Ditemukan 5148 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-11-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 675/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.BAYU IKA PERDANA, SH
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN SYAH ALS CIWONG BIN SUPARMAN
7033
  • CiampeaBahwa keuntungan dari ANTONIUS KUDUS sebesar Rp 22.000.000, darihasul pengedaran uang rupiah palsu sebanyak 1200 lembar pecahan Rp100.000,.
    Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000, dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dansebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000, sementara sebanyak kuranglebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN CbiBahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, antara lain :1) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;2) 800 lembar dari ELLI;3) 779 lembar dari RIDWANSYAH;4) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;Bahwa ANTONIUS KUDUS
    Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000, dari hasil pengedaran uang rupiah sebanyak 50 lembar dansebanyak 100 lembar pecahan Rp 50.000, sementara sebanyak kuranglebih 779 lembar uang rupiah palsu belum sempat diedarkan;Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, antara lain :5) 2000 lembar dari ANTONIUS KUDUS ;6) 800 lembar dari ELLI;7) 779 lembar dari RIDWANSYAH;8) 2 lembar dari RINA FACHRIANI;Bahwa ANTONIUS KUDUS membuat ruang rupiah palsu sejak bulan April2020.
Register : 21-02-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 9/Pid.C/2018/PN TNR
Tanggal 21 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DWI HERI PRIYONO, SE
Terdakwa:
DJULIANTO Bin NUKMAN MUSTAFA
305
  • Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman
Register : 01-03-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 21 Maret 2017 — AGUS RIYANTO Bin MISKAN
254
  • memperolehkeuntungan; Bahwa saksi pernah mengkomsumsi obat tersebut;Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:ABDUL MUNIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah staf seksi pembiayaan kesehatan pada Dinas Kesehatan; Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah farmasi; Bahwa obat jenis Tryhexyphinidyl adalah jenis obat keras yang pemakaiannyaharus menggunakan resep obat; Bahwa pengedaran
    31 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIBbertempat di rumah Terdakwa di samping dusun Jatiagung, Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Terdakwa dan saksi Ervan telahditangkap oleh anggota Polsek Gumukmas karena Terdakwa menjual obatTrihexyphenidyl dan Dextro tanpa ijin; BahwaTerdakwa bersama dengan saksi Ervan membeli obatobatan tersebutsecara patungan, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 60persen sedangkan saksi Ervan sebesar 40 persen dari hasil penjualan; Bahwa cara pengedaran
    ,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (8) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 16/Pid.C/2019/PN TNR
Tanggal 15 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AHMAD RUDIANTO
Terdakwa:
HANAFI Bin KAMRAN
524
  • Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman
Register : 28-09-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 47/Pid.C/2018/PN Smn
Tanggal 28 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUPRIYANTO
Terdakwa:
NANANG SATWANTO
193
  • persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi di depanpersidangan dan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satudengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Mengingat Pasal 7 jo 30 Perda No. 8 Tahun 2007 Kabupaten Slemantentang Pelarangan Pengedaran
Putus : 20-12-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2594 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — HUSNATUR KHADAR alias ASNA
124124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang) = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran
    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu yang tidak memiliki Keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Ayat (3) yaitu kKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran
Register : 25-06-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.MULYO SANTOSO. SH.
2.ARI DEWANTO, SH
Terdakwa:
M. ARIZAL PANINDA Als ICAL
245
  • Saksi Sugeng Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan tandatangan Saksi dalam BAP Kepolisian;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengedaran ObatTrinexyphenidil (Trex) oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yanuari Ikhsan telah melakukanpenangkapan terhadap Bagus Febrianto pada hari Kamis tanggal 6September 2018 sekira jam 23.00 WIB
    Saksi Yanuari Ikhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan tandatangan Saksi dalam BAP Kepolisian;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengedaran ObatTrihexyphenidil (Trex) oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sugeng Hariyadi telah melakukanpenangkapan terhadap Bagus Febrianto pada hari Kamis tanggal 6September 2018 sekira jam 23.00 WIB
    penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telahditentukan bahwa: Ayat (2): setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat; Ayat (3): ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran
Register : 04-08-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PN TEGAL Nomor 86/Pid.B/2011/PN.Tgl
Tanggal 22 Agustus 2011 — 1. ALI ROSIDI Bin SIROJ 2. : KOSIM Bin SAJIL
276
  • Kosim bahwauang uang hasil dari pengedaran uang palsu sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akandigunakan untuk menambahi kekurangan uang gadaisepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) akan dipergunakan saksiH.Ahmad untuk transport pengedaran uang palsu lagisehingga terdakwa I.Ali Rosidi dan terdakwa Il.Kosim menyetujui atas usulan saksi H.Ahmadtersebut ;Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekitarpukul
    ARMANI Bin SURYA ;Bahwa saksi saksi tersebut menerangkan benar ParaTerdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2011,sekitar pukul 18.30 Wib Para Terdakwa telah mendapatkanuang palsu sebesar Rp.1.200.000, dari saksi AndiIndrayanto dan memberikan uang palsu' tersebut kepadasaksi H.Ahmad Tahron selanjutnya Saksi H.Tahron sanggupmengedarkan uangpalsu tersebut dan saksi H.tahronberjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% darihasil pengedaran uang palsu.
Register : 08-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 312/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSTIKA, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDEH HASANAH binti IIM IBRAHIM
6222
  • Tasikmalaya yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, danayat (3) yaltu mengenai pengadaan, menyimpan, pengolahan, promosi,pengedaran
    Danterdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, pengedaran obatobat kerastersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimanayang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dilarang oleh UndangUndang, karena pembelian obatobat keras tersebut harus dengan resepdokter.Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 13 Maret2020 barang bukti berupa 1 (satu) POT warna putin berisikan 980(sembilan ratus delapan puluh) butir obat/pil warna putin berlogo Y yangsetelah dilakukan pemeriksaan
    dalam persidangan denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa, terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan kefarmasian dalam mengedarkan Obat/Tablet warna putih, satu sisi berlogo Y Trihexyphenidyl positif harus denganresep dokter karena tergolong obat keras, serta juga terdakwa tidak mempunyaikeahlian di bidang kefarmasian.Menimbang, bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
Register : 12-03-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 12/Pid.C/2018/PN TNR
Tanggal 12 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MARTINUS P SIAHAAN
Terdakwa:
TONI SUMARTO
216
  • Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman
Register : 05-11-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 15/Pid.C/2018/PN Wmn
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I KOMANG SUYADNYA
Terdakwa:
NATALIS YOGOBI
179
  • dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi YAN PAEMBONAN dan INYOMAN SUGIAWAN PUTRA yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan NegeriWamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhihukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 6 Junto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten JayawijayaNomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran
Register : 05-11-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 16/Pid.C/2018/PN Wmn
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I KOMANG SUYADNYA
Terdakwa:
YENY SAYAWAN
198
  • Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ADE SETIAWAN,PHILIPUS KANGGUNUM dan RICARD YOWENI yang diperiksa serta keteranganTerdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten JayawijayaNomor 03 Tahun 2009 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran
Register : 23-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 46/Pid.C/2019/PN TNR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M. MANURUNG
Terdakwa:
GEDE TANTRA Anak dari KOMANG KARI
216
  • Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman
Register : 09-09-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 40/Pid.C/2019/PN TNR
Tanggal 9 September 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MARIYONO
Terdakwa:
SANTI NORITA Binti KHADIRIN
265
  • Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman
Register : 12-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN JEMBER Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Jmr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF,SH.
Terdakwa:
BUDI SANTOSO
247
  • Widjajaningsih, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenisTrihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualanoleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidakdapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 530/
    Widjajaningsih, Apt, obatTrihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus denganresep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untukpenjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapatdilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep doktersehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijualtanpa resep dokter.
    Adapunketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut sebagai berikut :(1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan
    dankewenangan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan sejalan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa obat Trihexipenidil adalah jenis obatkeras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatanyang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran
Register : 05-07-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 4 September 2017 — WILLIAM BAGUS AL. LATIF Bin RAHARJO Alias JAJAK
9211
  • obat tersebuttahan tidak tidur dan efek sampingnya setelah reaksi obat selesai pemakaibiasanya pegal dan gelisah, ingin minum lagi dan cara minumnya untukpemula biasan minum 2 tablet dengan air putin reaksi selama 6 jam.Bahwa terdakwa menjual obatobatan dalam daftar G yang merupakanobat keras tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyairiwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidakmempunyai kewenangan tentang pengedaran
    reaksi obat selesai pemakaibiasanya pegal dan gelisah, ingin minum lagi dan cara minumnya untukpemula biasan minum 2 tablet dengan air putih reaksi selama 6 jam.Bahwa terdakwa menjual obatobatan dalam daftar G yang merupakanobat keras tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Sgn Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyairiwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidakmempunyai kewenangan tentang pengedaran
    tersebut memenuhi atautidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang bahwa sesuai 98 ayat 2 dan 3 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang kesehatan, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi :(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
    sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN SgnMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa menjualobatobatan dalam daftar G yang merupakan obat keras tidak mempunyai ijinedar dari pihak yang berwenang. terdakwa juga tidak mempunyai apotik dantidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian sertatidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran
Register : 25-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Tdn
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DWIYANA INDRA KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
Restu Peratamadian Als Reres Bin Apriandi
3312
  • masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpandan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat,ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
    memberikan 5 (lima)strip yang langsung diambil oleh saudara Ikhsan dan saudara Ikhsanmemberikan uang sebanyak Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol HCI tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yangtidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat, ketentuan mengenal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promos,pengedaran
    perdagangan,sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatanpenyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan sebagai berikut:(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran
    sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa pengedaran obat termasuk ke dalampenyelenggaraan upaya kesehatan, dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanankesehatan adalah tenaga kesehatan, dan berdasarkan Ayat (2),kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada Ayat
Register : 05-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 29 Agustus 2017 — MUHAMAD HANIF GHUFRON Bin MARDI SANTOSO
195
  • sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,Halaman 4dari15 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Gprmempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
    tidak termasuk narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras,Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengemaskembali obat pil LL tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) UU Kesehatan: mengatur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3)adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
    , penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurun unsur dari Dakwaan Keduatelah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaanselebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang
Register : 05-08-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 27/Pid.C/2019/PN Wmn
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I KOMANG SUYADNYA
Terdakwa:
AGUS LIMBONG
2710
  • bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi I KOMANG SUYADNYA danketerangan saksi RIKY YUSUF yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan NegeriWamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhihukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Mengingat Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah KabupatenJayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran
Register : 21-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 18 September 2017 — KRISTA PUTRA SUSANTO bin SUYANTO
224
  • Saksi MASRUKIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkaraini dan menerangkan yang sebenarnya ; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitarpukul 02.30 wib di warung kopi di Dusun Jambu, Desa Kabon, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang ; Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasidari masyarakat kalau ada pengedaran pil double L di warung kopi diDusun Jambu, Desa Kabon, Kecamatan
    Saksi BENIDWI SN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkaraini dan menerangkan yang sebenarnya ; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitarpukul 02.30 wib di warung kopi di Dusun Jambu, Desa Kabon, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang ; Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasidari masyarakat kalau ada pengedaran pil double L di warung kopi diDusun Jambu, Desa Kabon, Kecamatan
    pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (8) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran