Ditemukan 6224 data
45 — 15
Rancasari Kota Bandung, saksi menerima 1 (satu) lembar suratpengangkatan atas nama SANTHI RAKHMAWATI berlogo Garuda bekorpHalaman 21 dari 62 halaman,Putusan Pidana Nomor:1293/Pid.B/2015/PN.Bdgsurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkat untuk dipekerjakansebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKNDrs.
Rancasari Kota Bandung, saksi bersama suami saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas nnma SANTHI RAKHMAWATI berlogoGaruda bekorp surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkatuntuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnyatertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempel BKNRepublik Indonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
146 — 31
melaksanakan pekerjaanPenyelesaian Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Ill dan PemasanganPipa Distribusi Utama Sepanjang 600 M di Lokasi WTP Beting SemelurPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjung Balaidimaksud dikarenakan orang yang semestinya bertindak untuk mengawasi,melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepadasaksi OKTAVIA SIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepadaterdakwa HERIANTO selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST.selaku staf tekhnis
GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen Kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.
GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.
SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1) terdakwa HERIANTO selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah)2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)Halaman 57 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)4) saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis
Menetapkan pelaksanaan pengadaan barang / jas yang meliputi :Spesifikasi tekhnis barang / jasa.Harga perkiraan sendiri (HPS)Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.Menanda tangani kontrak.Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa.Mengendalikan pelaksanaan kontrak.oP Nog rt NSMelaporkan pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan barang / jasakepad PA/ KPA.10. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepad PA /KPA dengan berita acara penyerahan.11.
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahda Mutia,SE Pgl Mulmulai memasukkan barang ke Gudang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPadang Panjang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh PanitiaPemeriksaan Barang, yaitu saksi Medi Rosdian, S.Sos dan saksi Fahmi,S.Thl.Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan tersebut saksi Medi Rosdian, S.Sosdan saksi Fahmi, S.Thl selaku Panitia Pemeriksa Barang bersamasamadengan saksi Arismantri, A.Md selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),saksi Herawati, BA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)menemukan
Ahda Mutia, SE PglMul mulai memasukkan barang ke Gudang Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Padang Panjang yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh PanitiaPemeriksaan Barang, yaitu saksi Medi Rosdian, S.Sos dan saksi Fahmi,S.Thl.Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan tersebut saksi Medi Rosdian, S.Sosdan saksi Fahmi, S.Thl selaku Panitia Pemeriksa Barang bersamasamadengan saksi Arismantri, A.Md selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),saksi Herawati, BA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)menemukan
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
139 — 44
TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaHalaman 13 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.
TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis danhanya berdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa selakupekerjaan dan PPK, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telan melebihi Tahun Anggaran 2015,padahal kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakankontrak tahun tunggal.Bahwa pada bulan April 2016 mengajukan pencairan 100% atas progresspekerjaan Gedung kantor RSUD Tahap , sehingga pada tanggal 28 April 2016sesuai
BARANYANAN,ST selaku AnggotaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saudariNURHAYATI LUHULIMA,Amd.KebDireksi Lapangan dijabat oleh saudara ODE ARI JUNAIDI WALI,STPengawas Lapangan dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,STPanitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :b. NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketuac. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertarisd.
SAEFUDIN ZUHRI selaku Pengendali Tekhnis SULAIMAN ANGGALARANG selaku Ketua Tim MOH.
TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaberdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telah melebihi Tahun Anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakan kontrak tahuntunggal;Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020./PN Tte.
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
158 — 89
Bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas ) UPT (UnitPelaksana Tekhnis) yang berada di lbukota Kecamatan danmasingmasing UPT membawahi beberapa sekolah yang menjadiwilayah kerjanya yaitu, UPT Kecamatan Belo 17 (tujuh belas)Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Bolo membawahi 37 (tiga puluhtujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Madapangga membawahi31 (tiga puluh satu) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Donggomembawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar, UPT KecamatanWera membawahi 36 (tiga pulun enam) Sekolah
;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatasMajelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridisterhadap normanorma yang berlaku khususnya norma yang berlaku padapengelolaan dana BOS yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2018 TentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Operasional Sekolahdihubungkan dengan faktafakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq.Kementerian Pendidiksan dan Kebudauaan RI mengucurkan dana BantuanOperasional
Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah DasarHalaman 207 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk tekhnis pengelolaan danaBOS tersebut telah diatur secara rigit didalam Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk TeknisBantuaOperasional Sekolah;Menimbang, bahwa untuk efektifnya pengelolaan dana Bos di ProvinsiNusa Tenggara Barat telah dibentuk team Bos mulai tingkat Provinsi dibawahkendali
kemampuan anak didikdidalam menjawab soalsoal ujian, selain itu Kabupaten Bima memilikitofografis pegunungan dan berbukit dimana antara UPT yang satu denganyang lain yang berada di masingmasing Kecamatan dengan jarak sekolahdikategorikan terpencar, terpencil dan terpinggir, dalam kondisi demikian TryOut diperlukan untuk pemerataan kwalitas pendidikan;Halaman 209 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN MtrMenimbang, bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas )UPT (Unit Pelaksana Tekhnis
Kabid Dikdas/ex officio sebagai Ketua Pelaksana TimBos Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2018, Majelis akan melakukanpengujian (toetsing) dihubungkan dengan faktafakta yuridis sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq.Kementerian Pendidiksan dan Kebudauaan RI mengucurkan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah DasarHalaman 215 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk tekhnis
53 — 19
Bin NILOSUWARNO adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenSukamara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tanggal 1Mei 2006 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalamkegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran2006 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut terdakwa mempunyai Tugas dankewenangan
Tahun 2010;e Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuaidengan ketentuan yang tercantum pada kontrake Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaane Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimahasilpekerjaanMenimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikiTerdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang adapadanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang sertatanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Bin NILO SUWARNO yang identitasnyasebagaimana tertera dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan serta mempunyaipekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara dengan jabatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran SKPDNomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 atas KegiatanPengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006, yangdidakwa melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana
64 — 9
HASAN RIYADI selaku pembantu penaggungjawab,MARUAHAL SIANIPAR selaku pengendali tekhnis, AGUS TAUFIK selaku ketuatim dan OKY NUGROHO selaku anggota tim Penataan Bangunan DanLingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, terdakwa SOLEKATIN selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi MASRAWI selaku direktur CV.RAHMAT ANAK DUA PUTERA melaksanakan rapat membahas pekerjaantambah kurang dan dituangkan dalam berita acara tambah kurang nomor :663.10/05.c/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :a) Harga satuan yang digunakan adalah harga kontrak berjalanb) Perhitungan volume terpasang sesuai dengan yang dilaksanakan dilapanganc) Spesifikasi tekhnis sesuai dengan kontrak berjaland
104 — 41
Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan
56 — 15
diri; Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tidak ada mengirimkan laporan bulanan tertuliskepada pendamping baik itu laporan kegiatan maupun laporan keuangan, laporan yangada seperti yang diperlihatkan dipersidangan adalah dibuat oleh AFK, saksi hanyamenyerahkan bonbon yang ada; Bahwa saksi tidak bisa membuat pertanggungjawaban terhadap penggunakan seluruhdna bantuan tersebut karena tidak ada laporan dari anggota kelompok maju bersama;Bahwa dalam melaksanakan kegiatan, saksi tidak diberikan pedoman tekhnis
Ir Husni M.Agric,Sc, pemberdayaanmasyarakat Ir.Muhammad Ismail, Rahmat Syahri, S.Pd sebagai PJO Kab AcehTamiang, T Fachrurrazi,sE sebagai FK PNPM Kec sekerak / Wakil KoordPendamping dan Asisiten FK Gp Tanjung Geulumpang Liza Kiah .Amd;Bahwa benar pedoman yang dijadikan acuan bagi tim, ketua kelompok untukmelaksanakan kegiatan ini adalah PTO ( pedoman tekhnis operasional ) yangdibuatkan oleh Sekretaris ttm DRs Fajar Wahyuddin dan ternyata sampai kegiatanini berjalan PTO tersebut belum diterima baik
yang salah satu kewenagnya adalah membentuk kelompok dan memilihsaksi Imanuddin Bin Tulus sebagai Ketua kelompok Maju Bersama Kampung TanjungGelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang dan dikuatkan lagi denganSurat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor :414.2/ 340/SK/X1I/2010tanggal 03 Nopember 2010 dalam menerma dan mengantur kelancaran kegiatan dantujuan yang ingin dengan dana bantuan yang diberikan sebesar Rp 800.000.000,( delapan ratus juta rupiah) agar sesuai dengan pedoman tekhnis
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sentot Sutarko selaku Pelaksana Tekhnis PembangunanPerluasan Jaringan Listrik tersebut, telah mengerjakanproyek itu) sampai akhirnya pekerjaan tersebut dibayar 100%oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan menggunakandana dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2006sebesar 949.513.400, (sembilan ratus empat puluh sembilanjuta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sesuaidengan nilai Kontrak ;Berdasarkan keterangan Ali dari Institut TeknologiSepuluh Nopember Surabaya (ITS), yaitu Ir.
SentotSutarko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tekhnis dan Drs.Achmad Fausi selaku Pejabat Pelaksana Tehnik KegiatanPembangunan Perluasan Jaringan Listrik dengan membuatHal. 84 dari 121 hal. Put.
Gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehinggamerupakan beberapa perbuatan ; Unsur Dengan Sengaja Dengan Palsu Membuat atauMemalsukan Buku atau Daftar yang Semata mata untukPemeriksaan Administrasi ;Bahwaistilah tekhnis yuridis kesengajaan, selakupadanan kata opzettelyk dalam Wetboek Van Strafrecht(KUHP) di mana pembuat UndangUndang tidak memberikanrestriksi atau. pengertian yang tegas tentang artikesengajaan, namun dapat disimak dalam Memori
1.ARYANTO PRAMETU (DIREKTUR CV. ADI CIPTA SEJAHTERA)
2.PT. SINTA AGRO MANDIRI
Tergugat:
1.DIAHWATI
2.CV. TANI TANDUR
277 — 209
ADI CIPTASEJAHTERA telah membuat dan menandangani Surat Perjanjian Kerja /Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat , dengan maksuddan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangkaPengadaan Barang/Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA padakegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangkamendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harussesuai dengan spesifikasi tekhnis yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari dokumen kontrak
ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandanganiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017dengan Tergugat , dengan maksud dan tujuan Jual Beli BenihJagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang /Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatanpengembangan budi daya jagung di lahnan khusus dalam rangkamendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuanharus sesuai dengan spesifikasi tekhnis yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
RAMADHANTO
121 — 30
Bahwa adapun Tupoksi yang bersangkutan sebagai Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar adalah: membantu Walikota dalam merumuskan, membina danmengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian dan UKM; menyusun rumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan UKM menyusun rencana dan program pengaturan dan pengurusan,pendaftaran, pengesahan serta pembubaran koperasi.Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks Pelaksanaan pengendalian dan perencanaan tekniss operasionalpenyuluhan koperasi
unit simpan pinjamkoperasi (KSP/USPKop) dan/ataukoperasi jasa keuangan syariahunit jasa kKeuangan syariah koperasi (KJIKSUJKSKop) dimana Koperasi Simpan Pinjam USERA adalah salah satu koperasi yangmendapatkan pinjaman dari LPDBKUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja di LPDBKUMKM, KSP USERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimanatersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No. 32/PER/LPDB/2010tentang petunjuk tekhnis
61 — 9
Rancasari Kota Bandung, saksi menerima 1 (Satu)lembar surat pengangkatan atas nama SANTHIRAKHMAWATI berlogo Garuda bekorp surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015yang mengangkat untuk dipekerjakan sebagai tenagaadiministrasi dan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKNDrs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempel BKN RepublikIndonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.
Rancasari Kota Bandung, saksi bersama suamisaksi menerima 1 (satu) lembar surat pengangkatan atasnama SANTHI RAKHMAWATI berlogo Garuda bekorp suratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015yang mengangkat untuk dipekerjakan sebagai tenagaadiministrasi dan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKNDrs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempel BKN RepublikIndonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.
186 — 78
Dinaspertambangan daerah Sumbar, 1998 Kasi Pengawasan Pengusaha s/d 2000, 2001Kasi Pelayanan Inpormasi 2008, Kasi Konservasi 2008 s/d 2011, Kasi PengawasanPertambangan 2011 sampai dengan sekarang;Bahwa riwayat pendidikan ahli : SD, SMP dan SMA di Jakarta S1 di UniversitasSriwajaya jurusan tekhnik pertambangan tamat tahun 1990 kemudian bekerjadiswasta 1 tahun setelah itu jadi PNS;Bahwa pelatinan yang pernah diikuti ahli : Pelatinan inspekur tambang dareah, lalupendidikan lingkunagn model C lalu pendidikan tekhnis
dengan tata wilayah dan tata ruang , maka malam penyusunan UNPtersebut daerah diberikan kesempatan mengumpulkan daerahdaerah yang layaktambang, kemudain pusat memberi izin berdasarkan usulan daerah juga, dan setelahitu disusun secara nasional itu daerah harus menyesuaikan dengan pusat, halPutusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bsk37tersebut dapat diusulkan daerah pada pusat maupun pusat yang menentukandaerah ;Bahwa dasar apabila perusahaan akan melakukan pengalian atau kegiatan lainnyaadalah memakai pedoman tekhnis
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
143 — 55
Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatanganSPM (Surat perintah membayar), lalu. diajukan ke pejabat penguji danpenandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPMtersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana)selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS)ke rekening kontraktor pelaksana;Hal 48 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.49Bahwa berdasarkan uji mutu) yang dilakukan oleh ahli terdapatpenyimpangan tekhnis
Hutama Bhakti dengan saksi Indransono,SE,ST selakuPPK padahal terhadap proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena masihterdapat kekurangan volume namun terdakwa tetap menyerahkan pekerjaantersebut seolaholah proyek/pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan sesuaikontrak;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkanproyek/pekerjaan pembangunan drainase tersebut diserahterimakan dalamkeadaan tidak sesuai kontrak yakni terdapat penyimpangan tekhnis terhadap itemitem pekerjaan pemasangan
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
FAJAR MISBAH PRATAMA HARUN. SE
121 — 40
ABDUL GANI SIRMAN, M.Si. saksi telah memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.Bahwa benar, saksi adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaMakassar sejak tahun 2009 s/d 2015.Bahwa adapun Tupoksi yang bersangkutan sebagai Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar adalah: membantu Walikota dalam merumuskan, membina danmengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian dan UKM; menyusun rumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan UKM menyusun rencana dan program pengaturan
jasa keuangan syariahunit jasa kKeuangan syariah koperasi (KJKSUJKSKop) dimana Koperasi Simpan Pinjam USERA adalah salah satu koperasi yangmendapatkan pinjaman dari LPDBKUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MksMenimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja di LPDBKUMKM, KSP USERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimanatersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No. 32/PER/LPDB/2010tentang petunjuk tekhnis
129 — 13
Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dantanggung jawab sebagai berikut :e Menandatangani kontrake Menilai dan mengesahkan HPSe Melakukan pemeriksaan dilapangane Menerima dan mengecek kebenaran laporan dari Asisten Tekhnis dan PengawasLapangan,e Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun tahunan;e Menerima, mempelajari dan menyetujui permohonan pembayaran dari pihakketiga ;Bahwa disamping tugas dan tanggungjawab tersebut, jika diperlukan terdakwa jugamemiliki kewenangan
dan tugas mengusulkan kepada Pengguna Anggarane Perubahan paket pekerjaane = Perubahan jadwal kegiatan pengadaane Menetapkan tim pendukunge Menetapkan tim atau tenaga ahli memberikan penjelasan tekhnis (aanwizer)untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan ;e Menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyediabarang/jasa Bahwa berdasarkan surat dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :04/PU18/PPKSPPBJ/PUBM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penunjukan Penyediauntuk
74 — 42
Bahwa secara tekhnis hokum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;8. Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan atas pengumuman penguasaan tanah oleh Tergugat III ;9.
Nomor : 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 199879yang selanjutnya dikuatkan dengan penerbitan Sertipikak Hak Milik Nomor :1137 tertangal 29 April 1999 ;Bahwa secara tekhnis hukum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan
181 — 115
POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
AGUS SYAMSUL A. SH. MH
Terdakwa:
HASANUDDIN
102 — 27
Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN, 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan.