Mursan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinantersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dansyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat,permohonan Pemohon telah memenuhi syarat

DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASIBahwa berdasarkan padaUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanpasal43 ayat (1) dinyatakan:"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telahmenggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undangundang".Bahwa dalam penjelasan Pasal43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan:"Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan PengadilanTingkat Pertama yang oleh Undangundang tidak dapat dimohonkan

dihadirkandi persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan keduasaksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan NurSyamsiyati Binti Kisam. tidak ada halangan pernikahan baikkarena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atasantara Pemohon dan Nur Syamsiyati Binti Kisam tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang undang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

(Pasal 47 ayat 2);Menimbang, bahwa lebih lanjut mengatur anak yang lahir diluar pernikahanhanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal43 ayat 1).

Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama FrenkyEbenezer Silalahi Bin Mateus Hendra adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kamikutip sebagai berikut : Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan

lahir hingga saat int anak Pemohon yang bernamaFATMAWATI tersebut tidak mempunyaiaktekelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinanPemohon dengan suami Pemohon hanya dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaanPemohon dengan suamt Pemohon dan tidak dicatatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka membawa konsekuensibahwa Pemohon hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal43

Agustus 1993 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P1 dan karenakelalaian orang tua Pemohon maka anak Lakilaki kelahiran ke 3 ( tiga ) yang bernamaAGUS SISWANTO, lahir di Pati, tanggal pada tanggal : 31 Agustus 1993 tersebutbelum memiliki akta kelahiran ;Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Lakilaki Pemohon bernamaAGUS SISWANTO, lahir di Pati, tanggal pada tanggal : 31 Agustus 1993 atas dasarhubungan suami istri diluar pernikahan/perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal43

Selanjutnya apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapatmenyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal43 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segalaketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekirapukul 18.30 Wib bertempat didekat Lapangan Bola

Selanjutnya apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapatmenyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal43 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segalaketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa saksi Munawir dan saksi Mirza Rafiq yangmerupakan petugas SatRes Narkoba Polresta Banda

Selanjutnya apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapatmenyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal43 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segalaHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Bnaketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Selanjutnya apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapatmenyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal43 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segalaketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad. 3 Penyalahguna Narkotika golongan bagi diri sendiriMenimbang, bahwa awalnya terdakwa mengambil sedikit

Mursan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinantersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dansyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat,permohonan Pemohon telah memenuhi syarat

Meyatakan Terdakwa ZAINUDDIN NAPAI ALIAS ~ UDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak Pidana dengan melanggar ketentuanperundang undangan yang berlaku, Memperdagangkan,mengangkut, menyimpan bahan berbahaya beracun,padahal mengetahui atau. sangat beralasan untukmenduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ataumembahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lainsebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal43 ayat (1) UUNo. 23

kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah danketerangan dari saksisaksi di persidangan, bahwa Pemohon telah menikah denganSuhartik di Kantor Urusan Agama Wates dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No 81/81/IV/1999, tanggal 03 April 1999 dan, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa foto copy Surat KeteranganKelahiran dan keterangan saksi dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan pasal43

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.2 yang berupa foto copy Kutipan aktanikah dan keterangan dari saksisaksi, di persidangan, bahwa Pemohon telah menikahdengan Erna Susiati tanggal 07 April 2009, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sahmenurutMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa foto copy Surat KeteranganKelahiran dan keterangan saksi dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan pasal43

Hakim mencermati faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan, Permohonan Pemohon yanginginmelakukan Penambahan nama Ayah sebagaimana yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507LT271120190003, tanggal 27 November 2009, maka berdasarkan keterangansaksisaksi yang menerangkan bahwa sebelum anak Pemohon lahir Pemohonmemang tidak memiliki Akta Nikah Resmi terkait pernikahan Pemohon denganseorang lakilaki yang bernama UNTUNG tersebut sehingga berdasarkan pasal43

CALON ISTERI PEMOHON ; bahwa antara CALON ISTERI PEMOHON dengan Pemohon dan Termohontidak terbukti ada hubungan keluarga baik karena nasab, semenda maupunsepersusuan yang dapat menghalangi dilaksanakannya perkawinan dan saat inicalon istri Pemohon tersebut tidak dalam pinangan lakilaki lain;Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkanketentuan Undangundang nomor 7 tahun 1989 pasal 49 dan 89 jo Undangundangnomor tahun 1974 pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal43

Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernamaZaqchierry El Rafeef Razali Bin Razali adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kamikutip sebagai berikut :Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan ibunya

dihadirkandi persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan keduasaksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan UmiSalamah Binti Abdul Muhidi. tidak ada halangan pernikahanbaik karena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atasantara Pemohon dan Umi Salamah Binti Abdul Muhidi tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43

Naiman = tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang undang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinantersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dansyarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat,permohonan Pemohon telah memenuhi syarat

dan saksi DEWISARTIKA serta bukti surat P3 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapatpermohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanyaPemohon diperkenankan untuk mendaftarkan perihal kelahiran anaknya tersebutkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat, Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006, Pasal43

bukti surat P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah danketerangan dari saksisaksi, di persidangan, bahwa Pemohon telah menikah di KantorUrusan Agama Kec Pagu Kab Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No 452/47/VII/2009, tanggal 18 Juli 2009 dari Kantor Urusan Agama Kec Pagu Kab Kediri, olehkarenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa foto copy Surat KeteranganKelahiran dan keterangan saksi dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan pasal43

pernikahan tersebut sebagai wali dan sebagaisaksi, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antaraPemohon dengan Lina Mariyani Binti Darsono. tidak adahalangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, karenakarena semenda ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atasantara Pemohon dan Lina Mariyani Binti Darsono tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang undang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43