadir bahwa yang dilakukan oleh KepalaDesa Nanggungan adalah salah sesuai dengan surat dari Biro Hukum JawaTimur dimana yang bisa direkom

adalah ranking satu dan ranking dua;Bahwa, kesimpulan disampaikan sebaca lisan oleh Kabag Hukum, bahwaseharusnya nomor satu yang dilantik, bila nomor dua yang dilantik karenanomor satu meninggal dunia dan atau terlibat secara hukum;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P15 pertama kali di Komisi A tanggal 20waktu audensi dengan komisi A, intinya bahwa yang bisa diusulkan adalahranking satu dan ranking dua, tapi untuk pelantikan yang bisa dilantik adalahranking satu dan ranking dua bisa dilantik ketika

nomor satu meninggal duniaHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBYdan atau terlibat masalah hukum, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum(Pak Sukadi) pada saat audensi tanggal 20 Februari 2018;Bahwa, bukti P15 sudah beredar dan sudah disosialisasikan, malah diinternet bisa diambil;Bahwa, waktu audensi ada Berita Acaranya tanggal 15 dan tanggal 23, intinyakita tidak mau memfonis sesuatu dengan sembarangan.

, Surat ini ditujukan kepada Pimpinan BankNusa Nasional dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I danTERUGAT I.Surat Nomor : 309/E/KTI/VI/1999 tertanggal 03 Juni 1999 perihal :Permohonan Audensi dengan Bapak Direksi Bank Nusa Nasional, suratini ditujukan kepada Direksi Bank Nusa Nasional, dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IL.Surat Nomor : 310/E/KTI/VI/1999 tertanggal 03 Juni 1999 perihal :Permohonan Jawaban surat KTI, surat ini ditujukan kepada Direksi BankNusa Nasional (BNN)

dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I daTERGUGAT IL.f Surat Nomor : 443/E/KTI/VIII/1999 tertanggal 12 Agustus 1999 perihal :Mohon waktu untuk Audensi, surat ini ditujukan kepada Direksi BankNusa Nasional (BNN) UP: Bp.

H danTERGUGAT II).g Surat Nomor : 529/E/KTI/IX/1999 tertanggal 15 September 1999Perihal : Mohon waktu untuk AUDENSI, surat ini ditujukan kepadaDireksi Bank Nusa Nasional (BNN) UP : Bp. KEMAS dan Bp. BUDIPURWANTO, dibuat dan ditandatangani oleh wakil ketua(PANANGINAN.

ZAENUDDIN,MS).Asli dari Bukti ini ada pada Bank Nusa (Tergugat III) dan pada PENGGUGATdisimpan sebagai Dokumen Arsip KTI.BUKTI T.1/T.II 13.(6) : Surat No : 443/E/KTI/VIII/1999 tertanggal 12 Agustus1999, Perihal : Mohon waktu untuk Audensi, ditujukan kepada Direksi BankNusa Up: (1) Bp. KEMAS ; (2) Bp. BUDI PURWANTO, Surat ini dibuat danditandatangani oleh Pengurus KTI : Wakil Ketua : PANANGIAN H danSekretaris (Tergugat II) dengan Tembusan Surat ditujukan kepada PengawasKTI (Sdr.

ZAENUDDIN, MS).Asli dari Bukti ini ada pada Bank Nusa (Tergugat III) dan pada PENGGUGATdisimpan sebagai Dokumen Arsip KTI.BUKTI T.I/T.II 13.(7) : Surat No.529/E/KTI/TX/1999 tertanggal 15 September1999 Perihal : Mohon waktu untuk Audensi ditujukan kepada Direksi Bank NusaNasional Up : (1) Bp. KEMAS ; (2) Bp.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 pihak Penggugat melakukan Audensi denganPegawai Pengawas DisnakerSosTrans Kabupaten Pasuruan terkait perlakuan daripihak Tergugat yang nyatanyata telah melakukan tindakan Intimidasi kepada pihakPenggugat selama diperbantukan di Jember ;2 2 nn nner16.Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 pihak Penggugat melakukan upaya Mediasi diKantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Trasnsmigrasi Kabupaten Pasuruan untukmenyelesaikan permasalahan yang terjadi namun masingmasing pihak tidak

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialog Audensi dengan tokohtokoh masyarakat Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Rp. 125,000,000dan Pemerintah Daerah Temu Wicara Peran Serta Masyarakat Rp. 148,300,300 Dalam pembangunan3.

Dialog Audensi dengan tokohtokoh masyarakat Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah Rp. 125.000.000 Temu wicara peran serta masyarakat dalam Pembangunan Rp. 148.300.300d. Program peningkatan Kerja sama antar pemerintah daerah. Kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Rp. 150.000.000Penyediaan layanan publik.

Kegiatan hubungan antar lembaga Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000, Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000, Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000, Fasilitas kerjiasama pemerintahdaerah Rp. 103.600.000. yTemu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialog Audensi dengan tokohtokoh masyarakat Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000Halaman 21 dari 149 Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2016/PN. Bgl Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Rp. 125,000,000dan Pemerintah Daerah Temu Wicara Peran Serta Masyarakat Rp. 148,300,300 Dalam pembangunan3.

Kegiatan hubungan antar lembaga Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000, Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000, Fasilitas keriasama pemerintah daerah Rp. 103.600.000. Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,4.

ROBANIPONCOWATI;2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September2014;2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September2014;2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember2014;Halaman 11 dari19 Nomor 283/Pid/2016/PT SBY 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi

ROBANIPONCOWATI;21.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September2014;22.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September2014;23.2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember2014;24.2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi Warga JI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialog Audensi dengan tokohtokoh masyarakat Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Rp. 125,000,000dan Pemerintah Daerah Temu Wicara Peran Serta Masyarakat Rp. 148,300,300 Dalam pembangunan3.

Kegiatan hubungan antar lembaga Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000, Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah = Rp. 103.600.000, Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,2.

Kegiatan hubungan antar lembaga Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000, Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah = Rp. 103.600.000, Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,3.

Kegiatan hubungan antar lembaga Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000, Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah = Rp. 103.600.000, Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,4.

Larangan Perreng ada 6 (enam) orang pada Hari Rabu; Bahwa saksi tidak tahu tahapanPilkades Desa Larangan Perrengkarena Panitia sangat tertutup dan tidakbanyak yang diumumkan kepada masyarakat; Bahwa setelah tahu ada 6 (enam)orang Bakal Calon Kepala Desa PerrengWarga masyarakat bergejolak ; Bahwa masyarakat tidak menerimahasil Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng karena ada 4 (empat)Bakal Calon yang dari luar Desa Larangan Perreng, lalu kami mengadakanaudensi dengan BPD dan Panitia Pilkades ; Bahwa audensi

No. : 95/G/2021/PTUN.SBY Bahwa yang hadir pada waktu audensidengan Panitia saksi tidak hadir tetapi di audensi yang kedua denganPanitia Kabupaten saksi hadir danada 7 (tujuh) orang dari perwakilan Desayang hadir, yang 2 (dua) dari aktivis; Bahwa pada waktu audensi denganPanitia Kabupaten,Panitia Desa tidak ada yang hadir; Bahwa saksi pernah datangkerumahnya Samsul Arifin di Desa Gilang Kecamatan Bluto; Bahwa saat kerumah Samsul Arifinsaksi ingin mengetahui visi dan misinya menjadi Kepala Desa LaranganPerreng

Bahwa saksi tidak tahu tahapanPilkades Desa Larangan Perreng; Bahwa saksi tidak tahu ada PanitiaPilkades yang mengundurkan diri; Bahwa saksi tahu ada aliansi karenasaksi sebagai ketuanya; Bahwa tidak pernah audensi denganBPD, tetapi dengan Panitia Kabupaten pernah audensi; Bahwa Pak Abd. Rahman tidakmelakukan aksi ; Bahwa setahu saksi langkah yangdilakukan Pak Abd.

ada yang mengundurkan diri darianggota KPPS; Bahwa saksi tidak tahu alasanpengunduran diri dari Pak Murtadi; Bahwa benar Panitia melaporkankepada BPD terkait pengunduran diri Pak Murtadi; Bahwa belumadapenggantinya PakMurtadi; Bahwa secara formal juga sudahdilaporkan kepada panitia Kabupaten (DPMD); Bahwa bentuk formalnya ada suratundangan, danada yang datang dari MUSPIKA; Bahwa BPD tahu ada Mosi tidakpercaya dari masyarakat; Bahwa dengan adanya Mosi tidakpercaya dari masyarakat, kita melakukan audensi

Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Kami Para penggugat danPeserta Calon Perangkat Desa lainnya Melakukan Audensi Dengan TIMPengisian Perangkat Desa,Dan Ada Sebagian Peserta Yang Lain Klarifikasi KeUniversitas Indonesia Langsung Dan Kami Menyatakan Keberatan TerhadapHasil Seleksi Yang Dilakukan Oleh Universitas Indonesia ( UI ) Karena Adanya Banyak Kejanggalan Yakni: Saat Serah Terima Rekapitulasi Hasil Nilai Di Gedung Asrama HajiDemak Pihak Atau Ketua Penguji Dari UI Menyerahkan Langsung KepadaPaguyuban

Tangan Penanggung Jawab Dari Pihak Ke 3 Dalam Hal Ini UI; Peserta Yang Mengundurkan Diri Yang Bernama (Gilang Arya Sukma)Tetap Mendapatkan Nilai ; Amplop Perekapan Nilai Yang Sudah Tidak Bersegel Dan Hasil Nilai Yang Tidak Terinci; Desa Blerong Kec Guntur Yang Tidak Melakukan MOU Dengan UITetap Mendapatkan Nomer PesertaTes ; Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasilPada Hari Jumat Tanggal 2 Maret 2018 Sebagian Peserta Mewakili AtasNama Calon Perangkat Desa Sekabupaten Demak Melakukan Audensi

; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Laporan Hasil Penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPRDKabupaten Demak Nomor : 012/PANSUS.ANGKET/DPRD/2018,tertanggal 4 Mei 2018; (fotokopi dari fotokopi) ; Tanda Terima berupa permohonan copian dari fotocopi SuratKeputusan (SK) Perangkat Desa Temuroso Tahun 2018, tertanggal11 Juli 2018; (fotokopi dari fotokopi) ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/P/FP/2018/PTUN.Smg, tertanggal 3 Juli 2018 ;(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Audensi

di DPRD, itu memang tidakada secara resmi yang disampaikan kepada ketua panitia, cuma Saksi Bahwa setelah itu sore tanggal 9 itukan paginya Kita bertemu dewansama Camat sekecamatan Guntur, kemudian baru sorenya itu pertemuan antaraBupati dan Dewan Angket itu audensi itu ada yang membatalkan, Saksi hadir disitu, Bupati membacakan surat yang pertama adalah memerintahkan panitiauntuk membatalkan hasil ujian itu dan yang kedua memerintahkan untuk MoUulang, surat bupati itu Saksi terima pada hari Senin

telat karena setahu Saksi pengumuman itu dua atausatu hari setelah ujian tapi faktanya sampai nunggu lama, Saksi sangsi, tidakdatang, pas waktu mau datang ternyata sudah diumumkan dan Saksi dapatinformasi dari salah satu perangkat yang intinya hanya disebutkan di papan tulisdan Saksi dapat nilai pada malamnya dari desa lain karena kebetulan satukecamatan nilainya satu bendel ; Bahwa Saksi tahu nilainya pada malamnya karena Saksi silahturami keKetua Panitia desa sebelah; = Bahwa alasan Saksi untuk audensi

No. 813 K/Pdt.Sus/2011Bahwa, setelah dikeluarkan bukti pencatatan selanjutnya DPC SarbumusiKabupaten Sidoarjo memberitahukan keberadaan organisasi buruh tersebutkepada Tergugat Rekonvensi dan diikuti permohonan audensi kepada TergugatRekonvensi untuk menyampaikan tujuan, visi dan misi organisasi kepadaTergugat Rekponpensi akan tetapi permohonan audensi tersebut hinggagugatan ini diajukan belum pernah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2008 setelah Tergugat Rekonvensimenerima