/2008 tanggal 17 Oktober 2008;Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/233/BKD/2008tanggal 21 Oktober 2008:Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan tanggal 21 Oktober 2008:Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 552 Tahun 2009tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, PembantuBendahara/Kasir, Operator SIMDA

, Pembantu Operator SIMDA,Pengurus/Penyimpan Barang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TahunAnggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009;Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahragadan Pemuda Kabupaten Pangkep Nomor Tahun 2009 tanggalHal. 23 dari 51 hal.

No. 277 K/Pid.Sus/201750.51.Bz.53.54.DD.56.57.58.59.Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola AdministrasiKeuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, PembantuPPK, Pembantu Bendahara/Kasir, Operator SIMDA, PembantuOperator SIMDA, Pengurus/Penyimpan Barang Daerah LingkupDinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep TahunAnggaran 2009;Fotokopi Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung RuangKelas Baru SMAN 1 Segeri

, Pembantu Operator SIMDA, Pengurus/PenyimpanBarang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 tanggal 30Januari 2009;Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga danPemuda Kabupaten Pangkep Nomor Tahun 2009 tanggal Januari 2009tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, PembantuBendahara/Kasir

, Operator SIMDA, Pembantu) Operator SIMDA,Pengurus/Penyimpan Barang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009;Fotokopi Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung RuangKelas Baru SMAN 1 Segeri Nomor 425/4812/2009 tanggal 12 September2009:Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005;Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal

Bentukberkas yang diperiksa yaitu dokumendokumen hasil print out SistenKeuangan Daerah (SIMDA) maupun yang terdapat dalam flash diskdari SIMDA ttu sendiri.

Setelah di Rekomendasi, SPM lembar Pink diambil dandiberikan kepada operator SIMDA untuk dicetak SP2Dnya,5. Sebelum mencetak SP2D, Operator melakukan impor FileSPM ke dalam SIMDA,6.

Operator SIMDA menginput nomor SP2D, tanggal SP2D,keterangan dan penandatangan SP2D;Bahwa Saksi pegang adalah SPM lembar Pink yang kemudian Saksicocokkan nilai nominalnya dan nomornya antara yang sudah diPrintdengan sistim;Bahwa yang menyerahkan adalah tim verifikator yang terkadang jikapekerjaan verifikator sedang banyak maka operator SIMDA ikutmengambil SPM Lembar Pink;Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen SPM tersebut harusdiverifikasi kelengkapannya dan setelah lengkap baru keluarrekomendasi oleh

Setelah di Rekomendasi, SPM lembar Pink diambil dandiberikan kepada operator SIMDA untuk dicetak SP2Dnya,e. Sebelum mencetak SP2D, Operator melakukan impor FileSPM ke dalam SIMDA,f.

yang dilaksanakan oleh DinasPariwisata dan Kebudayaan, dimana penginputan pada sistem SIMDA adalahinput terakhir untuk penyusunan RAPBD yang nantinya ditetapbkan menjadi APBD.Selain itu penginputan pada sistem SIMDA dilakukan setelan adanya reviuprovinsi, sehingga RKA Pengadaan Rumbing tidak masuk dalam RAPBD yangdireviu oleh Provinsi.

yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisatadan Kebudayaan, dimana penginputan pada sistem SIMDA adalah input terakhiruntuk penyusunan RAPBD yang nantinya ditetapbkan menjadi APBD.

Selain itupenginputan pada sistem SIMDA dilakukan setelah adanya reviu provinsi,sehingga RKA Pengadaan Rumbing tidak masuk dalam RAPBD yang direviuoleh Provinsi.

(hiasan kepala) kerbau pacuan/pekepungan pada Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2018 tersebut berdasarkan dataRKA bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenJembrana yang saksi input ke dalam Sistem Manajemen Keuangan Daerah(SIMDA) Kabupaten Jembrana.Bahwa benar saksi menginput RKA bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Jembrana ke dalam Sistem Manajemen KeuanganDaerah (SIMDA) Kabupaten Jembrana pada hari Jumat tanggal 29 Desember2017 yang

Jembrana menyusunrancangan RKA dan dilaporkan ke BAPEDDA untuk dilakukan verifikasi dandikebalikan untuk penyempurnaan KUA PPAS bersamasama dengan DPRDmelalui sidang paripurna selanjutnya baru dilakukan imput SIMDA terakhirdievaluasi oleh bidang anggaran dan evaluasi Propindi Bali sampai akhirnyaterbit Sirat Keputusan Gubernur bali tentang hasil evaluasi sehingga ditetapkansebagai APBD Kabupaten Jembrana.

., selaku Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selakuPejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut olehTerdakwa diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA)untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

,kemudian oleh Terdakwa dokumen pengajuanpencairan diserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA)dibagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD),selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kKemudian diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D);Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUPejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut olehTerdakwa diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA)untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

., selaku Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selakuPejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut olehTerdakwa diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA)untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUpencairan diserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA)dibagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD),selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kKemudian diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D);Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke rekening

ABDILLAH BANDUNG, S.Sos., selaku Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selakuPejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut olehTerdakwa diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA)untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

,kemudian oleh Terdakwa dokumen pengajuanpencairan diserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA)dibagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD),selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kKemudian diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D);Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku BendaharaUmum Daerah dan dana masuk ke

Saksi : MUHAMMAD RASYID RIDHO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat sebagai Operator SIMDA pada Kantor BAPPEDA Kab.Batu Bara oleh Kepala BAPPEDA Kab.

Batu Bara yaitu terdakwa SUDARTO;Page 41Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnSaksi sebagai operator Simda pada kantor memliki tugas antara lain:e Mengetik dan menginput surat permintaan : Uang Persediaan (UP); GantiUang persediaan (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS) ke dalamSIMDA.e Mengetik dan menginput penerimaan / potongan pajak atas kegiatan UP,GU dan TU ke dalam SIMDA;Bahwa selaku operator Simda di kantor Bappeda Kab.

Batubara TA. 2010merupakan bagian dari aplikasi SIMDA dan aplikasi SIMDA yang sudahdiprint out dan diserahkan ke DISPENDA tidak dapat dirubah lagi;Bahwa Buku Kas Umum kantor BAPPEDA Kab. Batubara TA. 2010 yangtelah di print out ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kab. Batubara TA.2010 (terdakwa SUDARTO) dan Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDAKab.

Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum dalam SIMDA kantor Bappeda Kab.Batu Bara, sisa dana TU, UP/GU sebesar Rp 508.151.846 hingga saat inidisetorkan ke kas daerah Kab.

Batu Bara; Bahwa pada tahun 2010 saksi juga mengetik dan menginput penerimaan /potongan pajak atas kegiatan UP, GU dan TU TA. 2010 ke dalam SIMDAyang datanya saksi peroleh dari RAHMAT yang totalnya sebesar Rp58.292.975,; Bahwa Penerimaan / potongan pajak atas kegiatan UP, GU dan TU TA. 2010ke dalam SIMDA yang datanya saksi peroleh dari tersangka yang totalnyasebesar Rp.58.292.975 hingga saat ini belum disetorkan ke kas daerah olehRAHMAT, hal ini diketahui berdasarkan Buku Kas Umum pada SIMDA kantorBappeda

tanggal 17 oktober 2008 ;Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/233/BKD/2008tanggal 21 Oktober 2008 ;Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan, tanggal 21 Oktober 2008 ;Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 552 Tahun 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara / Kasir,Operator SIMDA

, Pembantu Operator SIMDA, Pengurus / PenyimpanBarang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga Dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 tanggal 30Januari 2009 ;Hal. 26 dari 57 hal.

No. 902 K/PID.SUS/2014Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga Ragadan Pemuda Kabupaten Pangkep Nomor Tahun 2009, Tanggal Januari2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pengelola AdministrasiKeuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, PembantuBendahara / Kasir, Operator SIMDA, Pembantu Operator SIMDA,Pengurus / Penyimpan Barang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran

No. 902 K/PID.SUS/2014Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/233/BKD/2008tanggal 21 Oktober 2008 ;Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan, tanggal 21 Oktober 2008 ;Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 552 Tahun 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, Pembantu Bendahara / Kasir,Operator SIMDA

/ Kasir, Operator SIMDA, Pembantu OperatorSIMDA, Pengurus / Penyimpan Barang Daerah Lingkup DinasPendidikan, Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Pangkep TahunAnggaran 2009 ;Fotokopi Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung RuangKelas Baru SMAN 1 Segeri Nomor 425/4812/2009, tanggal 12September 2009 ;Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor821.22/514/XI/ BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22/514/XI/

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyususnan laporan keuangan daerahsecara semester dan tahunan Bahwa laporan keuangan SKPD adalah SPP (surat permintaan pembayaran,SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), fakturpajak, yang disampaikan oleh bendahara dibantu operator SIMDA dalambentuk data hard copy dan soft copy;Bahwa adapun dokumen keuangan yang di laporkan oleh terdakwaSUDARTO selaku Kepala BAPPEDA Kab.

MUHAMMAD RASYID RIDHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi diangkat sebagai Operator SIMDA pada Kantor BAPPEDA Kab.Batu Bara oleh Kepala BAPPEDA Kab.

Batu Bara yaitu terdakwa SUDARTO;Saksi sebagai operator Simda pada kantor memliki tugas antara lain:eMengetik dan menginput surat permintaan : Uang Persediaan (UP); GantiUang persediaan (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS) ke dalamSIMDA.Page 43Putusan Pengadilan TIPIKORNo.87/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdne Mengetik dan menginput penerimaan / potongan pajak atas kegiatan UP,GU dan TU ke dalam SIMDA;Bahwa selaku operator Simda di kantor Bappeda Kab.

Batubara TA. 2010merupakan bagian dari aplikasi SIMDA dan aplikasi SIMDA yang sudahdiprint out dan diserahkan ke DISPENDA tidak dapat dirubah lagi;Bahwa Buku Kas Umum kantor BAPPEDA Kab. Batubara TA. 2010 yangtelah di print out ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kab. Batubara TA.2010 (terdakwa SUDARTO) dan Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDAKab.

hal ini diketahui berdasarkan Buku Kas Umum pada SIMDA kantorBappeda Kab.

., diaju&kan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA) untukditerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

DOMUT,S.IP., diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Buol pada bagianSistem Keuangan Daerah (SIMDA) untukditerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

BADANG, SE., di bagian SIMDA Dinas PPKAD dan kalaudisetujuit laporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Buol;Bahwasaksi UDIN K. DOMUT, S.IP., yang mengajukan dokumen pencairanhonorarium Guru Kontrak Daerah danPegawai HonorerTenaga AdministrasiDaerah untuk triwulan III pada tanggal 1 Juh 2011;ao Bahwa saksi UDIN K. DOMUT, S.IP.,bersama saksi datang menemui saksiAGUS SALIM BATALIPU, SE.,di ruangan saksi AGUS SALIM BATALIPU,SE.

), apakah dananya ada di APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dalam hal ini belum bisa ditolak atauditerma oleh Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) karena masih pada prosesmelihat dana saja, sedangkan diterima atau ditolak oleh sistem adalah pada saatpembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana)yang diterbitkan oleh BUD (BendaharaUmum Daerah)/Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah); SaksiINURBAYA, SE.

Ada pengajuan dari SKPD selanjutnya dibawa kebagian kendali atau SIMDA(Sistrem Informasi Manajemen Daerah); 2. Daftar Permintaan tersebut dimasukkan ke bagian BUD;3. Kemudian Kuasa BUD meneliti kembali daftar permintaan penerbitan SPDapabila sudah sesuai dengan anggaran maka diterbitkan SPD yangditandatangani BUD dengan paraf Kuasa BUD; 4. Kemudian SPD diserahkan ke Bendahara SKPD untuk menjadi dasardibuatnya SPP,SPM serta lampirannya;455.

PANGGABEAN, ST, M.lpselakuKausa Pengguna Anggaran pada bagian umum dan perlengkapanjuga sebagai operator SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) padapemerintahan Kabupaten Toba Samosir TA.2014 dimana proses pencairandana pada Setdakab Toba Samosir adalah Bendahara masingmasingbagian dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masingmasing bagianmenyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan PPK memeriksa apakah SPJ tersebutsudah lengkap atau tidak setelah itu PPK

menyampaikan SPJ kepadaHalaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2017/PT MDNOperator SIMDA dan operator SIMDA menginput SPJ tersebut dan terbitlahSurat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)untuk diajukan ke DPPKKD (Keuangan) dan Keuangan menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditransfer ke rekening Sekretariatdan dana tersebut dipindahbukukan kepada masingmasing bagian;Bahwa saksi ERINA SIAHAAN selaku Bendahara Pembantu Bagian Umumdan Perlengkapan

danoperator SIMDA menginput SPJ tersebut dan terbitlah Surat PermintaanPembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan keDPPKKD (Keuangan) dan Keuangan menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuk ditransfer ke rekening Sekretariat dan dana tersebutdipindahbukukan kepada masingmasing bagian; Bahwa saksi ERINA SIAHAAN selaku Bendahara Pembantu Bagian Umumdan Perlengkapan Kabupaten Toba Samosir, saksi MAGDA EVISANTYSAMOSIR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diminta

/Pselaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Setdakab TobaHalaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2017/PT MDNSamosir TA.2014, mengingat selaku petugas SIMDA hanya terdakwa yangmemiliki akses dan punya kewenangan mengelola SIMDA KabupatenSamosir di Sekretariat Daerah yang memiliki konektivitas ke BagianKeuangan dan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta tersebut;Bahwa uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang demikian adalahmemutarbalikan fakta dan telah memanipulasi keterangan

Toba Samosir dan Terdakwa selakuoperator SIMDA memindah bukukan dana untuk 2 (dua) kegiatan ini kebagian umum atas persetujuan lisan dari Sekretaris Daerah selakuPengguna Anggaran (PA) yang merupakan atasan langsung Terdakwa;Pelaksanaan Jabatan Kepala Bagian Umum dan Kuasa Pengguna Anggarandalam melakukan pencairan adalah atas Perintah atasan dalam hal iniSekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran untuk penggunaan diBagian Umum.

Bahwa setelah diangkat menjadi Kepala KantorAset Daerah Lombok Barat terdakwa mengetahui 1 (satu)unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTNTaman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Matarammerupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat,sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA BMD tahun2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Baratdan belum pernah dilakukanlelang.Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als.Salim, terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim als.Salim

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas danFUNQGSINYa 222222 onee Bahwa terdakwa selaku Kepala seksi Bidang AsetDaerah Kabupaten Lombok Barat kemudian diangkatselaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Baratmengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di JalanCiamis No. 11 A BTN Taman Indah KelurahanPagesangan Timur merupakan Aset Dinas SosialKabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasilAplikasi SIMDA BMD tahun 2012 masih terdaftarsebagai Aset Daerah Lombok Barat dan

yangdilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana penginputan padasistem SIMDA adalah input terakhir untuk penyusunan RAPBD yang nantinyaditetapkan menjadi APBD.

Selain itu penginputan pada sistem SIMDA dilakukansetelah adanya reviu provinsi, sehingga RKA Pengadaan Rumbing tidak masukdalam RAPBD yang direviu oleh Provinsi.

) Kabupaten Jembrana.Bahwa benar saksi menginput RKA bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Jembrana ke dalam Sistem Manajemen KeuanganDaerah (SIMDA) Kabupaten Jembrana pada hari Jumat tanggal 29 Desember2017 yang saksi dapatkan dari PUTU ADI ARIANTO selaku PPTK BidangKebudayaanBahwa benar sesuai dengan data yang saksi input ke dalam SistemManajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Jembrana dimana paguHalaman 64 dari 176 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPk/2021/PN Dps12.angaran untuk

Jembrana menyusunrancangan RA dan dilaporkan ke BAPEDDA untuk dilakukan verifikasi dndikebalikan untuk penyempurnaan KUA PPAS bersamasama dengan DPRDmelalui sidang paripurna selanjutnya baru dilakukan imput SIMDA terakhirdievaluasi oleh bidang anggaran dan evaluasi Propindi Bali sampai akhirnyaterbit Sirat Keputusan Gubernur bali tentang hasil evaluasi sehingga ditetapkansebagai APBD Kabupaten Jembrana.

Samrah (Operator Simda)membuat :1.

Samrah(Operator Simda) membuat :1.

Samrah (Operator Simda pada Bag.

Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangHalaman 19/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdidalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangdalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

Kolaka ke dalam aplikasi SIMDA, menginput nominal danuraian belanja LS (SPP 1, SPP 2, SPP3, dan SPM) Sekretariat DPRDKab.

Bendaharamembuat dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarantersebut berupa Tanda Bukti Kas dan SPJ yang dilengkapi dengan buktibukti pertanggungjawaban setiap kegiatan yang telah dilaksanakan danHalaman 123/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdimelakukan penginputan dalam aplikasi SIMDA dibantu dengan operatorSIMDA;Proses dan mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh bendaharadibantu oleh operator SIMDA dengan cara melakukan penginputan keaplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan

Kolaka baikuntuk tahun 2019 maupun tahun 2020 yaitu :a.Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yangtertuang di dalam APBD.

Kolaka baikuntuk tahun 2019 maupun tahun 2020 antara lain :> Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yangtertuang di dalam APBD.

Kolaka ke dalam aplikasi SIMDA, menginput nominal danuraian belanja LS (SPP 1, SPP 2, SPP3, dan SPM) Sekretariat DPRDKab.

Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yangtertuang di dalam APBD. Kemudian, Bendahara dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;b.

Bendaharamembuat dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarantersebut berupa Tanda Bukti Kas dan SPJ yang dilengkapi dengan buktibukti pertanggungjawaban setiap kegiatan yang telah dilaksanakan danHalaman 126/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdimelakukan penginputan dalam aplikasi SIMDA dibantu dengan operatorSIMDA;Proses dan mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh bendaharadibantu oleh operator SIMDA dengan cara melakukan penginputan keaplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan

Kolaka baikuntuk tahun 2019 maupun tahun 2020 adalah antara lain : Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yangtertuang di dalam APBD.

. / bulan;Honor operator SIMDA tahun anggaran 2015 atas nama sdr. SUPRIATI.S. PAIRUNAN , SH tidak dibayarkan secara utuh sebesar Rp. 1.000.000,/bulan oleh PPTK tahun anggaran 2015 an. JATMINI ENDAH PURNAMI,SE sesuai dengan Keputusan Bupati Sigi tanggal 2 Januari 2015 Nomor: 814/ 390 Setda tentang pengangkatan Tenaga Kontrak pada bagianAdministrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;Honor Staf Administrasi pada kegiatan LPSE an.

/NotaDinas permintaannya beserta buktibukti Pertanggungjawabanpenggunaannya (SPJ) ;1 (satu) bundel) asli SP2D No. 2103/SP2D2/36/2015 Tgl. 11062015sebesar Rp.393.075.000, berikut SPP Nihil ; SPP ; SPM dan Surat /NotaDinas permintaannya beserta buktibukti Pertanggungjawabanpenggunaannya (SPJ);17 (tujuh belas) lembar buktibukti Setor ke Kas Daerah dari atas namaLismawati;Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD OKU TimurTA. 2015 beserta Perubahannya;Buku Kas Umum (BKU) / Print out Simda

(satu) bundel) asli SP2D No. 2103/SP2D2/36/2015 Tgl. 11062015sebesar Rp.393.075.000, berikut SPP Nihil ; SPP ; SPM dan Surat /NotaDinas permintaannya beserta buktibukti Pertanggungjawabanpenggunaannya (SPJ).17 (tujuh belas) lembar buktibukti Setor ke Kas Daerah dari atas namaLismawati;Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD OKUTimur TA. 2015 beserta Perubahannya;Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan No.2/PID.SUSTPK/2019/PT PLG25.26.27.28.29.30.31.32.Buku Kas Umum (BKU) / Print out Simda

Nota Dinas; Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU;Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan No.2/PID.SUSTPK/2019/PT PLGSetelah selesai dibuat pengajuan berkas tersebut disampaikan olehBendahara Pengeluaran ke BPKAD selaku BUD, setelah berkasdisetujui dan lengkap kemudian membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan SPM, kemudian diserahkan kembali ke BPKADselaku BUD untuk menerbitkan SP2D, selanjutnya setelah SP2D terbit,Bendahara melakukan pencairan, selanjutnya berkas SP2Ddiserahkan kepada bagian data base SIMDA

1 (satu) bundel asli SP2D No.2103/SP2D3/36/2015 tgl 1106 2015sebesar Rp.393.075.000, berikut SPP Nihil, SPP, SPM dan surat/notaHalaman 47 dari 68 Halaman Putusan No.2/PID.SUSTPK/2019/PT PLG23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)Dinas Permintaannya beserta buktibukti pertanggungjawabanpenggunaannya (SPJ);17 (tujuh belas) lembar buktibukti Setor ke kas Daerah dari atas namaLismawati;Dokumen Pelkasanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD OKUTimut TA.2015 beserta perubahannya;Buku Kas Umum (BKU)/Print Out Simda

Nota Dinas permintaannya besertabuktibuktiPertanggungjawaban penggunaannya (SPJ) ;1 (satu) bundel) asli SP2D No. 2103/SP2D2/36/2015 tanggal 11062015 sebesar Rp.393.075.000, berikut SPP Nihil ; SPP ; SPMdan Surat / Nota Dinas permintaannya besertabuktibuktiPertanggungjawaban penggunaannya (SPJ);17 (tujuh belas) lembar buktibukti Setor ke Kas Daerah dari atasnama Lismawati.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRDOKU Timur TA. 2015 beserta Perubahannya.Buku Kas Umum (BKU) / Print Out Simda

Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan 14 (empat belas) kalipenarikan sebesar Rp 295.000.000, (dua ratus sembilan puluh lima jutarupiah) kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban secaratidak benar dengan maksud untuk mengurangi jumlah penggunaan uangyang Terdakwa gunakan, sehingga akhirnya ketika dilakukan pengecekanpada aplikasi kKeuangan daerah (SIMDA) ditemukan adanya sisa kekuranganUang Persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebesarRp.276.864.623,00 (dua ratus tujuh puluh

jumlah penggunaan uangyang Terdakwa gunakan, sehingga akhirnya ketika dilakukan pengecekanpada aplikasi kKeuangan daerah (SIMDA) ditemukan adanya kekuranganUang Persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebesarRp.276.864.623,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enampuluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang mana angkatersebut berasal dari Saldo Uang Persediaan yang belum disetor ke KasUmum Daerah.

jumlah penggunaan uangyang Terdakwa gunakan, sehingga akhirnya ketika dilakukan pengecekanpada aplikasi keuangan daerah (SIMDA) ditemukan adanya sisa kekuranganUang Persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebesar Rp.276.864.623,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluhHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT SMGempat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang mana angka tersebutberasal dari Saldo Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas UmumDaerah

Dimana didalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah(SIMDA) dan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah tercantumbahwa stadion seribu bukit merupakan aset Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues.

Dimana didalamSistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) dan Rekapitulasi KartuInventaris Barang (KIB) Tanah tercantum bahwa stadion seribu bukit merupakanaset Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues. Dimana diatas aset tanahPemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues atas persetujuan Pemerintah Daerahdapat didirikan bangunan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakanuntuk orang pribadi;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P8 tersebutdiperkuat pula dengan keterangan Saksi Drs.H.

Karena tanah obyek perkara yang dikuasai Tergugat merupakanfasilitas umum masuk dalam komplek stadion seribu bukit yang merupakan asetDinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Gayo Lues yang dipergunakansebagai sarana olahraga/stadion Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.Dimana didalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA) danRekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah tercantum bahwa stadionseribu bukit merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.Dimana diatas aset tanah Pemerintah

Dimana didalam Sistem Informasi ManajemenAset Daerah (SIMDA) dan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanahtercantum bahwa stadion seribu bukit merupakan aset Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues. Dimana diatas aset tanah Pemerintah DaerahKabupaten Gayo Lues atas persetujuan Pemerintah Daerah dapat didirikanbangunan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk orangpribadi.

Setelah di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yangsetelahitu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlahsurat SPP dan SPM untuk dibawa kembalike Sekretariat DPRD Kab. TulangBawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA)namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) SPP danSPM tersebut diuji Kembali oleh PPK.e.

(Alm) (Selaku PenggunaAnggaran) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepadasaksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan keloket BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah diproses di bagian anggaran keluarlahn SPD dari BPKAD yang di tandatanganioleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persedian Danatersebut di input ke Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA

Setelan di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yangsetelah itu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlahsurat SPP dan SPM untuk dibawa kembali ke Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan PenggunaAnggaran (PA) namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran(PA) SPP dan SPM tersebut diuji Kembali oleh PPK.e.

Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepadasaksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan ke loket Badan Halaman 27 dari 42 halaman PutusanNomor:10/Pid.SusTPK/2021/PTTJKPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah diproses di bagian anggaran keluarlahn SPD dari BPKAD yang di tandatanganioleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persedian Danatersebut di input keSistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA