Sjambas Chotib ;

Sjambas Chotib ;

PPU Skala 1 : 5.000 dengan MetodeFotogrametris dengan pagu anggaran Rp10.000.000.000, (SepuluhMilyar Rupiah) dan tertuang dalam DPA Bappeda Kab. PPU. Nomor:917 / 005 / DPASKPD / Keu / /2012, tanggal 2 Januari 2012 FormulirDPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapat anggaran untukkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU. Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi Sdr.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris dengan pagu dana : Rp.9.904.350.000,dan HPS Rp. 8.754.828.000, (delapan milyar tujuh ratus lima puluhempat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan proseslelang sebagai berikut:Setelah menerima perintah lelang kami pihak ULP.

E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tempat lahir

permohonannya bertanggal 8Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat padatanggal 8 Juli 2020 dengan register No.65/Pdt.P/2020/PNStb, denganpermohonan sebagai berikut: Bahwa pada lIjazah Anak Pemohon tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ; Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkanKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LangkatNomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAHLahir di Sei Skala

Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan AkteKelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernamaPUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai padatanggal 03 November 2002 ;3.

Saksi Suhendrik :Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

Saksi Pariyanti:Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki Seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

bagi hasil/SBH) yang biasa didapatkan dari hasil kerja setiap bulannya.Penghasilan yang PENGGUGAT terima selama bermitra dengan KoperasiPersada Madani (KPM) didasarkan pada Skala Bagi Hasil (SBH) atasdasar perhitungan akumulasi dari kontribusi hasil kerja (Bobot PrestasiProduksi/BPP) PENGGUGAT dari investasi nasabahnasabah yangmenanamkan modalnya pada Koperasi Persada Madani (KPM).

Bahwa, penghasilan ratarata PENGGUGAT berdasarkan Skala Bagi Hasil(SBH) yang diterima PENGGUGAT setiap bulannya adalah sebesarRp.5.095.610, (lima juta Sembilan puluh lima ribu enam ratussepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut := Total SBH:bulan Januari 2013 s/d Desember 2014 adalah Rp. 57.537.720,Rp. 57.537.720, : 12 bulan = Rp. 4.794.810.

Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Januari2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Februari2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Maret2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 April2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Mei 2013dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Juni 2013dari KPM kepada

Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Juli 2013dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Agustus2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 September2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Oktober2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 November2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi

Hasil (SBH) tanggal 25 Desember2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 24 Januari2014 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Februari2014 dari KPM kepada Penggugat;39 530 Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Maret2014 dari KPM kepada Penggugat;a Kuitansi pembayaran Jasa Rekrut tanggal 10 Desember 2012;b Kuitansi pembayaran Jasa Rekrut tanggal 10 Januari 2013;c Kuitansi pembayaran Bonus tanggal 10

II/XII/2008, PTKahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansi pengeluaran uangdari PT KAL kepada Siren D.

1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas nama Yoridie NomorKontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT KAL Skala 1 : 6.000, Peta CincangHal. 10 dari 53 hal.

Skala 1 : 140.000;Hal. 13 dari 53 hal.

Bukti Novum PK5a berupa :Peta Rekomendasi Rencana Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PerkebunanKelapa Sawit PT Kahayan Agro Lestari seluas +20.000 Ha;Bukti Novum PK5a, didasarkan pada sumber : Peta TGHK Kalimantan Tengah Tahun 1982, Skala 1 : 500.000: Peta RTRWP Kalimantan Tengah Perda Nomor 8/2003, Skala 1500.000; Peta Rupa Bumi Indonesia Wilayah Prov.Kalteng, Skala 1 : 250.000; Peta Administrasi Wilayan Kabupaten Kapuas, Skala 1 : 250.000: Peta Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan Agro Lestari

,Skala 1 : 250.000: Peta Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan AgroLestari , Skala 1 : 250.000;6.

mau berunding, sehingga tidak ada titik temu;Bahwa sampai dengan tanggal 14 April 2014 tidak ada etikad baik Tergugat untukduduk bersama membahas skala upah, maka pada tanggal 21 April 2014 pengurusSPAIFSPMI PT.

Dengan tutuntan revisi kenaikan skala upah dan cabut PHK sepihakterhadap 10 orang pengurus SPAIFSPMI diminta untuk dipekerjakan kembali;Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pengurus pada tanggal 3 Mei2014 yang kemudian disusul PHK terhadap Para Pengugat (Sdr.

danSkala Upah berbunyi: Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja / buruh di perusahaan;5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistemdan mekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah denganpertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan ketenakerjaan;6 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistemsakala upah sudah sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003

tentang Ketenakerjaan, yaitu dengan mempertimbangkan:1 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi;2 Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikankemampuan perusahaan dan produktivitas;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret2014 telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi terkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT.Espera Satya

;Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitandengan perubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidaknormatif karena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukanpenyusunan struktur dan skala upah dan pula di perushaan milik PenggugatRekonvensi Tergugat Konvensi telah memiliki sistem skala upah bagiseluruh karyawanya;Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan

rakyat,perijinan skalamenengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009 yaitu :a.

Prosedor untuk perijinan skala rakyat, pelaku pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pekabat yang berwenang ;b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP)baik,mineral logam dan Batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PPNo.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar sesuai data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada diKabupaten gunung Mas sampai sat ini Para terdakwa tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas ;e Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh

(sepuluh milyard rupiah) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha Pertambanganadalah setiap kegiatan usaha Pertambangan harus memiliki ijin yangdiberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakankegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUU No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 2009 yaitu :a.Prosedur

untuk perijinan skala rakyat, pelaku usaha Pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apabila skala yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pejabat yang berwenang ;b.Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skala besar,untuk pemberian wilayah ini usaha pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No.23 tahun2010

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 612 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;1.

Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnyadan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan TanpaBakar); Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukanpendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STDBatau STDP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Bahwa untuk skala usaha tertentu wajiod memiliki izin usahaperkebunan/IUPB atau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yangdilakukan.

usahaperkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftarusaha perkebunan untuk budidaya (STDB) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PermentanNomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentangPembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasaranapengendalian kebakaran lahan

Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN TjtMenimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telahmenghadirkan Terdakwa KADI Bin RONO KARTO (Alm)Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas + 3,5(tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati

AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT. AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT.

AIP yang masihaktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat

kecil sebesar 1%dan untuk skala besar sebesar 2,5%.

Pemohon selaku Pengusahaperikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk kedalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon.

Skala Menengah per tahun Rp. 10% ProduktifitasKapalx Harga Patokan Ikanx ukuran GT Kapal3.

Skala Kecil Per tahun Rp5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokanikan x Ukuran GT Kapal;2. Skala Menengah Per tahun Rp10% x Produktivitas Kapal x HargaPatokan ikan x Ukuran GT Kapal;3.

kecil menjadi 5%, Skalamenengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyatamelanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secaratidak wajar.

peta skala 1:2.500.C. ukuran muka peta 60 cm x 60 cm dan ukuranbidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1:10.000.Peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat dengan ketentuan :a. ukuran muka peta dan bidang gambar 50 cm x 50 cm untuk peta skala1: 1000;b. ukuran muka peta dan bidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1: 2500 dan skala 1 : 10000;Simbolsimbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta dasarpendaftaran dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalamlampiran

pendaftaran dalam sistemkerangka dasar nasional, penomoran peta terdiri dari nomor zone dannomor lembar peta.(2) Penomoran zone mengacu pada nomor zoneUTM, penomoran terdiri dari tiga digit dimana dua digit pertama berisinomor zone UTM dan digit terakhir merupakan letak zone TM3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.(3) Satu zone TM3 dibagi dalam wilayahwilayahyang tercakup pada peta skala 1 : 10.000 dengan ukuran muka peta 60cm x 60 cm.(4) Penomoran lembar peta skala 1 : 10.000 terdiridari lima

digit dimana dua digit pertama menunjukkan nomor kolom lembar(arah x) dan tiga digit berikutnya adalah nomor baris lembar (arah y)dimulai dari koordinat x = 32.000 m dan y = 282.000 m sebagaimanatercantum dalam lampiran 6.Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor : 42/G/2017/PTUN JPR.(5) Lembar peta skala 1 : 10.000 dibagi menjadi16 lembar peta skala 1:2.500 dengan ukuran muka peta 60 cm x 60 cm.(6) Penomoran lembar peta skala 1 : 2.500 terdiri daritujuh digit dimana lima digit pertama adalah nomor

lembar peta skala1:10.000nya dan dua digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1 : 2.500 di dalam lembar peta skala 1:10.000 yang dimulai darinomor 1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke arah kanan dankemudian baris selanjutnya dari kiri ke kanan sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(7) Lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadisembilan lembar peta skala 1:1.000 dengan ukuran muka peta 50 cm x 50cm.(8) Penomoran lembar peta skala 1:1.000 terdiridari delapan digit dimana tujuh digit

pertama adalah nomor lembar petaskala 1:2.500nya dan satu digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1:1.000 di dalam lembar peta skala 1:2.500 yang dimulai dari nomor1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(9) Untuk lembarlembar peta skala yang lebihbesar (1:500 dan 1:250) ukuran muka petanya sama dengan ukuranmuka peta skala 1:1.000 dan pembagian serta penomoran lembarpetanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dengan menambahkan

Penelitian Data Fisik dan Data Yuridistanah yang terletak di Jalan Hanglekiu Blok A Nomor06, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Pernyataan Faktur UWTO dan BPHTB Terhutang,Surat Lampiran 13, fotokopi KTP, Tanda Terima Berkasdari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Site plan skala 1: 1.750, Kartu Keluarga atas nama Muluking, KTP atasnama Muluking, Tanda Terima Permohonan atasnamaMuluking, Site plan skala 1 : 1.750, Kartu Keluarga atasnama Muluking

Fisik Bidang Tanah, Surat PernyataanFaktur UWTO dan BPHTB Terhutang, Surat Lampiran13, fotokopi KTP, Tanda Terima Berkas dari BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPutusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 6767 Bukti T6768 Bukti T68Pelabuhan Bebas Batam, Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Saihu Ahmad, KTP atasnama Saihu Ahmad, Tanda Terima Permohonan atasnama Saihu Ahmad, Site plan skala 1 : 1.750, KartuKeluarga atas nama Saihu Ahmad (sesuai denganaslinya, Lampiran sesuai

1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H., KTP atasnama Muhammad Ali H., Tanda Terima Permohonanatas nama Muhammad Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

KTP atasnama Muhammad Ali H., Tanda Terima Permohonanatas nama Muhammad Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/2020lokasi pertambangan dalam perkara aquo termasuk kawasan rawanbencana alam, seperti banjir, tanan longsor, kekeringan, gempa bumidengan skala VIIXII MMI (Modified Mercalli Intensity) artinya Skala VIImerupakan intensitas gempa dalam katagori sangat kuat, Skala VIIIoparah, Skala IX hebat, Skala X ekstrem Skala XI ekstrem dan SkalaXIl ekstrem, kawasan/zona patahan aktif, rawan abrasi, kawasan bahayagas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayahwilayah gunung api,dan

Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidaktermasuk skala nasional.BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPBagian KesatuAsasPasal 2Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:a. kemandirian Hakim;aprofesionalitas;transparansi;akuntabilitas;proporsionalitas;keadilan;kemanfaatan; danrc rf o& fpkepastian hukum.Bagian KeduaTujuanPasal 3Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:a. memudahkan Hakim dalam

nasional;b. aspek dampak tinggi, yaitu:1.perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala nasional;perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaanatau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekalitidak dapat dimanfaatkan; dan/atauperbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagikelompok masyarakat yang rentan, diantaranyaorang lanjut usia, anakanak, fakir miskin,perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:Lsnilai harta benda yang diperoleh

Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama; ee terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yangmenyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;Bi terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modusoperandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala nasional;b.

Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) Le2.a,terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama;terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidanakorupsi;terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahuluiperencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;dan/atauterdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala daerah/lokal; b.

Pasal 8 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala nasional; 4 Pasal 9 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala daerah/lokal,atau Pasal 10 huruf a angka 4 terdakwa melakukanperbuatannya tidak dalamkeadaan bencana atau krisisekonomi. Jumlah Aspek Kesalahan? 2Isi dengan angka.

Sjambas Chotib ; 5. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin II Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. yang belum ditandatangani oleh PPTK An.

Sjambas Chotib ; 9. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin III Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU. An. Drs. H. Syamsul Qamar, Msi. dan belum ditandatangani oleh PPTK An. Setyarso Wahyudiono, ST, MT ; 10.

PPU. skala 1 :5.000 dengan metode Fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

;Bahwa atas pekerjaan Proyek survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 : 5000 tahun 2012 keseluruhan uang yang diminta oleh terdakwa (selakuKepala Bappeda merangkap PPK Kab.

PPU skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris),PT. Multi Solution milik Sdr. Pepen Permana Yuda, ST. belum pernahmemenangkan proyek apapun di Kab.

PPU Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaranRp10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dan tertuang dalam DPABappeda Kab PPU Nomor : 917/005/DPASKPD/Keu//2012, tanggal 2Januari 2012 Formulir DPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapatanggaran untuk kegiatan survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 :Hal. 89 dari115 Put.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.

Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.

1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.

S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa

1:2000, diberi tanda P9.2 ;Fotocopy DENAH LANTAI, Skala 1:150, diberi tanda P9.3 ;Fotocopy DENAH ATAP, Skala 1:150, diberi tanda P9.4 ;Fotocopy DENAH RANGKAP ATAS Skala 1:150, diberi tanda P9.5 ;Fotocopy TAMPAK DEPAN, Skala 1:150, diberi tanda P9.6 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI Skala 1:125, diberi tanda P9.7 ;Fotocopy POTONGAN IIll, Skala 1: 125 POTONGAN Il, Skala 1.125,diberi tanda P9.8 ;Fotocopy DETAIL DENAH, Skala 1:50, diberi tanda P9.9 ;Fotocopy DETAIL DENAH LT ATAP, Skala 1:50, diberi tanda

TAMPAK DEPAN, Skala 1 :175, diberi tanda P10.4 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI, Skala 1 : 75, diberi tanda P10.5 ;Fotocopy TAMPAK BELAKANG, Skala 1 :75, diberi tanda P10.6 ;Fotocopy DENAH RANGKA ATAP, Skala 1 : 75, diberi tanda P10.7 ;Fotocopy POTONGAN II, Skala 1 :75, diberi tanda P10.8 ;Fotocopy POTONGAN IIII, Skala 1:75, diberi tanda P10.9 ;Fotocopy DENAH KUSEN, Skala 1 :75, diberi tanda P10.10 ;Fotocopy KUSEN DAUN PINTU P12 dan P2, diberi tanda P10.11 ;Fotocopy KUSEN DAUN JENDELA J4,diberi tanda

P10.12 ;Fotocopy DENAH PONDASI, Skala 1 :75,diberi tanda P10.13 ;Fotocopy DETAIL PONDASI, Skala 1 :20,diberi tanda P10.14 ;Fotocopy DENAH BALOK ELV+3200,diberi tanda P10.15 ;Fotocopy DENAH RING BALOK ELV+4500,diberi tanda P10.16 ;Fotocopy DETAIL SLOOF, BALOK & RING BALOK, Skala 1 :20,diberi tandaP10.17 ;Fotocopy DENAH SANITASI AIR BERSIH Skala 1 : 75,diberi tanda P10.18;Fotocopy DENAH SANITASI AIR KOTOR Skala 1 :75,diberi tanda P10.19 ;Fotocopy DENAH TITIK LAMPU, Skala 1 :75,diberi tanda P10.20

SITE PLAN Skala 1:2000,diberitanda P11.2 ;Fotocopy DENAH LANTAI Skala 1 :25,diberi tanda P11.3 ;Fotocopy DENAH ATAP Skala 1 : 25,diberi tanda P11.4 ;Fotocopy TAMPAK DEPAN Skala 1: 25, diberi tanda P11.5 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI Skala 1 : 25, diberi tanda P11.6 ;Fotocopy TAMPAK BELAKANG Skala 1 : 25, diberi tanda P11.7 ;Fotocopy POTONGAN II Skala 1 : 75, diberi tanda P11.8 ;Fotocopy POTONGAN Skala 1: 75, diberi tanda P11.9 ;Fotocopy DETAIL P1.P2 Skala 1 : 25 (2 Unit),diberi tanda P11.10 ;Fotocopy

: 75, diberi tanda P11.18 ;Fotocopy DETAIL SLOOF, BALOK & RING BALOK Skala 1 ; 50, diberitanda P11.19 ;Fotocopy RENCANA AIR KOTOR Skala 1 : 75, diberi tanda P11.20 ;Fotocopy RENCANA AIR BERSIH Skala 1: 75, diberi tanda P11.21 ;Fotocopy RENCANA TITIK LAMPU Skala 1: 75, diberi tanda P11.22 ;Fotocopy DETAIL SEPTICTANK Skala 1 : 50, diberi tanda P11.23 ;Fotocopy REKAPITULASI DAYA Skala 1 : 12.5, diberi tanda P11.24 ;Fotocopy INVOICE No. 02/ BMT /INV /07 /2015 Tanggal 25072015 dariCV.

PLN ( PERSERO )Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic4E02, sangat merugikan Penggugat, baikmoral / immateril maupun materil, kKerugian moralyaitu dengan diberhentikannya Penggugat sudahbarang tentu Penggugat merasa malu dimatamasyarakat, karena pemberhentian Penggugattidak sesuai dengan prosedur.

PLN ( PERSERO ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02 dapat dijadikanObyek Sengketa pada Peradilan Tata UsahaNegara;7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Obyek Sengketa melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu :LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO)dan SERIKAT PEKERJA PT.

PLN ( Persero ), atas nama Marlan Rosandy,Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN ( Persero ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02, adalah termasuk perselisihan pemutusanhubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial;9.

PLN( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC4E02;2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil EksepsiTergugat mengenai Kompetensi Absolut;3.

PLN(Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E01;13.BuktiT13 : Foto copy sesuai dengan aslinyaNota Dinas PT.

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu;b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan;c.

Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usahaperkebunan; Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 hektar.b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan

Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I SAHARUDIN BinMAPPIARE (Alm) dan Terdakwa Il SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelolatanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima)hektar

Putusan Nomor 05 P/HUM/2017Pasal 30(1)(2)Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder,c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran.Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dariPeraturan Pemerintah ini.Pasal 37(1)(2)(3)(4)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun.Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayananHalaman 20 dari 77 halaman.

fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;:pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder:pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana

sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier, danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan