Ditemukan 4740 data
96 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suratsurat berharga termasuk map kuningtersebut dititipkan saksi koroban kepada Terdakwa untuk disimpan karenasaksi korban harus hadir setiap hari kerja di Kantor KPK;Setelah saksi korban tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor42 Jakarta Pusat, Terdakwa meminjam rumah saksi korban di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat untuk dijadikan tempat usaharestoran oleh Terdakwa, saksi korban menyetujui meminjamkan rumahnyatersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksikorban
247 — 162
30 November2012.1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 089064C/019/111 tanggal 27 Maret2013.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor119/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor42
1 (satu) lampiran SP2D Nomor : 089064C/019/111 tanggal 27 Maret 2013.9. 1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009.10.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor119/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010.11.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011.12.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor35/PMK.07/2012 tanggal 09 Maret 2012.13.1 (satu) berkas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor42
1.SURADI
2.SAMTONI
3.LEGIMIN
4.PARDI
5.WAKIYO
6.SITI
7.DARYONO
8.RUSLI
9.SUYANI
10.SURYADI
11.WAGIMAN
12.EDI OKTA
13.WARDI
14.ZAH ROZI
15.SARWOTO
16.BAKRI
17.SITI MARIAH
18.DAMIRI
19.WARNO
20.ROHMAN
21.SARDI
22.IWAN
23.HOLILI
24.JAINAL
25.SUPANGAT
26.KARYANTO
27.ALIMUDIN
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.ROJIN
37.MEMET
38.SARJONO
39.IFIN SABANI
40.WARTINI
41.WARSI
42.HENDRA SAPUTRA
43.MAS HENDRO
44.MISMAN EFENDI
45.SITI KHADIJAH
46.AHMAD MUSLIM
47.NENGAH ADI SUKIRNO
48.BAHRUDIN
49.SUPARDI
50.ABU BAKAR
51.WAGIMAN.AS
52.MADAMIN
53.ARIEF SYAFARI
54.TOHIRIK
55.KASDULLOH
56.AMIR
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan C.q. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kantor Wilayah BPN, C.q Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat jalan bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II C.q. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
68 — 14
PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan diJalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk BetungBandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKalianda pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam Register Nomor42
114 — 53
Penuntut Umum, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa halhal yang disebutkan dalam Memori Banding dariPenasehat Hukum Para Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan tanggal 24 April2015 sehingga Majelis Hakim Tinggi Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dalam perkara Nomor42
Memori Banding dari PenasehatHukum Para Terdakwa, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampembuktian perkara a quo telah tepat dan benar, sehingga Majelis Tingkat Bandingmenjadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan TingkatBanding;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu dalam perkara Nomor42
49 — 15
terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaannyadengan benar sebagai Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dan telahmenerima pembayaran 100% tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang menyebutkan : Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan dan juga Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor42
399 — 317
;Kesemuanya warga negara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor HukumMEGANTARA & ASSOCIATES, beralamat Di GedungCitra Griya Lantai 3 Ruang 302, Jalan Naripan Nomor42, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung.Email megantara.associates@qmail.com, Telp. 0224207576 5 22 ooo nena nnn nnn nnn nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT $:wanna nnn nena nn nena nn nnn nnn nnn anna nna MELAWAN I.
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
169 — 98
menjaga dan mengambillimbah Non B3 tersebut, serta seharusnya PENGGUGAT ikut membantumenciptakan dan menjaga lingkungan perusahaan;Menanggapi dalil PENGGUGAT poin 7,8,14,16:Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT poin 7 yang menyatakan padatanggal 21 Desember 2018 mendapatkan tekanan dan paksaan dalampembuatan surat pernyataan;Bahwa fakta yang sebenarnya, TERGUGAT mengirim undangan kepadaPENGGUGAT untuk membicarakan penyelesaian masalah perjanjian jualbeli limbah B3 dan Non B3, berdasarkan undangan pertama nomor42
724 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ribu delapan ratus duapuluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Serang tanggal 3 Agustus 1977, yangterdaftar atas nama Ir Nuraini Udaya, termasuk segala sesuatubaik yang telah ada dan atau yang akan didirikan/berada di atastanah tersebut, setempat dikenal umum sebagai Persil Nomor42/S/l (bukti P10);Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 23, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara,Desa Pulo Ampel, seluas 460 m?
117 — 40
selanjutnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pada Pasal 40menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor42
183 — 107
BIKA JAYA FOOD, Nomor42, tanggal 10 Oktober 2013 (Akta No. 42) yang dibuat oleh dandihadapan Turut Tergugat III (Bukti P39).14 Bahwa setelahn Penggugat meneliti Ke3 (tiga) Akta Notaris tersebut diatas, maka semakin terbukti Perobuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yaknisebagai berikut :Tentang Akta No. 75 (vide Bukti P37) :Bahwa didalam Akta No. 75 tersebut disebutkan Turut Tergugat berada di Ruko CBD Pluit No. 18, Blok C, Jakarta
Terbanding/Penggugat : JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat VI : LINA SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat IV : THE LOAN NIO,
Turut Terbanding/Tergugat II : IWAN LEONARDI
Turut Terbanding/Tergugat XV : SETIADI WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Ny. HARTATY
Turut Terbanding/Tergugat XI : Ny. PATTY WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat IX : Ny. VERONIKA DEWIJAYA,
Turut Terbanding/Tergugat VII : THUNG EDDY YAN
Turut Terbanding/Tergugat V : HERAWATY SUTEJA
Turut Terbanding/Tergugat III : FREDY SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : EDDY WIDJAJA
Turut Terbanding/Tergugat XIV : CHANDRA SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : Ny. SUSANTI SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. ROSELYNA DJAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. TAN HARTUTI,
959 — 341
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor42/Pdt.G/2006/PN.TNG., tanggal 12 Oktober 2006;MENGADILIDALAM PROVISI:Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 511/PDT/2018/PT BDG7.2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat riburupiah) secara tanggung
533 — 412 — Berkekuatan Hukum Tetap
SinarGrafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 370 , ...setiap putusan yangdijatunkan Pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yangberisi perintah yang ditentukan dalam huruf k dengan demikian putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 dan putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 adalahbatal demi hukum
69 — 9
hukum ;b ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatuperbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan merupakan perbuatanyang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatantersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatanyang tidak bersifat melawan hukum ;Menimbang, bahwa suatu sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapathilang sifat melawan hukumnya, terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor42
94 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
volume dan spesifikasi yang telahditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapidalam pelaksanaanya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakansebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai denganvolume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebutdinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terimatahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor42
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
persegi), Surat Ukur Nomor 67;(c) Jalan Nusantara Nomor 34, Makassar (berdasarkan Sertifikat hakguna bangunan Nomor 154, luas 167 m2 (seratus enam puluh tujuhmeter persegi), Surat Ukur Nomor 224;(d) Beberapa lagi obyek harta benda yang terletak di Surabaya, ProvinsiJawa Timur (tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata ini);= Tergugat menguasai, menduduki dan merubah bentuk daribangunan lama semula bangunan induk atas obyek harta benda/harta warisan yang belum terbagl di Jalan Tentara Pelajar Nomor42
99 — 41
BANTIB, yang bukankewenangan Tergugat, adalah ILLEGAL dan INKONSTITUSIONAL maka TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM;(3) Menyatakan Bahwa, PENUNDAAN pelaksanaan surat BANTIB (Bantuan PenertibanSurat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 648 / 6642 /436.6.2 / 2015 tanggal 18 Mei 2015) oleh Tergugat yang sudah dibacakan Surat PerintahNomor 800 / 4904 / 436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 tentang pembongkaranbangunan (pos jaga) yang berada di samping persil Jl.Gunungsari Indah Blok K Nomor42
dari pihak ketiga yang sudah ditolak oleh Kepala DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dengan bukti diterbitkanSurat Peringatan dari Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya Kota SurabayaNo.648/6109/436.6.2/2015 tanggal 08 Mei 2015 hal Peringatan Kepada Ketua RT.04RW.07 perumahan GSI Surabaya dan diterbitkan Surat BANTIB Nomor648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 May 2015 sebagai Perikatan tentang pembongkaranbangunan (pos jaga) yang berada di samping persil Jl.Gunungsari Indah Blok K Nomor42
50 — 9
Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi, sehingga menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat ITItelah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, menimbulkankerugian bagi Penggugat dan keluarganya baik kerugian materiil maupunkerugian immateriil, yang ditaksir adalah sebagai berikut:12.1.
H. ABDUL GOFUR
Tergugat:
KPU KABUPATEN SERANG
321 — 193
.; (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Keterangan Ahli atas nama Juri Ardiantoro, Ph.D. tertanggal3 November 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor42/PPUXIII/2015 tanggal 9 Juli 2015; (Fotokopi darifotokopi)Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor4/PPUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009 (Fotokopi darifotokopi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor5/G/SPPU/2019/PTUN.YK tanggal 25 Maret 2019; (Fotokopidari fotokopi);Bahwa untuk
Terbanding/Penggugat I : EFFENDI
Terbanding/Penggugat II : LIM BENG KIAT ALS BAHRUM
Terbanding/Penggugat III : LIM TJUN IM ALS TITIN
Terbanding/Penggugat IV : TJOA BENG HAN ALIAS TANIMAN
Terbanding/Penggugat V : VANESSA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat VI : SUSI ANNA
Terbanding/Penggugat VII : KATARINA KAREL
Terbanding/Penggugat VIII : NI MERRY COA
Terbanding/Penggugat IX : VERONIKA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat X : ELVIRA CHRISTINA
Terbanding/Penggugat XI : RUDY
Terbanding/Penggugat XII : MELLY TAN
Terbanding/Penggugat XIII : BIE HOA
Terbanding/Penggugat XIV : EDY SUTANTO
Terbanding/Penggugat XV : TJOU BENG HA ALIAS BURHAN
Terbanding/Penggugat XVI : LINA WATY
Terbanding/Penggugat XVII : EDEN STEVEN
Terbanding/Penggugat XVIII : COA BENG CUN SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XIX : EVANGELINE CHOA
Terbanding/Penggugat XX : SARI DEWI
Terbanding/Penggugat XXI : ELIS MARKOVA
Terbanding/Penggugat XXII : JERRY COA
Terbanding/Penggugat XXIII : POH TIAN HERLINA
Terbanding/Penggugat XXIV : PHI GIOK LE ALIAS TUKINAM
Terbanding/Penggugat XXV : KELVIN
Terbanding/Penggugat XXVI : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XXVII : CALLYSTA CHRISTY
Terbanding/Penggugat XXVIII : TJOA BENG TEK
384 — 254
Halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2021/PT MDN33) Surat12/Tergugat Rekonvensi XII;Keterangan Nomor34) Surat13/Tergugat Rekonvensi XIII;Keterangan Nomor35) Surat13/Tergugat Rekonvensi XIII;Keterangan Nomor36) Surat13/Tergugat Rekonvensi XIII;Keterangan Nomor37) Surat14/Tergugat Rekonvensi XIV;Keterangan Nomor38) Surat14/Tergugat Rekonvensi XIV;Keterangan Nomor39) Surat14/Tergugat Rekonvensi XIV;Keterangan Nomor40) Surat15/Tergugat Rekonvensi XV;Keterangan Nomor41) Surat15/Tergugat Rekonvensi XV;Keterangan Nomor42
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
1.TRISMANTO Bin SUTRINO TRISNO RAHARJO
2.EKO YUDI PRASETYO Bin SUYUD DWIJO MARTONO
355 — 213
yangdiperlukan agar kualitas Kredit senantiasa baik, sehingga danamasyarakat yang disimpan di bank tersebut menjadi aman.Dalam menerapkan prinsip kehatihatian pada proses pemberian kreditdan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracarayang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yangmempercayakan dananya kepada bank.4) Bahwa dengan merujuk pada UndangUndang PerbankanNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan OJK Nomor42