Ditemukan 4737 data
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
KARSEM ALIAS MAMI ACEM BINTI KIDANG
165 — 29
AGENG AYU;Dikembalikan kepada Ageng Ayu1 (satu) lembar akta kelahiran milik IRLEN YULIANTI dengan nomor42, 758/IST/III/2005;Dikembalikan kepada Irlen Yuliyanti1 (Satu) lembar akta kelahiran milik WINDA ROYANI;Dikembalikan kepada Winda Royani1 (satu) buah Paspor milik MEGA DWI ARIESKA dengan nomorC2917311;Dikembalikan kepada Mega Dwu Arieska1 (Satu) lembar Ijazah Madrasah Ibtidaiyah milk ELSA WULANDARI;Dikembalikan kepada Elsa Wulandari1 (Satu) lembar surat keterangan sekolah milik NENENG NUR HAMIDAAls
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD HENDRI,SH.
Terbanding/Tergugat IV : ELLY HERYATI,SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk Kantor Cabang Sukabumi
194 — 117
.; Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara padaKantor Pertanahan Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor153/600/32.72/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor42/SK/2016/PN.Skb tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDINGI! semula TURUT TERGUGAT I;4.
65 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawaban atas permohonan Eskalasi harga borongan proyekadalah mengacu pada surat perjanjian pemborong Nomor 933/DBS/IV/16.17.18.19.20.2008 pada Pasal 14, 18, 20, dan surat Penggugat Rekonvensi Nomor42/PIASP/V/08 mengenai kesanggupan pekerjaan proyek;d.
104 — 42
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas ABengkulu tanggal 22 September 2016 Nomor42/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl sejak tanggal 28 September 2016 sampaidengan tanggal 26 November 2016;6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tNomor : 64/Pen/Pid.TPK/2016/PT.BGI sejak tanggal 27 November 2016sampai dengan tanggal 26 Desember 2016.7.
Bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa baik secara bersamasama atau sendiri untuk dan atas namapemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2016 untukmendampingi kepentingan pemberi kuasa dalam proses perkara Nomor42/Pid.sus.TPK/2016/PN.
176 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor42/Pdt.G/1998/PN Tng. sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lainlagi karena sudah final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan asas nebis in idem gugatan atas perkara a quotidak dapat diadili lagi; Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI):"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus olehHalaman 46 dari 68 Hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2017Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapatditerima.
1.EMILYA ZUCHRI
2.HAIDA ZUCHRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.SUPRIADI, SH.,
2.DIAN TIKA SARI
143 — 50
., M.Kn tanggal 23 Agustus 2018 (fotocopi sesual denganaslinya); BuktiT20 : Surat Pernyataan tanggal 23Agustus 2018 (Fotokopi sesual denganaslinya) ; Bukti T 21 : BPHTB atas nama Dian TikaSari (Fotokopi sesual denganaslinya) ; Bukti T 22 : Akta Jual Beli Nomor42/VilI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dibuat dihadapanLingga Ayu Burdani, S.H., M.Kn selaku PPAT Kota BandarLampung (Fotokopi sesual dengan aslinya) ; BuktiT23 : Surat Pernyataan Peralihan Haktanggal 04 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Terbanding/Terdakwa : Ir. Imran
141 — 31
Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor42/SPTB/SatkerPelaks.PBL/XI2013 Pembayaran uang muka sebanyak 23 %seharga Rp. 715.332.706, tanggal 27 November 2013. ditandatangani terdakwaIr. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan PenataanBangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.13. Surat Pernyataan untuk SPP LS untuk Pembayaran termynsebanyak 60 % seharga Rp. 572.858.294, tanggal 11 Desember 2013ditandatangani terdakwa Ir.
266 — 217
Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugattidak dapat diterima ;Gugatan Telah KadaluarsaBahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sorongpada tanggali3 April 2018 dibawah Register Nomor42/Pdt.G/2018/PNSon sudah lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karenaperistiwa hukum atau objek sengketa terjadi pada tanggal 17 Pebruari1978, yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Sorong Nomor
41 — 16
Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 55 dari 89 halBahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan jual beli dalam perkaraaquo yang menurut penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karenaperalihan hak melalui jual beli dari XXXXX selaku Penjual menjadi atas namaXXXXX selaku Pembeli yang beritikad baik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor42/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh XXXXX selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Pekalongantelah memenuhi syarat sahnya
82 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat;Sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Januari 1966 Nomor42 K/Kr/1965 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Maret 1977Nomor 81 K/Kr/1973.Hal.66 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015(R.Wiyono, SH.Pembahasan Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Sinar Grafika.
193 — 23
Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dandikerjakan jauh sebelum /j lahirnya SK Pemberian Hak GunaUsaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 /L Djuni 1965 Jo SKPendaftaran Tanah HGU No.Ol/Paya Bakung 1985 Jo SKPemberian Tanah HGU (SK Perpanjangan) HGU Nomor42/HGU/ BPN/2002 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor24/HGU/1965 itu sendiri, keberadaan tanah Pemohon secaraistimewa pun disebutkan keberadaannya di SK Nomor24/HGU/1965 itu sendiri, yaitu pada
235 — 557
Bahwa proses pemecahan tersebut telah dilakukan melalui proseduryang benar dan didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor42 K/Pdt/2015 tanggal 21 April 2015 telah dimenangkan oleh PT. Intiinsan Sentosa dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan PutusanHal 49 dari 74 Hal Putusan No. 60/Pdt/2018/PT.DKIMahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 yangpada intinya menyatakan : Bahve PT.
129 — 17
KIS, nomor42/PAN.Kontruksi/GU/V1/2011, perihnal Undangan kKlarifikasi, verifikasidan pembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 201 1;Halaman 91 dari 639 Putusan Nomor: 33/Pid.SusTPK/2015/PN.GTO Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor44.1/Pan.Kontruksi/GU/V1/2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7Juni 2011 ; 2272222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn ee Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunansarana dan prasarana RSUD, nomor : 45.1/PAN.Kontruksi/DU/VI
193 — 34
Paku JayaPerkasa selaku Pihak Kedua ;Foto copy Akta Kesepakatan Bersama Nomor42/1996 tanggal 05 Maret 1996 dibuat dihadapanNotaris Nanny Sri Wardani, S.H. antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku PihakPertama dengan PT. Paku Jaya Perkasa danPT.
1.SODIKIN
2.KARMUN
3.OJI
4.SODIKIN
5.SARKA
6.CARUNA
Tergugat:
1.Direktur Utama PT. PG. Rajawali II
2.Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
4.Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Cq. Perum Perhutani Kabupaten Indramayu
5.Gubernur Jawa Barat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu
314 — 245
GatotSubroto, Senayan Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.48/Menlhk/Set jen/Kum.5/11/2018 tanggal 29 November 2018, terdaftardi Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Nomor42/SK/Pdt/PN. Idm. tanggal 24 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I;.
1142 — 1229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pasal 1 ayat (1) hurufc, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruff, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 adalahtidak bertentangan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor42 Tahun 2009, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta berlakusecara umum;Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada
158 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UndangUndang Jaminan Fidusia);Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia:Hal. 36 dari 71 hal. Put.
760 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adicipta Griyasejati Nomor42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.Notaris di Jakarta;18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AdiciptaGriyasejati Nomor 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BudiSantoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AdiciptaGriyasejati Nomor 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BudiSantoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
106 — 48
Finance telah melakukankesepakatan atau perjanjian utang piutang denganjaminan surat BPKB milik Terdakwa maka patutdiduga dalam penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusiatersebut berindikasi adanya keterangan palsu atauHal 19 dari 107 hal Putusan Nomor 39K/PM III12/AD/II/2019bohong yang disampaikan kepada KementerianHukum dan HAM sebagai Instansi penerbit dariSertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi cacathukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat.Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor42
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Facti telah keliru, dengan tidak mempertimbangkan faktahukum berupa BuktiBukti dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugatdan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat Il Intervensisecara baik dan benar; demikian pula dengan Bukti TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada (Bukti P3a) Jual Beli Nomor42/2011 antara Sukandi dengan Teng Kun Yong?